PDIP Bakal Polisikan Kivlan Zen Soal ‘Kader PKI’

PDIP Bakal Polisikan Kivlan Zen Soal ‘Kader PKI’

10Berita, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan melaporkan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen ke polisi terkait tudingan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebelumnya, kemarin, Kivlan mengatakan PDIP banyak menampung pihak-pihak yang berafiliasi dengan PKI. Kivlan bahkan menuding ada sejumlah kader PDIP yang diduga masih menjadi bagian dari PKI.

“Nanti PDIP juga akan melaporkan dia (Kivlan Zen). Jadi harus berdasarkan fakta dan data. Aku yakin pasti akan ada langkah hukum, karena kita enggak mau dalam urusan caci maki,” kata kader PDIP Eva Kusuma Sundari kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/3).

Nama Eva menjadi salah satu kader partai berlambang banteng moncong putih itu yang disebut Kivlan sebagai bagian dari PKI. Selain Eva, pensiunan jenderal TNI AD bintang dua itu juga menyebut nama dua anggota DPR dari fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko dan Rieke Diah Pitaloka.

Eva membantah dirinya bagian dari partai berlambang palu arit yang telah dilarang sejak masa Orde Baru. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP itu, dirinya baru lahir pada 1965 dari keluarga yang berlatarbelakang pegawai negeri sipil (PNS).

“Saya lahir tahun 1965, ibu bapak saya PNS, guru SMA zaman segitu. Saya jadi PNS 11 tahun, kok bisa (dikaitkan) PKI-PKI. Enggak mungkin banget, itu asal bunyi. Saya lulusan terbaik P4 tingkat nasional tahun ’89, 17 terbaik,” tuturnya.

Eva menantang Kivlan untuk melaporkan dirinya maupun PDIP ke pihak berwajib bila memiliki bukti terkait hubungan dengan PKI. Dia meyakini Kivlan tak memiliki bukti sehingga cuap-cuap di media massa untuk mengadu domba.

“Jadi kita menantang pak Kivlan silakan, dilaporkan. Silakan melaporkan saya, Eva Kusuma Sundari,” kata dia.

Eva melanjutkan bahwa, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu bakal menyerahkan tindakan Kivlan tersebut ke penegak hukum seperti Ustadz Alfian Tanjung yang juga menuding sebagian kader PDIP adalah PKI lewat media sosialnya.

PDIP, kata Eva, saat ini tengah fokus untuk pemenangan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Menurutnya, manuver Kivlan kental dengan kepentingan politik. Dia menyebut tersangka kasus dugaan makar itu tengah melakukan kampanye hitam terhadap PDIP di tengah tahun politik.

“Kita fokus di pemenangan, biar urusan pembuktian itu tidak di media tetapi di pengadilan. Pak Kivlan harus rasional dong, jangan mengadu domba, black campaign begitu,” kata dia.

Dihubungi secara terpisah, kader PDIP Rieke Diah Pitaloka membantah tudingan yang disampaikan Kivlan. Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan sangat tidak mungkin dirinya menjadi bagian dari PKI lantaran baru lahir pada 1974.

“Saya lahir tahun 1974. Saya enggak kenal Kivlan Zen. Mungkin Kivlan lebih tahu saya, daripada diri saya sendiri?” kata dia kepada CNNIndonesia.com.

Soal Kivlan yang telah menyebut namanya, Rieke pun mendoakan Kivlan agar diberi kesehatan lahir dan batin.

“Saya doakan atas nama almarhum kedua orang tua saya, Kivlan diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala fitnah,” kata Rieke.

Sebelumnya, kemarin, usai diskusi dengan tema ‘Isu Kebangkitan PKI: Antara Realita atau Propaganda’ di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kivlan mengatakan menyebut ada sejumlah nama kader PDIP yang diduga terkait dengan PKI. Kivlan pun meminta mereka untuk mundur dari jabatannya di partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Sebaiknya PDIP itu menarik lah, orang-orang seperti Eva Kusuma Sundari, Rieke Dyah Pitaloka, Budiman Sudjatmiko, dia membuat buku itu, janganlah dimasukan jadi pimpinan lagi,” tuturnya.

Atas dasar itu, Kivlan menilai, PDIP kerap dianggap dekat dengan komunis. Bahkan pada tahun 2015, lanjut Kivlan, PDIP mengirimkan sejumlah kadernya ke Partai Komunis China untuk belajar ilmu politik dan pengkaderan.

Sumber https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180307110833-20-281060/pdip-bakal-polisikan-kivlan-zen-soal-kader-pki

Read More

Akhir Maret, Prabowo Bakal Deklarasikan Diri Sebagai Capres

Akhir Maret, Prabowo Bakal Deklarasikan Diri Sebagai Capres

10Berita, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, dalam waktu dekat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal mendeklarasikan diri sebagai capres pada Pemilu 2019.

Ia mengatakan, Prabowo akan menjawab permintaan kader Gerindra yang menginginkan dirinya maju sebagai capres di Pemilu 2019.

“Insya Allah dalam waktu yang pendek, Pak Prabowo akan segera menyampaikan jawaban bahwa beliau memenuhi permintaan kader,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Ia mengatakan, saat ini Gerindra sudah memiliki partner koalisi untuk mengusung Prabowo dalam Pilpres 2019. Namun, ia enggan menyebut partai dan cawapres yang akan mendampingi Prabowo.

Muzani melanjutkan, sebelum pilkada, Prabowo akan mendeklarasikan dirinya sebagai capres.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan, akhir Maret ini Gerindra akan mendeklarasikan secara resmi capres yang akan diusung.

“Maksimal akhir Maret ini, kan, kami sudah jelas deklarasi calon presiden dari Gerindra,” tutur Dasco.

Sumber : Ngelmu.co

Read More

PEDAS! Ketum DPP FPI KH Ahmad Sobri Lubis: KPU MEMFITNAH FPI!

PEDAS! Ketum DPP FPI KH Ahmad Sobri Lubis: KPU MEMFITNAH FPI!

10Berita, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Pembela Islam (FPI), KH. Ahmad Shobri Lubis, Lc mengatakan bahwa salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan telah melakukan fitnah terhadap FPI dengan mengatakan FPI telah mengkafirkan KPU.

KH Ahmad Shobri Lubis menegaskan, sebagai pemimpin aksi unjuk rasa mendukung Partai Bulan Bintang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 di depan Kantor KPU, Jumat 2 Maret 2018 lalu, dirinya dan para ustadz lain terus memantau sejumlah orasi yang disampaikan para orator saat berunjuk rasa.

“(Itu fitnah KPU terhadap FPI). Saya yang memimpin Aksi depan KPU pada hari Jumat 2 Maret 2018. Saya dan para Ustadz berada di atas mobil komando tempat para orator menyampaikan orasinya,” kata KH Shobri Lubis, melalui keterangan tertulisnya, Selasa 6, Maret 2018.

Menurutnya, tidak ada satu pun orator dari ormas yang hadir dalam unjuk rasa telah mengatakan “KPU kafir”.

“Tidak ada satu pun (orator) dari ormas mana pun yang “mengkafirkan KPU”,” tegas KH Shobri Lubis.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, mengatakan bahwa FPI telah mengkafirkan KPU dalam aksi mendukung Partai Bulan Bintang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 pada Jumat 2 Maret 2018 lalu.

“KPU itu anggotanya ada 7 (orang). Semuanya Islam, jadi saya bingung (kenapa dibilang kafir),” kata Wahyu di Universitas Paramadina, Sabtu 3 Maret 2018 lalu.

“KPU kafir! Takbir!” ungkap Wahyu yang diklaimnya meniru ucapan orator saat berunjuk rasa di depan kantor KPU.

Sumber: SwaMedium

Read More

Soal duet dengan Jokowi atau Prabowo, Aher pilih yang peluangnya besar

Soal duet dengan Jokowi atau Prabowo, Aher pilih yang peluangnya besar

10Berita, Ahmad Heryawan menjadi salah satu kandidat yang dipilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengikuti Pilpres tahun depan. Menanggapi hal itu, pria yang saat ini menjabat Gubernur Jabar ini sudah mengindikasikan kesiapannya.

“Ini kesempatan yang diberikan dari masyarakat. Kalau sudah muncul, itu modal dasar jika nanti maju (di Pilpres),” katanya kepada wartawan, Selasa (6/3).

Namun, ia mengaku sejauh ini akan berkonsentrasi untuk menuntaskan tugasnya sebagai Gubernur yang tersisa beberapa bulan lagi. “Saya menuntaskan dulu tugas di Gubernur agar langkahnya nyaman,” ucapnya.

Pilihan itu dinilai paling realistis, apalagi sejauh ini belum ada koordinasi lanjutan di internal partai, maupun koalisi. “Ya ngalir saja lah. Selama ini belum ada koordinasi antar partai,” ia menambahkan.

Saat ditanya mengenai pilihan maju sebagai capres/cawapres atau menteri ia tertawa dan mengaku kedua pilihannya bisa diambil.

“(Menteri atau presiden) Dua duanya bisa,” katanya sambil tertawa.

Saat wartawan menanyakan terkait pilihan mendampingi Prabowo atau Joko Widodo pun pria yang akrab disapa Aher ini menjawab ambigu sambil berlalu.

“Kalau saya mah yang peluang menangnya besar. Mengalir saja lah,” katanya lagi sambil tertawa.

Sebelumnya, Ketua Bidang Humas DPP PKD Ledia Hanifa Amaliah belum lama ini membenarkan bahwa Ahmad Heryawan menjadi salah satu kandidat yang akan didorong menjadi Capres atau Cawapres.

“Pak Aher (Ahmad Heryawan) masuk sebagai kriteria bakal calon presiden dari partai PKS,” katanya.

Aher dinilai mempunyai modal sosial untuk bersaing dengan bakal calon lain. Partainya sudah melakukan pengumpulan saran dan pemilihan internal untuk calon presiden dan wakil presiden. Selain Ahmad Heryawan, ada delapan nama lainnya dari internal PKS yang juga menjadi kandidat Capres.

Ledia menyebut ada nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS, Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.

Selanjutnya, ada nama Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al’Jufrie, Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Sembilan nama ini kata Ledia telah memiliki berbagai indikator kelaikan untuk menjadi capres PKS. Indikator pertama, sembilan nama itu adalah tokoh yang dipandang mampu mengelola negara, baik sebagai presiden maupun wapres.

Indikator kedua calon-calon tersebut memiliki modal sosial yang cukup memadai dan indikator ketiga, mahami platform partai.

Mereka semua sudah diberi perintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengumpulkan dukungan dan meningkatkan popularitas.

“Jadi, dewan pimpinan di tingkat pusat sudah membuat regulasi, bagaimana sosialisasi, sampai nantinya jelang pendaftaran. Sosialisasi bisa dilakukan pada bulan-bulan ini sebelum masuk masa pendaftaran Capres dan Cawapres,” terangnya.

Setelah sosialisasi dilakukan, pengurus partai di tingkat pusat akan melihat peta dukungan dan popularitas masing0masing nama. Targetnya, PKS sudah mempunyai satu nama jelang pendaftaran.

Hanya saja Ledia belum mau menyebut apakah kadernya akan diplot sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. “Sekarang mereka fokus saja sosialisasi kepada umum, masing-masing juga membentuk timnya untuk meningkatkan popularitasnya,” katanya.

Terkait rencana koalisi, Ledia menyebut PKS hingga kini belum terpikir untuk berpisah dengan sekutunya, yakni Gerindra. Sehingga pihaknya terus menggodok kualitas koalisinya dengan Gerindra jelang Pilpres 2019.

“Kita belum bicara individu, kan bisa saja dari PKS yang jadi presiden,” pungkasnya. 

Sumber :merdeka.com

Read More

Ketua DPR: NIK dan KK Disalahgunakan, Kemenkominfo Harus Tuntas Jelaskan

Ketua DPR: NIK dan KK Disalahgunakan, Kemenkominfo Harus Tuntas Jelaskan

10Berita, Kewajiban registrasi kartu seluler yang menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) mendapat sorotan tajam dari pimpinan DPR.

“Pimpinan DPR akan meminta komisi terkait untuk memanggil Kemenkominfo untuk menjelaskan secara tuntas mengenai hal itu,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, kemarin.

Bamsoet mengatakan kebijakan untuk registrasi ulang menimbulkan tanda tanya di masyarakat dan menimbulkan potensi bahaya jika data itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami juga nanti menanyakan ke Kemenkominfo mengenai isu bocornya data tersebut. Hal ini bisa membahayakan kepentingan nasional negara ini,” tegas Bamsoet.

Bamsoet menyesalkan jika isu penyalahgunaan data ini memang benar terjadi. Salah satu pengguna twitter yang kebetulan pelanggan Indosat Ooredoo misalnya sempat berkicau NIK dan nomor KK dipakai oleh 50 nomor sedangkan ia hanya mengaku memiliki satu nomor.

“Ini satu hal yang mengejutkan bahwa niat baik kita sebagai warga negara yang patuh terhadap peraturan untuk memenuhi permintaan pemerintah untuk melakukan pendataan ulang terhadap kepemilikan nomor handphone, dimana kita mempunyai data yang sangat penting yaitu NIK dan No. KK, bisa diakses dan bisa bocor ke mana-mana, itu merupakan suatu pelanggaran yang harus diselidiki,” tegasnya.

Bagi para pelanggan sebaiknya segera mengecek ke operator, berapa banyak nomor prabayar yang menggunakan data NIK dan KK anda. Kalau memang cuma nomor anda sendiri yang terdaftar artinya aman.

Caranya untuk Telkomsel: https://telkomsel.com/cek-prepaid atau ketik *444#.

Indosat Ooredoo: ketik INFO#NIK kirim ke 4444 atau https://myim3.indosatooredoo.com/ceknomor/index.

Untuk operator XL Axiata: ketik *123*4444#.

Operator Tri Indonesia: https://registrasi.tri.co.id/ceknomor dan Smarfren: https://my.smartfren.com/check_nik.php

Jika setelah melakukan berbagai langkah di atas menemukan ada nomor aneh yang terdaftar menggunakan KK dan NIK anda, segera hubungi operator untuk dilakukan pemblokiran. Langkah ini sesuai Peraturan Menkominfo No. 12 tahun 2016 pasal 11 ayat 3.

sumber: rmol

Read More

Peneliti LIPI minta Jokowi fokus tuntaskan janji, ketimbang sibuk cari Cawapres

Peneliti LIPI minta Jokowi fokus tuntaskan janji, ketimbang sibuk cari Cawapres

10Berita, Presiden Joko Widodo akan kembali maju sebagai Calon Presiden di Pilpres 2019 mendatang. Sekarang ia tengah sibuk untuk mencari calon wakil presiden di pesta politik tersebut.

“Janji politik adalah utang, oleh sebab itu semestinya Pak Jokowi lebih fokus menuntaskan janji politik itu, ketimbang sibuk menimang-nimang calon wapres,” kata Haris dalam diksusi bertajuk Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi, di Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).

Menurutnya, dalam Pilpres 2019 cenderung menampilkan elektabilitas calon saja. Padahal, kata Haris, momen Pilpres seharusnya dijadikan bahan introspeksi pemerintahan.

“Yang muncul soal lebih kepada elektabilitas, padahal mestinya ini momen apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi dan apa yang belum serta dimana kendalanya,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menuturkan, masa pemerintahan Jokowi hanya mementingkan pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia. Sedangkan infrastruktur hukum dan demokrasi terbengkalai.

“Sekalipun Jokowi membangun infrastruktur di setiap daerah, tetapi infrastruktur hukum dan demokrasi masih terbelenggu,” pungkasnya. 

Sumber : merdeka

Read More

PBB Sambut Baik Pembentukan Poros Berbasis Islam

PBB Sambut Baik Pembentukan Poros Berbasis Islam

10Berita -Partai Persatuan Pembangunan (PBB) menyambut baik gagasan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) soal pembentukan poros koalisi berbasis partai Islam bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Poros baru ini saya pikir bagus untuk memberikan alternatif pilihan kepada rakyat,” ujar Sekjen PBB Afriansyah Moor ketika dihubungi, Selasa (6/3).

Dia menyebut, pembentukan poros Islam perlu dilakukan mengingat aturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen suara sah nasional atau 25 persen kursi parlemen.

Kendati semua partai tersebut sudah memiliki jagoan untuk diusung, semua kesepakatan yang ada masih bisa dibicarakan dalam koalisi.

“Walaupun semua partai ini sudah memiliki calon termasuk PBB, bisa nanti calon-calon ini disepakati untuk dibuatkan komitmen baru seperti apa,” jelas Afriansyah.

Disinggung soal kriteria seperti apa calon presiden yang akan dipilih, dia menyebut harus sejalan dengan idealisme partai Islam.

“Harus betul-betul Islam nasionalis,” demikian Afriansyah. []

Sumber :rmol

Read More

Gerindra Siap Bergabung Dengan Poros Islam Hadapi Jokowi

Gerindra Siap Bergabung Dengan Poros Islam Hadapi Jokowi

10Berita – PKB membuka peluang membentuk koalisi partai-partai Islam bersama PAN dan PKS. Melihat hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai niat membentuk poros baru itu tidak berarti akan terbuka tiga poros.

Riza menilai Gerindra berpeluang untuk ikut dalam koalisi partai Islam tersebut. Karena itu, terbuka peluang bagi mereka membentuk koalisi bersama PKB, PAN, dan PKS.

“Poros Islam itu hanya istilah saja. Apa Partai Gerindra tidak religius? Partai Gerindra partai nasionalis religius. Selama ini partai Gerindra bisa berkoalisi dengan PAN, PKS, PPP dengan PBB, kan partai Islam semua, dengan Golkar juga di Pilpres 2019,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (6/3).

Dia melihat pembentukan koalisi tersebut untuk mendirikan poros yang tak ikut dengan Joko Widodo. Sehingga ada kemungkinan terjadi dua poros pada 2019.

Riza menilai akan terbuka peluang poros itu melebar dengan mengajak Demokrat yang saat ini belum menentukan sikap. “Jadi yang dimaksud dengan koalisi artinya ingin membentuk satu poros, poros itu bisa jadi poros kedua, bisa jadi PAN, PKB, PKS bersama Gerindra jadi empat kursi atau mungkin lima partai tambah Demokrat,” tutupnya.  (sn)

Sumber : Eramuslim

Read More

Soal Cadar, Begini Kata Ulama 4 Mazhab (1)

Soal Cadar, Begini Kata Ulama 4 Mazhab (1)

Foto: Muslimpress

10Berita, CADAR biasanya digunakan oleh muslimah. Namun, penggunaannya masih menjadi perdebatan. Semua muslimah memang diwajibkan berhijab, menutup seluruh auratnya. Lalu, bagaiamana dengan cadar?

Ada yang mengatakan cadar hanyalah bagian dari budaya Arab yang diadopsi oleh muslim. Ada juga yang mendasarkannya pada dalil Alquran dan hadis. Ada yang menyebut penggunaannya wajib seperti halnya jilbab, ada juga yang mengatakannya sunnah, dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya hukum penggunaan cadar dalam Islam?

Begini penjelasannya menurut ulama 4 mazhab:

1. pendapat para ulama Madzhab Hanafi

Asy Syaranbalali berkata, “Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami.“ (Matan Nuurul Iidhah)

Al Imam Muhammad ‘Alaa-uddin berkata, “Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika dihadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki.” (Ad Durr Al Muntaqa, 81)

Al Allamah Al Hashkafi berkata, “Aurat wanita dalam shalat itu seperti aurat lelaki. Namun wajah wanita itu dibuka sedangkan kepalanya tidak. Andai seorang wanita memakai sesuatu di wajahnya atau menutupnya, boleh, bahkan dianjurkan.” (Ad Durr Al Mukhtar, 2/189)

Al Allamah Ibnu Abidin berkata, “Terlarang bagi wanita menampakan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbullah fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat.” (Hasyiah ‘Alad Durr Al Mukhtaar, 3/188-189)

Al Allamah Ibnu Najiim berkata, “Para ulama madzhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di zaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah.” (Al Bahr Ar Raaiq, 284)

Jadi, pendapat madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

2. Pendapat para ulama Madzhab Maliki

Az Zarqaani berkata, “Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahnya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat amraad. Hal ini juga diungkapkan oleh Al Faakihaani dan Al Qalsyaani.” (Syarh Mukhtashar Khalil, 176)

Ibnul Arabi berkata, “Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan).” (Ahkaamul Qur’an, 3/1579)

Al Qurthubi berkata, “Ibnu Juwaiz Mandad – ia adalah ulama besar Maliki – berkata: Jika seorang wanita itu cantik dan khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya” (Tafsir Al Qurthubi, 12/229)

Al Hathab berkata, “Ketahuilah, jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka wanita wajib menutup wajah dan telapak tangannya. Ini dikatakan oleh Al Qadhi Abdul Wahhab, juga dinukil oleh Syaikh Ahmad Zarruq dalam Syarhur Risaalah. Dan inilah pendapat yang lebih tepat.” (Mawahib Jaliil, 499)

Al Allamah Al Banaani, menjelaskan pendapat Az Zarqani di atas, “Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Marzuuq dalam kitab Ightimamul Furshah, ia berkata: ‘Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki’. Al Hathab juga menukil perkataan Al Qadhi Abdul Wahhab bahwa hukumnya wajib. Sebagian ulama Maliki menyebutkan pendapat bahwa hukumnya tidak wajib namun laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Pendapat ini dinukil Mawwaq dari Iyadh. Syaikh Zarruq dalam kitab Syarhul Waghlisiyyah merinci, jika cantik maka wajib, jika tidak cantik maka sunnah.” (Hasyiyah ‘Ala Syarh Az Zarqaani, 176)

Jadi, menurut Mazhab Maliki, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. []

SUMBER: MUSLIM

Read More

Rektor UGM Pastikan tak Ada Pelarangan Cadar di UGM

Rektor UGM Pastikan tak Ada Pelarangan Cadar di UGM

10Berita , YOGYAKARTA - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Panut Mulyono memastikan tidak ada peraturan yang melarang mahasiswi UGM menggunakan cadar. Kendati demikian, dia berharap, penggunaan cadar tidak menggangu aktivitas perkuliahan.

"Nda ada, Ndak ada kok (aturan pelarangan cadar), enggak tahu di perguruan tinggi lain. Di UGM jelas tidak pelarangan itu," kata Panut di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Dia mengatakan, saat ini pun banyak mahasiswi di UGM yang mengenakan cadar dalam aktivitas perkuliahan sehari-hari. Dan sejauh ini pun, penggunaan cadar dirasa tidak menimbulkan masalah atau mengganggu aktivitas perkuliahan.

"Misalnya, kalau lihat mikroskop wanita bercadar itu kan masih bisa melihat. Jadi ya tidak masalah," ungkap Panut.

Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Waryono menyebut UGM sebagai salahsatu perguruan tinggi negeri (PTN) di Yogyakarta yang melarang mahasiswinya mengenakan cadar.

"UGM dan Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) saat ini telah melarang mahasiswi menggunakan cadar," kata Waryono.

Sumber: Republika

***

UGM yang universitas umum saja tidak melarang cadar...

Kenapa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga malah melarang?

Kita ini bangsa apa???

Sumber : PORTAL ISLAM 

Read More