Eggy: Soal #2019GantiPresiden, Biasanya Rapopo kok Sekarang Ngamuk?

Eggy: Soal #2019GantiPresiden, Biasanya Rapopo kok Sekarang Ngamuk?

10Berita -Belakangan tagar #GantiPresiden2019 marak di media sosial. Polemik pro dan kontra pun menyeruak berkenaan dengan tagar yang digaungkan kubu kontra Joko Widodo itu.

Tak sedikit menyebut, gerakan tersebut melanggar hukum dan menciderai demokrasi.

Namun, hal itu dibantah keras Penasihat Presidium Alumni 212 Eggy Sudjana.

Menurutnya, gerakan #GantiPresiden2019 itu sama halnya dengan gerakan pendukung Jokowi yang menginginkannya memimpin Indonesia dua periode.

Demikian diungkap Eggy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/4/2018).

“Dalam prespektif hukum, tagar ganti presiden adalah sah secara konstitusional, sama halnya mereka yang ingin Jokowi dua periode,” tegasnya.

Justru, advokat itu mempertanyakan pihak-pihak yang menganggap tagar tersebut melanggar hukum.

“Mengapa boleh berkoar presiden dua periode? Terus kita bikin tagar ganti presiden kok sewot? Nggak boleh dong, ini kan demokrasi,” lanjutnya.

Eggy menyebut, dalam perspektif hukum kontetasi adalah hak. Yakni hak untuk memilih atau dipilih.

“Kalaupun saya nggak milih dia, bahkan saya anti dia, boleh juga. Sepanjang koridor hukum tidak anarkis,” jelasnya.

“Di dalam prespektif hukum itu clear sudah, bahwa tagar ganti presiden sah,” lanjutnya.

Menurut Eggy, kesewotan Jokowi justru menunjukan ia panik menghadapi realitas politik bahwa banyak masyarakat yang meninginkan dia diganti.

“Itu bahasa hati nurani yang terdalam, diungkap bahwa dia panik,” katanya.

“Banyak pengen diganti, sementara orang pengennya dua periode dari kelompok dia kok ternyata banyak yang pengen ganti dia. Itu bahasa kepanikannya secara politik,” papar dia.

Terlebih, sambungnya, Jokowi sebelumnya tak pernah menunjukkan gelagat reaktif.

“Dia biasanya kan rapopo, santai. Kok sekarang ngamuk-ngamuk gitu,” herannya.

Selain itu, Eggy juga menyebut logika yang dipakai mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak masuk akal.

Yakni saat Presiden menyatakan ‘memang yang bisa ganti presiden kaos? Kan yang ganti presiden rakyat’.

“Jokowi lupa yang pakai kaos siapa, kan rakyat. Di situ dia panik, ngggak logis, itu bentuk ketakutannya,” jelasnya.[]

Sumber :pojoksatu

Read More

Jokowi akan Kerepotan jika yang Maju adalah Anies Baswedan

Jokowi akan Kerepotan jika yang Maju adalah Anies Baswedan

10Berita -Pakar Politik Nusantara Centre Yudhie Haryono menilai jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicalonkan Gerindra menjadi Capres 2019 akan menjadi lawan berat Jokowi. Sebab, Pilpres tersebut hanya mengulang seperti Pilkada DKI 2014 lalu.

Beda halnya jika lawan Jokowi adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan wacana poros ketiga yang bisa memunculkan capres lain. Hal itu hanya memudahkan Jokowi memenangkan pertarungan Pilpres.

“Karena Pilpres ini adalah pengulangan dari pilkada DKI, jelas sekali pak Jokowi kalah. Dan lawan berpikir akan mencari cara bagaimana mengalahkan pak Jokowi, dan itu adalah Anies dalam konteks pilkada, artinya jika itu didesain ulang dalam pilpres, kemungkinan beliau mengalahkannya,” kata Yudhie saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/4).

“Jauh lebih masuk akal dibanding mendorong calon lain semisal Prabowo atau mungkin poros ketiga, yang mungkin SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga calon lain,” tambahnya.

Yudhie juga memandang bahwa suara dukungan kepada Prabowo sama saja dengan suara dukungan pada Anies. Tinggal bagaimana Mantan Mendikbud tersebut mengelola stategi dukungan supaya lebih banyak.

“Artinya kalau Anies yang dimajukan, seluruh pendukung Prabowo akan ke Anies. Ditambah pendukung Anies itu sendiri tinggal Anies mampu enggak mengkapitalisasi pendukung Prabowo agar berdiri di pihaknya dan itu sangat mungkin karena dia memiliki segmentasi relatif berbeda dari pendukung Prabowo,” paparnya. []

Sumber :merdeka

Read More

Soal Partai Setan, Dradjad: Silakan Baca Al Maidah 55-56

Soal Partai Setan, Dradjad: Silakan Baca Al Maidah 55-56

Pernyataan Amien soal Partai Setan adalah dalam konteks tauhid Islam bukan parpol.

Amien Rais

10Berita , JAKARTA — Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan hal yang disampaikan Amien Rais itu adalah dalam konteks tauhid Islam sesuai Al Qur-an. Pernyataan Amien Rais soal partai setan bukanlah dalam konteks parpol.

Dijelaskannya, rujukan Amien Rais adalah kata hizballaah dari Al Maidah ayat 56. Alquran terjemahan Kementerian Agama mengartikannya sebagai “pengikut (agama) Allah”. Kata “hizb” ini bisa diartikan sebagai golongan, kelompok, grup atau partai.

"Namun kata partai ini tidak otomatis berarti partai politik. Al Maidah 56 juga menegaskan bahwa hizballaah itu adalah orang-orang yang menang,” kata Dradjad, dalam siaran persnya, Ahad (14/4).

Lawannya adalah hizbasy-syaithoon, ada di surat Al Mujaadilah ayat 19. Dalam Al Qur-an terjemahan Kementerian Agama, hizbasy-syaithoon ini diartikan sebagai “golongan setan”. Mereka-lah yang merugi.

"Apa ciri-ciri keduanya? Silakan baca sendiri Al Maidah 55-56 dan Al Mujaadilah 19,” ungkap Dradjad.

Amien Rais, kata Dradjad, sama sekali tidak membagi parpol menjadi Partai Allah vs Partai Setan. Tidak ada kata-kata parpol dalam ucapan Amien Rais.

"Beliau menyebut partai, itu artinya kelompok atau golongan. Lebih besar dan lebih luas dari sekedar partai politik,” kata politikus senior PAN ini.

Sebagai bukti, Dradjad meminta agar melihat kutipan pernyataan Amien Rais, yaitu: “bukan hanya PAN, PKS dan Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah”.

Termasuk kutipan berikut: “Orang-orang yang anti-Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya... Tapi di tempat lain, orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan”.

Jadi, kata Dradjad, jelas bahwa yang dimaksud Amien Rais dengan kata “partai” itu adalah “kelompok” atau “golongan/pengikut”, bukan partai politik. Hal ini juga berlaku untuk istilah “partai besar”.

"Karena itu, dengan segala kerendahan hati, ijinkan saya mengajak kita semua melihat hal ini dari kacamata tauhid Islam. Bukan kacamata partai politik. Sehingga, tidak perlu terjadi kontroversi terkait hal ini,” papar Dradjad.

Pernyataan Ketua Dewan kehormatan PAN, Amien Rais yang menyebut tentang Partai Allah dan Partai Setan menjadi kontroversial. Pernyataan Amien usai mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, ini, dianggap sebagai pendikotomian partai politik.

"Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? untuk melawan hizbusy syaithan," ujar Amien.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Di Rezim Jokowi Mengapa Ulama Jadi Korban?

Di Rezim Jokowi
Mengapa Ulama Jadi Korban?

Oleh: A. Indira (Ibu Rumah Tangga)

10Berita, Berawal dari kasus penyerangan yang menimpa Pimpinan Pesantren Al-Hilyah, Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Umar Basri. Beliau menjadi korban penganiayaan usai sholat subuh di masjid pada Sabtu (27/1). Dan pihak berwajib telah menangkap pelakunya yang dinyatakan lemah ingatan.

Tak menunggu waktu lama muncul lagi kasus serupa yang menimpa Komando Brigade PP Persis, Ustadz Parwoto dan beliau wafat setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat dianiaya oleh seorang pria pada Kamis (2/1) pagi (Republik, 2/2/2018).

Kemudian di JawaTimur, dua pengasuh Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, KH Zainuddin Jazuli dan KH Nurul Huda Jazuli yang didatangi oleh orang tak dikenal dwngan membawa pisau sambil berteriak-teriak. Pelaku kemudian diamankan di Polres Kediri untuk diinterogasi (JawaPos, 20/2/2018).

Pada hari Minggu, 18 Februari 2018 terjadi penyerangan juga terhadap KH Hakam Mubarok,  Pengasuh Pesantren Karangasem,  Pancuran, Lamongan. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera, pelaku yang bernama Nandang Triyana bin Satubi (23 tahun) warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diduga gila (Tempo, 19/2/2018).

Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa yang menyerang ulama, ustadz atau merusak masjid yang mana ketika pelakunya tertangkap mereka dinyatakan mengalami gangguan jiwa atau gila.

Sudah barang tentu kejadian-kejadian yang diberitakan tersebut menjadi perhatian masyarakat umumnya dan para pemuka agama islam khususnya, sehingga diantaranya 300 ulama perwakilan dari Pondok Pesantren se-Pariangan Timur  yang mengatas namakan Forum Masyarakat Peduli Situasi (FMPS) yang menghadiri rapat di Pondok pesantren An-Nur Jarnauziyyah, Rabu (14/2) dan mereka mencurigai adanya rekayasa kasus serangan orang yang berstatus gila terhadap ulama (Republika, 14/2/2018)

Pada acara diskusi ILC tvOne (13/2/2018) yang lalu KH Teungku Zakaria, Seorang Ulama asal Sumatera yang dikenal blak-blakan dan tegas ini menyatakan penyerangan terhadap Tokoh Agama yang dilakukan “orang gila” ini skenario sistemik. Tidak mungkin kejadian by accident (tiba-tiba), tapi ini kejadian by design.

Masih banyak lagi pendapat yang disampaikan masyarakat baik secara formal maupun di media cetak dan media berita Online.

Pengurus Wilayah Nahdiatul Ulama Jawa Timur pun berpendapat, "Apakah ini kriminal murni atau ada gerakan by design atas semua peristiwa yang terjadi belakangan ini?" kata Ketua PWNU Jawa Timur KH.M Hasan Mutawawakkil Alallah  (Tempo, 19/2/2018).

Pernyataan Kepolisian yang dinilai terburu-buru, menyebutkan bahwa pelaku penyerangan itu mengalami gangguan jiwa menuai kritikan keras. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Dana di Sostrosumihardjo merasa, penyebutan pelaku penyerangan sebagai penyandang gangguan jiwa atau orang gila terlalu cepat dilakukan. Untuk mengatakan itu perlu pembuktian melalui diagnosis dokter. "Itu rasanya perlu dikoreksi menurut saya," kata dia (Republika,  14/2/2018).

Saat ini masyarakat menunggu keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus penyerangan ini. Karena ini adalah salah satu dari kewajiban Negara untuk melindungi dan memberikan jaminan rasa aman kepada rakyatnya. Siapapun mereka, terutama para ulama yang harus dijaga keamanannya.

Ulama adalah sosok yang sangat penting dan dibutuhkan bangsa ini, karena ulama adalah pengemban predikat pewaris para nabi. Ulama harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah pewaris para nabi dari segi keilmuan, ketakwaan,  keberanian,  keikhlasan,ketawakalan,  kesabaran dan kemuliaan akhlak lainnya. Dan Ulama pun harus mampu menunjukkan diri sebagai penjaga juga pengayom umat. Merekalah pondasi keimanan dan kekuatan umat.

Mereka laksana bintang-bintang di langit yang memberi terang dalam kegelapan dunia. Rasulullah saw,  bersabda " Sungguh perumpamaan para Ulama di bumi seperti bintang-bintang di langit yang dengan cahayanya menerangi kegelapan di darat dan di laut." (HR . Ahmad)

Merekalah pewaris para nabi sebagaimana sabda Rasullulah saw, "Sungguh ulama itu adalah pewaris para nabi." (HR. Abu Dawud dan Baihaqi).

Semua keutamaan itu diperuntukkan bagi para ulama yang berjalan di atas kebenaran,  mencintai kebaikan dan melaksanakan amar makruf nahi munkar.

Karena itu masyarakat dan pemerintah wajib menjaga ulama mereka. Jangan sampai masyarakat dan pemerintah berdiam diri ketika begitu banyaknya teror yang ditujukan kepada para ulama.

Kita semua harus menjaga ulama secara langsung karena keberadaan mereka yang sangat penting dan berharga ditengah - tengah umat. Bila ulama hilang maka hilanglah mutiara dan penerang kebaikan di tengah umat. [syahid/]

Sumber : voa-islam.com

Read More

Al Qur'an Fiksi atau Bukan? Paparan Ustadz Adi Hidayat Logis & Clear

Al Qur'an Fiksi atau Bukan? Paparan Ustadz Adi Hidayat Logis & Clear

10Berita,  Kitab Suci itu Fiksi. Apa Al-Qur'an itu fiksi?

Silakan tonton dan simak kajian ustadz Adi Hidayat terkait ini.

Logis & clear soal apa itu Al-Quran.

Dengan memahami kajian beliau ini, dijamin kita (terutama umat Muslim) ngga perlu baper atau kebakaran jenggot atau mempermasalahkan atas apa yang telah disampaikan @rockygerung tentang kitab suci itu Fiksi.

Ustadz Adi Hidayat menyatakan sebelum kita berkomentar terhadap pernyataan Rocky Gerung "Kitab Suci itu Fiksi", hal yang pertama kita perjelas adalah orang yang menyatakan itu Muslim atau bukan?

Rocky Gerung itu bukan Muslim. Dia tidak sedang menyoal Al-Qur'an.

[Selengkapnya Video - Ustadz Adi Hidayat Lc MA "Al Qur'an Fiksi atau Bukan?"]

Sumber :Portal Islam 

Read More

Emak-emak semangat banget 2019 pengen Ganti Presiden, Ditanya kenapa? Orang miskin makin miskin

Emak-emak semangat banget 2019 pengen Ganti Presiden, Ditanya kenapa? Orang miskin makin miskin

10Berita,  Gerakan #2019GantiPresiden ternyata tidak hanya ramai di internet, tidak hanya hashtag, tidak hanya kaos topi dan mug...

TAPI... sudah mewabah di kalangan bawah

Emak-emak ini saat ditanya 2019 ganti Presiden setuju enggak?

Kompak dan semangat emak-emak langsung bilang "Setuju".

Saat ditanya alasannya kenapa pengen 2019 ganti Presiden?

Emak-emak menjawab: Kondisi ekonomi sekarang makin sulit.

"Sembako pada mahal, beras pada naik, orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya," jawab emak-emak.

Itulah yang emak-emak rasakan langsung kondisi sulit ekonomi saat ini. Itu Realita, bukan Fiksi.

Selengkapnya simak video ini dan viralkan untuk wujudkan harapan emak-emak rakyat bawah #2019GantiPresiden.

[video]

— BP™ (@BangPino_) 13 April 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Hebat! Proyek Strategis Jokowi di 2017, Yang Rampung Baru 2%nya

Hebat! Proyek Strategis Jokowi di 2017, Yang Rampung Baru 2%nya

10Berita -Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi proyek strategis nasional (PSN) yang rampung pada 2017 baru mencapai 2% sedangkan 59% berada dalam tahap konstruksi.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang dirilis BI, proyek yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini terdiri dari 245 proyek dan 2 program pembangunan lain, yakni ketenagalistrikan dan pengembangan industri pesawat terbang yang total nilainya sekitar Rp 4.417 triliun.

“Realisasi PSN yang telah selesai pada 2017 baru mencapai 2% dan 59% berada dalam tahap konstruksi,” tulis BI dalam laporan tersebut, dikutip Jumat (13/4/2018).

Pada program ketenagalistrikan, penyelesaian proyek baru mencapai 3% dari target 35.000 MW, dan sebanyak 46% berada dalam tahap konstruksi.

Dalam laporannya, BI juga menyebutkan dengan mempertimbangkan kemajuan berbagai proyek tersebut, akumulasi kapital ke depan diperkirakan terus meningkat.

Dari 245 plus dua PSN jika dirinci sekitar 2% atau enam proyek sudah selesai. 145 plus satu program tahap konstruksi atau sebesar 59%. Sedangkan 9 proyek baru tahap transaksi atau 4%, dan 85 proyek plus satu program baru tahap penyiapan atau 35%.

Sedangkan untuk program ketenagalistrikan 35.000 MW. 1.041 MW atau 3% sudah beroperasi. Sedangkan 46% atau sebesar 16.642 MW sudah tahap konstruksi. Yang baru selesai power purchase agreement (PPA), namun belum financial close sebesar 12.776 MW atau 36%, yang baru tahap pengadaan sebesar 3.160 MW atau 9%, dan yang sudah tahap perencanaan sebesar 2.228 MW atau 6%.[]

Sumber :detik

Read More

Serbuan TKA Meresahkan, Pekerja Lokal Cuma Jadi Penonton

Serbuan TKA Meresahkan, Pekerja Lokal Cuma Jadi Penonton

10Berita – Serbuan tenaga kerja asing ( TKA) di Indonesia menimbulkan keresahan, terutama bagi calon pekerja lokal. Apalagi pemerintahmembuat kebijakan mempermudah masuknya TKA ke Indonesia lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Kebijakan ini juga dinilai akan mengorbankan dan sangat tidak berkeadilan buat tenaga kerja kita.

“Perpres ini akan mengorbankan tenaga kerja lokal yang tidak bisa terserap bekerja dalam lapangan kerja sehubungan dengan masuknya investasi. Saya menduga masuknya investasi juga diikuti dengan masuknya buruh-buruh kasar (unskill workers) yang didatangkan langsung dari China,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Menurut Said, jangankan ada Perpres, tidak ada Perpres saja buruh China datang menbanjiri Indonesia yang sudah tentu melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan UUD 1945. Sehingga dengan adanya Perpres maka patut diduga jumlah buruh kasar TKA China yang akan masuk ke Indonesia akan berkali-kali lipat jumlahnya. Akibatnya buruh lokal akan menjadi penonton di negerinya sendiri.

“Apa yang dilakukan pemerintah dengan mempermudah izin TKA adalah pengingkaran dan menciderai konstitusi dan berpotensi presiden melanggar UUD 1945,” tegasnya.

 

Tidak Berkeadilan

Sementara itu,Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menilai, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak mengedepankan asas keberadilan bagi rakyat Indonesia. Karena dengan Perpres tersebut Jokowi telah memberi kemudahan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia. Belum lagi masalah target pertumbuhan ekonomi yang naik turun membuat ekonomi dalam negeri tidak bergerak naik. “Saya rasa Perpres ini sangat tidak berkeadilan buat tenaga kerja kita,” ujarnya.

Andrianto mengingatkan kembali tiap tahun angkatan kerja di Indonesia bertambah tiga juta jiwa. Dalam catatatannya saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 100 juta jiwa. Namun, sambung Andrianto lapangan kerja yang tersedia hanya mampu menampung separuh.

Menurutnya sangat tidak masuk akal jika Jokowi membuka keran bagi TKA ke Indonesia. Apalagi janji kampanye untuk membuka lapangan kerja belum terwujud sepenuhnya.

“Padahal dulu Jokowi berjanji akan buka lapangan kerja 10 juta pertahun. Pemerintahannya sudah berjalan 3 tahun, tapi ini tidak tercapai, maka tidak masuk akal bila pemerintah malah membuat policy permudah TKA,” tutupnya.

 

Transparan

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) meminta pemerintah transparan untuk menjelaskan serbuan tenaga kerja asing ( TKA) di Indonesia. SBY mengaku kerap mendapatkan pertanyaan mengenai serbuan TKA ke Indonesia. Namun dirinya tidak mempunyai data pasti tentang jumlah TKA di Indonesia seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

“Saya juga mendengar kecemasan yang sama, kalau tenaga kerja asing itu datang dalam jumlah yang banyak. Saya tidak punya angka, berapa banyak tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia ini. Dengarnya di sana ada, di sini ada, banyak sekali informasinya, banyak sekali isunya,” ujar SBY di Pendopo Agro Wisata PT Sidomuncul, Rabu (11/4/2018) sore, seperti dilansir Kompas.com.

SBY justru meminta kepada pemerintah agar jujur menjelaskan persoalan tenaga kerja asing ini. Jika memang informasi tersebut tidak benar agar disampaikan secara jelas.

Menurut SBY, dalam kerja sama ekonomi antar-negara, jamak ditemukan pekerja lintas negara. Dalam posisi tertentu, keberadaan TKA masih bisa diterima. Namun dalam hal ini, pemerintah dituntut lebih berhati-hati, sebab jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup banyak. []

Sumber : harianterbit

Read More

Masya Allah!!! Habib Alwi Jawab “Tantangan” Jokowi yang bilang “masa kaos bisa ganti presiden”

Masya Allah!!! Habib Alwi Jawab “Tantangan” Jokowi yang bilang “masa kaos bisa ganti presiden”

10Berita,  MasyaAllah..! Habib Alwi bin Muhammad Al Athas menjawab “tantangan” Jokowi yang bilang “masa kaos bisa ngganti presiden”.

Jawaban Habib Alwi langsung dengan tindakan nyata!

Silahkan tonton dan viralkan VIDEO ini.

Jangan lupa tagar #2019GantiPresiden
 
[Video - Habib Alwi]

— ᴀᴙᴛᴎᴏᴐΜΞDIΛᴏᴘᴏᴚᴛᴜᴎᴉᴤ (@OomNanang) 13 April 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Fahri Heran Ada Rekomendasi Tapi KPK Tidak Periksa Boediono

Fahri Heran Ada Rekomendasi Tapi KPK Tidak Periksa Boediono

10Berita , Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai tidak ada yang berbeda mengenai keputusan Pengadilan Pengadilan Negari Jakarta Selatan dengan rekomendasi Pansus Century Gate.

Bahkan menurut Fahri, Pansus Century Gate lebih dulu mengeluarkan rekomendasi aparat hukum melakukan penyelidikan terhadap Bailout Bank Century.
“Keputusan pengadilan justru menyebutkan seperti yang disebutkan di pansus angket century gate,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/4).

Fahri menambahkan pada waktu itu kepolisian sudah memproses rekomendasi Pansus Century Gate dengan mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur BI Boediono. Namun pemeriksaan urung dilakukan lantaran Boediono maju sebagai calon wakil presiden.

“Dulu ini kasus disidik Reskrim di bawah Pak Susno Duadji. Sudah jelas Pak Budiono hampir diperiksa, cuma nyawapres. Gara-gara itu kemudian tidak jadi diperiksa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fahri menilai yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa KPK tidak juga memeriksa Boediono hingga putusan dari PN Jaksel muncul. Padahal sebelumnya kepolisian sudah mau memeriksa Boediono.

“Kenapa penghentian penuntutan berhenti di KPK. Tanpa penjelasan dan menurut saya itu terbuka skandal,” demikian Fahri.

Sumber: rmol

Read More