Pak Jokowi, Malaysia Gratiskan Jalan Tol Lho! RI Kapan?

Pak Jokowi, Malaysia Gratiskan Jalan Tol Lho! RI Kapan?

10Berita  - Pemerintahan Koalisi Pakatan Harapan Malaysia bakal merealisasikan jalan tol gratis bagi warga Malaysia. Ini ditandai dengan dimulainya pembicaraan dengan Gamuda Berhad untuk menegosiasikan akuisisi konsesi jalan.

Negosiasi itu menyasar empat jalan yang kini saham mayoritasnya masih dimiliki perusahaan. Demikian dikatakan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Empat tol yang dimaksud, yakni Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan Terowongan SMART.
Dalam pernyataan yang dirilis oleh Kantor Perdana Menteri Malaysia, Minggu (24/2/2019), Mahathir mengatakan pemerintah bermaksud untuk menghapuskan mekanisme tol yang ada setelah pengambilalihan jalan raya berhasil.

“Pakatan Harapan telah berjanji dalam manifesto pemilihannya untuk mengambil langkah-langkah untuk memperoleh konsesi jalan raya dan menghapuskan pengumpulan tol secara bertahap, sesuai dengan ketentuan perjanjian konsesi,” katanya, dikutip CNBC Indonesia dari Bernama, Minggu (24/2/2019).

Sebagai gantinya akan diterapkan “biaya kemacetan ” ( congestion charge) yang akan diperkenalkan, yaitu pengguna jalan tol hanya akan dikenai pembayaran “kemacetan” yang sama dengan kadar tol yang ada untuk waktu puncak lalu lintas selama enam jam sehari.

“Antara jam 11 malam dan 5 pagi, para penumpang akan bepergian di jalan raya secara gratis. Pada jam perjalanan ‘normal’ lainnya, penumpang akan menikmati potongan harga hingga 30% dibandingkan dengan tarif tol yang ada,” katanya.

Mahathir menambahkan pendapatan yang dikumpulkan dari ‘biaya kemacetan’ akan digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jalan raya dan pembayaran pinjaman.

Sementara surplus yang dikumpulkan kemudian akan disalurkan ke dana transportasi umum untuk meningkatkan kualitas transportasi umum di Malaysia. Dia mengatakan rincian lebih lanjut terkait simulasi yang diusulkan akan diumumkan oleh Menteri Keuangan pada waktu yang tepat., sumber: CNBC Indonesia

Sumber : 

Read More

Filipina Jangan Asal Tuduh Pengebom Gereja Warga Indonesia, Ini Analisisnya!

Kondisi gereja di Jolo, Filipina, pascadibom (Foto: cnnindonesia.com/AFP/Nickee Butlangan)

10Berita, Pemerintah Indonesia masih mengumpulkan fakta mengenai keterkaitan warga negara Indonesia, yang diduga pemerintah Filipina terlibat dalam pengeboman gereja. Pasalnya, gerakan separatis di Mindanao, tidak dilakukan oleh satu kelompok. Dan dugaan pelaku adalah orang Indonesia masih sebatas pernyataan para saksi.

Hal senada diungkapkan pakar teroris sekaligus Indonesianis Sidney Jones. Sebagaimana diberitakan cnnindonesia.com(2/2), Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones menyebut pengusutan kasus bom gereja di Pulau Jolo, Mindanao, Filipina bakal lebih sulit dari kasus bom Surabaya pada 2018.

Sidney Jones meminta Filipina tak asal menuduh pelaku serangan gereja adalah warga negara Indonesia (Foto: sketsanews.com/rimanews.com)

Pasalnya, kondisi di Filipina sangat rumit karena banyak kelompok teroris yang berseberangan dengan pemerintahan Rodrigo Duterte. Banyaknya kelompok teroris membuat pelaku sulit diungkap identitasnya.

DI Filipina setidaknya ada kelompok Abu Sayyaf, ada MILF (Moro Islamist Liberation Front), dan beberapa kelompok lain. Kelompok Abu Sayyaf memiliki 5-6 faksi yang didasarkan suku dan tempat. Lalu sangat sulit untuk membedakan satu kelompok dan kelompok lain.

Maka pelaku bisa saja warga asing (foreign terorist fighter). Dugaan ini berdasarkan klaim pemerintah Filipina beberapa waktu lalu bahwa banyak warga asing yang berkaitan dengan ISIS masuk ke Pulau Jolo. Sidney menyebut serangan bom di Filipinamirip seperti di Surabaya. Belum ada satu pihak pun, termasuk pemerintah Filipina, yang bisa dengan pasti memastikan identitas pelaku.

Pernyataan-pernyataan pemerintah Filipina, termasuk keterlibatan warga negara Indonesia (WNI), hanya berdasarkan keterangan saksi yang belum bisa dipastikan kebenarannya seratus persen. Namun seperti kasus di Surabaya, lambat laun para pelaku bisa diungkap.

Meski begitu, ia mengkhawatirkan pemerintahan Duterte selalu menyebut pelaku pengeboman adalah WNI tanpa bisa mengungkapkan bukti. Hal ini bakal membuat citra buruk Filipina di mata Indonesia.

Sebagaimana diberitakan cnnindonesia.com,bom meledak di gereja Pulau Jolo, Mindanao, Filipina pada Minggu (27/1). Tercatat 22 orang tewas dan lebih dari seratus orang luka-luka. Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano mengklaim pelaku adalah pasangan suami istri berkewarganegaraan Indonesia. Namun hal itu belum bisa dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

Ayo Filipina, cari pelaku yang sebenarnya dan jangan asal main tuduh!

Para pejuang Moro yang menuntut kemerdekaan dari Filipina (Foto: AFP/newsinfo.inquirer.net)

Sumber : 

Read More

Malaysia Dicoret jadi Tuan Rumah Renang Dunia, Sadiq: Melawan Israel Lebih Penting

Malaysia Dicoret jadi Tuan Rumah Renang Dunia, Sadiq: Melawan Israel Lebih Penting 

10Berita, MALAYSIA–Pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali komitmennya untuk menolak atlet Israel memasuki negaranya, Senin (28/1/2019). Meskipun harus dicabut haknya untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Renang Dunia 2019 pada Juli 2019 mendatang.
“Kami tidak akan menolerir keputusan ini,” kata Menteri Olahraga dan Pemuda Malaysia, Sadiq Abdul Rahman dalam pernyataan persnya, Senin.

“Malaysia akan teguh dalam keputusannya melarang atlet Israel berdasarkan faktor kemanusiaan dan simpatinya terhadap penderitaan Palestina. Jika menjadi tuan rumah di acara olahraga internasional lebih penting daripada membela saudara-saudara Palestina kita yang terbunuh, cacat, dan disiksa oleh rezim Netanyahu, berarti Malaysia telah benar-benar kehilangan kompas moralnya. Berdiri melawan pemerintah Israel lebih penting daripada menjadi tuan rumah acara olahraga internasional,” papar Sadiq.
“Kebijakan Malaysia konsisten dengan laporan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch yang menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kejahatan perang terhadap Palestina,” tambahnya.
Malaysia telah mengumumkan, pihaknya tidak akan mengizinkan delegasi Israel untuk memasuki negaranya, apa pun statusnya dan dengan dalih apa pun itu.
Kementerian Olahraga dan Pemuda Malaysia mengaitkan pelarangan atlet Israel dengan tindakan pemerintahan Zionis terhadap hak-hak bangsa Palestina, terutama para atletnya, di mana mereka tak bisa bermain di tempat dan waktu yang mereka inginkan.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menggambarkan Israel sebagai negara kriminal. Ia menegaskan hak negaranya untuk mencegah Israel memasuki wilayahnya, sebuah langkah yang disambut rakyat maupun pemerintahan resmi Palestina.
Komite Olimpiade Israel baru-baru ini memprotes keputusan pemerintah Malaysia dan mendesak visa bagi para atletnya untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Penting bagi mereka untuk lolos ke Paralympic Musim panas yang akan diadakan di Tokyo pada 2020. []
SUMBER : Islampos

Read More

Presiden Duterte: Saya Bukan Katolik, Saya Islam

10Berita , MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengaku sebagai pemeluk Islam saat pidato untuk pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL).

(Baca: Selamat Untuk Muslim Moro Filipina, Referendum Menangkan Suara "YA")

Berbicara di depan banyak orang yang didominasi Muslim dalam pertemuan perdamaian untuk ratifikasi BOL di Kota Cotabato, Duterte menegaskan kembali bahwa dia bukan Katolik.

"Ada bagian dari diri saya yang sebenarnya adalah Islam. Itu sebabnya jika saya dan para pendeta gila itu bertengkar, saya bukan Katolik. Saya Islam. Itu benar," kata Duterte dalam pidatonya, yang dikutip dari Manila Times, Kamis (24/1/2019).

"Tuhan pasti baik pada kita. Fakta bahwa kita telah mencapai titik ini setelah bertahun-tahun negosiasi dan interupsi. Kita di sini Insya Allah. Tuhan itu agung. Allahu Akbar," ujar Duterte.

Pernyataan Duterte ini muncul setelah Malacanang atau Istana Kepresidenan Filipina mengatakan kepada para pemimpin Gereja Katolik untuk tidak ikut campur tentang bagaimana Presiden menjalankan pemerintahan.

Juru bicara Duterte, Salvador Panelo, mengatakan omelan presiden terhadap para klerus dan ajaran Katolik tidak perlu mengkhawatirkan para uskup mengingat keberadaan gereja yang sudah lama.

"Karena itu tidak perlu bagi beberapa pemimpin untuk bertindak tertekan dan memanifestasikan komentar tidak menyenangkan mereka terhadap presiden, terutama sehubungan dengan bagaimana presiden menjalankan pemerintahan," kata Panelo.

Istana Malacanang membuat pernyataan setelah Uskup Agung Lingayen-Dagupan Socrates Villegas menyatakan keprihatinan atas Duterte.

"Uskup Agung Lingayen-Dagupan Socrates Villegas telah menyatakan keprihatinannya tentang Presiden dan mengatakan bahwa pernyataan yang terakhir tentang Gereja mungkin tidak baik untuk kesehatan dan statusnya sebagai pemimpin negara," kata Panelo.

Media lokal melaporkan Duterte lahir dan dibesarkan sebagai penganut Katolik. Namun, dia secara rutin menyerang Gereja dan ajarannya.

Pihak istana tersebut mencatat bahwa Duterte hanya membela diri dengan melawan uskup dan imam yang menggunakan mimbar untuk menentang pemerintahannya. (Sindonews)

[Video - Presiden Duterte Teriakan Takbir]

Sumber : 

Read More

Hasil Pemungutan Suara: ‘Ya’, untuk Otonomi Muslim Filipina

Hasil Pemungutan Suara: ‘Ya’, untuk Otonomi Muslim Filipina

Plebisit bersejarah memberikan ‘otonomi komprehensif’ kepada Muslim Moro yang tinggal di Filipina selatan.

Ketua Pembebasan Islam Moro (MILF) Al Hajj Murad Ibrahim memberikan suaranya dalam referendum yang digelar di Kota Cotabato, Filipina, pada Senin, 21 Januari 2019. Pemungutan suara diadakan di Filipina untuk meratifikasi Bangsamoro Organic Law (BOL), yang akan membentuk Daerah Otonomi Bangsamoro, sehingga memungkinkan otonomi besar bagi Muslim Moro di Mindanao. (Foto: Ahmet Furkan Mercan/Anadolu Agency)

10Berita  COTABATO Hasil pemungutan suara dengan jawaban ‘Ya’ nampaknya memimpin referendum bersejarah untuk otonomi Muslim Bangsamoro yang digelar pada Senin (21/9/2019). Ini baru sebuah hasil belum resmi plebisit bersejarah tentang undang-undang yang akan memberikan “otonomi komprehensif” kepada Muslim Moro yang tinggal di Filipina selatan.
Pemungutan suara berlangsung pada Senin di provinsi Maguindanao, Lanao Del Sur dan provinsi pulau Basilan, Tawi-tawi, Sulu serta kota-kota Cotabato dan Isabela, Anadolu Agenci melaporkan, Senin (21/1).
Sementara di lima provinsi pertama terletak di dalam Wilayah Otonomi yang ada di Muslim Mindanao (ARMM). Dua kota terakhir terletak di luar wilayah tersebut.
Plebisit bertanya kepada pemilih apakah mereka ingin mengganti ARMM dengan Daerah Otonomi Bangsamoro yang baru di Muslim Mindanao (BARMM)–sejalan dengan Hukum Organik Bangsamoro (BOL)?
Menurut Dewan Canvasser Plebisit Kota Cotabato (CPBOC), penghitungan suara telah selesai di kota itu dan 36.682 suara “keluar” dari kotak suara. Sementara jumlah suara “Tidak”, mencapai 24.994.
Kota-kota Cotabato dan Isabela, yang juga akan menjadi bagian dari BARMM, dianggap daerah kritis selama kampanye.
Orang-orang di Kota Cotabato sudah mulai merayakan hasilnya meskipun jam malam sampai pagi masih berlaku.
Di provinsi Maguindanao, kubu Front Pembebasan Islam Moro (MILF), sekitar 608.000 suara menyatakan “Ya” untuk Bangsamoro Muslim di Mindanao (BOL) dan 9.000 bersuara “Tidak”. Selisihnya sangat jauh. Suara “YA” untuk Bangsamoro Muslim di Mindanao sulit dikejar.
Dilaporkan juga bahwa di ibu kota Lanao Del Sur, Marawi, hampir semua suara diberikan untuk BOL.
Penghitungan suara berlanjut
Komisi Pemilihan Filipina (Comelec) diharapkan mengumumkan hasil pemungutan suara yang menghasilkan suara untuk BOL pukul 1 malam waktu setempat (0500 GMT) pada Rabu (23/1).
Dikatakan oleh komisi bahwa keterlambatan dalam mengumumkan hasil adalah karena kurangnya personel.
Carlito Galvez, Penasihat Perdamaian Presiden Filipina, menyebut plebisit BOL sebagai “latihan yang demokratis”, kata media setempat.
“Meskipun ada beberapa kekhawatiran awal, tidak ada insiden besar yang terjadi,” kataManila, Bulletin lokal, mengutip Galvez.
Hukum Organik Bangsamoro
BOL, yang ditandatangani oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Juli 2018, akan menambah keuntungan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.
Undang-undang ini akan memberikan lebih banyak otonomi pada struktur otonom yang ada di beberapa daerah di provinsi Mindanao dan pulau-pulau sekitarnya.
Dengan pengaturan baru, pemerintah Bangsamoro yang otonom akan dibentuk dan Ibu Kota BARMM berubah menjadi Cotabato. Pengadilan Hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut.
Otoritas regional akan diserahkan dari pemerintahan di Manila kepada pemerintah Bangsamoro.
Perairan internal di wilayah Bangsamoro akan dikelola bersama dengan pemerintah pusat. Administrasi otonom akan melakukan pengelolaan sumber energi.
Pejuang Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan MILF juga akan bergabung dengan pasukan penegak hukum di wilayah tersebut. (mus)
Sumber: AA, Salam Online.

Read More

Referendum Bersejarah untuk Otonomi Muslim Bangsamoro Dimulai Hari Ini

Online / 37 menit yang lalu

Referendum akan digelar dalam 2 putaran mulai Senin untuk membentuk otonomi masa depan Muslim Bangsamoro di Filipina selatan.

10Berita  COTABATO Referendum 2 putaran yang akan membentuk masa depan umat Islam di Filipina selatan akan dimulai hari ini, Senin (21/1/2019).
Muslim Bangsamoro, yang lama dirampas kebebasannya di bawah AS dan Filipina, mencapai tahap akhir dalam perjanjian otonomi yang ditandatangani dengan pemerintah di Manila pada Juli 2018.
Hampir 3 juta orang, Senin, diperkirakan akan memberikan suara pada Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) di bawah keamanan ketat di Kota Cotabato, pusat regional Muslim Mindanao.
Media lokal pada Ahad (20/1) memperingatkan bahwa Pejuang Pembebasan Islam Bangsamoro (BIFF) yang terkait dengan ISIS mungkin berupaya menyabotase referendum.
Mayor Arvin Encinas, Juru bicara militer Filipina di Divisi Infanteri ke-6, Mayor Arvin Encinas, mengatakan bahwa enam batalyon atau 2.500 tentara dikerahkan di kota itu.
“Empat ratus polisi dan unit operasi khusus juga ditugaskan untuk memastikan keamanan pemilihan/referendum,” kata Mayor Arvin yang dikutip Anadolu Agency (AA), Ahad (20/1).
Dia mengungkapkan, di desa-desa dekat Kota Cotabato, banyak senjata laras panjang yang disita.
Front Pembebasan Islam Moro (MILF) mengatakan mereka siap membantu tentara jika diperlukan.
Referendum digelar untuk memberikan Bangsamoro atau Moro—istilah kolektif untuk Muslim Filipina yang tinggal di sebuah pulau Filipina selatan—otonomi komprehensif yang ditunggu-tunggu.
Pemungutan suara putaran pertama untuk mengesahkan RUU Bangsamoro akan dimulai pada hari ini, Senin (21/1) di dua kota. Putaran kedua digelar pada 6 Februari 2019 di daerah lain di wilayah tersebut.
Setelah RUU itu disahkan, Daerah Otonomi Muslim Bangsamoro di Mindanao (BARMM) akan dibentuk.
Referendum 2 putaran
Berbicara pada rapat umum untuk ratifikasi BOL pada Jumat (18/1) lalu di Cotabato, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendesak disetujuinya pengesahan RUU tersebut.
Kebebasan bagi umat Islam di wilayah itu dirampas oleh Amerika Serikat pada 1898 ketika Spanyol, yang telah menduduki Filipina pada abad ke-16, menyerahkan negara itu ke AS.
Orang-orang Bangsamoro juga menghadapi kesulitan karena kebijakan permukiman Kristen pemerintah Manila. Saat itu AS menyerahkan daerah tersebut kepada orang Kristen Filipina setelah mengelolanya sampai tahun 1946.
Perjanjian otonomi
Dengan berdirinya pemerintahan Bangsamoro, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah itu. Otoritas regional akan diserahkan dari ibu kota Manila ke pemerintahan Bangsamoro.
Ketika BOL disahkan, kelompok MILF juga akan menonaktifkan 40.000 kombatan dari Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (BIAFF). (mus)
Sumber: AA, Salam Online.

Read More

PM Malaysia : “Tidak ada tempat bagi atlet Israel di Malaysia,”

PM Malaysia : “Tidak ada tempat bagi atlet Israel di Malaysia,”

10Berita ,Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa “tidak ada tempat bagi atlet Israel di Malaysia,” serta malaysia menolak untuk mengeluarkan visa masuk untuk tim renang Israel.
Mohamad menekankan pada hari Kamis bahwa negaranya tidak akan mengeluarkan visa masuk untuk atlet Israel yang dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam Kejuaraan Renang Paralimpik Dunia 2019 musim panas ini, Shehab melaporkan. seperti dilansir dari Middle East Monitor, Selasa, (15/1/2019).
Perdana menteri juga menekankan bahwa, jika dia menanggapi sikapnya, komite memutuskan untuk membatalkan program, “mereka bisa melakukannya”.
Komite Olimpiade Israel telah menekan Malaysia untuk mengeluarkan visa bagi para anggotanya, tetapi Malaysia menolak untuk melakukannya. Itu juga memberi tekanan pada penyelenggara acara untuk mendapatkan visa, tetapi tidak berhasil.
Wakil Menteri Olahraga Malaysia Sim Hee Kyung mengatakan pada hari Rabu bahwa negaranya tidak akan mengizinkan atlet Israel untuk memasuki negara itu, mengutip kebijakan “jelas” Malaysia mengenai transaksi dengan Israel. Menteri menekankan bahwa: “Pemerintah akan mempertahankan posisinya yang teguh dalam masalah ini sebagai sarana untuk memprotes penindasan Israel yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina.”
Selama lebih dari 50 tahun, Malaysia telah menolak normalisasi hubungan dengan Israel karena dukungan besar dari rakyat Palestina di antara penduduk Malaysia.

Sumber : middleeastmonitor | Redaktur : Fairuz syaugi
Copyright © 1439 Hjr. (2019) – Moslemtoday.com

Read More

Potret Kesamaan antara Aksi 812 di Malaysia dengan Aksi 212 di Indonesia, Lihat Fotonya

Massa aksi 812 di Malaysia dan Reuni Akbar 212 di Monas

 10Berita -Aksi 812 di Malaysiayang digelar Sabtu (8/12/2018), menyita perhatian rakyat Indonesia lantaran julukannya mirip dengan Reuni Akbar 212.

Seperti diketahui sebelumnya, Reuni Akbar 212 di Indonesia digelar di Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (2/12/2018).

Kedua aksi tersebut mempunyai beberapa persamaan yang sangat mencolok.

Berikut TribunWow rangkum persamaan Aksi 812 di Malaysia dengan aksi 212 di Indonesia:

1. PESERTA

Aksi 812 di Malaysia

Dikutip dari Malaymail, aksi 812 di Daratan Merdeka Malaysia, ditargetkan oleh penyelenggara dihadiri oleh 500 ribu waraga Malaysia dari berbagai wilayah.

Sebelum acara dimulai, kepolisian menuturkan jika peserta yang datang sudah mencapai 55 ribu orang, dan dipastikan akan bertambah ketika acara sudah berlangsung.

Panitia sebelumnya juga telah mentargetkan 300 ribu peserta akan datang, sampai akhirnya target tersebut dinaikkan di angka 500 ribu.

Namun secara pasti berapa peserta yang hadir dalam acara tersebut juga tidak dapat dipastikan lantaran tidak ada pendataan peserta aksi.

Dari pantauan udara, diketahui jika Aksi 812 di Malaysia dengan gerakan anti-ICERD dipenuhi oleh massa dengan pakaian dominan putih.

Reuni Akbar 212 di Monas

Aksi Reuni Akbar 212 diklaim dihadiri jutaan ribu peserta.

Dilansir Tribunwow dari Wartakotalive, Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Ustaz Bernard Abdul Jabbar memberikan penjelasan mengenai jumlah peserta yang datang.

"Kalau dulu sekitaran tujuh juta, tapi sekarang menurut informasi dari media yang menggunakan drone, itu hampir sekitar 8-10 juta yang hadir," ujar Bernard di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018).

Dari pantauan udara, peserta yang hadir dalam Reuni 212 juga tampak mengenakan pakaian yang didominasi dengan warna putih.

2. DIKAITKAN POLITIK

Aksi 812 di Malaysia

Aksi 812 di Malaysia sempat dikaitkan dengan politik oleh beberapa orang.

Diketahui jika Aksi 812 digelar dan diprakarsai oleh kelompok muslim Melayu bersama dengan Partai Islam Malaysia (PAS) dan United Malays National Organisation (Umno).

Mereka beranggapan jika aksi tersebut hanya menguntungkan pihak penyelanggara yakni PAS dan Umno.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Datuk Seri Mukhriz Mahathir yang mengungkapkan jika PAS dan Umno justru menyebabkan kecemasan dan juga ketegangan bagi mereka yang berbicara ke arah ras.

"Kita harus memahami bahwa pertemuan besok antara Umno dan Pas tidak lebih dari pertemuan politik."

"Yang lebih buruk adalah masalah rasial dan agama yang mereka angkat," jelasnya dikutip dari Malaymail.

"Hal ini, jika tidak dimonitor, dapat menciptakan kecemasan dan menimbulkan ketegangan di antara orang-orang."

"Kita harus fokus pada kesatuan pada titik waktu ini," lanjut Datuk Mukhriz, Jumat (7/12/2018).

Namun setelah aksi tersebut digelar, dipastikan jika tujuan dari Aksi 812 murni untuk menolak pemerintah Malaysia meratifikasi gagasan PBB.

Aksi tersebut juga merupakan wujud rasa syukur dari ribuan massa yang hadir lantaran pemerintah juga mempunyai pemikiran yang sama untuk tidak menyetujui ICERD.

Reuni Akbar 212 di Monas

Reuni Akbar 212 beberapa waktu lalu juga santer dikaitkan dengan gerakan politik.

Namun bantahan demi bantahan dilontarkan oleh beberapa tokoh.

Sebagian besar mengungkapkan jika gerakan tersebut merupakan gerakan moral dan juga wujud silaturahmi dari peserta yang hadir.

Bantahan Reuni Akbar 212 dikaitkan dengan politik juga keluar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

"Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan sebanyak itu, jutaan orang. Partai kek, tokoh kek, itu enggak ada yang bisa. Itu saya kira gerakan hati," ujar Zulkifli di kompleks parlemen, Senin (3/12/2018).

3. LIBATKAN TOKOH

Aksi 812 di Malaysia

Dalam aksi 812 di Malaysia, sejumlah tokoh politik terlihat menghadiri gerakan anti-ICERD tersebut.

Dikutip dari Malaymail, tokoh yang hadir dalam Aksi 812 yakni Presiden Umno Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, dan Wakil Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man.

Reuni Akbar 212 di Monas

Sama halnya dengan Aksi 812 di Malaysia, sejumlah tokoh politik di Indonesia juga turut hadir dalam reuni akbar tersebut.

Mereka yang hadir di antaranya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan sejumlah tokoh lain.

4. SELEBRITI

Aksi 812 di Malaysia

Selain dihadiri oleh sejumlah tokoh politik, beberapa rekan selebriti juga diketahui turut hadir dalam Aksi 812 di Malaysia.

Mereka adalah pembaca acara televisi Azwan Ali, penyanyi Malaysia Datuk Hattan, komedian Abon dan juga aktor Mustapha Kamal.

Reuni Akbar 212 di Monas

Sama halnya dengan Aksi 812 di Malaysia, Reuni Akbar 212 di Indonesia juga diketahui dihadiri oleh sejumlah selebriti.

Di antaranya Irwansyah, Tengku Wisnu, Ayu Azhari, Mulan Jameela, sampai dengan Mario Irwinsyah.

5. TERTIB

Aksi 812 di Malaysia

Dalam Aksi 812 di Malaysia, penyelenggara mengimbau peserta aksi tidak merokok pada saat aksi digelar.

Imbauan tersebut dilakukan untuk mendukung peraturan Anti-Merokok oleh Kementrian Kesehatan.

Melalui pembawa acara seruan tersebut dilontarkan.

"Harap hancurkan rokok Anda jika Anda merokok. Kami ingin mengadakan pertemuan yang sehat," kata pembawa acara.

Dikutip dari Malaymail, hal tersebut dipatuhi oleh massa Aksi 812 di Malaysia.

Banyak dari mereka yang mematikan rokoknya setelah mendapatkan seruan dari pembawa acara dan juga panitia penyelenggara.

Reuni Akbar 212 di Monas

Aksi 212 di Monas, panitia mengimbau agar seluruh peserta tidak menginjak rumput yang ada di sekitar lokasi.

Dikutip dari Wartakotalive, para peserta reuni akbar tampak saling mengingatkan imbauan dari panitia.

Mereka bersama-sama menjaga ketertiban kawasan Monas.

"Jangan menginjak rumput, nanti viral. Ayo lewat pinggir," ujar salah satu peserta di lokasi, Minggu (2/12/2018).

"Tolong sampahnya disimpan dulu, jangan buang sembarangan," ucap penjaga keamanan Reuni 212.

Imbauan tersebut dijalankan dengan baik oleh seluruh peserta.

Setelah selesai acara, rumput di Monas tidak mengalami kerusakan dan sampah-sampah juga tidak berserakan.

6. KUMPULKAN SAMPAH

Aksi 812 di Malaysia

Peserta Aksi 812 di Malaysia dengan sukarela mengumpulkan sampah di aksi unjuk rasa gerakan anti-ICERD di Daratan Merdeka Kuala Lumpur.

Salah seorang peserta yakni Azmi Ismail (36) dan Abdul Rashid (49) mengungkapkan tujuan mereka melakukan aksi tersebut.

Dari penuturannya diketahui jika upaya mengumpulkan sampah tersebut untuk menciptakan Malaysia yang lebih bersih.

Dilansir TribunWow dari Malaymail, mereka berkeliaran di sekitar Daratan Merdeka dan berteriak 'Sampah, Sampah, Sampah'.

Mereka juga terlihat membawa kantong hitam besar yang dijinjing bersama-sama.

Tidak hanya mengambil sampah milik peserta lain, mereka juga tampak memungut sampah yang berserakan di tanah.

“Setiap kali kami mulai mengumpulkan sampah, kami melihat bahwa orang lain akan mulai melakukannya juga.

“Kami memiliki anggota ketiga, dia ada di suatu tempat di persimpangan jalan untuk merawat kantong sampah kami,” kata Azmi.

Reuni Akbar 212 di Monas

Hal menarik tersebut juga tampak pada Aksi Reuni 212 di Monas Minggu (2/12/2018).

Dilansir dari Tribunnews, sejumlah peserta Reuni Akbar 212 membawa kantong plastik untuk tempat sampah yang dipungut dari sekitaran Monas.

Mereka juga saling meningatkan pada peserta lain yang memiliki sampah untuk membuangnya ke tempat yang telah disediakan.

"Ayo sampahnya jangan dibuang sembarang ya, silakan yang mau buang sampah ke sini. Silahkan yang ada sampah buang ke sini ya," kata seorang perempuan yang membawa kantong plastik hitam.

Di beberapa titik trotoar juga disediakan banyak kantong plastik hitam untuk memudahkan peserta Reuni Akbar 212membuang sampah.

(TribunWow.com/ Nila Irdayatun Naziha)

Sumber : SERAMBINEWS.COM

 

Read More

Begini Kondisi Daulat 812 yang Disebut-sebut Telah Putihkan Malaysia

Begini Kondisi Daulat 812 yang Disebut-sebut Telah Putihkan Malaysia

10Berita  KUALA LUMPUR—Ratusan ribu warga Malaysia menggelar aksi yang diberi nama Daulat 812 di Dataran Merdeka, jantung ibukota Kuala Lumpur, Sabtu (8/12/2018).
Selain menolak ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Daulat 812 juga menuntut agar Islam dipertahankan sebagai agama resmi negara.

Daulat 812 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Diketahui ICERD adalah konvensi yang mengecam diskriminasi dan menyerukan kepada negara-negara yang meratifikasinya untuk mengejar kebijakan penghapusan diskriminasi rasial dalam segala bentuk.
Namun, sejumlah pihak di Malaysia menilai, ratifikasi konvensi ini akan dapat mengancam nilai-nilai Islam dan Melayu.

Foto: Umno

Dalam orasinya, Wakil Presiden Partai Islam Malaysia (PAS) Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man menyerukan penolakan terhadap campur tangan asing dalam pemerintahan negara. Dia juga menegaskan penolakan ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).
“Negara-negara asing tidak perlu campur tangan dalam mengatur Malaysia,” ucapnya.

Foto: Umno

Begini kondisi Daulat 812 dimana setengah juta warga Malaysia berkumpul di dua titik kumpul utama, yakni Masjid Jamek dan Masjid Nasional menyerukan solidaritas terhadap agama, bangsa dan tanah air. []

Foto: Umno

SUMBER: UMNO ONLINE
Islampos.

Read More

Aksi Daulat 812 di Malaysia dan Aksi 212 di Jakarta; Serupa tapi Tak Sama

Aksi Daulat 812 di Malaysia dan Aksi 212 di Jakarta; Serupa tapi Tak Sama

10Berita, MALAYSIA—Puluhan ribu massa di Malaysia menggelar aksi damai Daulat 812 pada Sabtu (8/12/2018). Serupa tapi tak sama dengan aksi 212 yang dilakukan di Jakarta pekan lalu, daulat 812 ini dilakukan dengan melibatkan puluhan ribu massa yang datang dari berbagai daerah di Malaysia.
Mereka berkumpul di dua titik kumpul utama, yakni Masjid Jamek dan Masjid Nasional. Kedua masjid tersebut letaknya dekat dengan lokasi utama aksi, yakni Dataran Merdeka yang merupakan jantung ibukota Kuala Lumpur.
BACA JUGA: Sepekan Reuni 212, Malaysia Gelar Aksi Damai 812
Mereka yang turun ke jalan satu suara menentang ratifikasi Konvensi Internasional yang didukung PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).
Mayoritas warga yang terlibat menggunakan pakaian putih dan tampak memenuhi ruas jalan di Dataran Merdeka. Meski jumlah massa berkisar di antara puluhan ribu dan tidak seperti aksi 212 yang mencapi angka ratusan ribu, namun gambar-gambar yang beredar menunjukkan lautan manusia berbaju putih memadati Dataran Merdeka. Gambar-gambar tersebut mengingatkan dengan gambar lautan manusia berbaju putih yang memadati kawasan Monas pekan lalu.
Selain itu, meski motivasi dari aksi 212 dan daulat 812 berbeda, namun kedua aksi tersebut sama-sama memperjuangkan nilai-nilai Islam.
Di tengah aksi daulat 812, banyak kaos, spanduk dan poster berisi slogan-slogan perjuangan nilai-nilai Islam.
“ICERD Mengancam Kedudukan Islam dan Melayu,” begitu bunyi salah satu slogan di kaus yang dijajakan di dekat lokasi aksi.
“Bantah ICERD, Umat Islam Adalah Bersaudara,” bunyi poster lain yang dibawa di tengah aksi.
BACA JUGA: Begini Kondisi Daulat 812 yang Disebut-sebut Telah Putihkan Malaysia
“Hormati Hak Melayu Bumiputera,” bunyi slogan lainnya.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang ikut ambil bagian dalam aksi tersebut, sehari sebelumnya juga menggaungkan seruan di akun Twitternya.
“Demi agama, bangsa dan tanah air. Ayuh bangkit! #KL812 #Daulat812,” tulis Najib.
Aksi yang dilakukan selepas waktu dzuhur itu pun berlangsung damai dan tanpa insiden berarti. []

SUMBER: Sumber, slampos.

Read More

Ratusan Ribu Massa Gelar Aksi Damai 812 di Malaysia, Bela Islam Jadi Agama Resmi

Ratusan Ribu Massa Gelar Aksi Damai 812 di Malaysia, Bela Islam Jadi Agama Resmi

10Berita , Kuala Lumpur – Ratusan ribu massa menggelar aksi damai di Kuala Lumpur, Malaysia menolak ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) hari ini. Aksi itu juga menuntut agar Islam dipertahankan sebagai agama resmi negara.
Aksi tersebut diselenggarakan oleh Gerakan Pembela Ummah (UMMAH), Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT), dan Sekretariat Kedaulatan Rakyat (RAKYAT). Panitia memperkirakan peserta aksi itu mencapai 300.000 orang, seperti dikutip Harian Metro.
Aksi yang juga disebut sebagai aksi Daulat 812 itu berlangsung sejak pagi hari. Para peserta juga sempat melakukan shalat Zuhur yang dipusatkan di Masjid Jamik. Aksi itu juga diwarnai dengan shalat hajat yang digelar di kawasan Dataran Merdeka.
Dalam orasinya, Wakil Presiden Partai Islam Malaysia (PAS) Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man menyerukan penolakan terhadap campur tangan asing dalam pemerintahan negara. Dia juga menegaskan penolakan ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).
“Negara-negara asing tidak perlu campur tangan dalam mengatur Malaysia,” ucapnya.
Dia menyatakan aksi kali ini dilakukan bukan merupakan sikap antiCina dan antiIndia, tetapi dalam rangka membela hak-hak orang Melayu. Selain itu, aksi itu juga bukan atas alasan kebencian terhadap agama Hindu, Budha, atau Kristen.
“Tetapi membela hak Islam untuk menjadi agama resmi negara,” seru Tuan Ibrahim disambut teriakan takbir peserta.
Malaysia dihuni beragam etnis dan agama, tetapi Islam merupakan agama resmi dan dianut mayoritas warga negara. Tuan Ibrahim menegaskan Islam adalah dasar persatuan dan kemenangan umat, karenanya kekuatan kaum muslimin ada pada agama Islam. Sehingga, Islam harus menjadi inti dalam penyelenggaraan negara.
Tuan Ibrahim juga memperingatkan pemerintah Malaysia yang saat ini dikontrol koalisi Pakatan Harapan (PH) untuk tidak meratifikasi ICERD. Jika hal itu terjadi, maka akan ada aksi lebih besar di Putrajaya, yang melibatkan massa dari seluruh wilayah di Malaysia.
“Selanjutnya, peringatan ketiga kami, tolong jangan mengganggu stabilitas dan harmoni negara,” imbuhnya.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak ikut bergabung dalam aksi tersebut. Sejak awal hingga berakhir pada pukul 5 sore waktu setempat, aksi damai tersebut berjalan tertib.

Aksi Daulat 812 di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (08-12-2018)(sumber: Instagram)

Aksi Daulat 812 di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (08-12-2018) (sumber: Instagram)

Aksi Daulat 812 di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (08-12-2018)_2 (sumber: Instagram)

Aksi Daulat 812 di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (08-12-2018)_3 (sumber: Instagram)

Aksi Daulat 812 di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (08-12-2018)_4 (sumber: Instagram)

Aksi Daulat 812 di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (08-12-2018)_5 (sumber: Instagram)

Sumber: Harian Metro

Read More

Terinspirasi 212, Rakyat Malaysia Akan Gelar Aksi 812

Terinspirasi 212, Rakyat Malaysia Akan Gelar Aksi 812

10Berita  – Unjuk rasa akbar 212 dan Reuni 212 telah menginspirasi banyak orang, termasuk masyarakat di Malaysia.
Kelompok oposisi di Malaysia merencanakan akan mengadakan aksi damai 812 pada Sabtu (8/12) besok untuk merayakan keputusan pemerintah terkait tidak diratifikasinya konvensi tentang ras.
Aksi ini dijadwalkan diadakan di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur.
Pemimpin koalisi oposisi, Partai UMNO pun mengajak semua lapisan masyarakat di negeri jiran untuk ikut serta dalam aksi perayaan pembatalan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) itu.
Ajakan ini dilontarkan langsung oleh Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi. UMNO merupakan pemimpin dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang kalah dalam Pemilu tahun ini.

“Aksi 812 akan dilaksanakan. Saya mengajak seluruh pimpinan negara dan daerah-daerah bersama NGO dan semua rakyat untuk bersama-sama ikut serta menyatakan rasa syukur dan penghargaan atas usaha pemerintah menolak ratifikasi ICERD,” ucap Zahid dalam video yang diunggah BN.
Menurut Malaymail, kebanyakan kelompok muslim di Malaysia menolak ICERD karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi hak istimewa mereka sebagai masyarakat pribumi.
Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan ratifikasi ICERD melalui pernyataan yang dirilis kantor Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, pada 23 November lalu.
Koalisi berkuasa, Pakatan Harapan, lantas meminta agar unjuk rasa yang diinisiasi oleh Persatuan Mufakat Sejahtera Masyarakat, Gerakan Pembela Umat, dan Daulat ini dibatalkan.
Namun, pihak oposisi dan penyelenggara tetap berkeras menggelar aksi tersebut karena sudah mendapatkan izin dari aparat setempat.
Anwar Ibrahim, penggagas koalisi Pakatan Harapan, lantas meminta Barisan Nasional untuk memastikan agar aksi tersebut berjalan damai.
“Yang paling penting adalah memastikan agar hukum dan perdamaian tetap terpelihara,” kata Anwar. [akt]

Sumber : 

Read More

Ingin Bebas Utang, Malaysia Batalkan Proyek Infrastruktur Dengan Cina

Ingin Bebas Utang, Malaysia Batalkan Proyek Infrastruktur Dengan Cina

10Berita – Senin 13 Agustus 2018, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan akan membatalkan proyek-proyek infrastruktur Cina di negaranya. Rencana diambil untuk membebaskan Malaysia dari jerat utang asing.

Proyek-proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS) ditekan pendahulu Mahathir, yakni Najib Razak dengan pihak Cina. Setelah Najib lengser, publik Malaysia tergerak untuk membantu Mahathir mengatasi utang asing, termasuk melalui gerakan patungan.

Dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press, pemimpin Malaysia berusia 93 tahun itu itu juga mengecam perlakuan Myanmar terhadap minoritas Rohingya yang dia sebut “tidak adil”.

Komentar Mahathir muncul menjelang rencana lawatannya ke Beijing pekan ini. Mahathir mengatakan, dia ingin mempertahankan hubungan baik dengan Cina dan menyambut baik investasinya, selama proyek tersebut menguntungkan Malaysia.

Mahathir sendiri keberatan dengan proyek jaringan pipa gas yang didukung China dan proyek kereta api di sepanjang pantai timur Semenanjung Malaysia.

“Kami pikir kami tidak membutuhkan kedua proyek tersebut. Kami pikir itu tidak layak. Jadi jika kami bisa, kami hanya ingin menjatuhkan proyek,” katanya.

Selama berkuasa, Najib membuat Malaysia lebih dekat ke China, yang membuat negara multietnis di Asia Tenggara itu sebagai bagian penting dari “One Belt One Road, inisiatif perdagangan global China yang ambisius.

Mantan PM Najib mencapai kesepakatan untuk proyek East Coast Rail Link sepanjang 688 kilometer (430 mil) dan dua jalur pipa gas pada tahun 2016.

Namun, pemerintah baru Malaysia telah menangguhkan pekerjaan pada proyek-proyek yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan China tersebut.

Pemerintah Mahathir juga menyerukan pemotongan drastis dalam biaya pengeluaran yang menggelembung, yang diperkirakan mencapai lebih dari USD22 miliar. Sebagian dari uang itu telah dibayarkan dan mungkin sulit untuk dikembalikan.

“Jika membuang proyek sama sekali tidak dapat dilakukan, Malaysia harus setidaknya menunda hingga masa depan, di mana mungkin kebutuhan akan muncul,” kata Mahathir.

Laut Cina Selatan

Terkait Laut Cina Selatan, Mahathir  mendesak Tiongkok menghormati pergerakan kapal-kapal secara bebas di sepanjang Laut China Selatan, di mana Cina dan beberapa negara Asia Tenggara termasuk Malaysia memiliki klaim yang tumpang tindih di pulau-pulau yang kaya gas alam tersebut.

Cina yang mengklaim sebagian besar kawasan Laut China Selatan telah membangun beberapa pulau buatan yang dilengkapi dengan landasan pacu, hanggar, radar dan stasiun rudal untuk mendukung klaimnya. Beijing juga  menuduh Amerika Serikat, yang secara rutin menyebarkan kapal induk, kapal perang dan pesawat lainnya ke kawasan itu, ikut campur dalam sengketa.

Mahathir memperingatkan agar tidak melakukan militarisasi terhadap kawasan sengketa. Dia minta agar kapal perang tidak ditempatkan secara permanen di sana.

“Semua untuk kapal, bahkan kapal perang, lewat, tetapi tidak ditempatkan di sana,” katanya. “Ini peringatan bagi semua orang. Jangan membuat ketegangan yang tidak perlu. (sn)

Sumber : Eramuslim

Read More

Spanduk ‘Filipina Bagian Provinsi Cina’ Bertebaran di Ibukota Manila

Spanduk ‘Filipina Bagian Provinsi Cina’ Bertebaran di Ibukota Manila

10Berita – Spanduk kontroversial bertuliskan ‘Selamat Datang di Filipina Provinsi di China’ muncul secara misterius di lima jembatan penyeberangan di ibu kota Manila. Penampakan spanduk tersebut memicu kemarahan warganet Filipina.

Spanduk itu terpampang tepat di saat peringatan dua tahun kemenangan Filipina di pengadilan arbitrase atas gugatan terhadap China terkait sengketa Laut China Selatan.

Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pemasangan spanduk berbahasa China dan Inggris itu. Saat ini, spanduk kontrovesial tersebut telah dicabut oleh berwajib di Manila.

Mantan Ketua Pengacara Filipina di Pengadilan Arbitrasi Florin Hilbay mengaku geram dengan munculnya spanduk kontroversial di beberapa sudut Manila.

“Tidak lucu,” ujar Hilbay dalam facebooknya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/7).

Selain Hilbay, beberapa netizen menyebut spanduk itu adalah bentuk protes terhadap sikap Pemerintah Filipina yang tak tegas terhadap China terutama di Laut China Selatan meski sudah menang pengadilan arbitrase.

“Ini berlebihan, tapi negara saat ini sudah dijual,” ujar seorang warganet Filipina.

Juru bicara Presiden Filipina Harry Roque mengatakan spanduk itu adalah sesuatu yang absurd. Dia yakin, pelaku pemasangan dan pembuatan spanduk merupakan musuh politik pemerintah.

Sampai saat ini, Kementerian Luar Negeri China belum memberi komentar soal spanduk di Manila itu.

Pada dua tahun lalu pengadilan arbitrase memutuskan China tidak memiliki keterikatan sejarah di China Selatan. Oleh karenanya, China divonis telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan dengan tindakan mereka melarang nelayan Filipina melaut serta membangun pulau bulatan.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Setelah menang di pengadilan, Filipina di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte nyatanya mengambil kebijakan luar negeri berbeda dari perkiraan sebelumnya. Manila malah memilih untuk mendekat ke China.

Duterte bahkan menerima pinjaman serta menginginkan memperkuat investasi serta perdagangan dengan China. Berulang kali, pujian disampaikan Duterte kepada Presiden China Xi Jingping.

Pada Febuari lalu, Duterte mengeluarkan candaan yang menyulut amarah warga negaranya sendiri setelah menawarkan Filipina untuk menjadi salah satu provinsi di China. (kmpr)

Sumber : kumparan.com

Read More