OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Kamis, 06 April 2023

Skandal Ketua KPU dengan Wanita Emas, PDIP: Layak Dicopot!

Skandal Ketua KPU dengan Wanita Emas, PDIP: Layak Dicopot!



 

10Berita - Tersebarnya chat pribadi antara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein alias Wanita Emas dikritik oleh Politisi Partai PDI Perjuangan, Arvindo Noviar sebagai tindakan tak pantas dan memalukan.

Pasalnya Hasyim Asy’ari adalah seorang tokoh dari lembaga independen yang harusnya bisa menjamin tegaknya politik bersih di Indonesia.

“Sebagai pejabat publik seharusnya Ketua KPU menjaga harkat dan martabat dirinya, karena jabatan publiknya selalu melekat pada dirinya, maka laku-nista semacam itu tidak bisa ditolerir,” kata Arvindo pada Rabu, 5 April 2023.

Arvindo mengingatkan agar lembaga KPU tetap independen dan memandang setara terhadap seluruh partai dan politisi.

Terbongkarnya chat Hasyim dengan Ketum Partai Republik Satu dianggap Arvindo sebagai ketidaknetralan pribadi atas nama syahwat

Hasyim dinilai melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (KEPP).

“Sudah sangat jelas putusan DKPP, bahwa ketua KPU melanggar prinsip dan kode etik. Layak dicopot,” paparnya.

Diketahui Hasnaeni atau wanita emas saat ini tersandung kasus korupsi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020.

Dalam sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut, terkuak percakapan pribadi antara ketum Partai Republik Satu dengan Ketua KPU.

DKPP juga menyatakan Hasyim melanggar kode etik karena terbukti melakukan perjalanan pribadi bersama Hasnaeni ke DIY Yogyakarta pada Agustus 2022 lalu. Sesampai di Jogja, mereka berduaan menziarahi sejumlah pantai dan goa.

DKPP menilai, perjalanan Hasyim bersama ketua umum partai politik di luar agenda kedinasan itu merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Jadi jelas ya, harus keluar barang itu dari KPU, karena sudah mendelegitimasi kepercayaan publik. Jangan sampai rakyat tidak percaya hasil pemilu 2024 nanti,” tutup Arvindo.

Sumber: detikindonesia


Related Posts:

  • Bagi-Bagi Sertifikat Untuk Mendongkrak Elektabilitas Petahana? Bagi-Bagi Sertifikat Untuk Mendongkrak Elektabilitas Petahana? 10Berita  – Penyerahan sertifikat tanah gratis sudah seperti minum obat seharti tiga kali. Demikian disampaikan mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Pur… Read More
  • Debat Capres: Mau Janji Apalagi Pak Presiden Jokowi? Debat Capres: Mau Janji Apalagi Pak Presiden Jokowi? Oleh: Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Luar biasa! Siapa yang tak kagum dengan ide dan gagasan cemerlang Jokowi di tahun 2014. Lepas itu… Read More
  • Jaksa Pertanyakan Alasan Mendagri Minta Proyek Meikarta "Dibantu" Jaksa Pertanyakan Alasan Mendagri Minta Proyek Meikarta "Dibantu" Bupati Bekasi mengungkapkan peran Mendagri di kasus Meikarta. Mendagri Tjahjo Kumolo 10Berita  – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pembera… Read More
  • Ayo KPK, Periksa Ahok Ayo KPK, Periksa Ahok *Kasus Sumber Waras, Peran BTP Dimunculkan —SEJUMLAH pihak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) terkait kasus dugaan … Read More
  • Presiden Duterte: Saya Bukan Katolik, Saya Islam 10Berita , MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengaku sebagai pemeluk Islam saat pidato untuk pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL).(Baca: S… Read More