Pemimpin Ikhwanul Muslimin Bantah Semua Tuduhan Pengadilan Mesir
10Berita – Mursyid ‘am Ikhwanul Muslimin di Mesir, Mohammed Badi, pada hari Kamis mengecam tuduhan pengadilan Mesir terhadap dirinya dengan mengatakan bahwa itu adalah “balas dendam”.
Ini terjadi saat sidang Pengadilan Pidana Bani Suef, yang diadakan di Lembaga Sekretaris Polisi di Batrah (selatan Kairo), yang mengjadirkan Muhammad Badi’ dan 92 orang lainnya dalam kasus “Beni Suef”, yang terjadi pada tahun 2013.
” Mereka tidak memiliki bukti apapun yang menguatkan tuduhannya terhadap saya dalam kasus ini,” katanya.
Sejak penangkapannya pada Agustus 2013, pihak berwenang telah menuduh dengan berbagai macam tuduhan kepada Badi’ yang berusia 72 tahun, termasuk tuduhan telah melakukan tindak kekerasan atau hasutan..
“Di antara anggota Ikhwanul Muslimin dari posisi kepemimpinan dan peradilan, bagaimana mereka yang bekerja dengan hukum untuk mematahkan dia.”
Dia mencatat bahwa dia “dituduh dalam 48 kasus kriminal” dan menunjukkan bahwa kelompoknya “mengadopsi sebuah proyek” kebaikan bagi Mesir. “Namun demikian, kantor pusatnya, termasuk kantor pusat Partai Kebebasan dan Keadilan, justru dibakar habis. Setelah terjadi Kudeta terhadap Presiden Mohamed Morsi.
Di sisi lain, mursyid ‘am ini menyatakan bahwa dia telah mengirimkan sebuah laporan agar pihak berwenang segera menyelidiki kasus pembunuhan anaknya Ammar yang ditembak di Ramsis (Agustus 2013). (Aljzr/hr)
Sumber:Eramuslim
Sabtu, 12 Agustus 2017
Pemimpin Ikhwanul Muslimin Bantah Semua Tuduhan Pengadilan Mesir
Jokowi Ingatkan Ancaman Budaya Asing, Tapi Kok Malah Bela Patung China Ya?
Jokowi Ingatkan Ancaman Budaya Asing, Tapi Kok Malah Bela Patung China Ya?Presiden Jokowi hadir dalam penutupan Festival Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta, Minggu (29/7). Dalam sambutannya, Jokowi menyebut bahwa ajang semacam ini penting untuk menjaga kelestarian adat dan seni di tengah-tengah terpaan budaya asing.
“Merawat menjaga kearifan lokal dan budaya penting sekali. Karena intervensi peradaban Barat dan dari negara lain sangat mendesak,” kata Jokowi.
Karena itu untuk melestarikan budaya Betawi di Setu Babakan dibangun Pusat Budaya Betawi di mana penyelenggaraan Lebaran Betawi dipusatkan.
Komitmen Jokowi atas ucapannya sepertinya pudar. Masalahnya, dia kini malah membela patung China dan melarang masyarakat yang protes kepada patung dewa China.
Dilansir CNN Indonesia, Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para relawannya untuk mulai melakukan hal-hal produktif. Menurutnya, masyarakat seharusnya tak lagi meributkan diri, terutama menyangkut permasalahan Suku Ras Agama dan Antargolongan (SARA).
“Jangan lagi bicara hoax, ribut soal patung, ribut soal SARA, sibuk adu domba antarkita sendiri,” ujar Jokowi di JiExpo, Jumat (11/8).
Diketahui, berdirinya patung raksasa Dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban, Jawa Timur memang sedang menuai protes dari masyarakat.
Sumber : muslimbersatu.net
NIH Saran Yang Bagus dari Ketua MUI KH Ma’ruf Amin Soal Kontroversi Patung di Tuban
NIH Saran Yang Bagus dari Ketua MUI KH Ma’ruf Amin Soal Kontroversi Patung di Tuban
10Berita~Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin meminta agar polemik patung raksasa Dewa Perang China Guan Yu Chang yang bergelar Kwan Sing Tee Koen (Kwan Kong) di Klenteng Kwan Sing Bio di Tuban Jawa Timur diselesaikan secara damai. Pasalnya keberadaan patung setinggi 30 meter tersebut menuai banyak kontroversi.
“Diselesaikan saja dengan cara damai, jangan ada kekerasan,” kata Ma’ruf Amin, malam Jum’at (10/8/2017), seperti dilansirNusantaranews.
Dirinya meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Tuban untuk mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan patung tersebut. “Pemda bisa cari solusi yang tepat yang damai, jangan ada gerakan yang memecah belah. Untuk dipindahkan atau apa,” imbuhnya.
Rois Aam PBNU ini juga mengingatkan, kontroversi keberadaan patung Kong Co Kwan Sing Tee Koen disa dicarikan solusi yakni dengan melalui kesepakatan. “Kita, bangsa ini kan selalu ada solusi. Negara ini ada solusi kebangsaan, kesepakatan. Kesepakatan adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan-persoalan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Generasi Muda Khonghucu Indonesia, Kris Tan (6/8) menilai pembangunan patung di dalam Kompleks Kelenteng Tuban merupakan sikap yang tidak peka terhadap keutuhan berbangsa dan bernegara. Karena memang sosok Kwan Seng Tee Koen tak memiliki irisan sejarah dengan kepahlawanan di Indonesia.
“Maka Generasi Muda Khonghucu Indonesia mengimbau dan mendesak pihak Kelenteng Tuban untuk segera membatalkan rencana atau membongkar patung tersebut karena sama sekali tidak sesuai dengan prinsip tradisi etnis Tionghoa yang mengedepankan kemanusiaan dan cinta kasih. Dan daripada mencederai kehidupan berbangsa maka sebaiknya segera patung tersebut dibongkar saja,” katanya.
Namun anehnya, pihak Istana malah mengancam pihak-pihak yang mempermasalahkan keberadaan patung Dewa Perang China di Tuban itu. Disebutnya sebagai tindakan intoleran.
"Jadi setiap ada tindakan intoleransi atau tindakan semena- mena, misalnya menghancurkan patung, benda seni dan sebagainya, harus dilakukan tindakan hukum," kata Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, seperti dilansir Kompas.
Teten menegaskan, negara tidak boleh tinggal diam merespons fenomena ini.
Padahal bangunan patung Dewa Perang China di Tuban itu tidak mengantongi ijin. Yang protes juga bukan umat Islam saja. Malah dari pihak Konghucu.
Teten kok lucu sih.
Sumber:Portal Islam
Soal Patung Jenderal Cina, Ketua MPR: Saya Tidak Meresmikan
Soal Patung Jenderal Cina, Ketua MPR: Saya Tidak Meresmikan
Patung Jenderal Cina di Tuban (Republika)
Patung Dewa Perang yang disebut juga Jenderal Cina Kong Co Kwan Sie Teee Koen di Tuban, Jawa Timur, masih menjadi kontroversi. Meskipun patung itu sudah ditutup dengan kain. (Baca: Redam Gejolak di Masyarakat, Patung Jenderal Cina di Tuban Ditutup)
Di antara berita yang santer ketika patung setinggi 30,4 meter itu mulai menjadi kontroversi, patung itu diresmikan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.
Namun, berita itu dibantah oleh Zulkifli baru-baru ini. Dalam video yang dilansir Republika, Kamis (10/8/2017), Zulkifli menjelaskan bahwa kedatangannya ke Tuban bukan untuk meresmikan patung Jenderal Cina tersebut, melainkan menghadiri undangan menghadiri memorial Kwan Sie Teee Koen ke-1857.
“Kalau di Islam ada haul, kalau di Kristen ada paskah, kalau mereka namanya memorial,” kata Zulkifli.
Adapun masalah perijinan, Zulkifli menyerahkan kepada pemerintah setempat.
“Sebagai ketua MPR saya datang, niat baik dan menghormati keragaman perbedaan,” tandasnya. [Ibnu K]
Sumber: Tarbiyah
Irwan Winardi, Liberal Korban Mubahalah di Bulan Ramadhan
Irwan Winardi, Liberal Korban Mubahalah di Bulan Ramadhan
10Berita~Irwan Winardi telah meninggal dunia beberapa hari lalu. Dia salah satu dari pembenci dan pemfitnah Habib Rizieq.
Pada bulan Ramadhan kemarin, ustadz Muhammad Armanmenantang Mubahalah kepada para pencaci, pembenci, penghina dan pemfitnah Habib Rizieq Shihab. Termasuk didalamnya Irwan Winardi.
Dalam tantang mubahalahnya, ustadz Muhammad Arman melampirkan foto bersama keluarganya, menunjukkan bahwa beliau bersunguh-sungguh dan sedang tidak main-main. Beliau men-tag beberapa pengikut liberal.
"Monggo Iik Fikri Mubarok, Aqil Fikri @Syahrazad Husen, Ade Armando, Irwan Mukidi (Irwan Winardi), Mohammad Luqman Firmansyah, Mohamad Guntur Romli, Moch Zain, dan sederet kutu busuk liberal lainnya untuk segera membubuhkan persetujuan sbg peserta mubahalah di lapak ini ...
Ini, saya bersama istri & anak2 telah menunggu keberanian kalian utk membuktikan segenap omong kosong yang terlontar dari mulut kalian sendiri ...."
Menanggapi tantangan Mubahalah ustadz Muhammad Arman yang tulus ini, nampak komentar Irwan Winardi bersarta konco-konconya memperolok-olok, mencemo'oh, bahkan tetap dalam ingkarnya.
[capture komentar Irwan Winardi]
Tepat dua bulan lebih dari status Mubahalah diangkat, tepatnya pada tgl 08 Agustus 2017 hari Selasa, Irwan Winardi meninngal, kabar berita duka tersebut diumunkan di Wall facebooknya.
Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata:
"Dari apa yang telah diketahui dari pengalaman. Bahwa orang yang bermubahalah sedangkan dia berada dalam posisi yang batil, Maka tidak melewati satu tahun sejak hari mubahalah dilakukan dampak buruk mubahalah menimpanya. Hal itu pernah terjadi kepadaku, bersama seseorang yang sangat fanatik kepada sebagian tokoh atheis. Dua bulan setelah itu, dampak buruk mubahalah menimpanya." (Fathul Bari 8/95).
Pada sebenaranya, Batas masa dampak buruk mubahalah tidak pernah ditetapkan oleh baginda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, oleh karena itu, tidak ada pembatasan masa tertentu. Bisa jadi dampak buruk mubahalah menimpa seketika, bisa jadi dua bulan setelahnya, bisa jadi setelah setahun atau lebih, bahkan bisa juga menimpa kelak di akhirat dan bukan di dunia.
Semoga menjadi pelajaran bagi orang yang masih diberi kesempatan bernafas oleh Allah, untuk segera kembali bertaubat.
Status terakhir fb Irwan Winardi:
***
BERIKUT status fb ustadz Muhammad Arman pada 30 Mei 2017 (Ramadhan) TANTANGAN MUBAHALAH KEPADA KALANGAN LIBERAL...
Betapa menggelikan, dalam riuh pekik dan gemuruh sorak kawanan mulut dekil yang gemar mencincang kehormatan Habib Rizieq...
Dikirim oleh Muhammad Arman pada 29 Mei 2017
Sumber: Portal Islam
Auction for Humanity Ajak Berkurban untuk Pengungsi Rohingya
Auction for Humanity Ajak Berkurban untuk Pengungsi Rohingya
10Berita~ Jakarta – Menyambut Hari Raya Idul Adha 1438 H, lembaga kemanusiaan Auction for Humanity (A4H) mengajak seluruh umat Islam di Indonesia berpartisipasi dalam program Qurban untuk Pengungsi Rohingya.
Abdush Shomad, relawan kemanusiaan Auction for Humanity menjelaskan program ini dilaksanakan karena pengungsi Rohingya kurang mendapat perhatian besar dari lembaga-lembaga kemanusiaan dunia.
“Mereka (Pengungsi Rohingya) adalah kaum muslimin terdzalimi. Karena mereka harus terusir dari tanah kelahirannya sendiri dan tugas kita sebagai umat Islam membantunya,” katanya melalui rilis yang diterima Kamis (10/08) di Jakarta.
Somad menjelaskan, tujuan program Qurban tahun ini agar pengungsi Rohingya bisa merasakan kasih sayang dari kaum muslimin Indonesia. Program inia juga menjadi bukti ukhuwah Islamiyah.
“Kita tunjukkan bahwa muslim itu bersaudara tak mengenal ras, suku, status dan kewarganegaraan. Kita ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian disini, dan bahwa kami peduli,” pungkasnya.
Program Qurban Auction for humanity (A4H) untuk pengungsi Rohingya
Reporter: Imam S.
Editor: Wildan Mustofa
Sumber: Kiblat.
Sejarawan Kristen: Kedamaian dan Kehidupan Penuh Toleransi Tercipta di Bawah Naungan Khilafah Islam
Sejarawan Kristen: Kedamaian dan Kehidupan Penuh Toleransi Tercipta di Bawah Naungan Khilafah Islam
Dalam buku "The Preaching of Islam", orientalis dan sejarawan kristen Thomas W. Arnold mencatat keadilan Khalifah Islam membuat warga Kristen penduduk Syam lebih memilih hidup di bawah kekuasaan Khalifah Islam dibanding dipimpin oleh Kaisar Romawi walau sama-sama Kristen.
Wilayah Syam (Syria, Jordan, Palestina) di bawah pemerintahan kristen Romawi timur (Byzantium) selama 7 abad sebelum Islam datang.
Ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Abu Ubaidah mencapai lembah Jordan, penduduk Kristen setempat menulis surat kepadanya berbunyi:
“Saudara-saudara kami kaum muslimin, kami lebih bersimpati kepada saudara daripada orang-orang Romawi, meskipun mereka seagama dengan kami, karena saudara-saudara lebih setia kepada janji, lebih bersikap belas kasih kepada kami dengan menjauhkan tindakan-tindakan tidak adil serta pemerintah Islam lebih baik daripada pemerintah Byzantium, karena mereka telah merampok harta dan rumah-rumah kami.”
Penduduk Emessa menutup gerbang kota terhadap tentara Heraclius serta memberitahukan kepada orang-orang Muslim bahwa mereka lebih suka kepada pemerintahan dan sikap adil kaum muslimin dari pada tekanan dan sikap tidak adil penguasa Romawi.
Demikianlah gambaran jiwa rakyat di Syam selama masa perang (tahun 633-639 Masehi). Dimana tentara kaum muslimin lambat laun dapat mengusir tentara Romawi dari wilayah itu. Dan tatkala Damaskus pada tahun 637 mempelopori menciptakan syarat-syarat perdamaian dengan pihak Kekhalifahan Islam, yang berarti terjaminnya keamanan dan diperolehnya kondisi-kondisi yang menguntungkan, maka hal itu segera diikuti oleh kota-kota lainnya. Emessa, Arethusa, Hieropolis mengadakan perjanjian yang sama dengan pihak Kekhalifahan Islam, kepada siapapun mereka harus membayar pajak. Bahkan Patriarch Jerusalem menyerahkan kota itu dengan syarat-syarat yang sama. Kecemasan terhadap timbulnya kekacauan agama akibat tindakan Kaisar Romawi mendorong mereka untuk lebih mendekati sikap toleransi kaum Muslimin.
Rakyat propinsi kekaisaran Byzantium yang direbut tentara muslim dapat menikmati alam toleransi seperti paham Monophysis dan Nestoria, yang selama berabad-abad tertekan oleh pemerintahan Kristen Romawi. Mereka diberi kebebasan tanpa gangguan untuk menjalankan keyakinan mereka, kecuali sedikit pembatasan, yaitu mereka jangan terlalu menonjol-nonjolkan symbol agama, untuk mencegah bentrokan antara penganut kedua agama atau timbulnya fanatisme yang dapat melukai perasaan kaum muslimin. Luasnya toleransi ini -demikian menarik perhatian dalam sejarah abad ke ketujuh– dapat dilihat dari syarat-syarat yang diberikan kepada kota-kota yang ditaklukkan (oleh pasukan Islam), dimana perlindungan terhadap jiwa dan harta penduduk dan keleluasaan menjalankan ajaran-ajaran agama dijamin sebagai imbalan ketundukan dan pembayaran jizyah yang jumlahnya lebih kecil dibanding pajak mencekik yang diterapkan penguasa kristen Romawi.
Sebagai contoh, dapat dikutipkan disini syarat-syarat persetujuan sebagaimana ditetapkan pada waktu penyerahan kota Jerusalem kepada khalifah Umar bin Khattab:
"Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Inilah persetujuaan keamanan, yang oleh Umar, hamba Allah, Amirul Mukminin, diberikan kepada penduduk Elia (Palestina). Dia memberikan kepada semua, yang sakit atau yang sehat, jaminan keamanan bagi jiwa, harta, gereja, salib, dan semua hal yang berhubungan dengan agama mereka. Gereja tidak akan dirubah menjadi tempat kediaman, tidak akan dirusak, tidak juga mereka atau perlengkapan mereka akan dikurangi dengan cara apapun, begitu juga salib-salib atau harta milik mereka tidak akan diganggu, tidak akan ada paksaan bagi mereka mengenai soal-soal yang berhubungan dengan keyakinan mereka, dan tidak seorangpun diantara mereka akan dianiaya."
Sumbangan wajib mereka ditetapkan lima dinar bagi mereka yang kaya, empat dinar bagi yang menengah dan tiga dinar bagi rakyat biasa. Bersama sama dengan Patriarch, Khalifah Umar mengunjungi tempat-tempat suci dan diriwayatkan ketika mereka berada dalam gereja Resurection, sedang bertepatan dengan waktu sholat, Patriarch mempersilahkan Khalifah untuk menunaikan sholatnya ditempat itu tetapi oleh Umar ditolak dengan lemah lembut, seraya mengatakan apabila beliau melakukan hal tersebut, maka dikhawatirkan kelak umatnya akan menganggap gereja itu sebagai tempat sholat bagi kaum muslimin dan menjadikannya masjid.
Sikap dan tindakan harmonis seperti itu juga diperlihatkan Umar terhadap penduduk yang beragama lain dalam urusan-urusan lainnya, seperti dituliskan dalam sejarah bahwa Umar pernah memerintahkan agar menyumbang uang dan makanan dari baitul mal untuk para penderita sakit lepra dari orang-orang Kristen. Bahkan dalam wasiatnya yang terakhir dimana beliau menunjuk penggantinya sebagai Khalifah, beliau menyinggung masalah Dzimmi (penduduk non-Islam yang tunduk) ini sebagai berikut: “Amatlah kuharapkan agar dia (Khalifah Baru) memperhatikan urusan kaum dzimmi ini, agar mereka itu tetap menikmati perlindungan Tuhan dan Rasulullah, pula agar dia (Khalifah Baru) menepati perjanjian dengan mereka, dan janganlah memberati mereka dengan beban-beban yang tak dapat mereka pikul."
Demikianlah sejarah mencatat... kedamaian dan kehidupan penuh toleransi di bawah naungan Khilafah Islam.
__
Referensi: 'The Preaching of Islam' Thomas W. Arnold
Sumber: Portal Islam
Muhammadiyah: Jika HTI Tak Bisa Ditoleransi, Harusnya Sekulerisasi Juga
Muhammadiyah: Jika HTI Tak Bisa Ditoleransi, Harusnya Sekulerisasi Juga
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, sekulerisasi terang melawan prinsip yang paling pertama dari identitas kebangsaan, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
skr/hidayatullah.com
10Berita– Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, Bachtiar Effendy mengkritisi pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah sekaligus pelarangan khilafah yang dianut.
Bachtiar mengungkapkan, jika setiap warga negara sepakat dengan identitas kebangsaan, yakni Pancasila dan UUD 1945, maka seharusnya konsisten dengan segala yang bertentangan terkait identitas kebangsaan.
“Kalau kita betul-betul menerima itu (identitas kebangsaan. Red), maka seluruh wacana tentang sekulerisasi juga bertentangan,” ujarnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, belum lama ini.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, sekulerisasi terang melawan prinsip yang paling pertama dari identitas kebangsaan, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Kalau kita tidak bisa mentolerir HTI, kita juga harus tidak bisa mentolerir seluruh tindakan maupun gerakan-gerakan yang berlawanan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa,” paparnya.
Karenanya, Bachtiar mengajak, agar benar-benar menerima identitas kebangsaan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
“Sebab identitas kebangsaan kita itu tadi adalah akomodasi, atau yang lain menyebutnya konsensus (kesepakatan),” tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) dan membubarkan HTI karena dituding bertentangan dengan Pancasila.*
Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur
Sumber: Hidayatullah
Isyaratkan 'Lindungi' Patung Dewa Perang Cina di Tuban, Citra Istana Terus Memburuk
Isyaratkan 'Lindungi' Patung Dewa Perang Cina di Tuban, Citra Istana Terus MemburukCitra Istana semakin memburuk setelah Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki berkomentar soal patung Dewa Perang Cina Kongco Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio, Tuban. Teten mengisyaratkan Istana akan mempertahankan Patung Dewa Perang Cina, dengan meminta aparat menindak pihak-pihak yang ingin merobohkannya.
Analisis itu disampaikan aktivis politik Rahman Simatupang (11/08). “Seharusnya Istana bersikap dan mengungkap fakta bahwa Patung Dewa Perang Cina di Tuban itu belum berizin,” tegas Rahman.
Sebagai akibat dari pernyataan Tetan itu, kata Rahman, akan muncul persepsi masyarakat bahwa Istana dikuasai kelompok Cina. “Jangan salahkan persepsi masyarakat kalau memandang Istana dikuasai kelompok Cina,” papar Rahman.
Menurut Rahman, persoalan patung Dewa Perang Cina di Tuban sangat sensitif, karena bisa memunculkan gejolak sosial. “Kelompok Cina dinilai menguasai ekonomi sehingga akan memunculkan ketimpangan sosial. Ini bisa memicu gesekan, terlebih lagi ada patung Dewa Perang China,” jelas Rahman.
Pihak Istana mengisyaratkan aparat penegak hukum tidak kalah terhadap orang-orang maupun kelompok yang meminta merobohkan patung dewa perang Cina Kongco Kwan Sing Tee Koen di Tuban.
“Apalagi jika mereka protes mau ini mau itu, minta patung itu dirobohkan misalnya. Aparat tidak boleh tunduk pada tekanan,” tegas Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki di Jakarta (09/08).
Penegasan itu disampaikan Teten mengomentari penolakan masyarakat atas berdirinya patung raksasa Dewa Perang Cina, Kongco Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio, Tuban, Jawa Timur.
Warga Tuban meminta agar patung tersebut segera dirobohkan karena tidak terkait dengan sejarah bangsa Indonesia.[]
Sumber : intelijen.co.id
Kejamnya Polpot, Diktator Boneka RRC Berwajah Lugu Yang Bantai 2.000.000 Rakyatnya
Kejamnya Polpot, Diktator Boneka RRC Berwajah Lugu Yang Bantai 2.000.000 Rakyatnya
10Berita – Nyaris tiga dasawarsa berlalu sejak rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot digulingkan. Tetapi, sejarah kelam kebrutalan rezim komunis yang berkuasa pada 1975-1979 itu belum bisa sepenuhnya dihapus dari ingatan rakyat Kamboja maupun dunia internasional. Tidak heran, bagi wisatawan yang singgah di Kamboja, lokasi-lokasi bekas peninggalan rezim Khmer Merah sangat diminati untuk disinggahi. Kamp penyiksaan Tuol Sleng serta “ladang pembantaian” (killing field) Choeung Ek adalah dua dari segudang bukti kekejaman Pol Pot yang tidak boleh dilewatkan begitu saja.
Benak langsung diselimuti kengerian dan kepedihan mendalam, ketika saya dan teman-teman wartawan dari Asia Pasifik menjejakkan kaki di Choeung Ek, awal April. Kami sengaja meluangkan waktu di sela-sela padatnya “Phnom Penh Interfaith Dialogue 2008” untuk mengetahui seperti apa wajah “ladang pembantaian” itu sesungguhnya. Choeung Ek adalah ‘ladang pembantaian’ yang digunakan rezim Khmer Merah selama empat tahun, sebagai lokasi eksekusi orang-orang berpendidikan tinggi dari Phnom Penh.
Ouch Kosal (27 tahun), pemandu wisata kami, menyebutkan ada sekitar 20.000 orang dieksekusi di situ. “Sebagian besar korban yang dieksekusi adalah dokter, pengacara, insinyur, guru, diplomat tinggi, serta kalangan profesional lain,” kata Kosal, lulusan Cambodia Mekong University. Mereka yang dieksekusi umumnya pernah bekerja di bawah rezim Lon Nol, yakni pemerintah dukungan AS, tetapi dikenal sangat buruk dan korup. Tanpa pandang bulu, mereka yang diketahui punya ide dan pandangan politik berbeda dengan Pol Pot, ditangkap dan dieksekusi. Penangkapan bahkan kerap terjadi pada orang yang hanya karena berpenampilan intelektual, antara lain dapat berbahasa asing, punya telapak tangan halus, berkaca mata, serta bermata pencarian bukan buruh, petani, atau pekerjaan-pekerjaan kasar lain.
Choeung Ek, yang awalnya lokasi pemakaman warga Tionghoa, berada di kawasan seluas sekitar 2,5 hektare. Sebetulnya, “ladang pembantaian” Choeung Ek berada di sebuah lahan terbuka yang sangat luas. Tetapi setelah dilakukan penggalian kuburan massal, Pemerintah Kamboja menetapkan bahwa ladang pembantaian itu berada di lokasi seluas 2,5 hektare. Setelah jatuhnya rezim Pol Pot pada 1979, ada 86 dari total 129 kuburan massal di Choeung Ek berhasil digali. Sebanyak 8.985 mayat ditemukan di lokasi kuburan massal tersebut.
Cabikan pakaian korban pembantaian hingga kini masih tampak menyembul di sela-sela tanah. Rumput-rumput liar menyelimuti permukaan tanah yang dipenuhi cerukan-cerukan bekas kuburan. Serpihan tulang mudah ditemukan, bertebaran di seantero lahan. Pakaian para korban eksekusi yang lusuh dan lapuk dibiarkan teronggok di bawah pepohonan. Situasi memang tidak diubah agar pengunjung dapat menangkap atmosfer yang memilukan.
Ada pula Pohon Ajaib tempat alat pengeras suara digantung dan dibunyikan keras- keras sehingga lolongan korban yang tengah dieksekusi tidak terdengar oleh masyarakat sekitar.
Tuol Sleng
Dalam masa empat tahun berkuasanya rezim Khmer Merah, tidak kurang dua juta orang dari seantero Kamboja dibunuh. Ada sekitar 343 “ladang pembantaian”, seperti Choeung Ek tersebar di seluruh wilayah Kamboja. Tetapi, Choeung Ek adalah “ladang pembantaian” paling terkenal. Pasalnya, sebagian besar korban yang dieksekusi di sana adalah intelektual dari Phnom Penh. Contohnya, mantan Menteri Informasi Hou Nim, profesor ilmu hukum Phorng Ton, serta sembilan warga Barat termasuk David Lioy Scott dari Australia. Sebelum dibunuh, sebagian besar mereka didokumentasikan dan diinterogasi di kamp penyiksaan Tuol Sleng.
Penjara S-21 atau Tuol Sleng adalah organ rezim Khmer Merah yang paling rahasia. Pada 1962, penjara S-21 merupakan sebuah gedung SMA bernama Ponhea Yat. Semasa pemerintahan Lon Nol, nama sekolah diubah menjadi Tuol Svay Prey High School.
Tuol Sleng yang berlokasi di subdistrik Tuol Svay Prey, sebelah selatan Phnom Penh, mencakupi wilayah seluas 600 x 400 meter. Setelah Phnom Penh jatuh ke tangan Pol Pot, sekolah diubah menjadi kamp interogasi dan penyiksaan tahanan yang dituduh sebagai musuh politik.
Menurut sejumlah pengurus Museum Genosida Tuol Sleng, nyaris tidak ada yang berubah dari penjara itu. Bercak-bercak darah berwarna kecokelatan di dinding dan lantai kamar masih terlihat. Ranjang besi para tahanan dilengkapi rantai besi dan belenggu pergelangan kaki masih teronggok di tiap-tiap sel.
Di Tuol Sleng, para intelektual diinterogasi agar menyebutkan kerabat atau sejawat sesama intelektual. Satu orang harus menyebutkan 15 nama orang berpendidikan yang lain. Jika tidak menjawab, mereka akan disiksa. Kuku-kuku jari mereka akan dicabut, lantas direndam cairan alkohol. Mereka juga disiksa dengan cara ditenggelamkan ke bak air atau disetrum. Kepedihan terutama dirasakan kaum perempuan karena kerap diperkosa saat diinterogasi.
Setelah diinterogasi selama 2-4 bulan, mereka akan dieksekusi di Choeung Ek. Sejumlah tahanan politik yang dinilai penting ditahan untuk diinterogasi sekitar 6-7 bulan, lalu dieksekusi.
Haing S Ngor, dokter medis Kamboja, adalah segelintir intelektual yang berhasil lolos dari buruan rezim Khmer Merah. Haing dianugerahi Piala Oscar berkat perannya di film “The Killing Fields”. Dalam film itu, ia memerankan tokoh Dith Pran, jurnalis Kamboja yang selamat dari pembantaian. Dan, Haing tak kalah piawai beradu peran dengan Sam Waterston, pemeran Sidney Schanberg, wartawan New York Times yang mengabadikan kekejaman di sana. Sayang, Haing tewas terbunuh di kediamannya di Los Angeles ketika melawan perampokan yang dilakukan tiga pecandu narkoba pada 1996.
Anak-anak juga menjadi korban
Dari kondisi tengkorak para korban, setidaknya bisa diketahui eksekusi dilakukan sangat brutal. “Eksekusi dilakukan tidak dengan ditembak atau cara-cara lain yang dapat menimbulkan kegaduhan. Korban secara berkelompok digiring ke pinggir lobang kuburan massal lalu dieksekusi dengan alat-alat pertanian, misalnya cangkul atau pacul, yang dihantamkan ke bagian kepala,” tutur Kosal.
Musik diputar keras-keras dari megafon yang digantung di “pohon ajaib”, untuk meredam lolongan kesakitan. Korban tidak bisa melarikan diri karena tangan dan kaki dibelenggu, sementara mata ditutup rapat.
Fakta pembantaian intelektual Kamboja terbilang mengherankan. Tidak kurang Donna Baker, diplomat dari Kementerian Luar Negeri Australia yang ikut bersama para wartawan ke Tuol Sleng dan Choeung Ek, juga mempertanyakan hal itu. “Di Rusia, yang juga negara komunis, para intelektual tetap diperkenankan hidup. Mengapa di Kamboja mereka semua dibantai? Apa karena mereka sebelumnya bekerja di bawah rezim Lon Nol?” kata Donna.
Dari penyelidikan pascajatuhnya Pol Pot, yang bernama asli Saloth Sar, diyakini dia ingin mengembangkan komunisme ekstrem. Rezim Pol Pot ingin membangun segala sesuatunya dari awal. Maka, pada 17 April 1975, Kamboja diproklamasikan Pol Pot sebagai negara baru. Ia menyebut tahun 1975 sebagai “Year Zero”. Segala sesuatunya ingin dibangun dari titik nol. Pol Pot memproklamasikan 17 April 1975 sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup. Ternyata, pembebasan yang dijanjikan Pol Pot justru merupakan awal masa kegelapan bagi rakyat Kamboja.
Banyak tentara Khmer Merah akhirnya menyadari ada yang salah dari ideologi komunis ala Pol Pot. Mereka melarikan diri dari Kamboja dan bergabung dengan pasukan Vietnam untuk menggulingkan rezim brutal itu. Pol Pot jatuh di tangan tentaranya sendiri yang membelot ke Vietnam. 7 Januari 1979 adalah hari pembebasan dari cengkeraman rezim Khmer Merah. Banyak tentara Khmer Merah yang diperkenankan bergabung dengan pemerintahan Kamboja pasca Pol Pot. PM Hun Sen, misalnya, dulu adalah deputi komandan resimen Khmer Merah. Tetapi, ia kabur ke Vietnam pada 1977.
Penegakan hukum tetap diberlakukan ke sejumlah pemimpin papan atas Khmer Merah yang berwatak kriminal, khususnya Deuch yang bernama asli Kaing Khek Iev. Pada 1975-1979, Deuch menjabat sebagai Direktur S-21. Sejak 1999, Deuch mendekam di tahanan menanti persidangan atas pelanggaran HAM.
Harus diakui, menapaki jejak peninggalan rezim Khmer Merah sungguh tidak nyaman. Perut terasa mual. Tetapi, wisata ke Tuol Sleng dan “ladang pembantaian” Choeung Ek setidaknya bisa mengingatkan kita pada sejarah kebrutalan pada masa lalu, yang seharusnya tidak terulang kembali.(kl/kp)
Sumber: kekejamanpolpot.blogspot.id
