NAHLOH! Surat Terbuka Warga Batak Ini BONGKAR Kedok Luhut Panjaitan

NAHLOH! Surat Terbuka Warga Batak Ini BONGKAR Kedok Luhut Panjaitan

10Berita, YTH Bapak Jenderal (Purn) Luhut B Panjaitan, selaku Tokoh Batak

Awalnya berat bagi saya untuk menulis surat terbuka ini. Beragam respons akan muncul tidak terkecuali bernada negatif, apalagi Bang Luhut, (saya sapa Bang karena kebiasaan saya menyapa beliau) saat ini sedang begitu fokus dalam mendukung Calon Presiden Joko Widodo.

Surat ini saya tulis berawal dari sebuah pertemuan tokoh-tokoh Batak, (tempat pertemuan sangaja tidak saya sebut). Dalam pertemuan tersebut Bang Luhut banyak menyampaikan mengenai konstelasi politik saat ini. Terutama peran warga Kristen Batak dalam Pilpres.

Dengan bersemangatnya Bang Luhut menyampaikan kedekatannya dengan Joko Widodo, bahkan kedekatan itu dimulai sejak Jokowi masih di Solo. Saking dekatnya, Bang Luhut punya kerjasama bisnis dengan anak Jokowi.

“Saya dan Jokowi kawan lama, sejak dari Solo, kami berbisnis furniture, bersama anaknya Rakabuming dengan perusahaan RAKABU,” jelas Bang Luhut dengan suara yang begitu lantang.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Bang Luhut juga menyatakan bahwa Jokowi adalah masa yang tepat bagi orang Kristen Batak untuk berkuasa kembali. “Jika Jokowi menang akan ada dua sampai tiga menteri orang Kristen Batak,”kata Bang Luhut memberi garansi betapa pentingnya kemanangan Jokowi di Pilpres ini.

Sejauh itu saya merasa masih biasa-biasa saja. Namun hal mengganjal pun muncul saat Bang Luhut menyampaikan strategi pemenangan Jokowi, yakni dengan menggerakan isu minoritas.

“Kita harus membangun ketakutan di kalangan etnis Tionghoa, menyebarkan informasi jika Prabowo didukung oleh Islam garis keras, sehingga minoritas bisa bersatu, Kristen Batak, di Jawa, di timur Indonesia, Tionghoa,” jelas Bang Luhut saat itu.

Bahkan Bang Luhut menegaskan rencana tersebut sudah mendapat persetujuan dari Ephorus HKBP. “Semua pendeta-pendeta kita akan bergerak ke arah itu. Aktivis Kristen di PDIP juga sudah kita gerakkan. Ada Maruar Sirait, Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu,” terang Bang Luhut.

Selain itu, Bang Luhut juga menyebut ada nama Sekjen PGI, Gomar, tokoh-tokoh Batak seperti TB Silalahi, Ruhut Sitompol sudah bersepakat untuk itu. Dan tak kala penting Bang Luhut, dari kalangan kharismatik sudah ada James Riady dan dari tokoh Katolik ada mantan Direktur CSIS Harry Tjan Silalahi.

Selain menyebut nama-nama tokoh di atas, Bang Luhut juga menyebut bahwa Jokowi telah memanuhi janjinya saat Gubernur DKI, dimana terbukti menempatkan banyak Kadis dari orang Batak di DKI.

“Hampir 10 Tahun kita tidak berkuasa, hanya dengan cara ini kita orang Batak atau Batak bisa berkuasa kembali, menjadi Dirjen, Menteri dan penguasa di BUMN. Bahkan jika Jokowi Presiden orang Batak yang akan menjadi salah seorang juru bicara,” kata Bang Luhut lagi.

Bahkan Bang Luhut saat itu menyayangkan sikap Sudi Silalahi yang hanya mementingkan diri sendiri selama berkuasa bersama SBY. Sehingga tidak ada lagi orang Batak yang berkuasa.

Bang Luhut yang saya Hormati

Abang ketika itu menyatakan bahwa kita harus menggerakkan semangat minoritas, sentiment agama harus dinaikkan kepada orang Timur, orang Kristen Tapanuli (Batak), orang Kristen Jawa dan Tionghoa. Sehingga semuanya punya satu pilihan yakni Joko Widodo.

Omongan Abang tersebut mungkin bagi sebagian orang Batak sangat menarik. Tapi bagi saya selaku orang Kristen Batak, sangatlah tidak pantas. Karena Abang berupaya mendorong isu yang sesungguhnya belum tentu baik dengan orang Kristen sendiri.

Abang meminta kami mengembangkan isu bahwa Prabowo akan memberlakukan Syariat Islam jika terpilih sehingga memunculkan rasa takut pada minoritas. Abang sendiri tentu tahu, bahwa Prabowo memiliki ibu, adik dan kakak yang seorang Kristiani. Sementara Jokowi? Tentu sangat tidak mungkin Prabowo melakukan hal seperti itu.

Saya sangat sedih Abang memanfaatkan isu agama seperti itu untuk kepentingan politik. Abang mungkin lupa, bagaimana Abang menyingkirkan Rektor Universitas Nomensen, Medan, Amudi Pasaribu yang alasannya hingga sekarang tidak jelas selain rasa tidak suka Abang. Selain untuk kepentingan diri Abang dan klien Abang.

Amudi Pasaribu kini menjadi korban ambisi pribadi Abang. Menjadi korban kepentingan pribadi Abang di Universitas Nomensen.

Saya melihat Abang sangat keterlaluan memangfaatkan isu agama, sementara Abang sendiri juga bertarung untuk diri Abang pribadi, untuk kepentingan Abang yang Abang buat seolah-olah untuk kepentingan orang Kristen.

Bang Luhut yang saya Hormati

Isu minoritas yang Abang kemas dengan cara kurang tepat ini sangatlah tidak pantas. Abang mengemas ini demi kepentingan kekuasaan semata. Agama Abang jadikan dalil sebagai jalan untuk memecah belah dan menaikkan Jokowi sebagai Presiden idaman Abang.

Sebagai seorang Batak Kristen, saya sungguh menyesalkan tindakan dan pilihan Abang ini. Karena untuk Jokowi Abang membenarkan seluruh cara yang sesungguhnya tidak pantas.

Semoga surat terbuka ini Abang baca. Dan orang-orang memahami seperti apa kepentingan kekuasaan abang saat ini.

Rosiana Borupaung
Penulis aktif di jejaring komunitas warga Kompasiana.

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Din Syamsuddin: Jangan Paksakan Pancasila jadi Agama, Islam tetaplah Lebih Mulia

Din Syamsuddin: Jangan Paksakan Pancasila jadi Agama, Islam tetaplah Lebih Mulia

10Berita, JAKARTA  Pancasila dengan agama Islam jelas berbeda. Bahkan dari segi apapun berbeda. Agama dari wahyu-Nya, Pancasila dari pemikiran manusia.

“Agama berdasarkan wahyu. Pancasila hanya pikiran. Makanya secara kategori tak bisa disamakan. Pancasila bukan agama. Jadi jangan dipaksakan untuk menjadi agama. Agama lebih tinggi. Lebih luhur. Selesai itu, ya,” kata Din Syamsuddin, belum lama ini di MUI Pusat, Jakarta.

Namun demikian Din berpesan agar Pancasila dan agama Islam jangan dibenturkan. “Nah, tadi dari kiai Cholil itu luar biasa. Saya baru dengar dari kiai Cholil pertama kali ‘jangan membenturkan Islam dengan Pancasila dan Pancasila dengan Islam’.

Sebab bagi umat Islam, Pancasila itu, kemarin saat Musyawarah Besar, kristalisasi dari nilai-nilai Islam.

Secara kategori berbeda,” ia menambahkan. Perbedaan yang dimaksud oleh Din adalah secara kategoris: ‘wahyu’ dan ini (Pancasila) ‘buatan manusia’. Tapi menurutnya tak selalu dan serta merta harus bertentangan.

“Bahkan boleh jadi bisa bersesuaian. Maka nilai-nilai Pancasila adalah sesuai, selaras, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Islam itu tetap lebih mulia,” katanya lagi. Misalkan saja menurutnya Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam adalah ketika melihat Sila Pertama dan adanya peraturan yang mengatur terkait nikah (talak/cerai, dan lainnya).

“Siapa yang menolak Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama), dikaitkan dengan tauhid? Ketuhanan dengan Kewajiban Syariat Islam bagi Pemeluknya. Ini sudah masuk UU, salah satu di antaranya soal nikah,” tutupnya jelas. (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

PKS Konsisten Oposisi Sampai 2019

PKS Konsisten Oposisi Sampai 2019

10Berita, Jakarta  Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menegaskan tetap konsisten sebagai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Saya kira posisi PKS di pemerintahan sudah jelas, sejak awal kita berada di oposisi, kita konsisten. PKS sejak awal tetap dalam oposisi sampai 2019," kata Muzammil dalam rilis, Sabtu (24/03/2018).

Menurut Al Muzamil, sebagai oposisi, dinilai merupakan hal yang wajar bila PKS memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintahan dalam banyak hal.

Ia juga menyebutkan bagaimana jumlah utang sebanyak tiga tahun dari pemerintahan Presiden Jokowi sama dengan 10 tahun pemerintahan Presiden SBY.

Muzammil juga menyorot sejumlah catatan dalam konteks penegakan hukum, seperti kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang masih gelap penyingkapannya hingga kini.

red: shodiq ramadhan
sumber: Antara, SI Online

Read More

Duh, Harga BBM Jenis Pertalite Naik Lagi

Duh, Harga BBM Jenis Pertalite Naik Lagi

Ilustrasi - foto istimewa borneonews.com

10Berita - PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite yang mengalami kenaikan Rp200 per liter.

External Communication Manager Pertamina Arya Paramita mengatakan, penyesuaian harga BBM jenis Pertalite merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik dan pada saat bersamaan nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dollar Amerika.

“Iya ada penyesuaian harga Rp200 per liter,” ungkapnya dilansir  Okezone, Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Menurutnya, kedua faktor yakni harga minyak dunia dan rupiah yang menjadi penentu kenaikan harga BBM mengharuskan perubahan harga.

“Saat ini harga minyak mentah sudah hampir menyentuh angka USD65 per barel, ditambah nilai rupiah juga menunjukkan kecenderungan melemah,” jelasnya.

Dia mengatakan, Pertamina sudah berupaya untuk bertahan dengan harga saat ini agar masyarakat tidak terlalu berat. Namun harga bahan baku yang meningkat tajam, mengharuskan kenaikan harga BBM pada konsumen akhir.

“Ini pilihan berat, tapi kami tetap mempertimbangkan konsumen, dengan memberikan BBM berkualitas terbaik dengan harga terbaik di kelasnya,” imbuhnya.

Keputusan untuk menyesuaikan harga bukan hanya tindakan yang dilakukan Pertamina tetapi juga dilakukan oleh badan usaha sejenis.

“Namun kami tetap berupaya memberikan harga terbaik bagi konsumen setia produk BBM Pertamina,” tukasnya. sumber: bantennews

Sumber : konten Islam

Read More

Mosok Ada PKI Balita

Mosok Ada PKI Balita

10Berita – Emosi Presiden Jokowi meledak-ledak bila terkait isu PKI yang menerpa dirinya. Ia kerap mengungkapkan kemarahanya menggunakan kosa kata emosional, seperti fitnah, hoax, ngawur, gebuk, cemooh, mencela dll sejenisnya. Bercermin pada Pilpres 2014 lalu, elektabilitasnya menurun lantaran fitnah dan hoax PKI. Ia tak ingin hal yang sama terulang pada Pilpres 2019. Karena itu Jokowi perintahkan pada Kapolri Jend. Tito Karnavian supaya menindak tegas penyebar hoax.

Mengapa presiden Jokowi marah-marah dan lampiaskan emosinya melalui layar TV? Ikuti debat imajiner antara Jokowi dan Abu Mujadil, merespon opini yang sering membuat marah presiden.

Jokowi : Saya difitnah, mau marah ya gimana, enggak marah ya gimana. Masak saya dituduh memalsukan data saat maju sebagai Capres 2014 lalu. Menurutnya, isu yang menyebut dirinya bukan anak kandung dari Nyonya Sujiatmi Notomiharjo, sangat tidak berdasar. Setelah diteliti kan ternyata ayah dan ibu saya tidak ada kaitan dengan PKI,” ujar Jokowi saat itu di dampingi Mensesneg Pratikno.

Abu Mujadil : Tuduhan tersebut serius Pak Presiden. Mengapa ada tuduhan demikian, apa indikasinya dan atas dasar apa? Nama baik Presiden RI ke 7 harus dibersihkan, bisa melalui litsus atau tes DNA.

Jokowi : “Saya kan masih balita kok difitnah seperti itu. PKI dibubarkan tahun 1965, saya lahir tahun 1961. Berarti saya masih berumur 3-4 tahun. Masak ada PKI Balita. Lucu banget kan, yang memfitnah itu ngawur,” ujar Jokowi saat acara penyerahan sertifikat tanah di Bogor, Selasa 6/3/2018.

Abu Mujadil : “Memang ngawur presiden. PKI balita tidak ada. Sama juga, mana ada balita beragama dan anti agama. Tidak ada balita bertuhan dan anti Tuhan. Yang mungkin dikhawatirkan, apabila balita tersebut tumbuh dewasa dilingkungan PKI atau anti PKI. Sejarah membuktikan Presiden Kemal Ataturk yang meruntuhkan kekhalifahan Turki. Dia mengaku beragama Islam tapi berideologi marxis. Atau seperti Presiden Soekarno di Indonesia, mengaku Muslim tapi berideologi marxis sehingga lahirlah Nasakom yang membonsai nasionalisme, agama, komunisme. Jika Presiden Jokowi ingin bersih dari indikasi PKI, tergantung kebijakan politiknya terhadap fenomena bangkitnya PKI, dan bersikap adil terhadap komunitas anti PKI.

Jokowi : “Saya tegaskan bahwa isu PKI merupakan berita bohong dan fitnah. Saya heran masih banyak masyarakat yang mempercayai isu tersebut”.

Abu Mujadil : ” Persepsi presiden dan masyarakat berbeda terkait kebangkitan PKI.

Beda persepsi dipicu oleh sikap dan pernyataan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati. Ia menyesalkan batalnya Presiden Jokowi untuk meminta maaf pada keluarga PKI saat pidato tahunan MPR, DPR, DPD pada Jum’at 14/8/2015.

Selain itu, penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan “Anak PKI Masuk Parlemen.” Mengapa tak pernah diminta klarifikasi mengenai buku tersebut, malah terkesan dibiarkan bahkan dilindungi terutama oleh partainya.

Pada tahun 2002 di Lativi, sekarang tvOne, Ribka mengatakan bahwa ada 20 juta kader PKI di Indonesia. Mengapa pemerintah diam saja, malah PDIP memilihnya jadi anggota DPR. Presiden Jokowi hendaknya adil dan tidak diam saja melihat politikus anak PKI berani bicara terus terang tentang kebangkitan PKI di publik. Sementara, Alfian Tanjung yang mengungkap kebangkitan PKI berdasarkan fakta dan juga ucapan Ribka, malah dipenjara dua kali atas laporan Sekjen PDIP. Pemerintah Jokowi telah bertindak zalim terhadap Alfian Tanjung.

Jogjakarta, 23/3/2018
Irfan S. Awwas

Sumber :arrahmah.com

Read More

73 T Dana BPJS-TK Digelontorkan untuk Infrastruktur, Jumhur Hidayat: JANGAN KORBANKAN BURUH!

73 T Dana BPJS-TK Digelontorkan untuk Infrastruktur, Jumhur Hidayat: JANGAN KORBANKAN BURUH!

10Berita, Beberapa  hari lalu, 21 Maret 2018, Direktur Utama BPJS-TK akan menyisihkan dana sekitar Rp 73 Triliun untuk mendukung program pembanguan infrastruktur melalui penerbitan surat utang.

Dana itu tentu besar sekali, atau sekitar 23% dari dana titipan kaum buruh/pekerja berupa uang iuran jaminan sosialnya yang sekarang berjumlah Rp. 320 Trilyun. Artinya, bila saja pelaksanaan penerbitan surat utang itu tidak hati-hati, maka akan menggoncangkan dana titipan kaum buruh/pekerja  Indonesia.

Sebagai salah seorang pimpinan DPP KSPSI yang membidangi Peningkatan Kesejahteraan Pekerja yang jumlah anggotanya sekitari 4 juta orang yang rutin membayar iuran BPJS-TK, kita belum bisa menerima begitu saja pernyataan Direktur Utama BPJS-TK di atas.

Menurut akal sehat, dana titipan kaum buruh/pekerja itu hanya boleh diputarkan atau dikembangkan untuk suatu kegiatan yang tingkat spekulasinya sangat rendah. Sementara itu, program infrstruktur yang sekarang dibangun, masih rancu alias belum jelas mana yang bakal untung dan mana yang bakal rugi.

Sementara untuk mengelola dana buruh/pekerja di BPJS-TK haruslah menguntungkan. Karena itu seperti selama ini dilakukan, sebagian besar dana itu dikembangkan melalui pembelian obligasi pemerintah atau deposito di bank-bank negara.

Dengan kata lain, pengelolaan dana BPJS-TK pada kedua cara itu hanya bisa merugi bila NKRI menuju bubar  atau bank-bank negara menuju bangkrut, yang mana hal tersebut sangat kecil kemungkinannya karena banyak entitas resmi yang mengawasi APBN maupun perbankan.

Secara umum memang baik bahkan perlu mengembangkan dana BPJS-TK agar mendapatkan yield atau perolehan pengembangan yang besar termasuk mengembangkannya dalam pembangunan infrastruktur.  Namun sekali lagi, bahwa proses pengembangan itu harus dilakukan dengan tingkat resiko yang sangat kecil.

Terkait perolehan yang besar dengan tingkat resiko yang sangat kecil ini sesungguhnya bisa dilakukan walau harus terlebih dulu membuat dasar hukumnya. Tentunya itu semua bisa terjadi kalau ada kemauan politik dari penguasa.

Membangun infrastruktur dengan tingkat risiko pengembalian langsung yang kecil harus dihindari. Sebaliknya, bila merujuk kepada Presiden Joko Widodo yang mengatakan infrastruktur yang sudah untung, bisa dijual dan hasil penjualannya bisa membangun infrastruktur lainnya, maka sudah seharusnya BPJS-TK diarahkan untuk membeli infrastruktur model seperti itu.

Contoh gampangnya adalah kita mendukung bila BPJS-TK membeli jalan tol dalam kota Jakarta atau membeli Tol Cikampek Purwakarta atau membeli konsesi pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Ngurah Rai atau membeli konsesi Pelabuhan JICT  Tanjung Priok atau Pelabuhan Belawan Medan dan sebagainya yang secara kasat mata saja sudah pasti untung besar karena pasarnya captive dan sudah jelas.

Sebaliknya bila dana BPJS-TK dipakai untuk membiayai Tol Trans Sumatera dan berbagai ruas Tol lainnya yang belum jelas tingkat pengembaliannya atau membangun pelabuhan laut  yang belum jelas berapa kapal yang akan melabuh dan sebagainya maka kita jelas menolak karena ini bersifat spekulatif  dan berisiko tinggi yang bisa merugikan kaum buruh/pekerja Indonesia.

Hal ini perlu ditegaskan lagi karena menjual konsesi pengelolaan infratruktur yang sudah jelas sangat menguntungkan kepada swasta murni apalagi asing sepertinya lebih didahulukan dari pada dijual dengan menggunakan dana-dana masyarakat yang terkumpul.

Memaksakan memberi konsesi pengelolaan  JICT Tanjung Priok ke asing diduga kuat karena ada dana yang bisa diberikan kepada pembuat keputusan. Sementara kalau dijual ke masyarakat luas misalnya melalui dana di BPJS-TK,  Taspen, ASABRI dan sebagainya akan sulit mendapat dana kickback atau “kongkalikong “ yang jumlahnya sangat besar karena pengawasannya yang ketat.

Jadi jelas bahwa dalam soal beli-membeli konsesi infrastruktur yang sudah untung ini telah terjadi kerendahan moral dalam prosesnya, kecuali bila itu dijual menggunakan dana masyarakat luas.

Sementara itu, terkait dengan penerbitan surat utang untuk  pembangunan infrastruktur, ini sama halnya dengan menjadikan BPJS-TK selayaknya bank yang meminjamkan kredit. Ini bisa juga diartikan bahwa perbankan tidak mau memberi pinjaman pada pembangunan infrastruktur tertentu karena memang kelayakannya yang diragukan.

Kalau tidak diragukan, tentunya perbankan akan memberi pinjaman itu karena perbankan memiliki banyak dana. Ekspansi kredit yang beberapa tahun sebelumnya di atas 10% per tahun nyatanya dalam 2 tahun terakhir selalu di bawah 10%, yaitu 9% pada 2016 dan 8,24% pada 2017. Artinya perbankan memiliki cadangan dana yang cukup besar untuk berekspansi.

Atas dasar ini,  maka kita harus sangat berhati-hati dalam menggelontorkan dana BPJS-TK untuk pembangunan infrastruktur ini, kecuali memang pembangunan infrastruktur itu secara kasat mata pasti menguntungkan sekaligus tingkat resikonya sangat kecil.

Jadi jangan korbankan dana buruh/pekerja untuk kegiatan spekulatif, sebaliknya kerjakan saja dulu penjualan infrastruktur yang sudah menguntungkan agar mendapatkan dana segar.

Tapi sekali lagi harus diingat, jangan sembarang jual ke swasta atau asing, tapi jual ke dana titipan milik masyarakat seperti BPJS-TK atau sejenisnya. Kalau peraturan perundang-undangan belum mendukung, maka bisa dibuat aturan baru yang mendukung.

Sudah selayaknya aturan yang akan menguntungkan rakyat banyak, dibuat dengan seksama dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Penulis: Jumhur Hidayat, Mantan Kepala BNP2TKI dan pimpinan DPP KSPSI yang membidangi Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

Sumber : PORTAL ISLAM 

Read More

Perdagangan Dunia, Indonesia di Bawah Vietnam dan Filipina

Perdagangan Dunia, Indonesia di Bawah Vietnam dan Filipina

Pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran Indonesia
  

10Berita , JAKARTA -- Indonesia harus semakin meningkatkan daya saing dalam menghadapi perdagangan dunia di masa depan. Pengamat Perdagangan Dunia, ekonom FEB UI, Fithra Faisal, mengatakan, berdasarkan tingkat partisipasi dalam Global Production Network, Indonesia menduduki peringkat terbawah dari enam negara besar di Asia Tenggara.

Dapatkan potongan 100 ribu skinny jeans

Sponsored

"Kalau ketinggalan sama Thailand, Malaysia mungkin kita sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi kini kita ketinggalan sama Vietnam dan Filipina," jelas Fithra di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (24/3).

Bahkan di salah satu daerah di Myanmar, ongkos apartemennya ada yang sudah setara dengan di New York, Amerika Serikat. Fithra menilai hal itu menandakan adanya ekspatriat yang masuk ke negara tersebut.

"Mereka (Myanmar) sudah terbuka. Ongkos produksi mereka lebih murah, kita? Kalau kita bicara skill deliverymenurut penelitian, produksi kita relatif stagnan, tetapi upahnya naik terus, akhirnya kehilangan competitiveness (daya saing)," papar ahli perdagangan internasional tersebut.

Lebih lanjut Fithra menjelaskan, Indonesia bisa menjadi negara industri yang kuat. Hal itu dibuktikan bagaimana kontribusi sektor manufaktur di tahun 2001 terhadap Gross Domestic Product (GDP) sebesar 29 persen. Namun perlahan pertumbuhan ekonomi persisten negatif atau mengalami penurunan terus menerus, sehingga mengalami kesulitan memanfaatkan ekspor, dan kesulitan memanfaatkan pertarungan ekonomi dunia.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk meningkatkan industrialisasi. "Saya mengapresiasi pemerintah sekarang yang fokus di infrastruktur, infrastruktur ini adalah satu komponen paling penting. Karena kalau kita bicara industrialisasi, komponennya infrastruktur," ungkapnya. 

Sumber : Republika.co.id

Read More

MAKJLEB! Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terseret' Arus E-KTP, Warganet: Inget E-KTP, Inget PDI P

MAKJLEB! Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terseret' Arus E-KTP, Warganet: Inget E-KTP, Inget PDI P

10Berita,  "Ingat E-KTP, Ingat PDIP".

Tagline tajam tersebut muncul usai penyebutan nama Puan Maharani dan Pramono Anung di sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 22 Maret 2018 oleh Setya Novanto.

Nama Puan Maharani dan Pramono Anung sekaligus menambah daftar panjang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) penerima aliran dana e-KTP.

Disinyalir, Puan dan Pramono menerima masing-masing 500.000 dolar AS.

Sebelumnya diketahui ada 2 nama Gubernur dan 1 nama menteri tercantum dalam surat dakwaan kasus E-KTP, yaitu:

1. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey sejumlah 1,2 juta dollar AS.

2. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sejumlah 520.000 dollar AS.

3. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sejumlah 84.000 dollar AS.

Menanggapi hal tersebut, seorang warganet membuat slogan makjleb, yaitu: Ingat E-KTP, Ingat PDI P.

‘INGAT E-KTP, INGAT PDIP’
PDIP mmg hebat. Bayangkan 3 menteri & 2 gubrnr PDIP disebut dlm dakwaan & fakta prsdangan. Kasus korupsi mana yg melibatkan sgt byk pejabat negara? “Ingat e-KTP, Ingat PDIP”.

— Yan A. Harahap (@YanHarahap) March 24, 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Koalisi Empat Partai Jadi Lawan Tangguh Koalisi Jokowi

 
Koalisi Empat Partai Jadi Lawan Tangguh Koalisi Jokowi

Prabowo Subianto

10Berita , JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, mengatakan kemungkinan koalisi Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PBB akan menyeimbangkan kontestasi dengan koalisi partai pengusung Jokowi. Sebab tokoh-tokoh yang ada, dinilai dapat mendulang suara untuk memenangkan Pilpres 2019.

''Jika keempat parpol ini berkoalisi, maka bisa mengusung pasangan calon dan berpeluang memenangkan kontestasi,'' kata Toto kepada Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (24/3).

Ia mengatakan kontestasi bisa diseimbangi sebab adanya mesin politik dari masing-masing partai. Hal ini juga didukung dengan adanya konstituen serta simpatisan fanatik dari empat parpol.

Toto mencontohkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal memiliki simpatisan loyal. Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapat suara dari para pemilih kalangan Muhammadiyah. "Partai Gerindra dan PBB juga punya pemilihnya sendiri," ujarnya.

Ia berpendapat Partai Gerindra sampai saat ini masih harga mati mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto menjadi Capres di Pilpres 2019. Hembusan isu mengenai adanya tokoh lain seperti mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo pun ia nilai tak terlalu berpengaruh.

Oleh sebab itu, wacananya adalah memilih cawapres pendamping Prabowo. Ia menyebutkan beberapa tokoh dari partai pendukung koalisi empat partai sangat berpeluang menjadi pendamping Prabowo.

''Bisa dari PKS yakni Hidayat Nur wahid, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Yusril Ihza Mahendra dari PBB,'' katanya. ''Dari PKS juga bisa mengusung Aher atau Ahmad Heryawan. Atau, mungkin tokoh di luar partai seperti Anies Baswedan.''

Sumber : Republika.co.id

Read More

PKS: KPK Jangan Pilih Kasih Buktikan ‘Nyanyian’ Setnov

PKS: KPK Jangan Pilih Kasih Buktikan ‘Nyanyian’ Setnov

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/3).

KPK tidak boleh terlihat memihak kepada salah satu pihak tertentu.

10Berita , JAKARTA-- Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan keterlibatan nama-nama yang disebutkan oleh terdakwa kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto (Setnov), dalam persidangan pada Kamis (22/3) lalu. PKS meminta KPK tidak pilih kasih dalam pembuktian 'nyanyian' Setnov itu.

"Semua nama yang disebut harus dibuktikan. Harus diungkap baik itu parpol pendukung pemerintah atau oposisi. KPK jangan pilih kasih," ujar Pipin kepada wartawan usai mengisi diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3).

Menurutnya, dalam penanganan kasus korupsi KTP-el ini, KPK tidak boleh terlihat memihak kepada salah satu pihak tertentu. Jika KPK memihak maka kepercayaan masyarakat kepada lembaga antirasuah itu akan menurun.

"Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah, dengan penyampaian nama-nama ini menjadi ujian bagi Presiden Joko Widodo. Apakah betul nantinya akan dilakukan penegakan hukum? itu yang harus dibuktikan," kata dia. 

Sementara itu, terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan penegakan terhadap Puan Maharani dan Pramono Anung, Pipin mengingatkan agar jangan sampai ada intervensi di balik hal ini. Kondisi semacam ini, dia mengatakan, pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya.

"Dulu, KPK bergerak dan tegas kepada partai penguasa, tetapi di belakangnya ada ancaman kepada komisioner KPK. Kami ingin KPK tetap ada. Jangan ada wacana membubarkan KPK," tegas Pipin.

Sumber : Republika.co.id

Read More