Foto: Pres-outlook.org
10Berita, TURKISTAN TIMUR – Dua tahun telah berlalu sejak Menteri Luar Negeri AS ketika itu, Mike Pompeo, menyebut kekejaman rezim komunis Cina terhadap etnis Uyghur sebagai genosida.
Senada, kelompok hak asasi manusia (HAM) maupun para pemimpin politik terus menuntut diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia Cina. Namun, kejahatan itu masih berlangsung.
“Waktu hampir habis,” kata Salih Hudayar, Perdana Menteri East Turkistan Government in Exile (ETGE), pada konferensi pers hari Kamis (19/1/2023).
“Jika kebijakan genosida dan kolonialisme Cina berlanjut, (bisa jadi) Uyghur dan masyarakat Turki lainnya akan lenyap dalam kurun 50 tahun lagi,” ujar Hudayar.
Mamtimin Ala, penasihat strategis ETGE, mengatakan dunia memiliki tanggung jawab yang tak bisa dihindari untuk menghentikan genosida.
Para pembicara pada konferensi tersebut mengatakan bahwa genosida terhadap bangsa Uyghur hanya dapat dihentikan melalui kemerdekaan Turkistan Timur, yang telah dijajah Cina sejak 1949.
Ghulam Yaghma, presiden ETGE, mengumumkan bahwa mereka akan segera merilis laporan setebal 300 halaman untuk memerangi propaganda Cina tentang Turkistan Timur dan Uyghur. Ringkasan sembilan halaman dari laporan tersebut tersedia secara daring.
Sejak Januari 2021, beberapa pemerintah negara, termasuk AS, Kanada, Prancis, Inggris Raya, dan Belanda, telah mengutuk tindakan Cina sebagai kejahatan genosida.
Pada Desember 2021, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, untuk memboikot semua produk yang dibuat di Xinjiang hasil dari kerja paksa terhadap warga Uyghur.
Akan tetapi, para pemimpin pada konferensi tersebut mengatakan bahwa tindakan dunia selama ini masih gagal.
“Satu-satunya jalan ke depan bagi rakyat Turkistan Timur adalah mengembalikan kemerdekaan dan kebebasan kami,” tegas Hudayar.
“Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri genosida dan memastikan kelangsungan hidup bangsa kami.” (Pres-outlook.org)
Sumber: Sahabat Al-Aqsha.
