Ada Agenda Penundaan Pemilu di Balik Isu Kembali ke Proposional Tertutup
10Berita - Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan soal gugatan sistem proporsional tertutup dalam pemilu.
Namun, Pak Zulkifli Hasan seperti sudah ‘mengancam’ bahwa kalau pemilu diubah menjadi sistem proporsional tertutup, dia (PAN) akan mengirimkan 5000 kadernya untuk unjuk rasa menolaknya.
Ini ‘ancaman’ yang agak aneh karena PAN adalah partai pendukung pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (24/2/23) mengatakan,
“Jadi, artinya memang sudah ada timeline kapan 5000 pertama dikirim oleh PAN, kapan 5000 kedua dikirim oleh Golkar, kapan dikirm oleh PKB, dan seterusnya.
Jadi, kelihatannya memang ada desain perintah siapkan pasukan untuk dikirim demo tiap hari buat bikin kerusuhan. Bukan supaya undang-undang itu dibatalkan, tapi supaya pemilu ditunda.”
Dalam diskusi rutin yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa permainan kita paham permainan semacam.
Dalam satu hari mungkin semua partai pendukung pemerintah akan mengirimkan kadernya masing-masing untuk demo sehingga akan memancing kemacetan hingga berakibat terjadi kerusuhan.
“Jadi kerusuhan dibuat sendiri oleh internal. Jadi istana meniup badainya sendiri, meniup anginnya sendiri, supaya jadi badai publik. Badai itu yang akan jadi alasan kegentingan yang memaksa,” ujar Rocky.
Sikap partai-partai pendukung pemerintah akan membuat publik termanipulasi karena seolah-olah mereka pro- dengan kepentingan publik dan pro- pada demokrasi.
Padahal, sebenarnya mereka mendukung status quo, dalam hal ini tentang penundaan pemilu.
“Ya, itu intinya. Jadi terpaksa kita mesti disebut bahwa ini agen-agen doang yang memang sengaja diajukan supaya bisa di-grip dari istana itu bisa mendua: dalam soal penundaan bisa dimainkan, dalam soal tertutup terbuka ini juga bisa dimainkan,” kata Rocky.
Menurut Rocky, istana memang menginginkan hal itu dan partai-partai pendukung pasti juga senang kalau di ujungnya semua peristiwa politik mengarah pada penundaan pemilu.
Partai-partai ini akan bergembira karena akses mereka masih ada, APBN masih bisa mereka mainkan, regulasi pesanan oligarki masih bisa mereka putuskan sebagai regulasi di DPR.
“Jadi, ini satu paket yang sebetulnya menghina akal demokrasi. Tapi ini paket yang berbahaya,” kata Rocky.
Jika setiap hari masing-masing partai pendukung pemerintah mengirimkan 5000 kadernya untuk demo kemudian turun di jalan bisa menimbulkan cheos.
Jika terjadi cheos maka bisa menjadi justifikasi untuk penundaan pemilu karena satu-satunya alasan penundaan pemilu adalah kondisi kegentingan yang memaksa.
“Cuma itu intinya kan. Jadi, apapun akan dijadikan cara untuk memaksakan kegentingan, bukan kegentingan yang memaksa, karena itu rekayasa,” tegas Rocky.
Menurut Rocky, agak ajaib kalau PAN tiba-tiba mengatakan akan menurunkan 5000 orang untuk demo seolah mengancam Jokowi.
Sikap ini memperlihatkan bahwa ini orang yang seolah-olah ingin beroposisi pada Jokowi dengan mengatakan dan menganggap bahwa kebijakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup berbahaya. Itu sebetulnya hanya umpan.
“Jadi, saya kira ini mainan kecil dari seorang raja yang sedang sekarat dalam pengertian kekuasaan, yang dalam politik namanya lame duck,” ujar Rocky.
Beberapa hari lalu Cak Imin juga menyatakan bahwa negara dalam bahaya, dangerous.
Hal itu mengingatkan kita bahwa wacana penundaan pemilu juga disampaikan ke publik oleh Cak Imin bersama Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan.
“Jadi, kalau kita ingat peristiwa itu, mereka menginginkan penundaan pemilu. Sekarang mereka enggak menginginkan penundaan pemilu. Jadi, ini dua operator sebetulnya, Cak Imin maupun Zulhas, yang memang lemah secara posisi politiknya. Karena di belakangnya ada sejumlah peristiwa yang memungkinkan ketua partai itu bukan masuk ke kotak suara, tapi masuk ke kontak kamar tahanan,” ungkap Rocky.
Jadi, kata Rocky, ini permainan-permainan elitis yang kalau kita uraikan, dengan mudah kita tahu bahwa Pak Jokowi sedang mempersiapkan atau memaksakan kegentingan untuk mengeluarkan Perppu penundaan pemilu.
Sumber: FNN
