Kuil Luxor, Karnak, serta Museum Luxor Telah Ditata Ulang

Kuil Luxor, Karnak, serta Museum Luxor Telah Ditata Ulang

Kuil Luxor, Karnak, serta Museum Luxor Telah Ditata Ulang

10Berita , Departemen Antiquities Mesir telah meluncurkan prakarsa terbaru pariwisatanya pada hari Selasa lalu. (30/1). Dengan dukungan Helm Foundation, kementerian tersebut mulai menata ulang kuil Luxor dan Karnak serta Museum Luxor untuk menginstal jalan dan fasilitasi yang memungkinkan orang-orang cacat untuk mengunjunginya.

Sherif Abdel Moneim, supervisor renovasi unit situs arkeologi di kementerian tersebut, menyatakan dalam siaran persnya bahwa inisiatif tersebut berencana untuk menetapkan jalur untuk kursi roda dan landai untuk bergerak di sekitar kuil, serta tanda-tanda untuk mengarahkan pengunjung menuju jalur ini.

Sedangkan untuk film yang diputar, akan ada pemutaran khusus dalam bahasa isyarat untuk orang-orang dengan gangguan pendengaran. Kementerian juga menyiapkan kamar mandi sesuai standar internasional untuk orang dengan kebutuhan khusus.

Pekerja dari tiga situs sejarah juga akan dilatih tentang bagaimana membantu orang-orang kebutuhan khusus melalui serangkaian lokakarya dan sesi pelatihan.

Inisiatif ini hadir sebagai bagian dari partisipasi organisasi sipil dalam mengembangkan masyarakat Mesir bekerjasama dengan Kementerian Urusan Antiquities. Tujuannya untuk membantu orang-orang cacat mengunjungi situs bersejarah.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Wantim MUI & Ormas Islam Desak DPR dan Pemerintah buat UU yang Larang Perilaku LGBT

Wantim MUI & Ormas Islam Desak DPR dan Pemerintah buat UU yang Larang Perilaku LGBT

Prof Din Syamsuddin

10Berita, JAKARTA  Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim-MUI) dan Ormas Islam mendesak DPR dan Pemerintah untuk membuat Undang-Undang sebagai payung yang mengatur larangan perilaku LGBT. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin setelah melakukan Rapat Pleno di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Rabu (31/1/18).

“Mendesak kepada DPR dan juga pemerintah yang berkewenangan membentuk UU,” kata Din.

UU yang mengatur LGBT pun, menurut Din, harus sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Pancasila yang berketuhanan, kata dia, jelas menolak perilaku menyimpang LGBT.

“Jangan sampai mengabaikan UUD dan Pancasila. Jangan sampai ada yang mengabaikan Ketuhanan, agama,” ujar Din.

Dewan Pertimbangan MUI menilai negara perlu memberikan payung hukum yang mengatur perilaku LGBT, mengingat perbuatan menyimpang tersebut menular dan saat ini terus dipropagandakan oleh berbagai pihak.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Wantim MUI, Sabriati Aziz. “Karena tidak ada payung hukumnya melarang LGBT maka perilaku ini merajalela, karena mereka mempropagandakan dan itu menular,” ujarnya.

Menurut Sabriati, UU yang mengatur LGBT akan memudahkan pelakunya untuk direhabilitasi dan akan meminimalisir propaganda mereka. Sabriati juga mengatakan bahwa saat ini sudah banyak lembaga yang siap melakukan rehabilitasi.

“Banyak lembaga yang melakukan penanganan itu,” kata Sabriati yang juga Anggota Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) itu.

Selain itu, Dewan Pertimbangan MUI, juga Ormas yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan, segera mengeluarkan surat penolakan terhadap (perilaku) LGBT dan desakan pembentukan UU tersebut kepada DPR. (MNM/)

Sumber :Salam-Online

Read More

Ketika Suara Rakyat Dibungkam

Ketika Suara Rakyat Dibungkam

Oleh: Yati Sulastri,S.TP (Pemerhati Masalah Sosial)

10Berita, Perkembangan medsos sudah semakin jauh meningkat. Penggunanya pun sudah hadir dari berbagai kalangan. Tak elak lagi medsos menjadi ajang eksistensi diri pengguna, baik tentang kehidupan pribadinya maupun pemikirannya. Medsos menjelma menjadi ajang saling menguatkan dan juga saling menjatuhkan.

Ujaran pun muncul berseliweran di timeline baik ujar an positif maupun negatif. Tentu saja hal ini menjadi sebuah pertempuran ide dari berbagai kalangan dan tidak luput juga bagi pihak2 yang ingin memenangkan pemilu. Politik pencitraan pun sudah mulai bermunculan.

Begitu pula perang pemikiran di medsos ternyata membuat gerah penguasa. Bahkan tidak sungkan presiden membuat lembaga selevel BIN, yaitu BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang dikepalai oleh Djoko Setiadi yang tugasnya akan meradar setiap perkataan atau ujaran yang dianggap SARA serta menyudutkan pemerintahan.

Pasca dilantik, langsung ketua BSSN menyatakan tidak sabar ingin segera memantau dan menciduk pihak pihak yang selama ini melontarkan ujaran kebencian. Bahkan  meluncurkan tagar 'hoax membangun' yang langsung menjadi trending topic karena banyak mengundang reaksi dari para netizen.

Banyak netizen yang menganalisa bahwa akan ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan hoax demi pencitraan. Sehingga menuntut netizen untuk selalu kritis terhadap suatu berita apakah hoax atau fakta.

Sebelum diresmikan lembaga BSSN ini, sebenarnya sudah ada Undang-undang ITE yang telah diterapkan bahkan sudah berhasil menciduk beberapa orang yang dianggap menyebarkan ujar an kebencian. Sebutlah ust. Alfian Tanjung yang divonis 2 tahun penjara karena ceramah beliau di salah satu mesjid di Surabaya.

Padahal yang disampaikan adalah pengajian. Namun perlakuan ini tidak didapatkan oleh orang orang yang jelas jelas menghina Islam, menghina para ulama, sama sekali tidak ada perlakuan yang sama meskipun banyak yang melaporkan. Bahkan sepertinya hukum sangat tajam kepada aktivis islam seperti Ibu Asma Dewi yang sampai saat ini ditahan disebabkan postingannya yang dianggap menebar kebencian.

Tentu saja hal ini menjadi sebuah tanda tanya besar, untuk apa dan untuk siapa sebenarnya undang undang ITE dibuat karena faktanya hukum yang diterapkan tumpul. Bahkan lembaga BSSN yang dibuat pun ditengarai justru akan pro kepada rezim yang ada dibandingkan posisi seharusnya yg netral. Kalo itu yang terjadi, orde baru babak baru muncul lagi, dimana setiap orang tidak dapat leluasa menyampaikan kebenaran, tetapi dipaksa agar konten yang muncul adalah konten yang selaras dengan pemerintah.

Bila demikian, yang akan menjadi ancaman adalah suara rakyat yang lantang mengoreksi penguasa, yang tentu saja agar penguasa tidak salah jalan dan menempuh jalan yang benar saat menjadi penguasa.

Bila bercermin kepada negara Islam, kritik dan saran bagi pemerintahan yang ada sangat terbuka lebar. Sebutlah bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab yang dengan rela mengubah kebijakannya tentang mahar setelah dikritik oleh seorang perempuan bahwa mahar yang ditetapkan terlalu tinggi. Bahkan dalam Islam memberikan muhasabah kepada penguasa hukumnya wajib. Bahkan ketika penguasa itu membunuhnya maka akan mendapatkan pahala jihad yang utama.

Aduhai alangkah indahnya bila diterapkan sistem Islam, dimana rakyat secara cerdas memberikan masukan kepada para penguasa, dan penguasa pun dengan legowo menerima serta tidak sungkan mengubah kebijakannya bila dirasa masukan dari rakyatnya itu benar. Masya Allah. [syahid/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

Paus Kirim Tim Investigasi Kasus Pelecehan Seksual ke Cile

Paus Kirim Tim Investigasi Kasus Pelecehan Seksual ke Cile

Pendeta Karadima dituduh melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki di Santiago.

10Berita , VATIKAN -- Paus Francis mengirim tim investigasi dari Vatikan guna menyelidiki kasus pelecehan seksual di gereja Cile. Seorang uskup Cile, Juan Barros, dilaporkan telah melindungi seorang pendeta yang pernah melakukan aksi pelecehan.

Sebuah pertanyaan yang dikeluarkan Vatikan pada Selasa (30/1), menyatakan, Paus telah menunjuk Uskup Agung Charles Scicluna dari Malta untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut. Uskup Scicluna terkenal setelah mengadili sejumlah kasus di tubuh Vatikan dari 2002 sampai 2012.

"Uskup Scicluna pergi ke negara itu untuk mendengarkan mereka yang ingin memberikan informasi yang mereka miliki," ujar pernyataan itu, dikutip BBC.

Saat mengunjungi Cile beberapa waktu lalu, Paus menyempatkan diri untuk bertemu dengan korban pelecehan seksual pendeta. Ia sempat menyatakan, keyakinannya bahwa Uskup Barros tidak bersalah dan telah menjadi korban fitnah.

"Jika saya melihat bukti yang melawan Uskup Barros, maka saya akan berbicara, tapi tidak ada satu bukti pun yang melawannya, itu semua fitnah, apakah itu jelas?" kata Paus.

Kardinal Sean O'Malley dari Boston, seorang penasihat utama paus, menuduh Paus telah menyakiti korban pelecehan dengan kata-katanya itu. Beberapa korban Karadima mengadakan sebuah konferensi pers yang mengatakan pernyataan Paus telah menyinggung dan tidak dapat diterima.

Paus kemudian meminta maaf atas komentarnya itu. Sejumlah kritikus bersikeras, penobatan Barros sebagai uskup harus ditinjau ulang oleh Paus.

Uskup Barros tidak dituduh melakukan pelecehan seksual, tetapi ia melindungi pendeta lain, yaitu Fernando Karadima, yang dilaporkan telah melecehkan anak laki-laki. Karadima dituduh melakukan pelecehan terhadap beberapa anak laki-laki di Santiago, sejak 1980-an.

Vatikan telah menyatakan Karadima bersalah dan menjatuhkannya dengan hukuman penebusan dosa dan berdoa seumur hidup. Namun, pria itu tidak menghadapi tuntutan pidana di Cile.

Paus mendapatkan banyak kritik setelah Uskup Barros diumumkan sebagai uskup Osorno, di Cile selatan, pada 2015, meskipun mendapat tentangan keras. Kritik tajam atas peristiwa ini masih menghampirinya saat ia melakukan kunjungan ke negara tersebhut.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Keinginan Mendagri Plt Gubernur, Politisi: Jangan Bawa RI Suka-suka Berkuasa

Keinginan Mendagri Plt Gubernur, Politisi: Jangan Bawa RI Suka-suka Berkuasa

10Berita, JAKARTA - Joko Widodo diingatkan agar rencana Plt. Gubernur bisa jadi akan menimbulkan kegaduhan yang tidak diduga-duga. Di antaranya adalah bahwa rencana tersebut melanggar UU yang ada.

Kemudian rencana tersebut juga seperti selera saja yang pada akhirnya justru menimbulkan ketidakcakapan dalam menjalankan roda pemerintahan. “PYM Presiden Jokowi mesti ingat masa kekuasaan makin dekat berakhir. Sementara kehidupan rakyat semakin berat.

Apa mem-Plt. kan polisi atau TNI itu solusi? PYM Presiden Jokowi kenapa TNI dan Polri ditarik ke wilayah politik? Ini berpotensi sebagai sumber kegaduhan. Terlalu banyak UU yang diterabas. Mau dibawa ke mana NKRI? PYM Presiden Jokowi, batalkan Plt kan Polri aktif sebagai Gubernur. Diam bukan emas bisa diduga tanda setuju. Jangan bawa NKRI menjadi suka-suka aku berkuasa,” kata politisi MS Ka’ban, di akun Twitter pribadi miliknya, belum lama ini.

Rencana ini datang dari Mendagri. Mendagri dipimpin oleh Tjahjo Kumolo, yang juga merupakan kader PDIP. Partai penguasa. Ka’ban menyeru agar PDIP jika ingin meraih kemenangan sebaiknya melakukan kebijakan lain seperti mendukung calon lain daripada menjalankan rencana tersebut.

“Mas Tjahjo, kalau PDIP mau menang di Sumut, dukunglah Edy Rahmayadi. Bukankah beliau konstitusionalis, loyalis, nasionalis, dan agamis? Kenapa bikin Plt. Pak Polisi?

Kalau menendang bola ke tiang gawang gak pernag gol yang perlu dilatih penendang bola, bukan tiang gawang digedein?” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

Wartawan Senior: Jokowi Lebih Kental Kejawen daripada Semangat Keberislaman

Wartawan Senior: Jokowi Lebih Kental Kejawen daripada Semangat Keberislaman

10Berita, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari Solo, Jawa Tengah lebih kental kejawen daripada Islamnya.

“Pak @jokowi ini lebih kental aroma kejawennya ketimbang aroma semangat keberislaman. Ini fakta bukan fiksi. Saya mention ke kumendan @Puspen_TNI @DivHumasPolri ya,” kata wartawan senior Edy A Effendi di akun Twitter-nya @eae18.

Edy mengingatkan semua pihak agar tidak berlebihan menguar pernyataan soal kunjungan Jokowi itu sebagai bentuk pembelaan Islam.

“Jangan berlebihan menguar statemen bahwa Presiden @jokowi, Presiden Indonesia kedua setelah Soekarno yang berani ke Afghanistan meski sedang konflik. Saya dialog dengan Ketua Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan, Mohammad Karim Khalili, ketika ke UIN Jkt. Gak seseram Itu,” tulis Edy.

Menurut Edy, kunjungan Jokowi ke Afghanistan adalah kunjungan balasan. “Kunjungan balasan itu wajar. Jangan dilebih-lebihkan. Ini Ketua Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan, Mohammad Karim Khalili ketika berkunjung ke Indonesia, (21/11/17) dan minta Presiden @Jokowi datang ke Afghanistan. Pas ke UIN Jakarta, saya wawancara Tuan Karim dan Pak ArieF R,” ungkap @eae18.

Soal “keberanian” Jokowi mengunjungi Afghanistan yang sedang berkonflik, Edy menegaskan bahwa konflik di Afghanistan saat ini adalah konflik antar suku.

“Terharu Pak @Jokowi pulang dengan keadaan selamat dari Afghanistan? Ini juga uaran yang amat sangat berlebihan. Kondisi Afghanistan saat ini, gak seseram puluhan tahun silam. Konflik yang sekarang terjadi itu sebatas perpecahan antar ‘kabilah’. Ini menurut Mohammad Karim Khalili,” tulis @eae18.

Tak hanya itu, Edy menilai, kunjungan Jokowi ke Afghanistan bisa dikatakan “aman”. “Ketika saya wawancara dengan Ketua High Peace Council Afghanistan, Mohammad Karim Khalili, konflik yang terjadi saat ini, konflik antar suku. Jadi kalau kita dari suku Jawa terus berkunjung ke Afghanistan, ya aman saja. Pashtun, suku terbesar, disusul suku Tajik, ada juga Hazara,” kata @eae18. []

Sumber :suaranasional

Read More

Hebat! SandiUno Diperiksa Polisi atas Kasus 21 Tahun Silam

Hebat! SandiUno Diperiksa Polisi atas Kasus 21 Tahun Silam

10Berita  – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjalani pemeriksaan lebih dari tiga jam di Polda Metro Jaya, Selasa (30/1/2018), terkait kasus dugaan penggelapan tanah di Curug, Tangerang.

Sandi menyebut kasus ini terjadi 21 tahun yang lalu.

“Kita husnuzon saja bahwa kasus 21 tahun yang lalu ini tiba-tiba muncul lagi mungkin bagian dari pelayanan masyarakat juga oleh pihak kepolisian,” ujar Sandiaga, seperti dilansir Kompas.

udah dua kali Sandi diperiksa. Pemeriksaan pertama pada 18 Januari 2018.

Sandiaga Uno bersama rekan bisnisnya Andreas Tjahjadi dilaporkan oleh Fransiska Kumalawati Susilo.

Saat ini Andreas Tjahjadi sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Usai diperiksa, Sandi menjelaskan.

“Ada tujuh pertanyaan. Ini akan clear bahwa ini masalah perdata, masalah yang berkaitan dengan dua kubu pengusaha. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini sudah clear posisi saya di sana seperti apa,” ujar Sandiaga usai diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Selasa (30/1), seperti dilansir Republika.

Sandiaga menyebutkan, tidak ada aliran dana satu rupiah pun masuk ke akunnya, serta dipastikan bahwa yang berkaitan dengan itu, berkaitannya dengan keperdataan.

Dalam tujuh pertanyaan yang diajukan, Sandiaga mengatakan, pemeriksaan dimulai dari riwayat hidup, karena ini terjadi sekitar 21 tahun yang lalu. Sehingga pembahasan dalam pemeriksaan adalah tentang masa-masa sekolah. Masa-masa SMA dan juga riwayat hidup bagaimana Sandiaga memulai usaha dan jatuh bangun sebagai pengusaha juga ditanyakan detail.

Polisi juga mendalami bagaimana transformasi Sandiaga menjadi pengusaha. “Dulu kan saya karyawan, terus sempat di PHK, alhamdulillah jadi pengusaha di waktu krisis. Itu didalami selama dua jam sendiri berbicara mengenai riwayat hidup,” papar Sandiaga.

Lalu enam pertanyaan lainnya tentang tugas dan posisi Sandiaga sebagai pemegang saham dan komidaris utama PT Japirex. Kemudian terkait bagaimana perusahaan tersebut sampai akhirnya harus dilikuidasi, menurut Sandiaga, semua telah dijawab.

“Semua saya buka, tidak ada saya tutupi, saya merasa tidak terlibat dan dilancarkan oleh berbagai pihak. Sangat-sangat kooperatif kepada pihak kepolisian, untuk membuka kasus yang sudah belasan tahun itu,” jelas Sandi.

Sandi mengatakan bahwa sebelumnya Prabowo Subianto telah memberi support agar tidak sedikit pun menutupi soal kasus yang telah menyeret namanya tersebut.

“Saya diberi keyakinan Pak Prabowo, walaupun dalam memangku tugas ini, kami harus memastikan memberikan sinyal bahwa kami tidak ada yang ditutup-tutupi,” tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.(kl/rol)

Sumber : Eramuslim 

Read More

Politisi: Tujuan Jokowi ke Afganistan Apa? Kerjasama atau Cari Spot Foto dan Video?

Politisi: Tujuan Jokowi ke Afganistan Apa? Kerjasama atau Cari Spot Foto dan Video?

10Berita, JAKARTA - Politisi Demokrat mempertanyakan Joko Widodo pelesiran ke Afganistan. Politisi ini mempertanyakan demikian karena dia melihat apa yang menjadi hajat Jokowi untuk negara seakan terlihat. Justru yang terlihat di matanya adalah kelakuan normative, yang tentunya dia lihat tidak ada kaitannya sama sekali.

“Sebetulnya jauh-jauh ke Afganistan tujuan Pak @jokowi apa, sih? Kerjasama atau hanya cari spot video dan foto? Saya kok heran lihat buzzer-buzzer yang malah jualan imam sholat dan keberanian ngunjungi Afganistan. Kalau memang tujuan awalnya untuk jadi imam dan uji nyali, ya kapak sukses. Top,” kritik Ferdinand Hutahean dalam akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (31/01/2018).

Ia pun merasa heran jika hanya itu yang nampak heboh di media. Seharusnya menurut dia yang disorot itu adalah kunjungan itu dalam rangka apa dan hasilnya apa.

“Saya jadi bingung, kenapa bukan janji kampanye yang dipenuhi! Bukankah salat itu hal rutin dan biasa bagi seorang Muslim? Kalau hanya untuk menunjukkan bahwa @jokowi seorang muslim, tidak akan ke Afganistan beliau pergi tapi umroh ke Arab atau naik Haji lagi.

Knp media cenderung bentuk opini tak berguna atas diri pak Jokowi? Berita tentang imam salat itu malah mendominasi berita daripada hasil kunjungan.” Akan tetapi dia tidak begitu yakin jika Jokowi ke Afganistan hanya untuk menunjukkan bahwa Mantan Wali Kota Solo tersebut seorang muslim.

“Tidak mungkin Pak @jokowi jauh-jauh ke Afganistan hanya utk menunjukan bahwa beliau seorang muslim. Malu saya nonton video @CNNIndonesia yang meramunya dengan statemen netizen. Jangan tempatkan Pak Jokowi di segmen itu.” (Robi/)

Sumber : voa-islam.com

Read More

DHUAAR! Padamkan Euforia "Jokowi Jadi Imam Salat", Jurnalis Asing Unggah Foto Jokowi Jadi Makmum

DHUAAR! Padamkan Euforia "Jokowi Jadi Imam Salat", Jurnalis Asing Unggah Foto Jokowi Jadi Makmum

10Berita, Jokowi ramai disanjung oleh para pendukungnya karena telah menjadi imam salat dengan makmum presiden Afghanistan.

Namun kegembiraan dan sanjungan itu tak bertahan lama. Setelah foto Jokowi menjadi imam salat, jagat maya digegerkan unggahan foto Jokowi menjadi makmum salat di Afghanistan. Foto tersebut memperlihatkan Jokowi bersama Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berada di shaf makmum pertama.

— Ahmad Fawad Lami (@fawadlameh) January 29, 2018

 Tak hanya mengunggah, news anchor TV VOA Afghanistan Ahmad Fawad Lami juga mengklarifikasi bahwa ada dua kali salat. Sontak, foto dan caption yang diunggah melalui akun twitter itu segera menggegerkan warganet.

Sebab, dalam video dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden yang sudah beredar sebelumnya dan banyak diberitakan media, Presiden Jokowi lah yang menjadi imam salat.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ikut dalam kunjungan Jokowi ke Afghanistan pada Senin 29 Januari 2018 lalu mengatakan, salat berjamaah memang dilakukan dua kali.

Pertama, dilakukan salat dzuhur di mana Jokowi menjadi imam shalat. Setelah itu, dilakukan salat Sunnah, di mana Jokowi sudah tidak lagi menjadi imam. Jokowi mundur dari posisi imam dan mengisi saf pertama, berdiri tepat di samping Presiden Ghani.

Sementara, pria yang semula ada di samping Ghani lalu mengambil posisi imam.

Menurut Pramono, salat sunnah yang dilakukan setelah shalat dzuhur itu dilakukan sebanyak dua rakaat.

Salat sunnah dilakukan untuk mendoakan warga Afghanistan yang tewas dalam berbagai serangan teror beberapa hari terakhir.

Menanggapi hal ini, seorang netizen bertanya kritis.

kata istana foto ini saat sedang sholat sunah setelah zuhur, apa iya ba,da zuhur berimam

— ANTI CEBONG TOLAK REKLAMASI #2019PRESIDENBARU (@anticebongs) January 31, 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

Puluhan Tahun Tanpa Publikasi Resmi, Inilah Pidato Ki Bagoes Hadikoesuoemo yang Menggetarkan

Puluhan Tahun Tanpa Publikasi Resmi, Inilah Pidato Ki Bagoes Hadikoesuoemo yang Menggetarkan

Oleh Ma’mun Murod Al-Barbasy 

 Guru Ilmu Politik FISIP UMJ

10Berita, Tulisan ini sekadar mengingatkan akan sejarah politik bangsa Indonesia di seputar persidangan BPUPKI. Seperti diketahui, ketika kita dulu sekolah SMP atau SMA, ketika membahas sejarah Indonesia seputar sidang BPUPKI, selalu saja disuguhkan hanya tiga pidato tokoh nasionalis: Soekarno, Moh. Yamin, dan Soepomo.

Sementara seakan sepi tak ada satu pun wakil Islam yang berbicara. Padahal faktanya banyak tokoh Islam yang berbicara, salah satunya Ki Bagoes Hadikoesoemo yang saat itu menjabat Ketua PB Moehammadiyyah. Ki Bagoes menyampaikan pidatonya pada persidangan BPUPKI kedua, tanggal 31 Mei 1945.

Selama berpuluh-puluh tahun notulensi pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo ini tidak pernah dimuat dalam dokumen resmi negara. Berikut beberapa petikan dari pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo:

“Tuan-tuan dan sidang yang terhormat! Dalam negara kita, niscaya tuan-tuan menginginkan berdirinya satu pemerintahan yang adil dan bijaksana, berdasarkan budi pekerti yang luhur, bersendi permusyawaratan dan putusan rapat, serta luas berlebar dada tidak memaksa tentang agama. Kalau benar demikian, dirikanlah pemerintahan itu atas agama Islam, karena ajaran Islam mengandung kesampaiannya sifat-sifat itu.”

Sambil mengutip Alquran surat An-Nahl: 90, An Nisa: 5, Ali Imron: 158, Asy-Syura: 38 dan Al-Baqarah: 256, Ki Bagoes Hadikoesoemo melanjutkan pidatonya:

“Dengan ayat-ayat yang singkat ini, cukuplah kiranya sudah untuk mengetahui bahwa agama Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut tuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini. Tetapi di antara tuan-tuan ada juga orang-orang yang tidak setuju negara kita ini berdasarkan agama.”

Pada bagian akhir pidatonya, Ki Bagoes mengatakan:

“Oleh karena itu tuan-tuan, saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun bangsa Indonesia juga yang asli dan murni belum ada campurannya; dan sebagai seorang Muslim yang mempunyai cita-cita Indonesia Raya dan Merdeka, maka supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia itu berdasarkan agama Islam.

Sebab, itulah yang sesuai dengan keadaan jiwa rakyat yang terbanyak, sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi.
Janganlah hendaknya jiwa yang 90 persen dari rakyat itu diabaikan saja tidak dipedulikan. Saya khawatir apabila negara Indonesia tidak berdiri di atas agama Islam, kalau-kalau umat Islam yang terbanyak itu nanti bersifat pasif atau dingin tidak bersemangat: sebagaimana yang dikuwatirkan juga oleh tuan Kiai Sanusi tadi. Tetapi saya mengharapkan jangan sampai kejadian demikian.

Tuan-tuan, sudah banyak pembicara yang berkata, bahwa agama Islam itu memang tinggi dan suci. Sekarang bagaimana kalau orang yang tidak mau diikat oleh agama yang sudah diakui tinggi suci, apakah kiranya akan mau diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci?

Kalau jiwa manusia tidak mau bertunduk kepada agama perintah Allah, apakah kiranya akan suka bertunduk kepada perintah pikiran yang timbul dari hawa nafsu yang buruk? Pikirkan dan camkanlah tuan-tuan.”

Sumber: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati (Editor). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta, 1998.[]

Dikutip dari dakwahjateng.net dan pwmu.co

Sumber : Dakwah Media

Read More