GEGER Aparat Sweeping ke Kampus Minta Data Penceramah, Warganet: Rezim Korut!

GEGER Aparat Sweeping ke Kampus Minta Data Penceramah, Warganet: Rezim Korut!

10Berita, Kampus STIE Ahmad Dahlan didatangi oleh aparat dari TNI dan Polri yang meminta data dari kampus itu. Data yang dicari itu disebut-sebut ialah soal penceramah yang mengisi khotbah di lingkungan kampus.

Hal tersebut termuat dalam tulisan Ketua STIE Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkana, dalam akun Facebook miliknya.

"Sebagai penanggungjawab kampus, saya tidak terima jika ada perlakuan aparat keamanan masuk ke kampus," tulis Mukhaer.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa aparat yang mendatangi kampusnya itu berasal dari Binmas Polsek Jatiuwung Kota Tangerang dan Babinsa Danramil Kota Tangerang pada waktu yang berbeda. Menurut dia, kedua aparat dari TNI dan Polri itu sempat meminta data pada pihak kampus.

"Pertama, Pihak Binamas Polsek Jatiuwung Kota Tangerang (nama terlampir tanda contreng) bertamu dan meminta agar pihak kampus menyerahkan daftar penceramah dan isi khotbah masing-masing khatib. Kedua, sebelumnya pihak Babinsa Danramil Kota Tangerang (nama terlampir) juga bertamu dan meminta nama-nama dosen dan alamatnya," kata Mukhaer dalam tulisannya.

Namun kemudian pihak kampus menolak dengan tegas permintaan itu. Kedua aparat itu kemudian langsung meninggalkan Kampus C STIE Ahmad Dahlan itu.

"Yang menjadi pertanyaan, apa urusan kedua institusi itu masuk kampus? Apa aparat itu hadir ke kampus atas perintah? Apakah Kapolri dan Panglima TNI memang punya program sweeping ke kampus? Di negara-negara komunis dan otoriter, lazimnya pihak aparat negara melakukan sweeping terhadap isi materi ceramah. Apakah bangsa kita jelang Pemilu dan Pilpres sudah terjebak dengan gaya otoritarian?" ujar Mukhaer masih dalam keterangannya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Mukhaer membenarkan soal tulisannya tersebut. Ia bahkan mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap anggota TNI dan Polri yang mendatangi kampusnya tersebut.

"Iya, kami sudah verifikasi aparat itu di Babinsa dan Polsek. Dan ternyata benar," kata Mukhaer saat dikonfirmasi Sabtu 7 April 2018.

Berikut tulisan lengkap Mukhaer itu:

Sbg penanggungjawab kampus, sy tdk terima jika ada perlakuan aparat keamanan masuk ke kampus. Pertama, Pihak Binamas Polsek Jatiuwung Kota Tangerang (nama terlampir tanda contreng) bertamu dan meminta agar pihak kampus menyerahkan daftar penceramah dan isi khotbah masing2 khatib. Kedua, sebelumnya pihak Babinsa Danramil Kota Tangerang (nama terlampir) juga bertamu dan meminta nama2 dosen dan alamatnya. Tentu secara tegas kami tidak memberikan dan tidak menerima perlakuan itu. Pihak aparat dari kedua institusi itu pun pamit balik. Yg menjadi pertanyaan, apa urusan kedua institusi itu masuk kampus? Apa aparat itu hadir ke kampus atas perintah? Apakah Kapolri dan Panglima TNI memang punya program sweeping ke kampus? Di negara2 komunis dan otoriter lazimnya pihak aparat negara melakukan sweeping terhadap isi materi ceramah. Apakah bangsa kita jelang Pemilu dan Pilpres sdh terjebak dgn gaya otoritarian? Sy bersumpah, tdk menerima perlakuan itu.

Menanggapi hal tersebut, ramai- ramai warganet berkomentar.

Apa urusannya Polisi dan TNI masuk ke kampus dan meminta daftar nama Dosen dan Khotib Serta isi Khutbah di Kampus STIE Ahmad Dahlan? Ini apa maksudnya. Pak @jokowi panglima TNI, Pak Kapolri???? pic.twitter.com/V9m3iYuWen

— 359 Hari (@Dahnilanzar) April 7, 2018

Di bilang Rezim komunis gak mau
Di bilang Rezim Orba gak mau
Di bilang Rezim otoriter gak mau
Tapi cara memimpinya seperti Rezim di atas.

— Barokah (@Barokah_bara) April 7, 2018

— Mustofa Nahrawardaya (@NetizenTofa) April 7, 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial

Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial

Fatwa tersebut diharapkan beri perubahan positif bagi umat Islam.

10Berita , JAKARTA --  Majelis Ulama Indonesia (MUI)telah menerbitkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah mela lui Media Sosial. Fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya ujaran keben cian, berita bohong, upaya adu domba, dan permusuhan melalui media sosial.

Dalam fatwa MUI tersebut tercantum beberapa hal yang diha ramkan bagi umat Islam dalam penggunaan media sosial, yaitu bagi setiap Muslim yang bermuama lah melalui media sosial diharamkan melakukan gibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan.

Ketua Komisi Fatwa MUI Prof KH Ha sanuddin AF menjelaskan, fat wa tersebut diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi umat Islam saat menggunakan media sosial. Fatwa ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat agar sadar tentang bahaya hoaks dan mampu meninggalkannya.

Untuk penetapannya, MUI melihat dari segala aspek, baik ghibah, namimah, atau lain nya.Itu jelas sudah ditetapkan larangannya oleh Rasulullah dan sejatinya kita sudah memiliki pedoman untuk menjauhi hal-hal tersebut, kata Kiai Hasanuddin saat dihu bungi Republika.co.id, belum lama ini.

Kiai Hasanuddin juga memberikan cara agar tidak tertipu dengan berita hoaksyang sejatinya telah diajarkan pula oleh Rasulullah SAW. Pertama adalah tabayun, atau mengkaji benar atau tidaknya berita tersebut.Kedua, lakukan penyeleksian dan pertimbangan sebelum menyebarkan berita. Meski pun berita tersebut telah jelas kebenarannya, tinjau kembali penting atau tidaknya berita itu untuk disebarkan, agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Ini sudah dijelaskan oleh Nabi, bahkan ada dalam firman Allah. Kita perlu melakukan tabayun, penyeleksian, dan pertimbangan apakah berita tersebut la yak disebarkan atau tidak. Bergantung pada kebenaran dan kepentingan dari berita tersebut, kata dia.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Dianggap Beda Perlakuan sehingga Tokoh Islam Berakhir di Bui, Sukmawati?

Dianggap Beda Perlakuan sehingga Tokoh Islam Berakhir di Bui, Sukmawati?

10Berita, JAKARTA - Ada ironi yang tersaji di balik pelaporan Sukmawati atas puisinya ke aparat kepolisian jika dibandingkan dengan nama atau dugaan kasusnya. Hal ini misalkan saja disebut ustaz Haikal Hassan terlihat dari tidak sedikitnya masyarakat yang ingin laporan ke Sukmawati tersebut dicabut.

“Ketika Sukmawati mempolisikan HRS, tak ada yang membujuknya agar membatalkan tuntutan terhadap HRS. Sekarang kalian ramai-ramai membujuk kami untuk membatalkan pelaporan. Kelihatan sekali MUNAFIQ-nya para penjilat,” demikian cuitnya di akun Twitter pribadi miliknya, baru-baru ini.

Menurut Haikal, apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagian menunjukkan tidak adilnya mereka melihat kasus-kasus yang ada, seperti yang kini tengah melanda HRS. “Tengah ramai, rame-rame bela Sukmawati. Mulai ulama karbitan, elite bahkan politisi. Masyarakat tengah dipertontonkan ketidakadilan sikap dari mereka. Apa yang terjadi ketika seorang ustaz salah? Maka bui segera menanti.”

Sebelumnya memang tengah lebih dari satu yang melaporkan Sukmawati atas puisinya yang diduga menista agama Islam. Sebab Sukma dianggap tak layak seperti membandingkan azan dengan kidung, dan cadar dengan konde. Bahkan, agar aparat kepolisian bertindak cepat, massa dari elemen umat Islam pun kemarin sempat melakukan aksi. Bukan untuk menekan, melainkan mengingatkan agar kepolisian dapat menindaklanjuti. (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

Hakim: Saracen tak Terbukti Sebarkan Ujaran Kebencian; Ternyata Presiden Jokowi Telah Menuduh Sembarangan?

Hakim: Saracen tak Terbukti Sebarkan Ujaran Kebencian; Ternyata Presiden Jokowi Telah Menuduh Sembarangan?

10Berita, Setelah drama yang super heboh tahun lalu --sampai menyeret-nyeret nama Prabowo dan Anies Basdwedan dalam pusaran Saracen-- akhirnya FAKTA DAN BUKTI yang terungkap di Pengadilan membalikkan semua.

Hakim: Saracen tak Terbukti Sebarkan Ujaran Kebencian

PEKANBARU -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa opini yang telah terbentuk di masyarakat yang menyebut kelompok Saracen sebagai penyebar ujaran kebencian dan isu suku, agama, ras antargolongan (SARA) tidak terbukti. Hal itu disampaikan oleh hakim Riska, satu dari tiga hakim majelis saat membacakan amar putusan vonis terhadap Jasriadi yang disebut sebagai bos Saracen, di Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (6/4/2018).

Hakim Riska mengatakan, sejak kasus Saracen bergulir, banyak media menyebut bahwa Saracen merupakan kelompok penyebar kebencian dan SARA. Akibatnya, opini tersebut melekat di masyarakat hingga berakibat pada disintegrasi bangsa.

"Sejak kasus muncul di media, sudah terbentuk opini bahwa Saracen bersifat negatif untuk menyebarkan ujaran kebencian. Yang mengacu pada SARA, yang berakibat pada disintegrasi bangsa," kata hakim Riska membacakan putusan dengan sidang yang dipimpin hakim ketua Asep Koswara.

Sementara itu, hakim Riska melanjutkan, berdasarkan fakta-fakta persidangan menyimpulkan bahwa tuduhan yang sejak awal kasus itu bergulir tidak terbukti. Jasriadi yang menjadi pengelola laman Saracen tidak terbukti mengunggah ujaran kebencian, termasuk menerima aliran dana ratusan juta rupiah seperti dituduhkan kepada pria 33 tahun tersebut.

Begitu juga terkait tuduhan bahwa Jasriadi membuat 800 ribu akun Facebook anonim untuk menyebarkan SARA dan ujaran kebencian. "Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta tersebut sebagaimana opini yang beredar selama ini," katanya menambahkan.

"Terdakwa Jasriadi tidak terbukti menerima uang ratusan juta rupiah maupun membuat akun-akun anonim sebanyak 800 ribu. Bahwa menjadi tugas dan kewajiban majelis hakim untuk menilai kebenaran keterangan saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh penyesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan penyesuaian alat bukti," ujarnya lagi.

Kasus Saracen mencuat pada Agustus 2017 silam. Saat itu, Jasriadi ditangkap oleh Mabes Polri di kediamannya, Jalan Kasa, Kota Pekanbaru. Dia ditangkap setelah Polri menangkap dua orang lainnya, masing-masing Sri Rahayu Ningsih dan Muhammad Tonong.

Mereka disebut sebagai satu sindikat yang sama sebagai penyebar kebencian dan SARA. Jasriadi juga disebut sebagai ketua sindikat tersebut, yang juga dituduh menerima aliran dana hingga ratusan juta rupiah dari pihak tertentu.

Namun, ketika kasus bergulir ke kejaksaan, dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum (JPU) sama sekali tidak menyebut Jasriadi mengunggah ujaran kebencian, SARA, dan menerima aliran dana. JPU Kejaksaan Negeri Pekanbaru hanya mendakwa Jasriadi melakukan akses ilegal terhadap akun Facebook Sri Rahayu Ningsih, yang telah divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat.

Selain itu, Jasriadi juga didakwa melakukan pemalsuan identitas diri. Dalam perkara manipulasi data ini, JPU sebelumnya menuduh terdakwa Jasriadi melakukan pemalsuan kartu tanda penduduk atas nama Suarni, lalu mengubah nama saksi Suarni menggunakan aplikasi Photoshop menjadi Saracen. Namun, hakim menyatakan dakwaan itu tidak terbukti.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Jasriadi hanya terbukti melakukan akses ilegal media sosial Facebook dengan hukuman 10 bulan penjara. Hakim Asep Koswara sebagai pimpinan majelis menyatakan Jasriadi terbukti melanggar Pasal 46 ayat (2) juncto pasal 30 ayat (2) UU ITE.

Meski kemudian hanya divonis rendah, Jasriadi dan kuasa hukumnya, Dedi Gunawan, tetap menyatakan banding. Jasriadi kepada awak media mengatakan akan menempuh langkah hukum lebih tinggi terkait putusan tersebut.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/06/p6rhlj409-hakim-saracen-tak-terbukti-sebarkan-ujaran-kebencian

***

SALAH SATU yang turut menuding sembarangan terkait Saracen justru adalah orang momor satu di Republik ini, Presiden Joko Widodo.

Seperti yang diposting KOMPAS pada 27 Agustus 2017...

Jokowi: Saracen Mengerikan, Saya Perintahkan Kapolri Usut Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, kelompok Saracen yang menyebarkan hoaks di dunia maya sangat mengerikan dan harus segera diungkap sampai ke akar-akarnya oleh pihak kepolisian.

"Individu saja sangat merusak kalau informasinya itu tidak benar, bohong apalagi fitnah. Apalagi yang terorganisasi ini mengerikan sekali. Kalau dibiarkan mengerikan," kata Jokowi di silang Monas, Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Jokowi mengatakan, semua negara saat ini mengalami beredarnya informasi palsu atau hoaks karena era keterbukaan di media sosial. Untuk itu, pihak kepolisian harus siap mengatasi masalah hoaks ini.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolri diusut tuntas, bukan hanya Saracen saja, tapi siapa yang pesan. Siapa yang bayar. Harus diusut tuntas," ucap Jokowi.

Link: https://nasional.kompas.com/read/2017/08/27/18501421/jokowi-saracen-mengerikan-saya-perintahkan-kapolri-usut-tuntas

***

BAGAIMAN JADINYA NEGERI INI...

KALAU PRESIDEN RI SAJA MENUDING SEMBARANGAN???

APA INI SALAH PARA PEMBISIKNYA???

APAKAH PIHAK ISTANA TELAH MENYEBARKAN HOAX SARACEN???

Hal ini menguatkan apa yang disampaikan dosen UI Rocky Gerung, bahwa:

(1) PEMBUAT HOAX TERBAIK ADALAH PENGUASA

(2) Rocky: Jokowi itu kemampuannya Terbatas, Dibriefing dengan cara yang bodoh

Baca: http://www.portal-islam.id/2018/03/rocky-gerung-jokowi-itu-kemampuannya.html

Read More

Mengapa Jokowi dan Prabowo Sama-Sama Galau?

Mengapa Jokowi dan Prabowo Sama-Sama Galau?

Oleh: Hersubeno Arief
(Jurnalis senior, konsultan media)

10Berita, Pilpres kali ini barangkali bisa disebut sebagai pemilu paling aneh. Baik incumbent maupun para penantangnya sama-sama galau, tak cukup pede untuk maju.

Sebagai incumbent dan didukung banyak partai, Jokowi masih bingung dan galau harus memilih siapa yang menjadi pasangannya. Jokowi juga masih dengan seksama mengamati, dan harap-harap cemas, siapa yang akan jadi lawannya. Tetap Prabowo, atau muncul figur alternatif?

Jokowi pasti sangat menghendaki, bahkan bila perlu terus mendorong agar Prabowo yang maju menjadi penantangnya. Kalkulasinya lebih mudah, dan sudah terukur.

Saat Prabowo didukung koalisi yang sangat kuat dalam barisan Koalisi Merah Putih—Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan PPP—pada Pilpres 2014 bisa dikalahkan, apalagi sekarang. Baru PKS yang confirm mendukung Prabowo. Jadi Jokowi pasti sangat pede.

Sebaliknya Prabowo sebagai penantang, juga masih bingung dan galau, mau maju atau tidak. Kalau harus maju, siapa pasangan yang bersedia digandengnya? Apakah ada donatur yang bersedia mensuportnya, menilik elektabilitasnya yang rendah, serta sejumlah persoalan lainnya.

Sejumlah nama yang disebut sebagai calon alternatif seperti Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan terkunci, belum ada kendaraan yang tersedia. Di luar poros Jokowi dan Prabowo tinggal Demokrat, PKB, dan PAN yang bisa membentuk poros baru. Itupun kata Ketua Umum PPP Romahurmuzy, dua diantaranya akan segera bergabung dengan Jokowi. Padahal bila mencermati sejumlah survei dan mood public yang menginginkan presiden baru, peluang mereka untuk mengalahkan Jokowi sangat besar.

Hasil survei, dan presidential threshold (20% kursi, 25% suara nasional) menjadi penyebabnya.

Sebagai incumbent, elektabiltas Jokowi tak beranjak naik. Angkanya berkisar antara 35-40%. Sudah menjadi semacam rumus baku, angka yang aman bagi seorang incumbent agar terpilih lagi, harus di atas 60%. Di bawah 50% sudah lampu kuning. Bila sampai menyentuh angka 30%, lampu merah akan menyala. Nah Jokowi berada diantara itu. Kuning mengarah merah.

Sebaliknya sebagai penantang Prabowo juga menghadapi kondisi yang sama, bahkan lebih parah. Elektabilitasnya stagnan dan cenderung turun. Hasil sigi yang dilansir berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Prabowo tertinggi hanya mencapai angka 25%.

Itulah sebabnya mengapa Hashim adik kandung Prabowo mengatakan keputusan maju tidaknya Prabowo tergantung tiga faktor. Gerindra memenangkan 17 Pilkada, kesehatan Prabowo, dan yang paling krusial soal logistik. Ketiga syarat itu tampaknya bakal sulit terpenuhi. Belakangan Prabowo malah menyebut-nyebut soal tersedianya tiket atau tidak?

Pernyataan Prabowo ini sungguh aneh, menyiratkan sedang terjadi dinamika di internal partner koalisi PKS. Partai dakwah itu mesin politiknya sangat diandalkan oleh Prabowo. Dalam Pilpres 2014, maupun sejumlah Pilkada, terutama Pilkada DKI 2017 yang mengantar pasangan Anies-Sandi menjadi gubernur DKI, Prabowo bisa menyaksikan bagaimana mesin politik PKS bekerja secara militan.

Masalahnya PKS saat ini sedang dilanda konflik internal, akibat pemecatan Fahri Hamzah dan penyingkiran sejumlah pengurus wilayah yang ditengarai menjadi pendukung mantan Presiden PKS Anis Matta.

Siapa yang akan menjadi tulang punggung mesin politik Prabowo, jika dia memutuskan untuk tetap maju? Dalam Pilpres 2014 figur Anis Matta dan Fahri Hamzah menjadi pemain kunci. Mereka telah menunjukkan kepiawaiannya dengan berhasil menguasai komposisi pimpinan MPR dan DPR, kendati kalah dalam Pilpres.

PKS mendapat posisi Wakil Ketua DPR yang ditempati oleh Fahri Hamzah dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Padahal dari sisi perolehan suara nasional, seharusnya PKS tak memperoleh jatah kursi pimpinan. Dari 10 partai yang berlaga, PKS berada di urutan ke-7.

Terancam ditinggalkan

Inilah sebuah anomali politik. Incumbent dan penantang sama-sama galau. Pemilih juga galau. Mereka bingung harus memilih siapa. Tidak mau lagi Jokowi sebagaimana tercermin dari gerakan #2019GantiPresiden, tapi juga tidak menginginkan Prabowo.

Biasanya bila seorang incumbent elektabilitas turun, maka yang mendapat keuntungan adalah sang penantang. Itu sudah menjadi semacam aksioma. Demikian pula sebaliknya. Pada kasus Jokowi dan Prabowo, dua-duanya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kelemahan lawan.

Situasi Jokowi diperparah oleh persepsi publik berkaitan dengan dua hal yang sangat fundamental, yakni kompetensi dan ideologi. Persepsi tentang kompetensi ini secara lugas terwakili dengan pernyataan Amien Rais, “ngibul.” Sebuah kata yang harus diakui, tak enak didengar.

Dari sisi ideologi terbangun sebuah persepsi yang sangat kuat bahwa Jokowi memusuhi umat Islam. Jokowi sebagaimana tercermin dari berbagai aktivitasnya, sudah mati-matian berusaha mendekati umat. Dia sangat aktif mengunjungi pesantren dan berbagai kantong umat seperti Jabar dan Jatim.

Belum lama berselang Jokowi juga mengundang sejumlah orang yang disebut sebagai ulama Jabar datang ke istana. Mereka sempat foto bersama di depan tangga Istana Merdeka seperti pose para menteri kabinet. Pola serupa tampaknya akan berlanjut dengan mengundang ulama dari berbagai daerah.

Dalam berbagai kegiatannya Jokowi bahkan sering melibatkan Ketua MUI yang juga Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin. Sebuah foto Jokowi dan Ma’ruf Amin berada dalam pesawat kepresidenan juga tersebar di medsos untuk menunjukkan kedekatan mereka.

Sejauh ini upaya tersebut tampaknya tidak terlalu berhasil. Siapapun yang mendekat ke Jokowi dipersepsi secara buruk oleh umat, dan terancam ditinggalkan. Contoh nyata dari sikap tersebut adalah diabaikannya seruan Ma’ruf Amin agar memaafkan Sukmawati.

Akibat kontroversi puisinya yang dinilai menghina umat Islam, Sukma menemui Ma’ruf Amin dan mencium tangannya, Kamis (5/4). Hanya berselang sehari kemudian, ribuan umat Islam dari berbagai daerah berunjukrasa ke Bareskrim Polri menuntut kasus hukum Sukma diteruskan. Mereka menggelar aksi setelah salat Jumat di masjid Istiqlal. Gelombang aksi ini akan terus berlanjut sampai Sukma diproses hukum.

Psikologi umat yang terluka ini akan menjadi dilema yang sangat berat bagi Jokowi. Kalau toh dia memutuskan untuk mengambil cawapres dari kalangan umat, katakanlah Habib Rizieq Shihab sekalipun, maka dia juga akan terancam diabaikan dan ditinggalkan.

Para politisi, petinggi partai mempunyai logika sendiri dalam memilih capres/cawapres, begitu pula halnya dengan rakyat pemilih yang seharusnya menjadi penentu. Bila hal itu diabaikan, sekalipun terbentuk sebuah pemerintahan baru, namun basis legitimasinya rendah. Sebuah pemerintahan tanpa mandat penuh dari rakyat. end

07/04/18

Sumber: https://www.hersubenoarief.com/artikel/mengapa-jokowi-dan-prabowo-sama-sama-galau/, PI

Read More

Mengejutkan, Ini yang Terjadi pada Tubuh Jika Mengkonsumsi Bawang Putih Setiap Hari!

Mengejutkan, Ini yang Terjadi pada Tubuh Jika Mengkonsumsi Bawang Putih Setiap Hari!

Sumber : digiku.com

10Berita, Bumbu dapur yang satu ini memang mempunyai banyak sekali manfaat. Tidak hanya dirasakan oleh orang tua saja, namun bawang putih nyatanya sangat baik untuk kesehatan tubuh.

Sebuah penelitian telah dilakukan dan mereka semua menemukan bahwa konsumsi bawang putih di pagi hari, pada waktu perut kosong, benar-benar akan meningkatkan kekuatannya, sebagai antibiotik alami yang sangat kuat. Dilansir dari Healthyfoodhouse.com.

Dilansir laman tribunnews.com (04-02-2016) manfaat yang ada pada bawang putih yaitu adalah dapat meringankan gejala hipertensi. Ini tidak hanya mengatur sirkulasi, juga mencegah berbagai masalah cerminan jantung dan merangsang fungsi hati dan siraman kandung kemih pada tubuh.

Sumber : https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2018/02/21/942983/670x335/sudah-tahu-efek-samping-dari-makan-bawang-putih-mentah-ini-jawabannya.jpg

Manfaat lain, bawang putih juga mampu dan efektif dalam menangani masalah perut seperti diare, dan merangsang pencernaan serta agar nafsu makan menjadi lebih baik.

Sumber : https://cdn-a.william-reed.com/var/wrbm_gb_food_pharma/storage/images/3/6/0/2/552063-1-eng-GB/Aged-garlic-shows-antioxidant-promise-but-not-cholesterol-lowering-potential-Study.jpg

Mengonsumsi bawang putih pada perut kosong nyatanya mampu menjadi obat untuk masalah saraf. Bawang putih juga bisa mengontrol stres dan bawang putih diyakini mampu membersihkan tubuh dari parasit dan cacing, mencegah penyakit seperti diabetes, tifus, depresi, dan bahkan beberapa jenis kanker.

Sumber :tribunnews.com,  UC News 

Read More

Surat terbuka untuk ketua MUI KH. Ma’ruf Amin

Surat terbuka untuk ketua MUI KH. Ma’ruf Amin

KEPADA
BUYA K H MA’RUF AMIN:

10Berita, Saya (dan saya yakin mayoritas Ummat Islam juga sama)….. sangat kecewa melihat Buya duduk berdampingan dengan Sukmawati…. Apalagi melihat Buya bersalaman dengannya dan Buya membiarkan dia mencium tangan Buya.

Hati saya (dan saya yakin mayoritas Kaum Muslimin juga) bertanya-tanya…… Apakah dia itu MAHRAM bagi Buya?
Dan kami lebih kecewa lagi dengan imbauan Buya agar kami MEMBATALKAN TUNTUTAN UNTUK MENGADILI DIA.

Kami teringat ketika Sukmawati mempolisikan HRS. Apakah Buya berusaha membujuk Sukmawati dan ganknya agar membatalkan tuntutan terhadap HRS…? Tidak, kan….. Sehingga HRS harus memberikan keterangan sejelas-jelasnya di Polda Jabar.

Dan setelah itu terjadi PENGANIAYAAN terhadap para pendukung HRS yang dilakukan oleh pasukan GMBI. Apakah Buya memberikan pembelaan terhadap SAUDARA-SAUDARA KITA yang dianiaya itu?

Buya……
Pasti Buya tahu HRS difitnah secara keji. Dikriminalisasi…… Sampai saat ini! Apakah Buya sudah memberikan pembelaan?

Ini baru sebagian, Buya. Belum lagi saudara-saudara kita yang lain….. Ustadz Alfian Tanjung…. Jonru Ginting…. Buni Yani….. Dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apakah Buya memberikan pembelaan terhadap mereka?

Tolong, Buya…… Jangan KAUCABIK-CABIK hati kami. Sungguh, kami sangat membutuhkan WAROTSATUL-ANBIYA yang betul-betul menjadi panutan kami.

Ditulis oleh Ustadz Solihin Akhyar, M.M.Pd, dari Kuningan, Jawa Barat

Sumber :Dakwah media 

Read More

Rachmawati Soekarnoputri: Sukma Islamophobia, Bukan Karena Didikan Soekarno

Rachmawati Soekarnoputri: Sukma Islamophobia, Bukan Karena Didikan Soekarno

(Rachmawati - Sukmawati)

10Berita, JAKARTA - Putri Bung Karno Rachmawati Soekarnoputri mengecam keras puisi yang ditulis dan dibacakan oleh adiknya, Sukmawati Soekarnoputri, yang secara tegas memperlihatkan ketidaksukaannya pada Islam.

Menurut Rachmawati, tanda-tanda ke arah Islamophobia Sukma itu sudah tampak sejak beberapa waktu lalu.

Rachmawati menuturkan, dirinya pernah diprotes keras oleh Sukma saat ikut Aksi Bela Islam 411 menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahja Purnama yang mempermainkan surat Al Maidah.

"Dia keberatan saya ikut memperjuangan penegakkan hukum pada aksi 411 tahun 2016. Saat penguasa mengatakan, aksi itu ditunggangi tokoh nasional, Sukma juga mengatakan saya mau makar," kata Rachma, seperti dilansir kantor berita politik RMOL, Jum'at (6/4/2018).

Menurut Rachma, Islamophobia yang menjangkiti Sukma bukan karena Bung Karno tidak membekali anak-anaknya dengan ajaran Islam.

"Ini juga membuat saya sedih, karena puisi Sukma dikaitkan dengan ajaran Bung Karno. Padahal, Bung Karno sudah cukup membekali anaknya dengan ajaran Islam. Bahwa ada yang menjadi abal-abal, itu pilihan masing-masing anak," demikian Rachma.

Sumber: RMOL

Read More

Bikin NGAKAK.... Meme WAG PSI Manja, Tsamara Mendadak 'Left' Saat Disapa Putin

Bikin NGAKAK.... Meme WAG PSI Manja, Tsamara Mendadak 'Left' Saat Disapa Putin

10Berita, Politisi PSI Tsamara Amany lagi jadi sorotan pihak Rusia gegara videonya yang jelek-jelekin Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dubes Rusia sampai memanggil Tsamara untuk datang di Kedubes untuk klarifikasi. Namun Tsamara menolak untuk datang dengan alasan ada acara lain. Hehe...

(Baca: Jelek-jelekin Putin, Politisi PSI Tsamara Dipanggil Dubes Rusia)

Pasca Tsamara yang dinilai tidak berani datang dan mempertanggungjawabkan pernyataan seperti dalam videonya tsb, di media sosial beredar Meme gambar yang berisi percakapan di WA Grup (WAG) PSI.

Isi Meme itu sontak bikin ngakak warganet.

Meme adalah gambar disertai tulisan mewakili ekspresi dari suatu perasaan dan tujuan pembuatannya. Disajikan dengan cara yang unik, kreatif serta menghibur.

Berikut Meme WAG PSI yang salah satunya diunggah akun @Khadafi37921485 di Twitter.

Meme nya sangat menghibur :D

— Khadafi (@Khadafi37921485) 6 April 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

Wow, Hakim: Isu SARA Saracen tidak Terbukti

Wow, Hakim: Isu SARA Saracen tidak Terbukti

10Berita – Selama ini opini yang terbentuk di masyarakat adalah menyebutkan bahwa kelompok Saracen sebagai penyebar ujaran kebencian dan isu suku, agama, Ras antara golongan (SARA). Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa opiniisu SARA tersebut tidak terbukti.

Seperti yang dilansir oleh Ngelmu dari Kabar Berita, teidak terbuktinya isu SARA yang dilakukan oleh kelompok Saracen disampaikan oleh Hakim Riska, satu dari tiga hakim majelis saat membacakan amar putusan vonis terhadap Jasriadi yang disebut sebagai bos Saracen di Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (6/4) kemarin.

Dalam membacaan amar putusan, Hakim Riska mengatakan bahwa sejak kasus Saracen bergulir, banyak media menyebut bahwa Saracen merupakan kelompok penyebar kebencian dan SARA yang mengakibatkan opini tersebut melekat di masyarakat hingga berakibat pada disintegrasi bangsa.

“Sejak kasus muncul di media, sudah terbentuk opini bahwa Saracen bersifat negatif untuk menyebarkan ujaran kebencian. Yang mengacu pada Sara, yang berakibat pada disintegrasi bangsa,” kata Hakim Riska membacakan putusan dengan sidang yang dipimpin Hakim ketua Asep Koswara.

Selanjutnya, Hakim Riska menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka disimpulkan bahwa tuduhan yang sejak awal kasus itu bergulir, isu SARA, tidak terbukti.

Oleh karena itu, Jasriadi yang menjadi pengelola website Saracen tidak terbukti bahwa dirinya mengunggah ujaran kebencian termasuk menerima aliran dana ratusan juta rupiah seperti dituduhkan kepada pria 33 tahun tersebut. Sama halnya dengan tuduhan bahwa Jasriadi membuat 800.000 akun “facebook” anonim untuk menyebarkan Sara dan ujaran kebencian.

“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, Majelis hakim tidak menemukan fakta tersebut sebagaimana opini yang beredar selama ini,” lanju Hakim Riska.

Hakim Riska juga menuturkan bahwa menjadi tugas dan kewajiban majelis hakim untuk menilai kebenaran keterangan saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh penyesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan penyesuaian alat bukti.

Saracen

Sumber :Ngelmu.co 

Read More