OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Rabu, 14 Februari 2018

Jokowi Dipuji Asing Karena Potong Anggaran, Rizal Ramli: Ya Senang Donk Asing, Kan Aset Jatuh

Jokowi Dipuji Asing Karena Potong Anggaran, Rizal Ramli: Ya Senang Donk Asing, Kan Aset Jatuh


10Berita, Menurut pengamat ekonomi Rizal Ramli, pujian pihak asing soal langkah pengetatan anggaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak berarti perekonomian Indonesia sudah berhasil.

Rizal Ramli, dalam rekaman ‘Jaya Suprana Show’ yang diunggah Selasa (13/2/2018), menilai pengetatan anggaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia justru memperlambat perekonomian.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu meyakini hal tersebut malah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan.

“Istilah bahasa asingnya itu ‘austerity program’, program pengetatan. Pajak diuber, pengeluaran dikurangi. Ya, pasti makin stagnan,” jelas Rizal Ramli. “Sederhana saja, wong ekonomi lagi melambat, (malah) diketatkan,” lanjutnya.

Rizal bercerita, Presiden Jokowi pernah bertanya kepada dirinya soal mengapa dirinya kerap dipuji pihak asing atas langkah pemotongan anggaran yang dilakukannya.

“Sederhana, karena kalau kita potong anggaran, (kita jadi) ada uang buat bayar cicilan utang ke mereka. Ya, mereka senang. Mereka nggak peduli pengusaha kita mengeluh, rakyat kita daya belinya menurun,” ucap Rizal Ramli.

“Yang kedua adalah, kalau ekonomi gara-gara pengetatan ini melambat atau stagnasi, harga aset ‘kan jatuh. Asing seneng, dong,” katanya lagi.

Rizal mengingatkan, indikasi keberhasilan ekonomi Indonesia harus selalu dibedakan, yaitu melalui kacamata asing atau melalui kacamata rakyat sendiri.

Karena itu, kata Rizal, Indonesia seharusnya belajar dari negara-negara berkembang lain yang pernah melakukan hal yang sama, seperti negara-negara di Amerika Latin.

“Kalau belajar pengalaman, Amerika Latin tahu persis bahwa kalau ekonomi diketatkan, puluhan kali sudah dicoba dan gagal,” ujar Rizal Ramli.

“Tentu ada cara lain, tidak selalu harus ‘austerity’,” tambahnya. []

Sumber :tribunnews

Survei: 56 Persen Warga Prancis Akui Islam Bukan Ancaman

Survei: 56 Persen Warga Prancis Akui Islam Bukan Ancaman

Foto: Shabestan

10Berita, PRANCIS—Lebih dari 50 persen warga Prancis memiliki pandangan yang positif tentang Islam. Temuan ini berdasarkan hasil riset French Institute of Public Opinion. Menurut mereka, Islam sangat sejalan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di Prancis.

Sebaliknya, hanya 44 persen warga Prancis yang memiliki pandangan negatif tentang Islam.

Sementara itu, dalam riset di tahun sebelumnya, hasilnya berbalik dari hasil riset tahun ini. Dalam riset tahun lalu tersebut, 56 persen warga Prancis memiliki pandangan negatif tentang Islam, dan hanya 44 persen yang berkeyakinan bahwa Islam sejalan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di Prancis.

Menurut laporan koran Du Dimanche, sekalipun terjadi perkembangan yang signifikan ini, lantaran fanatisme dan sensitifitas politik, Islam menjadi sebuah tema penting di kalangan warga Prancis yang kerap kali menimbulkan pertikaian. 63 persen dari pendukung kubu Republik dan 62 persen dari pendukung Front Nasional menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat Prancis.

Sebaliknya, 73 persen dari pendukung Partai Sosialis, 60 persen dari pendukung Partai La France Insoumise, dan 58 persen dari pendukung Partai Republik Maret memiliki pandangan yang positif tentang Islam. []

SUMBER: MOROCCOWORLDNEWS, SHABESTAN

Foto Honggo di Singapura Beredar, Begini Tanggapan Polri

Foto Honggo di Singapura Beredar, Begini Tanggapan Polri


10Berita, Foto Honggo Wendratno tengah minum bersama teman-teman di sebuah kafe di Singapura beredar. National Central Bureau (NCB)-Interpol mengatakan pihaknya telah mengecek hal tersebut.

"Kami sudah cek ke SPF (Singapore Police Force) tentang hal itu (berita serta foto Honggo minum teh di salah satu kafe), tapi justru kami masih belum pasti kapan foto itu dibuat. Kemungkinan besar itu foto lama. Kekinian (foto diragukan)," jelas Sekretaris NCB Brigjen Napoleon Bonaparte kepada detikcom ketika dihubungi, Selasa (13/2/2018).

Napoleon menjelaskan, selain berkoordinasi dengan SPF, pihaknya meminta bantuan kepada Direktorat Siber Bareskrim dan Divisi Humas Polri untuk menelusuri sumber berita.

"Kami sudah minta bantuan (Direktorat) Siber untuk mencari sumber berita. Lalu karena informasi itu sebuah berita, kami minta tolong Humas untuk mengecek ke teman-teman wartawan karena ini informasi dari wartawan," terang Napoleon.

"Kami ingin bertemu dengan si penulis berita untuk menanyakan dari mana foto itu," sambung dia.

Sebelumnya, Napoleon mengaku telah bersurat ke negara-negara yang diduga menjadi lokasi persembunyian Honggo Wendratno, tersangka kasus korupsi kondensat. Inti dari surat tersebut, kata Napoleon, adalah mengingatkan kembali kepada kepolisian setempat untuk membantu menemukan Honggo.

"Sampai minggu terakhir, sepekan lalu (1/2), kami masih minta lagi atau memberikan reminder letter kepada negara-negara tertentu yang kita detect sering dikunjungi oleh dia (Honggo) dan kami masih menunggu respons dari negara itu," ujar Napoleon kepada wartawan, Jumat (8/2).

Napoleon enggan menyebutkan secara detail negara mana saja yang dideteksi menjadi tempat larinya Honggo, tapi dia menyampaikan Singapura menjadi salah satu negara yang dimaksud.

Dia menerangkan, meski otoritas Singapura telah memberi pernyataan Honggo tak ada di sana, pihak Polri masih tetap melakukan penyelidikan di negara tersebut.

Upaya cross-check itu ditempuh lantaran ada kemungkinan Honggo menggunakan identitas lain. Diketahui Honggo merupakan keturunan etnis Tionghoa dan memiliki nama Tionghoa.

Sumber : opini-bangsa.com

Makjleb, Wasekjen MUI di ILC: Orang Waras Tahu Teror ke Ulama Skenario

Makjleb, Wasekjen MUI di ILC: Orang Waras Tahu Teror ke Ulama Skenario


10Berita, Rentetan aksi teror ke pemuka agama yang terjadi belakangan ini diduga merupakan skenario sistemik. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan skenario sistemik ini juga mengutip dari pernyataan Din Syamsudin. Dia juga mengibaratkan rangkaian aksi teror ini sudah seperti musim jamur.

"Beliau mengemukakan yang sudah ditulis di beberapa medsos, sudah ramai juga. Kejadian ini adalah skenario sistemik. Jadi ada skenario, tidak mungkin by accident, ini by design. Tidak mungkin tiba-tiba orang gila kayak musim jamur gitu. Musim orang gila muncul, bak, bak, bak, muncul orang gila," kata Zulkarnain dalam acara Indonesia Lawyer Club tvOne, Selasa 13 Februari 2018.

Ia mengatakan, sebagian korban dalam aksi teror ini terjadi di tahun politik menjelang perhelatan Pilkada serentak 2018. Sasaran juga merupakan tokoh agama, bukan tokoh-tokoh lain. "Ini gila benar atau digila-gilain," ujarnya.

Kemudian, ia juga menduga ada skenario di balik banyaknya kejadian penyerangan terhadap ulama. Beberapa ulama dianiaya hingga tewas. "Jadi, skenario ada. Jangan dusta. Semua orang waras tahu teror ini skenario," ujarnya.

Dia menambahkan, adanya dugaan skenario sistemik karena kejadiannya di banyak tempat dengan wilayah yang berbeda.

"Dari mulai Jawa Barat kemudian sampai ke Aceh. Imam Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, mau ditikam oleh jemaah di belakangnya. Kemudian tadi di Tuban, masjid dihancurin kaca-kacanya. Belum apa-apa, belum diperiksa di rumah sakit jiwa sudah dibilang gila. Cepat sekali itu gila," ujarnya.

Alasan lain, kata dia, dikatakan sistemik karena yang diserang bukan saja pemuka agama dari agama Islam. Namun, menyasar pemuka agama lain juga menjadi korban.

"Belakangan ini biksu diusir, ada pendeta dibacok, gereja dikejar dan sebagainya. Tepat yang dibilang profesor Din Syamsudin ini sistemik dan terskenario sistemik," ujarnya. (one) 

Sumber : viva.co.id

  

Kematian Muhammad Jefri, Pemuda Muhammadiyah Desak Polisi Terbuka

Kematian Muhammad Jefri, Pemuda Muhammadiyah Desak Polisi Terbuka

"Bila memang ada kesalahan, maka harus ada hukuman pidana yang jelas, tidak seperti kasus Siyono yang sampai detik ini tidak jelas penuntasan hukumnya."

Muhammadiyah, Dahnil Simanjuntak, di sela-sela aksi KOKAM mendemo gedung KPK di Jakarta, Jumat (24/03/2017).

10Berita – Kematian Muhammad Jefri (MJ), salah seorang warga yang meninggal dunia setelah diculik Densus 88 di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (07/02/2018) lalu, mendapat sorotan dan berbagai pihak, termasuk Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk bersikap terbuka atas kasus kematian Muhammad Jefri.

“Terkait dengan kematian Muhammad Jefri , terduga teroris yang ditangkap Densus 88, kemudian setelah satu hari dikembalikan dalam kondisi meninggalkan dunia. Terlepas dari apakah Muhammad Jefri terlibat dalam jaringan terorisme atau tidak, saya menganggap Densus 88/Polisi harus terbuka terkait dengan kematian Muhammad Jefri,” ungkap Dahnil kepada hidayatullah.comsemalam.

Baca: Ketum Pemuda Muhammadiyah: Kasus Kematian Siyono belum Tuntas


Pemuda Muhammadiyah berharap agar kasus kematian Muhammad Jefri bukan pengulangan kasus kematian Siyono, yang juga tewas setelah diculik Densus 88, setahun lebih yang lalu.

“Jangan sampai (polisi) mengabaikan penegakan hukum yang beradab, dan terus mengulangi preseden buruk kematian Siyono di Klaten, yang saya dan Pemuda Muhammadiyah tangani, 1,5 tahun yang lalu,” ungkap Dahnil.

Ia mengatakan, peristiwa seperti itu bukan justru mengubur terorisme namun justru mereproduksi terorisme baru.

Baca: Setahun Kematian Siyono, Dahnil Simanjuntak Kritisi Densus 88


Oleh sebab itu, Dahnil menyampaikan sejumlah sarannya terkait kasus kematian Muhammad Jefri tersebut.

“Pertama. Saya menemukan sinyal banyak kejanggalan terkait dengan kematian MJ, oleh sebab itu agar sinyal kejanggal-kejanggalan tersebut tidak menjadi fitnah dan tuduhan terhadap Kepolisian, penting agaknya, Densus 88, perlu menjelaskan secara terbuka hasil autopsi terhadap MJ,” ungkapnya.

Penting pula, lanjutnya, dilakukan autopsi yang lebih independen terkait sebab kematian MJ, apakah bener yang bersangkutan meninggal karena komplikasi penyakit seperti keterangan polisi, atau karena faktor yang lain.

“Dan Densus 88 juga harus bisa menjawab, kenapa keluarga dilarang membuka kafan jenazah MJ pada saat diserahkan kepada keluarga,” ungkapnya.

Baca: Hasil Autopsi Siyono Menunjukkan Perbedaan dengan Keterangan Kepolisian


Jadi, Dahnil berharap, Densus 88 dan Kepolisian terbuka dalam kasus ini

“Bila memang ada kesalahan,” kata dia, “maka harus ada hukuman pidana yang jelas, tidak seperti kasus Siyono yang sampai detik ini tidak jelas penuntasan hukumnya, meskipun autopsi terang sudah membuktikan Siyono meninggal karena penganiyayaan bukan karena yang lain.”

Kedua, Dahnil menyarankan pihak keluarga Muhammad Jefri berusaha mencari keadilan secara aktif dan tidak perlu takut.

“Silakan bawa kasus kematian MJ ke Komnas HAM agar bisa ditangani oleh institusi negara tersebut, untuk dibuktikan penyebab kematian MJ. Ini penting, dan polisi tidak boleh tertutup terkait dengan hal ini,” pungkasnya.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Sumber : Hidayatullah.com

Capres Neolib dan Penghargaan Itu

Capres Neolib dan Penghargaan Itu



Oleh: Edy Mulyadi

10Berita , Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) diberi penghargaan sebagai menteri terbaik dunia di ajang World Government Summit (WGS), di Dubai, Ahad, 11 Februari 2018. Keren? Ya iya dongMosokpenghargaan kelas dunia kayak gini ga keren

Di tengah makin seru (dan panasnya?) tahun politik, adalah lazim bagi mereka yang ngebet inign berlaga mulai merapal ajian dan pasang kuda-kuda. Dan, ini berlaku bagi siapa saja. Termasuk Sri.

Adalah terlalu naif kalau kita hanya memfokuskan perhatian pada Jokowi, Prabowo, dan Anies Baswedan sebagai calon peserta pertarungan pada 2019.

Jokowi bakal maju lagi, itu hampir pasti. Lha wong berkuasa itu enak. Kalau bisa dua kali, mengapa harus puas dengan sekali saja? Prabowo, mungkin masih pikir-pikir sambil wait and see, melihat perkembangan. Bagaimana dengan Anies? Sejumlah pihak memang mulai menggadang-gadang dia. Tapi sejauh ini, yang bersangkutan belum memberi isyarat apalagi pernyataan yang benderang.

Apakah Sri bakal maju sebagai capres 2019? Mengapa tidak? Siapa yang bisa memastikan perempuan kelahiran Lampung 1962 ini tidak kebelet ikut berlaga? Justru dibandingkan sejumlah nama lainnya, jurus-jurus yang dimainkannya terbilang rapi-jali sekaligus maut dan mematikan.

Duduk Manis

Kalau para calon sibuk menggalang kekuatan di tingkat lokal untuk melempangkan jalan sebagai Capres, Sri tidak perlu terlalu repot-repot begitu. Maksudnya, Sri tidak perlu wira-wiri dan belusukan ke gang-gang becek untuk kampanye dan menebar pesona. Dia paham benar, bahwa faktor asing (terutama Barat) selama ini terbukti cukup dominan dalam ‘menentukan’ hadirnya Presiden di negara berkembang. Ya termasuk Indonesia kita inilah.

Tapi, hebatnya Sri, untuk urusan dukungan Barat ini dia juga tidak tidak perlu bersibuk-sibuk ria. Dia cukup duduk manis, sambil mengikuti arahan dalam hal kebijakan yang dikeluarkannya dari sang sutradara. Sudah ada strategi dan program lengkap dengan event organizer yang bekerja untuknya.

Kisah penghargaan dari dunia internasional (baca: kalangan investor) yang bertubi-tubi sejak 2006, adalah bagian dari rencana tersebut. Beberapa penhargaan itu antara lain dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 hingga 2008 oleh Emerging Markets di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura . Di tahun yang sama, majalah Euromoney menyebutnya sebagai Euromoney Finance Minister of the Year. Pada 2007 dan 2008, majalah Emerging Markets memilih Sri Mulyani sebagai Asia's Finance Minister of The Year. Pada 2017, dia diganjar sebagai Menteri Keuangan Terbaik Se-Asia versi Finance Asia. Dan yang teranyar, ya itu tadi, menteri terbaik dunia oleh WGS.

Dengan guyuran penghargaan level regional dan internasional, diharapkan pamor Sri sebagai ekonom yang mumpuni bakal terdongkrak. Ini penting, karena siapa pun tahu, ekonomi merupakan perkara penting yang bakal mengantarkan rakyat pada kesejahteraan. Dan, polesan itu tampaknya menangguk sukses besar. Banyak kalangan, khususnya kalangan pasar, yang jadi gumun alias terkagum-kagum. Kalau sudah begini, diharapkan jalan menuju Istana terbuka lebar.

Disenangi Pasar

Sri memang mencorong di kalangan pasar. Aneka penghargaan tadi pun datang dari mereka. Tapi sekadar mengingatkan saja, yang dimaksud dengan pasar di sini bukanlah pasar tradisional dengan para mbok bakul sayur yang sudah menata dagangannya sejak matahari belum terbit. Jangan juga dibayangkan pasar yang dimaksud adalah area yang umumnya becek dan pengap, dengan hingar-bingar tawar-menawar memperebutkan seribu dua ribu perak selisih harga oleh pembeli dan penjual. Bukan, bukan pasar yang ini.

Pasar yang memuja-muji Sri adalah lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Pasar di sini adalah para investor, baik lokal maupun, terutama, asing. Mereka inilah yang bermain dan malang-melintang di bursa-bursa internasional. Mereka bertransaksi di paper market yang memperdagangkan berbagai komoditas maya, yang nyaris abai dengan underlying produk yang ditransaksikan. Mereka mendikte perekonomian dunia dari pasar-pasar maya. Seolah-olah nasib perekonomian dunia berada di ujung-ujung jemari mereka yang menekan keyboard komputer dan atau laptop belaka.

O, mungkin sampeyan akan bilang, penghargaan sebagai menteri terbaik dunia kali ini datang dari World Government Summit. Artinya, sesuai namanya, ini penghargaan dan pengakuan dari pemerintah-pemerintah dunia. Bukan swasta, bukan pasar.

Waduh, sampeyan itu memang kurang piknik. Kalau tanya ke pakde Google, maka diketahui WGS itu diakreditasi antara lain oleh IMF, Bank Dunia, PBB, OECED, dan World Economic Forum (WEC). WGS juga bermitra dengan sejumlah media penyaji informasi pasar. Di antaranya Harvard Business Review, CNN, McKinsey & Company, dan Sky News. Semua pihak yang disebut itu adalah representasi dan pendukung mazhab ekonomi neolib. Satu mazhab yang berhamba pada pasar. Sri adalah bagian, kalau tidak mau disebut salah satu tokoh penting, dari neolib!

Sebagai pejuang neolib yang gigih, dia terbukti banyak memberi keuntungan kepada para majikannya. Berbagai obligasi pemerintah yang diterbitkan sepanjang menjadi Menkeu di era Susilo Bambang Yudhoyono (2006-2010) dan era Jokowi (2016-2017) telah memberi belasan miliaran dolar keuntungan kepada para kreditor.

Dalam periode 2006-2010, Sri menerbitkan bond dengan yield 12,1%. Pada saat yang sama, Vietnam dan Filipina juga menerbitkan surat utang dengan yield masing-masing 9,2 dan 8,8%. Padahal, saat itu rating Indonesia lebih baik ketimbang keduanya. Seharusnya, dengan peringkat lebih bagus, cost of money yang ditanggung bisa lebih murah. Tapi ini tidak terjadi. Yang ada, akibat sikap murah hatinya Sri kepada para investor, Indonesia harus membayar bunga Rp121 triliun dan US$6,7 miliar lebih mahal.

Perilaku mengobral bunga supermahal kembali dulanginya dalam dua tahun terkahir menjadi Menkeunya Jokowi. Yield bond yang diterbitkannya dikerek ke 6,16%. Sedangkan Vietnam dan Filipina hanya 4,7% dan 4,5%. Karena ulahnya ini, lagi-lagi kayat Indonesia harus membayar bunga lebih mahal, yaitu Rp69,3 triliun dan US$4,8 miliar.

Good Girl

Kaum neolib memang sangat berkepentingan dengan akhir perjalanan karir SMI. Itulah sebabnya apa pun mereka lakukan untuk membelanya. Sri adalah good girl yang banyak menggerojok keuntungan bagi majikan neolibnya. Itu pula yang menjelaskan, mengapa para god fathers itu langsung menyelamatkan ketika namanya disebut dalam persidangan skandal Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Tidak tanggung-tanggung, mereka mengangkat Sri menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Aroma penyelamatan Ani dari skandal Bank Century itu memang menyeruak dengan tajam. Tanpa operasi tersebut, bukan mustahil dia harus mendekam di balik juruji besi. Sebagai Menkeu, saat itu dia juga menjadi Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Nah posisinya inilah yang punya peran penting dalam skandal Bank Century.

Jadi, Sri adalah proxy kaum neolib. Logika yang berkembang, kalau menjadi Menkeu saja sudah sangat menguntungkan, kenapa tidak sekalian menjadi Presiden? Apalagi dalam lebih dari tiga tahun  pemerintahannya, Jokowi dianggap lebih banyak memberi hati kepada China. Ini, tentu saja, suatu hal yang tidak disukai para majikan neolib di Barat sana.

Goal akhir menjadi Presiden inilah yang menjadi benang merah dari guyuran penghargaan yang dia terima dan aneka kebijakannya selama menjadi Menkeu bagi dua Presiden. Soal parameter yang digunakan sama sekali tidak seusai dengan fakta, itu perkara lain.

Bagaimana menjelaskan njomplang-nya antara data-data dan fakta-fakta yang dengan parameter yang dijadikan landasan Konsultan Ernst and Young dalam memberi penghargaan?

Soal Sri yang dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 40%, misalnya. Saat menjadi Menkeu pada akhir Juli 2016, kemiskinan penduduk Indonesia saat itu 27,7 juta atau 10,7%. Lalu, angkanya menjadi 26,6 juta orang atau 10,12% per September 2017. Turun, sih, tapi tidak sampai 4%.

Dalam periode lima tahun terakhir, data kemiskinan mencapai 28,2 juta (11,25%). Memang, turun juga. Tapi lagi-lagi hanya 5,7%. Menjadi aneh kalau E&Y  menyebut angka kemiskinan terjun hingga 40%. Dari mana lembaga itu memungut angkanya? Dari Hong Kong? Lagi pula, ternyata panitia dari E&Y adalah teman-teman Sri saat kuliah.

So, pencitraan model begini biasa di lingkungan finance community.
Begitu juga dengan parameter berupa reducing income in equality, boosting job creation, dan indeks transparansi. Semuanya jauh panggang dari api. Yang paling menggelikan, E&Y menyebut Sri sukses menurunkan utang hingga 50%. Lha wong dalam dua tahun menjadi Menkeu, utang Indonesia justru bertambah US$22 miliar dari US$154 miliar pada 2016 menjadi US$176 miliar di awal 2018. Ini kan superngawur. Satu-satunya pemerintahan yang berhasil menurunkan utang luar negeri hanya terjadi di era Gus Dur.

Jangan lupa, E&Y bukanlah perusahaan yang berkompeten di bidang penilaian tentang kemiskinan, income gap, dan korupsi. Soal korupsi jadi porsinya Lembaga Transparansi. Pastinya, Ernst & Young adalah satu dari big four Kantor Akuntan Publik (KAP) yang banyak cari kerja di Indonesia.

Jadi, buat para pendukung Jokowi, please deh jangan naif. Kalau sampeyan-sampeyan mengelu-elukan Sri karena dianggap cocok mendampingi Jokowi sebagai Capres pada 2019, rasanya kok kurang baca. Para neolib itu berprinsip, kalau bisa dapat paus kenapa harus puas dengan lumba-lumba? (*)
 

Jakarta, 13 Februari 2018

Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for economic and Democracy Studies (CEDeS)

Sumber :Voa-islam.com 

Sejumlah Daerah Larang Valentine

Sejumlah Daerah Larang Valentine

Kegiatan Valentine itu cenderung digunakan sebagai ajang pergaulan bebas.

10Berita , JAKARTA -- Sejumlah pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan dinas pendidikan di Tanah Air menerbitkan kebijakan yang melarang perayaan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang yang jatuh setiap tanggal 14 Februari. Salah satu daerah yang melarang perayaan Valentine adalah Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, Bima Ekawardhana menyambut baik imbauan dari Pemprov Kalteng agar para pelajar tidak merayakan Valentine. "Kami sudah dapat informasi tentang surat imbauan dari Pemprov Kalteng agar pelajar tidak merayakan Hari Kasih Sayang ala Barat itu. Kami sepakat dengan maksud surat tersebut," kata Bima di Sampit, kemarin.

Surat imbauan yang ditandatangani Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri itu ditujukan kepada kepala SMA, MA, SMK, SMP, dan MTs se-Kalteng. Disebutkan, surat tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Perayaan Valentine juga dinilai sebagai budaya Barat dan tidak sesuai dengan karakter budaya bangsa Indonesia.

Kegiatan itu cenderung digunakan sebagai ajang pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya masyarakat, sehingga kebiasaan merayakan Valentine dinilai perlu ditiadakan di kalangan pelajar dan generasi muda.

Adapun cara menununjukkan kasih sayang kepada sesama manusia, menurut imbauan Pemprov Kalteng tersebut, tidak dibatasi oleh waktu tertentu, melainkan berlaku sepanjang waktu yang merupakan bagian dari kewajiban berbuat baik sebagai bentuk ibadah sesuai ajaran agama masing-masing.

Sebelumnya, larangan perayaan Valentine juga dikeluarkan oleh Pemkot Bima dan Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Pemkot Padang. Pemkot Padang menilai, perayaan Hari Kasih Sayang merupakan budaya yang menyimpang dari nilai, norma, dan aturan.

"Hari kasih sayang tidak sesuai dengan agama dan budaya. Haram hukumnya dirayakan. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh warga agar tidak merayakannya," ujar Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co,id, Jumat (12/2).

Wali kota Padang H Mahyeldi Ansharullah


Hal senada dinyatakan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Senin (12/2). Ia menilai, perayaan Valentine bukan budaya bangsa yang harus dilestarikan. "Karena itu kita tegas tidak boleh ada perayaan apalagi di kalangan pelajar dan lingkungan sekolah," ujar dia.

Terkait larangan Valentine di sejumlah daerah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah daerah yang mengeluarkan larangan tersebut tentu memiliki alasan tertentu. "Kalau wali kota melarang itu pasti ada sebabnya. Apabila perayaan Valentine membawa ketidakbaikan maka wajib bagi pemerintah melarangnya. Sebab, akan menimbulkan permusuhan, melanggar moralitas, dan pergaulan bebas," kata Kiai Ma’ruf di kantornya, Jakarta, selasa (13/2).

Meski demikian, soal keputusan untuk melarang atau tidak, menurut Kiai Ma’ruf, hal itu bergantung pada masing-masing daerah dalam menyikapi perayaan Valentine. "Tentu tidak semua daerah, tergantung keputusan ulama daerahnya atau pemerintah kota. Ada kerawanan atau tidak, kalau ada maka itu bagus untuk dilarang," ujar dia.

Dalam pandangan Ketua PBNU Sulton Fatoni, isu soal perayaan Hari Valentine tidak perlu ditanggapi secara serius karena Valentine bukan masalah sosial ataupun agama yang fundamental. Masyarakat yang merayakan Valentine, menurut dia, bukan sedang menghadapi problem sosial, melainkan hanya sebatas mengikuti budaya yang telah dijalani sehari-hari atau yang dikenal juga sebagai budaya populer. "Mereka sebatas sedang ikutan budaya pop," ujarnya.

Menurut dia, budaya yang tengah digandrungi anak muda tersebut nantinya juga akan hilang dengan sendirinya. Dan setiap budaya pasti mempunyai sisi positif dan negatif, bergantung individu masing-masing.

"Biarkan saja, tak perlu disarankan dan tak perlu dilarang-larang. Lambat laun senyap dengan sendirinya," ujar wakil rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ini. ed: wachidah handasah

Sumber : Republika.co.id

Pertanyaan Mustofa Nahrawardaya tentang Densus 88 Ini Disambut Tepuk Tangan Peserta ILC

Pertanyaan Mustofa Nahrawardaya tentang Densus 88 Ini Disambut Tepuk Tangan Peserta ILC


10Berita, Indonesia Lawyers Club (ILC) malam ini (13/2/2018) mengangkat tema “Teror ke Pemuka Agama: Adakah Dalangnya?” dengan menghadirkan sejumlah nara sumber di antaranya aktifis Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya.

Mustofa Nahrawardaya mempertanyakan perbedaan sikap Densus 88 atas serangan yang menimpa Masjid dan serangan yang menimpa Gereja.

“Mengapa belasan kali ustadz diserang Densus 88 tidak pernah turun, begitu gereja diserang Densus 88 langsung turun lengkap?” tanya Mustofa disambut tepuk tangan peserta ILC. 

Mustofa meyakini serangan ke pemuka agama akhir-akhir ini pasti ada dalangnya. Namun, masyarakat sipil tidak akan tahu siapa dalang tersebut terlebih jika dalangnya adalah intelijen. Sebab menurutnya di Indonesia banyak intelijen termasuk intelijen asing. [Ibnu K/]

Sumber :Tarbiyah

Sikap Terorisme, Nalar Sehat Jangan di Switch-Off

Sikap Terorisme, Nalar Sehat Jangan di Switch-Off


Oleh: Muh. Nur Rakhmad, SH – Praktisi Hukum

10Berita, Pengamat gerakan Islam, Ahmad Fathoni (dir. El Harokah Research Center) meminta pemerintah fokus dalam membongkar sumber terorisme dan perlu mendengar sura kritis dari masyarakat. Karenanya, ia menghimbau kepada pihak-pihak media untuk meliput secara objektif dan tidak over-dosis atas isu terorisme, serta tidak melakukan pembunuhan karakter atas kelompok-kelompok Islam.

Dalam topik isu terorisme ini, sebagian media massa janganlah alergi menerapkan kaidah utama jurnalistik, yaitu cover both side. Nalar sehat janganlah di-switch-off. Juga jangan langsung menghukum para tersangka jauh sebelum proses peradilan yaitu Equality before the law sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Juga tidak melakukan “trial by press”, terutama yang sudah tewas dan tidak bisa membela diri lagi.

Dalam dunia yang kapitalis seperti saat ini, media adalah simbol yang paling menonjol, yang telah memasuki setiap rumah dalam segala bentuk dan warna. Doktrin demokrasi menyatakan bahwa media yang bebas dan mandiri adalah pilar demokrasi yang bisa menuntut pertanggungjawaban dari negara. Faktanya, media di Indonesia tampaknya kurang bebas dan mandiri, karena hitung-hitungan untung-rugi dengan ikut mainstream atau menentang mainstream. Maka terkhusus media Islam hendaknya konsern dengan agenda umat Islam, jangan ikut larut dalam opini stigmatisasi negatif, atau diam dan pasif. Dibutuhkn juga jurnalis yang kritis membela Islam, yang tidak mau mengikuti mainstream anti-Islam, atau sekadar oportunis.

Isu terorisme memang sesuai dengan skenario War On Terorisme dari Amerika dari masa Presiden George W. Bush, dan tujuan akhirnya adalah War On Idea/War On Islam (WOI). Tak ada ide yang lebih ditakuti oleh Barat saat ini selain ide tegaknya syariah dan Khilafah, karena Khilafah ini yang diperhitungkan masih mampu melawan hegemoni Amerika. Opini negatif (stigma) terhadap Islam yang sekarang digiring ke pemikiran radikal sebagai sumber Terorisme. Umat digiring agar luntur kepercayaannya terhadap ulama dan simbol-simbol Islam. Antara anggota masyarakat jadi saling curiga-“jangan-jangan tetangganya yang selama ini baik-baik saja adalah kaki tangan teroris”. Mereka juga jadi mudah diadu domba sehingga mudah pula main hakim sendiri.

Jika masyarakat mendiamkan skenario AS berlanjut, dakwah yang sejak era reformasi agak naik daun akan “setback”, mundur secara massif. “Islamo-phobia” atau ketakutan terhadap Islam marak lagi. Orang yang menyampaikan konsep akidah Islam, penerapan syariah, atau bahkan “ajaran jihad” bisa dituduh menyebarkan ideologi terorisme dqn Radikalisme. Jika demikian, berhasillah agenda teroris yang sesungguhnya, yakni: menjauhkan masyarakat dari berbagai aspek syariah Islam. [IJM]

Sumber : Dakwah media 

Pengadilan Militer Israel Perpanjang Penahanan Ahed Al-Tamimi dan Ibunya Hingga 11 Maret

Pengadilan Militer Israel Perpanjang Penahanan Ahed Al-Tamimi dan Ibunya Hingga 11 Maret


10Berita, TEL AVIV, ISRAEL - Pengadilan militer Ofer Israel hari Selasa (13/2/2018) ini memperpanjang penahanan remaja Palestina Ahed Tamimi dan ibunya sampai 11 Maret.

Hakim menjatuhkan keputusan tersebut dalam sebuah sesi tertutup, di mana hanya beberapa anggota keluarga yang diizinkan untuk hadir.

Pada tanggal 19 Desember 2017 pasukan Zionis Israel menahan gadis remaja berusia 16 tahun tersebut saat melakukan serangan malam di rumahnya di desa Nabi Saleh di Tepi Baratyang diduduki. Sebuah video tentang Ahed yang menghadapi pasukan pendudukan yang ditempatkan di lapanganmuncul telah menjadi viral di media sosial.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman bersumpah untuk menangkap dan menghukum anak Palestina itu dan semua orang yang muncul bersamanya dalam video tersebut; ibunya dan sepupunya.

Amnesty International telah meminta pihak berwenang Israel untuk membebaskan Ahed, yang telah dipenjara selama hampir sebulan. Sementara sebuah petisi internasional yang menyerukan agar dia dibebaskan telah mengumpulkan dukungan dari selebriti Hollywood, akademisi dan aktivis hak asasi manusia. (st/MeMo)

Foto: Ahed Tamimi (mengepalkan tangan seperti ingin meninju tentara Israel) saat berusia 8 tahun.

Sumber :Voa-islam.com