DPR Curigai Pemotongan Gaji ASN Upaya Pemerintah Menambal Defisit Keuangan Negara

DPR Curigai Pemotongan Gaji ASN Upaya Pemerintah Menambal Defisit Keuangan Negara

10Berita -Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menduga, pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tak lebih sebagai upaya pemerintah untuk menutupi semakin menganganya defisit keuangan negara.

“Ini akan menimbulkan polemik. Bahkan, sampai pada anggapan bahwa pemerintah sedang mencari dana untuk menambal defisit anggaran saat ini,” sindirnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Tak hanya itu, menurutnya, menjadi sangat aneh ketika negara terlalu jauh mengintervensi ranah privat setiap warganya.

“Kita tahu, zakat adalah ranah privat dan sifatnya sukarela. Kalau kemudian hal yang bukan ranah negara itu harus diatur dengan Perpres, maka berpotensi memunculkan polemik baru,” ujar Heri.

Belum lagi, sambung dia, pada kelompok ASN yang beragama Islam itu tidak tertutup kemungkinan ada yang wajib diberi zakat. “Bagaimana mungkin orang yang wajib menerima, justru dipungut zakat?,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi VI itu.

Lebih jauh, Heri menilai, wacana tersebut seperti tidak sensitif terhadap kesanggupan ASN. Disebutkan bahwa ASN yang wajib dipungut zakat adalah penghasilannya setara 85 gram emas setahun.

“Kalau kita pakai patokan harga emas per 7 Februari 2018 sebesar Rp576.511 per gram, maka emas 85 gram itu setara dengan penghasilan Rp49.003.435 per tahun atau per bulannya sebesar Rp4 juta. Artinya, ASN dengan penghasilan minimal Rp4 juta per bulan dikenai potongan zakat. Dengan gaji sebesar itu banyak ASN yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya karena alasan macam-macam: dari kebutuhan harian, bayar sekolah anak, sampai bayar kredit dan utang,” papar legislator dari Dapil Jabar IV itu.

Yang jelas, tegas Heri, Wacana ini sangat tidak tepat dan perlu kajian berulang-ulang. “Apalagi itu dicetuskan di tahun politik. Sangat sensitif sehingga perlu kehati-hatian penuh. Apalagi potensinya tidak sedikit. Bisa mencapai di atas Rp200 triliun,” ungkapnya.

Sekali lagi, tandas Heri, bahwa zakat adalah suatu yang bersifat sukarela dan sudah diatur berdasarkan kaidah-kaidah syariah.

“Negara tidak perlu ikut campur di situ. Jangan sampai akan muncul pandangan pungutan zakat lewat Perpres itu adalah cara tersembunyi pemerintah untuk menutup defisit,” pungkasnya.(kl/ts)

Sumber :Eramuslim 

Read More

Tulisan Asyari Usman Adalah Produk Jurnalistik

Tulisan Asyari Usman Adalah Produk Jurnalistik

10Berita, Seluruh muatan Teropong Senayan adalah produk jurnalistik, termasuk surat pembaca karena ia terdaftar di Dewan Pers yang dilindungi UU No 40 tentang Pers, lex specialis terhadap KUHP dan KUHAP, termasuk UU ITE dan sejenisnya. Juga diatur oleh SEMA.

Terhadap produk jurnalistik, tak bisa main tahan, sangka dan dakwa. Itu otoritas Dewan Pers yang menentukan, memakai sejumlah fasilitas hukum pers. Tort, kesalahan pidana baru bisa jalan setelah Dewan Pers menyatakan “itu bukan produk jurnalistik”, seperti pada face book, twiter, milis. Tidak berlaku pada pers online yang terdaftar di Dewan Pers.

Seluruh produk jurnalistik dilindungi UU No 40 cq Dewan Pers. Tak bisa main tangkap. Orde Baru saja tak pernah melakukan main tangkap seperti itu. Wartawan, menulis salah, lalu serta merta ditangkap. Penulis opini di Teropong Senayan, salah menulis, langsung ditangkap hanya karena Ketum PPP tak bahagia dengan tulisan itu.

Tak bisa seperti itu. Bahkan di Ode Baru, penulis produk jurnalistik dilindungi. Jika tulisan produk jurnalistik, mengandung perbuatan melawan hukum, polisi lebih dulu meminta pendapat Dewan Pers. Belum pernah langsung menangkap penulisnya dan dijebloskan ke sel tahanan seolah pelaku kejahatan kekerasan (Jatanras). Ini jalan mundur demokrasi!

Remi Silado dengan tulisan anekdotisnya, mirip tulisan Asyari Usman, pernah ditahan atas laporan Ateng, Walikota Bandung, hanya ditahan 24 jam, lalu selesai. Remi Silado adalah penulis di Majalah Aktuil, membuat opini tentang penggusuran di Bandung yang tak membahagiakan Pak Walikota. Itu di zaman Orde Baru, masa otoriterian.

Sulit dipahami, di zaman reformasi, zaman demokrasi, Asyari Usman dijebloskan ke sel tahanan seolah penjahat Jatanras, hanya karena tulisannya tak membahagiakan Ketum DPP PPP.

Pertanyaan hukumnya, bersumber dari UU No 40 tentang pers (baca produk jurnalistik Teropong Senayan), kemana hak jawab Asyari Usman? Kemana hak perlindungan produk jurnalistik itu? Itu satu.

Kedua, mengapa Teropong Senayan yang terdaftar di Dewan Pers, diperlakukan seperti Saracen (yang bukan produk jurnalistik, yang tak terdaftar di Dewan Pers)?

Ketiga, dengan kasus penahanan Asyari Usman yang 30 tahun lebih menjadi wartawan bergengsi, maka semua penulis yang salah tulis, dapat sewaktu-waktu dijebloskan ke sel tahanan, tanpa proses UU No 40 tentang pers, hanya karena Ketum DPP PPP tidak bahagia. Riot!

Keempat, subtansi materi kasus PPP Cagub Sumut, tanpa tulisan Asyari Usman pun, sudah paradoks. Semua orang politik paham apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga yang dimaksudkan adalah “jangan kritik keburukan Romi”. Bukan main. Ini bahaya besar bagi demokrasi, bagi pers, das sein dan das sollen. Semua penulis praktis seolah diminta hanya menjadi tipe writer (penulis iklan). Jika tidak, gue jeblosin loe ke penjara!

Semoga besok, pentolan para aktivis yang bertemu dan membahas ancaman yang terkandung dalam kasus ini, dapat menyelesaikan bahaya demokrasi ini dengan Kapolri Jenderal Profesor Tito Karnavian PHd dan Dewan Pers. 

Sumber : teropongsenayan

Read More

Ini Saran Pakar untuk Pemprov DKI yang Ingin Air Sungai Jadi Bening

Ini Saran Pakar untuk Pemprov DKI yang Ingin Air Sungai Jadi Bening

10Berita, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin agar kali yang ada di Ibu Kota dinaturalisasi agar bersih dan aman dikonsumsi. Pakar lingkungan hidup mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Apa rekomendasi pakar?

“Kali-kali di Jakarta ingin dibuat bening kalau secara teknologi memungkinkan. Namanya remediasi pemulihan, tapi dengan syarat penanganannya harus komprehensif dari upstream sampai downstream,” kata Dosen Teknik Lingkungan Hidup IPB, Agus Jatnika saat dihubungi via telepon, Jumat (9/2/2018) malam.

Agus menambahkan syarat utama untuk mewujudkan hal itu dengan mengolah sumber limbah, seperti limbah rumah tangga. Dengan pengolahan limbah, pencemaran sungai bisa diminimalisir.

“Jadi kalau kali-kali di Jakarta ingin dibersihakan maka syarat pertama penyebabnya harus disembuhkan artinya limbahnya harus diolah, apakah pemprov bisa melakukan pengolahan secara terpusatkah atau pengolahan secara individu. Setahu PT PAL punya septic tank yang bisa dimodifikasi supaya kualitas airnya layak dibuang ke badan air,” jelas Agus.

Jika sungai di Jakarta sudah pulih, langkah selanjutnya barulah menggunakan teknik pengolahan sederhana. Ada beberapa teknik seperti melakukan penyaringan, sedimen trap, hingga menggunakan tanaman.

“Air sungainya bisa sebagian disodet pengolahan sederhana, penyaringan pasir, kemudian dilewatkan sedimen trap, filtrasi kandungan kimianya bisa dilakukan tumbuhan yang potensial untuk melakukan penyaringan. Kuncinya di hilir dulu, di mana-mana pun begitu, pada negara Eropa pun saat akan memulihkan sungai maka mereka akan mengendalikan sumber-sumber pencemarnya baru kemudian diolah,” jelasnya.

Agus mengatakan butuh proses lama untuk memulihkan air sungai di Jakarta menjadi bening hingga layak konsumsi. Namun, bukan berarti hal itu tidak mungkin.

“Waktunya ini akan sangat lama, karena yang kita olah bukan 1 m3 ukurannya tapi ratusan m3/detik. Hitungannya bisa puluhan tahun. Ya tergantung kualitas air seperti apa,” ujarnya.

Senada dengan Agus, Ketua Kelompok Keahlian Rekayasa Air dan Limbah IPB Prayatni mengatakan memulihkan sungai di Jakarta bukan hal yang tak mungkin. Butuh ketekunan untuk mewujudkan hal tersebut.

“Dapat dilakukan dengan proses fisik, kimia dan biologis. Tentunya akan memerlukan biaya yang cukup besar,” ucap Prayatni.

Dia kemudian mencontohkan program water treatment yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di Kota Tua. Prayatni optimistis program tersebut bisa membantu untuk meningkatkan kualitas air di daerah tersebut.

“Salah satu yang akan dilakukan di sungai dekat area Kota Tua, yaitu menggunakan membran, yang mana sebelumnya ada proses biologis. Kelihatannya proyek tersebut masih berjalan dan belum selesai. Diharapkan kualitas air disekitar daerah tersebut menjadi kualitas airnya lebih baik,” ucapnya.

“Yang dilakukan secara kontinue, sehingga diharapkan suatu saat akan jernih dan usahakan tidak ada kontaminan baru yang masuk ke badan air tersebut. Misal dari limbah cair domestik, limbah cair dari industri, kemudian sampah dan lain-lain,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin sungai-sungai di Ibu Kota dinaturalisasi. Konsep itu akan dikombinasikan dengan sistem pengolahan limbah (water treatment) agar air sungai di Jakarta menjadi bersih dan bisa dikonsumsi.

“Mungkin nanti konsep naturalisasinya itu bisa di-combine juga dengan treatment water. Yang tadinya air di Jakarta kan hitam, pekat nah itu nanti, katakanlah dinaturalisasi menjadi lebih bening, bahkan nanti ke depan dengan teknologi itu nanti bisa buat minum, air bersih,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018). 

Sumber :detik, Dakwah Media 

Read More

Penahanan Aktivis Mahasiswa dan Wartawan Senior, Ini Reaksi Keras Fahri Hamzah

Penahanan Aktivis Mahasiswa dan Wartawan Senior, Ini Reaksi Keras Fahri Hamzah

Dari twit Fahri Hamzah (Sabtu, 10-2-2018):

~ Ini video mahasiswa KAMMI yang ditangkap saat sampaikan aspirasi pada kunjungan Jokowi di Padang kemarin. DIA BIKIN siaran dari atas mobil polisi. Jadi maksud polisi nangkap orang itu apa ya?

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 9 Februari 2018

~ Sepertinya modus penangkapan dan penahanan orang zaman pak @jokowi dan @Pak_JK ini termasuk wartawan senior Asyari Usman kemarin adalah untuk bikin orang takut aja. Padahal penangkapan dan penahan Di luar yg di atur KUHAP adalah pelanggaran HAM. SADARKAH PAK?

~ Sejak kegiatan #ABI atau #AksiBelaIslam yg lalu ada banyak orang ditangkap, ditahan lalu dilepas. Nama2 besar; Rahmawati Sukarno, Sri Bintang Pamungkas, dll. Mungkin Maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada publik bawa negara ini hadir dalam hukum. Ini keliru.

~ Negara hadir dalam hukum ditentukan caranya oleh hukum itu sendiri. Penangkapan dan penahanan adalah peristiwa hukum yg membatasi hak warga negara maka ia didefinisikan secara ketat. Tidak bisa ia diselenggarakan secara sembarangan apalagi kepada mahasiswa dan wartawan.

~ Dalam KUHAP, penangkapan dan penahan dilakukan dalam proses penyidikan ketika sudah cukup bukti bahwa seseorang telah melakukan tidak pidana. Sehingga dengan kata kain, orang ditangkap jika ia sudah masuk ke tahap penyidikan sebagai tersangka.

~ Sehingga seharusnya, tidak ada warga negara yang ditangkap atau ditahan jika hanya untuk sebuah penyelidikan. Dalam penyelidikan seharusnya seseorang maksimal dipanggil saja bukan ditangkap atau ditahan. Dipanggil pun sebaiknya diam2 saja. Bukan diumbar untuk gagah2an negara.

~ Sekali lagi, negara tidak ditaati oleh warga negaranya karena melanggar HAM ATAU NAMPAK MELAKUKAN TINDAKAN REPRESIF YANG TIDAK ADIL TAPI KARENA MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARANYA. Tolonglah pak @jokowi dan @Pak_JK aturlah keadilan ini.

~ Apa sih hebatnya kalian bisa menangkap orang hanya karena sebuah tulisan dan berpendapat? Apa gagahnya kalian di depan wartawan dan mahasiswa? Pesan apa yang kalian akan sampaikan kepada Ustadz, mubalig dan ulama? Atau dosen serta aktifis pergerakan? Ayolah pak!

~ Rakyat ditakuti tidak akan merasa takut ketika rezim kalian tidak mau memproses orang2 kaya dan pejabat tinggi  yang telah melampaui batas dengan kata2 dan tindakannya. Toh mereka tidak berani kalian sentuh...apakah karena mereka partai berkuasa?

~ Ada batas pada semua hal. Sekarang berhentilah. Kalian ingin melindungi diri dengan cara yang salah. Janganlah. Hukum harus tajam semua sisinya. Ia memotong ke segala penjuru dan jangan berat sebelah. Sebab rasa terzalimi bisa melahirkan pemberontakan. Berhentilah.!

~ Mari kita jaga demokrasi kita. Kebebasan kita ini Mahal karena banyak orang mati dalam sejarah Indonesia karena merebutnya. Air mata, peluh dan darah, tulang2 berserakan  adalah harga dari kebebasan kita. Jangan biarkan upaya sedikitpun untuk merampasnya.

~ Dan apabila ada yang tidak tahan melihat kebebasan ini lalu ingin memutar sejarah ke belakang; memakai Perpu ormas, pasal penghinaan presiden, penangkapan sembarangan, atau apapun. Berhentilah. Mungkin kalian memang bukan jodoh dari kebebasan kami.

~ Indonesia tidak memerlukan pemimpin yang gemar senyum tetapi bengis kelakuannya. Indonesia tidak memerlukan pemimpin berpenampilan sederhana tapi seolah mempertahankan kemewahan kekuasaannya. Cukuplah. Indonesia memerlukan kepemimpinan otentik.

~ Kebebasan ini bisa kita kelola, sederhana karena dia adalah mimpi kita. Sedungu-dungu manusia adalah yg tak sanggup menjaga mimpinya. #AkuMarah #ItuSaja

Sumber :Portal Islam 

Read More

Ketua PWI Ajak Pilih Jokowi 2019, Letjen (Purn) Suryo Prabowo: Apa Pers Berfungsi Sebagai "Jilaters"?

Ketua PWI Ajak Pilih Jokowi 2019, Letjen (Purn) Suryo Prabowo: Apa Pers Berfungsi Sebagai "Jilaters"?

10Berita, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono mengajak masyarakat Sumatera untuk kembali memilih Joko Widodo pada Pemilu Presiden tahun 2019. Alasannya, pemimpin yang baik adalah yang disukai rakyat, dan itu ada pada Jokowi.

Seruan yang bernada canda itu disampaikan Margiono dalam pidatonya pada pembukaan Hari Pers Nasional di Kota Padang, Sumatra Barat, pada Jumat, 9 Februari 2018.

Bermula ketika Margiono melihat begitu banyak spanduk penyambutan kedatangan Presiden Jokowi. Dalam spanduk yang ia jumpai terdapat kata "mokasi" (terima kasih).

"Saya penasaran dengan kata mokasi yang terdapat di spanduk penyambutan itu. Saya pun bertanya kepada Gubernur Sumatra Barat (Irwan Prayitno)," kata Margiono, Jumat 9 Februari 2018.

Saat bertanya kepada sang gubernur, dia segera mengetahui artinya terima kasih atau makasih. Kata terakhir itu dipelesetkan dengan "mau kasih".

"Sumbar mau kasih apa? Lalu saya bisikkan ke Gubernur, kasih Pak Presiden suara yang paling banyak di 2019 nanti," katanya.

Margiono juga menyampaikan tantangan pers sekarang dan masa yang akan datang. Media dan wartawan, katanya, seperti kehilangan peran, terutama ketika pejabat malah banyak memilih kolom media sosial. Bahkan media juga sekarang banyak mengangkat isu yang berasal dari netizen.

Walau demikian, Margiono menyebutkan bahwa kini sudah tercatat empat belas ribu wartawan yang dinyatakan berkompentensi dan lulus uji kelayakan.

Sumber: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1005424-ketua-pwi-ajak-masyarakat-kembali-pilih-jokowi

***

Pernyataan Ketua Umum PWI ini mendapat sorotan luas publik.

"Apakah FUNGSI PERS dan JURNALISTIK dalam negara demokrasi itu untuk MENDAHULUI kampanye politik atau berfungsi sebagai sarana “jilaters”?" ujar mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn.) Johannes Suryo Prabowo, melalui akun twitternya.

Apakah FUNGSI PERS dan JURNALISTIK dalam negara demokrasi itu untuk MENDAHULUI kampanye politik atau berfungsi sebagai sarana “jilaters” ?https://t.co/LMjLd6p70A

— J.S. Prabowo (@marierteman) 9 Februari 2018

Warganet yang lain menimpali.

"Nah, jadi paham kan kenapa isi berita ttg Jokowi selalu abal-abal: sandal jepit, mie rebus, kamar murah, kaos oblong, kuis ikan. Apalagi?"celetuk akun @herditiya1.

"Pers itu seharusnya Netral, Aneh kalau ketua PWI sudah seperti tim Sukses. Lagian Orang Sumbar itu paling Jeli & paling selektif dlm hal memilih Pemimpin. Mengajari Orang Minang berpolitik ibarat mengajari Ustadz mengaji,"komen akun @ronaldy596.

Seperti diketahui, di Pilpres 2014 lalu Jokowi kalah telak di provinsi Sumatera Barat. Jokowi hanya memperoleh 23,08%, kalah telak dengan Prabowo yang meraih 76,92%.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Kritik Keras Jokowi, Fadli Zon: Kata-katanya Semakin Tidak Bisa Dipegang

Kritik Keras Jokowi, Fadli Zon: Kata-katanya Semakin Tidak Bisa Dipegang

10Berita, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menuliskan kritik dengan mengunggah sebuah video pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @fadlizon yang ditulis pada Kamis, (8/2/2018) ia menulislan kritik pada Jokowi.

Sebelumnya, Airlangga Hartanto tetap dipertahankan presiden Joko Widodo (Jokowi) meski telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Kita lihat memang di Menperin Pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro, konsep makro industri di negara kita, hilirisasi ke depan seperti apa,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018) yang dilansir dari Tribunnews.com

Jokowi mengungkapkan Kementerian Perindustrian termasuk kementerian yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena menyangkut teknis pelaksanaan perindustrian.

“Jangan sampai dalam kondisi ini jangan sampai berubah dan yang baru bisa belajar lebih, ini kementerian yang tidak mudah,” kata Jokowi.

Jokowi menilai Airlangga menguasai, maka Jokowi menjelaskan, jangan sampai orang baru yang belum menguasai detil soal perindustrian mengahmbat proyeksi kabinet kerja.

“Kita tahu ya Pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” kata Jokowi.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Jalla menilai tidak menjadi masalah Airlanggo Hartarto rangkap jabatan.

"Kalau Airlangga kebijakannya menteri dulu baru ketua umum (Golkar), kemudian ada waktu setidak-tidaknya 90 persen urus kementeriannya," ujar Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurutnya, persoalan rangkap jabatan merupakan kebijakan dari masing-masing partainya.

Terkait dengan pernyataan Jokowi tersebut, Fadli Zon mengunggah video pernyataan Jokowi.

Dalam video tersebut, tampak Jokowi mengenakan kemeja batik lengan panjang saat ditemui awak media.

"Tidak boleh merangkap-rangkap jabatan, kerja disatu tempat aja belum tentu bener kok, " tegas Jokowi.

Tak hanya mengunggah video itu, Fadli Zon juga bercuit "kata Pak @jokowi soal rangkap jabatan. Jadi kata-kata semakin tak bisa dipegang."

Netizen yang melihat cuitan Fadli Zon tersebut sonatk meninggalkan komentar:

@thaufiq1922: boleh bilang plin plan tidak???.

@Indahwa42695171: Betul rakyat sudah cerdas tk usah di nyinyirin rakyat sudah tau.

@ayahdiar: Mungkin beliau sdg khilaf tp kok khilafnya kebanyakan en berkali2 ya, bodi amat ah pusing gw jadinya.

@yoo_mamen: Maju terus pak jokowi, 2 periode.

@winardhi_zhed: Pak Jokowinya udah melanglang buana kesana kemari membangun negeri anda masing ngbeributin soal rangkap jabatan.. udahlah zon.

@abi_ranata: Janji Ingkar Janji Inkar Janji Inkar begitu seterusnya.

@sudibyyo: Kejang kejangnya di sambung nyampe 2 periode.

Sumber : kabarsatu.news, tribunnews.com

Read More

Gelar Aksi Protes Jokowi, Aktivis Mahasiswa KAMMI Diciduk dan Dibubarkan

Gelar Aksi Protes Jokowi, Aktivis Mahasiswa KAMMI Diciduk dan Dibubarkan

10Berita, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat menggelar aksi saat kedatangan Presiden Joko Widodo di Padang dalam peringatan Hari Pers Nasional, Jumat (9/2/2018).

Dilansirir minangkabaunews.com, aksi yang baru berlangsung sekitar lima menit di depan PT Trakindo Padang itu langsung dibubarkan oleh Polresta Padang.

Abu Said selaku Sekjen KAMMI Sumbar mengatakan bahwa pihak kapolresta langsung memukul peserta aksi dan membawa ke mobil menuju kantor polres.

"Baru sekitar 5 menit kami sampai di lokasi aksi, kami langsung dibubarkan bahkan kami belum sempat untuk menyampaikan aspirasi kami. Padahal aksi kami sesuai prosedur dan kami juga memasukkan surat pemberitahuan aksi," jelas Said yang juga Korlap aksi kali ini.

Said juga menambahkan bahwa tuntutan dalam aksi ini agar pemerintah dapat mengatasi masalah kompleks di negeri ini yaitu masalah naiknya tarif listrik, pencabutan subsidi BBM, pupuk, gas, impor kebutuhan pokok seperti beras yang merugikan petani, serta kriminalisasi kepada Ulama.

Berikut pernyataan sikap KAMMI Sumbar:

1. Hentikan kenaikan TDL.
2. Kembalikan subsidi BBM, pupuk, dan gas.
3. Berikan dukungan kepada petani.
4. Hentikan kriminalisasi ulama dan usut tuntas kasus pembunuhan ulama.

"Kami sangat kecewa dengan rezim anti kritik ini, hingga saat ini kami masih ditahan di kapolresta Padang, padahal ini era demokrasi yang setiap orang bisa berpendapat. Stop pembungkaman mahasiswa!!! Kami tidak akan diam," pungkasnya.

Sumber: Minangkabau News

Read More

Ketum PWI-nya Begini, Pantas Pers Banyak Yang Tidak Netral…

Ketum PWI-nya Begini, Pantas Pers Banyak Yang Tidak Netral…

10Berita -Hari Pers Nasional (HPN) 2018 (09/02) diwarnai insiden yang memunculkan tanda tanya besar publik. Pertama, situs Dewan Pers, dewanpers.or.id, diretas tepat di HPN 2018. Laman depan situs Dewan Pers muncul layar putih bertuliskan ‘Hacked by vlyn &Dev19Feb’. Sedangkan saat ini muncul tampilan “under maintenance”.

Kedua, secara mengejutkan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono saat memberikan sambutan peringatan HPN 2018 di Padang, Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat kembali memilih Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Pengacara senior Arman Garuda Nusantara mempertanyakan sikap Ketum PWI itu. “Kok Ketua Umum PWI jadi hilang akal begini ya?? Pantas Pers banyak yang tidak netral dan tidak berimbang dalam pemberitaan wong Ketum PWI nya aja begini..,” tegas Arman di akun @armangn8 mengomentari tulisan bertajuk “Ketua PWI Ajak Masyarakat Sumbar Pilih Jokowi di Pilpres 2019”.

Sebelumnya, pengamat media Nukman Luthfie mengomentari hasil riset yang dikutip The Economist. Riset itu menyebutkan bahwa media-media arus utama sangat dipercaya oleh masyarakatnya.

“Saya agak khawatir karena media arus utama belakangan ini mulai teledor dalam menjalankan prinsip-prinsip jurnalistiknya dan terpeleset menyebar hoax karena kurang cek dan ricek,” tulis Nukman di akun @nukman.

Saat memberikan sambutan di Puncak Peringatan HPN 2018, di Danau Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat, Ketua Umum PWI yang juga sebagai Ketua Panitia Peringatan HPN, Margiono berharap Jokowi bisa hadir keenam kalinya di HPN 2024.

“Bapak Presiden Jokowi selalu hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional. Ini sudah yang keempat kalinya Pak Presiden Jokowi hadir. Semoga Bapak bisa hadir untuk yang keenam kalinya lagi. 2024,” imbuh Margiono. (kl/ito)

Sumber :Eramuslim 

Read More

Surat 'cinta' Kedua untuk Ketua BEM UI dari Jepang, Halus Tapi Menohok

Surat 'cinta' Kedua untuk Ketua BEM UI dari Jepang, Halus Tapi Menohok

10Berita - Nama Zaadit Taqwa kini semakin sering muncul di berbagai media. Aksi kartu kuning yang diacungkan kepada Presiden Joko Widodo ini pun berujung panjang. Ya, Ketua BEM UI ini terus-terusan menjadi perbincangan publik lantaran aksinya itu.

Akibat aksinya itu, Zaadit pun sempat mendapat surat 'cinta' dari dokter yang tengah mengabdi di pedalaman Papua. Namun ternyata tak cuma sampai di situ.

Cowok yang akrab disapa Babe ini pun kembali mendapat surat 'cinta untuk kedua kalinya. Namun bukan dari dokter di Papua, tetapi dari seorang mantan mahasiswa yang kini berada di Jepang.

Surat 'cinta' itu ditulis oleh mantan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Endro Rianto. Melalui akun Facebooknya, mahasiswa lulusan Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan ini turut memberikan 'solusi' untuk Zaadit.

Berikut surat 'cinta' dari Endro Rianto mantan mahasiswa untuk Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang brilio.net kutip dari akun Facebook Endro Kakachui, Jumat (9/2). Tulisannya menggunakan bahasa halus, namun isinya menohok.

"Kartu kuning untuk Jokowi

President BEM UI mengatakan bahwa belum pernah ke suku asmat, tetapi dengan melihat berita yang ada di media kita bisa tahu segimana penderitaan masyarakat Papua.

duh dek, media mana yang adek baca? sudah diklarifikasi kebenarannya belum?

oke mari kita bantu untuk cari solusi jika memang tujuannya adalah membantu suku asmat.

1. klarifikasi apakah berita itu benar atau tidak? kalau adek belum bisa ke sana, adek kan presiden BEM.

setahu saya presiden seluruh BEM indonesia pasti ada forumnya, jadi cara klarifikasinya adek kontek aja presiden BEM paling dekat dengan suku asmat, Presiden BEM universitas Cendrawasih Contohnya.

atau justru ada dari mahasiswa di universitas Cendrawasih itu dekat dari suku asmat malah sangat membantu. pokoknya cari sumbernya yang terpercaya. Tabayun.

2. Jika benar adanya rakyat suku asmat masih menderita, trus apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa.

OK pertama berorasi agar pemerintah cepat menyelesaikan masalah, apakah ada solusi yang ditawarkan?

nah kalau belum, diskusikan sebelum berorasi, jadi memberi kritikan dengan solusi.

contohnya : karena di sana belum banyak puskesmas jadi tingkat kesehatan rendah, kami meminta bantu pemerintah untuk membuatkan puskesmas atau menambah armada kesehatan ke sana karena jumlah tenaga dengan jumlah penduduk yang sakit tidak seimbang, - tentu bawa data bukan hanya omogngan.... dan solusi-solusi lainnya.

3. kalau sudah orasi dan punya solusi tapi tidak digubris pemerintah, kan BEM punya ikatan seluruh mahasiswa yang seindonesia tadi, buat kegiatan bhakti di sana, kumpulin dan musywarahkan dengan BEM seluruh Indonesia. tapi kan uangnya gk ada, trus waktunya juga untuk kuliah?

oke saya tahun 2013 mengikuti kegiatan pramuka perguruan tinggi se-Indonesia, kita hidup bareng bahkan mandi di sungai bersama masyarakat dan itu biaya nya dapat dari DIKTI waktu itu.

masak jaman now gak ada biaya untuk kegiatan sekelas BEM dari Dikti. kalau memang tidak ada mungkin karena kegiatannya justru kurang menarik.

kalau masalah waktu, meninggalkan kuliah seminggu katakanlah pas libur semester bukannya lebih abdol, trus caranya bagaimana panitianya bagaiamana ngaturnya? itu lah tempat kita belajar.

4. Adek dan Pak Jokowi kan sama-sama seorang presiden.

Pertanyaannya seberapa banyak yang sudah adek sumbangkan ke Indonesia dibanding Pak Jokowi?

saya bukan berarti membela pemerintah, tapi kalau melihat adek memberi kritik tanpa ada solusi, apalagi tak mengerti kondisi di sana itu justru merepotkan diri.

Bagusan mana mengkritik tanpa henti atau memberi solusi tanpa henti.

tentunya sambil memberdoa buat kemajuan negeri.

Jadi aktivis itu perlu, tapi jadi mahasiswa solutif itu lebih bermutu.

salam Mahasiwa, dari mantan mahasiswa.

Jepang, 8 Feb 2018,"

Sayangnya, postingan tersebut sudah tak ada di wall Facebook milik Endro Kakachui. Namun demikian, unggahan itu pun sempat viral dan menjadi perbincangan hangat warganet. Hingga kini, brilio.net sedang meminta konfirmasi kepada Endro Rianto lewat akun Facebooknya, namun belum ada jawaban.

Sumber : Brilio.net

Read More

Gegara Tiga Tulisan, Asyari Usman Dipolisikan Romy PPP

Gegara Tiga Tulisan, Asyari Usman Dipolisikan Romy PPP

10Berita – Eks wartawan, Asyari Usman diperiksa sebagai tersangka pencemaran nama baik atas tulisan soal PPP di portal berita online. Asyari akan lebih dulu mempelajari kasus yang ditangani Bareskrim Polri.

“Saya harus mempelajari dulu dan akan dan sekali lagi berkonsultasi dengan kuasa hukum, apa kira-kira langkah selanjutnya yang terbaik,” kata Asyari kepada wartawan usai diperiksa penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri, Jumat (9/2/2018) malam.

Asyari menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik atas pelaporan PPP. Asyari dilaporkan terkait tulisan yang dimuat portal berita online yang dilaporkan dengan sangkaan pencemaran nama baik.

“Pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus yang disebut sebagai penghinaan, pencemaran nama baik dengan pelapor kuasa hukum Romahurmuziy, Syamsul Bahri. Ada tiga (tulisan) yang ditunjukkan kepada saya tadi, saya lupa nanti tanya penyidik saja,” sambungnya.

Dia mengaku menulis soal PPP karena kecewa dengan posisi politik PPP saat ini. Asyari menyebut tulisannya bukan pencemaran nama baik tapi sindiran.

“Sebagai seorang simpatisan PPP, saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk dari keinginan saya untuk ikut memperbaiki dan menurut pikiran saya telah jauh menyimpang apa yang dilakukan pimpinan PPP dalam mempraktikkan politik sehari-hari mereka,” ujarnya.

“Jadi saya tidak melihat itu sebagai pencemaran nama baik tapi sindiran seperti itu perlu disampaikan, perlu dikemukakan kepada masyarakat bahwa kenyataannya seperti itu. Kalau saya mengatakan kalau saya pakai istilah politisi seks vendor ya memang terjadi. Menurut pendapat saya memang terjadi pelacuran politik yang dilakukan oleh pimpinan PPP. Artinya, menjual partai ini dengan murah kepada orang yang membutuhkannya,” papar Asyari.

Terkait kasus ini, Asyari mengaku akan tetap berkoordinasi dengan tim hukum. Koordinasi juga dilakukan untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Asyari diperiksa sejak pukul 13.30 WIB hingga pukul 22.55 WIB. “Saya lihat dulu perkembangan yang ada, saya akan terus berkonsultasi dengan tim hukum yang siap memberi advice. Saya sudah tandatangani BAP, bagi saya bola tidak lagi di tangan saya, tentu di tangan penyidik barang kali,” sambungnya.

Sebelumnya Kasubdit II Direktorat Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin mengatakan penetapan tersangka Asyari dilakukan karena penyidik sudah mengantongi alat bukti yang cukup atas dugaan pencemaran nama baik.

“Penetapan tersangka karena telah cukup bukti yang bersangkutan benar telah melakukan perbuatannya didukung dengan bukti-bukti digital,” kata Kombes Asep.

Penyidik menurutnya tidak menahan Asyari Usman yang juga eks wartawan ini karena ancaman hukuman pidana di bawah 5 tahun. Asyari disangkakan melanggar pidana pada Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 310 / 311 KUHPidana tentang Penghinaan/Pencemaran Nama Baik.

Asyari Usman dilaporkan LBH PPP dengan Nomor LP/102/I/2018/Bareskrim tanggal 23 Januari 2017. Asyari diduga mencemarkan nama baik lewat sejumlah tulisan yang di portal berita terkait PPP.

Barang bukti yang disita terkait kasus ini yakni 1 laptop, 1 telepon genggam dan 1 SIM Card. Penyidik disebut Asep sudah memeriksa saksi dan ahli terkait perkara. ‘(Dz/trb)

Sumber :Eramuslim 

Read More