KEGAGALAN Food Estate yang Dikomandoi Prabowo hingga Ditutupi Auditor BPK Setelah Dibayar Rp5 Miliar
10Berita - Inilah kegagalan food estate yang dikomandoi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hingga ditutupi auditor BPK usai dibayar Rp5 miliar.
Adapun belakangan ini masalah food estate yang dikomandoi Prabowo Subianto menjadi sorotan.
Dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ketahuan menerima Rp5 miliar untuk menutupi masalah food estate dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bahkan diketahui, awalnya oknum auditor BPK RI meminta pelicin Rp12 miliar agar Kementan bisa mendapat opini WTP.
Namun hal itu tidak dipenuhi dan hanya diberikan Rp5 miliar oleh eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta.
Seperti diketahui, food estate ini kerap menjadi sorotan karena kegagalannya.
Lantas, apa saja masalah food estate hingga disebut gagal dan harus ditutupi auditor BPK?
Berikut Tribun-medan.com merangkum kegagalan food estate yang dikomandoi Prabowo Subianto dan ditutupi auditor BPK dengan bayaran Rp5 miliar.
Sebagai informasi, food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.
Proyek food estate ini berada di bawah kendali Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan yang juga merupakan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Pemerintah diketahui mengalokasikan dana sebesar Rp108,8 triliun untuk membangun food estate di Provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.
Namun, program ini mendapat kritik dari sejumlah pihak karena dinilai gagal.
Termasuk di antaranya, ada calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor 3 Mahfud MD.
Kritik itu kerap disampaikan keduannya dalam beberapa kesempatan, termasuk saat debat cawapres beberapa waktu lalu.
Menurut Cak Imin, proyek itu memberikan dampak negatif, di antaranya mengabaikan petani, menghasilkan konflik agraria, hingga merusak lingkungan.
Dengan dampak tersebut, Cak Imin pun menilai proyek food estate seharusnya dihentikan.
"Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita, ini harus dihentikan," kata Cak Imin saat debat.
Cak Imin menekankan bahwa kebijakan nasional harus berpihak pada keadilan bukan justru timpang.
Ketua Umum PKB itu bahkan berkomitmen akan menghapus program food estate jika terpilih jadi wakil presiden.
Sependapat dengan Cak Imin, Mahfud MD juga menyebut bahwa program food estate justru merugikan negara.
"Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud dalam debat cawapres.
Mahfud mengaku tidak melihat pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.
Sementara itu, pihak Istana mengaku tak setuju jika proyek food estate disebut gagal.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan implementasi program food estate ini hanya perlu dievaluasi.
"Iya (tidak gagal), tapi dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan," kata Ari di Istana Negara Jakarta, Senin (22/1/2024).
Ari mengatakan perbaikan dalam proyek ini harus terus dilakukan agar cita-cita ketahanan pangan bisa tercapai.
"Implementasinya kan tentu ada evaluasi, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan terus berjalan. Ya supaya apa yang tujuan kebijakan itu bisa tercapai," ucapnya.
Ari menjelaskan bahwa proyek ini sejatinya dibentuk untuk merespons situasi nasional soal pangan yang dihadapi bangsa mengingat saat ini dunia sedang krisis pangan.
Ia mengatakan banyak negara yang gagal tak bisa memenuhi kebutuhan pangan karena krisis di dunia.
"Jadi, setelah pandemi diketahui bahwa seluruh dunia menghadapi ancaman krisis pangan."
"Banyak negara yang kemudian menjadi negara gagal karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya, harga pangan juga melambung tinggi di pasaran dunia," ujarnya.
Akan hal tersebut, Presiden Joko Widodo pun menginisiasi terobosan besar ini.
Menurutnya, dengan program food estate, kemandirian di sisi pangan akan terbentuk.
"Maka dari itu kebijakan lumbung pangan adalah menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemeirntah, sehingga kemampuan kita untuk mandiri dari sisi pangan itu bisa tercukupi, tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara lain khususnya ketika harga cukup tinggi," ujarnya.
Kementan Bayar Rp5 Miliar untuk Opini WTP Tutupi Masalah Food Estate
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) disebut memberikan uang sebesar Rp5 miliar untuk bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Hal itu diungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan Hermanto saat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hermanto dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan yang menjerat SYL.
Dalam sidang ini, Sesditjen Kementan itu mengaku oknum auditor BPK meminta uang Rp 12 miliar untuk mendapatkan WTP.
Pasalnya, opini ini terhambat akibat adanya temuan di program lumbung pangan nasional atau food estate.
“Akhirnya apakah dipenuhi semua permintaan Rp 12 miliar itu atau hanya sebagian yang saksi tahu?” tanya Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com, Kamis (9/6/2024).
Menjawab pertanyaan Jaksa, Hermanto hanya mengetahui bahwa Kementan tidak langsung memenuhi permintaan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, Kementan hanya memberi Rp 5 miliar.
“Enggak, kita tidak penuhi. Saya dengar tidak dipenuhi. Saya dengar mungkin (kalau) enggak salah sekitar Rp 5 miliar,” ujarnya.
“Saksi dengarnya dari siapa?” tanya Jaksa. “Pak Hatta,” ucapnya.
“Hanya dipenuhi Rp 5 miliar dari permintaan Rp 12 miliar.
Saksi mendengarnya setelah diserahkan atau bagaimana pada saat cerita Pak Hatta kepada saksi?” cecar Jaksa.
Kepada Jaksa, Hermanto mengaku tidak mengetahui secara detail penyerahan uang miliaran ke BPK tersebut.
Hanya saja, oknum auditor BPK itu kerap menagih sisa permintaan yang tidak dipenuhi Kementan.
“Ditagih enggak kekurangannya kan ditagih Rp 12 miliar?” tanya Jaksa. “Ditagih terus,” kata Hermanto.
Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Prabowo Curigai Orang yang Menjelekkan Food Estate
Disisi lain diberitakan sebelumnya, Menhan sekaligus Presiden Terpilih 2024 Prabowo Subianto khawatir pihak yang menjelekkan program food estate adalah antek asing.
Sebab Prabowo Subianto mencurigai pihak yang menjatuhkan program food estate ini menginginkan Indonesia selalu lemah dan miskin.
Padahal, menurut Prabowo Subianto, program food estate ini untuk menjamim pangan Indonesia supaya menjadi negara makmur dan kuat.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatiran kepada pihak-pihak yang selalu mengejek program food estate.
Ia khawatir mereka yang kerap mengkritik program lumbung pangan itu adalah antek-antek asing yang menginginkan Indonesia selalu lemah dan miskin.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan dalam Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (30/1/2024) lalu.
"Mau jadi negara makmur dan kuat, maka harus dijamin pangannya. Makannya kalau ada yang menjelek-jelekkan food estate saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Waspada saudara sekalian," kata Prabowo, Selasa (30/1/2024).
Prabowo menganggap bahwa program ini penting untuk mengamankan bangsa dari kekurangan pangan.
Baginya, masalah pangan merupakan masalah pertahanan lantaran menyangkut hidup dan mati.
Karena itu, ia menaruh perhatian penting bagaimana soal pangan ini bisa diselesaikan.
"Ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan, itu gaya yang saya suka," katanya.
Prabowo pun meminta para petani maupun seluruh stakeholder yang membawahi bidang pertanian terus bersemangat melanjutkan misi untuk mewujudkan cita-cita program food estate ini.
"Semangat bagi keluarga besar pertanian, menjalankan misi yang sangat penting, sangat mulia. Seluruh petugas di bidang pertanian, kami prajurit dulu perang, sekarang perangnya mengamankan bangsa dari kekurangan pangan," ujarnya.
Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Prabowo juga mengaku bangga kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilai bisa memimpin bidang pertanian dengan baik.
"Saya ingin ada Amran Amran yang lain, lapisan dua, ini yang kita harapkan," ungkap Prabowo. [tribun]
