Pakar Hukum Pidana: Kasus Chat Habib Rizieq Juga Harusnya Dihentikan, Yang Upload yang Ditindak

Pakar Hukum Pidana: Kasus Chat Habib Rizieq Juga Harusnya Dihentikan, Yang Upload yang Ditindak

10Berita, Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai penghentian penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila dengan terlapor Habib Rizieq Shihab di Polda Jabar sudah tepat.

Ia pun mengatakan seharunya kasus dugaan pornografi Habib Habib Rizieq pun seharus dihentikan.

“Mungkin satu lagi yang harus di SP3 juga adalah kasus yang di Jakarta terkait dugaan pornografi itu. Mestinya harus dihentikan itu,” kata Mudzakir ketika dihubungi, Jumat (4/5/2018).

Menurutnya dalam konteks penegakan hukum terkait Informasi dan Transaksi Elektronik Habib Rizieq dan Firza merupakan korban dari pihak yang mengunggah chat vulgar tersebut.

Bahkan ia menilai pihak yang mengunggah chat tersebutlah yang seharusnya diselidiki pihak kepolisian.

“Dalam teori penegakan hukum berhubungan ITE, yang berbuat jahat itu yang mengupload kepada publik. Sementara yang mengupload kepada publik itu nggak pernah diapa-apain. Nggak pernah dihukum. Jangankan dihukum, Sprindik (diterbitkan Surat Perintah Penyidikan) aja nggak ada,” kata Mudzakir.

Sebelumnya pada akhir Januari 2017 jagat media sosial dihebohkan dengan tersebarnya screenshot percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein.

Polda Metro Jaya pun menetapkan Firza sebagai tersangka pada Selasa (16/5/2017) setelah ia diperiksa selama 12 jam terkait kasus tersebut.

Firza pun disangkakan melanggar Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Kemudian pada Senin (29/5/2017) polisi menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka tanpa perlu terlebih dahulu menunggu Habib Rizieq kembali ke Indonesia setelah melakukan kembali gelar perkara.

Habib Rizieq kemudian disangkakan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Sumber: tribun

Read More

Tiongkok Pasang Sistem Rudal di Laut China Selatan, Ini Ancaman AS

Tiongkok Pasang Sistem Rudal di Laut China Selatan, Ini Ancaman AS

10Berita, Gedung Putih memeringatkan Tiongkok atas konsekuensi militerisasi Laut China Selatan.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders mengeluarkan peringatan itu ketika ia menanggapi pertanyaan mengenai laporan media AS bahwa Beijing telah memasang sistem rudal di pos-pos terdepan di Kepulauan Spratly, di Laut China Selatan dekat Vietnam dan Filipina.

"Kami sangat menyadari militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan. (Menyikapi hal itu) Akan ada konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang (dari AS)," kata Sanders seperti dikutip dari CNBC (5/5/2018).

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) juga telah memahami laporan seputar perkembangan terbaru di kawasan laut sengketa itu.

"Kami sangat prihatin atas langkah mereka (China) yang melakukan militerisasi di pulau-pulau buatan itu," kata Juru Bicara Pentagon, Dana White.

Media AS, CNBC pertama kali melaporkan, Negeri Tirai Bambu secara diam-diam memasang rudal jelajah anti-kapal dan sistem rudal permukaan-ke-udara (surface-to-air) di tiga pos militernya di Laut China Selatan, menurut seorang pejabat intelijen AS anonim yang memahami betul isu itu.

Langkah itu memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan lebih lanjut kekuatannya di perairan sengketa tersebut.

Pengkajian intelijen mengatakan bahwa sistem rudal itu dikerahkan di Kepulauan Spratly di bagian Fiery Cross Reef, Subi Reef dan Mischief Reef dalam 30 hari terakhir, lanjut si narasumber.

Penempatan senjata itu juga datang beberapa pekan usai Angkatan Laut AS melaporkan bahwa China telah memasang instalasi pengacak dan pengganggu radar serta komunikasi di kawasan yang sama.

Salah satu sumber laporan itu berasal dari personel Kapal Induk AS USS Theodore Roosevelt yang berlayar di Filipina, dekat kawasan Laut China Selatan pertengahan April lalu.

"Ketika sampai di sana, beberapa peralatan elektronik kami tidak berfungsi semestinya. Fakta itu mengindikasikan bahwa ada pihak yang ingin mengacak sinyal kami. Dan kami punya jawaban siapa yag melakukannya -- China," ujar salah seorang perwira di USS Theodore Roosevelt, seperti dilansir Business Insider Singapore, April 2018.

Kepulauan Spratly di Laut China Selatan yang diklaim oleh enam negara, terletak kira-kira dua pertiga dari arah timur dari Vietnam selatan dan Filipina selatan.

 

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Tambahan Signifikan Bagi Militer China

Sistem pertahanan pesisir yang baru merupakan tambahan yang signifikan terhadap kapabilitas militer China di salah satu wilayah yang paling diperebutkan di dunia.

Sistem Rudal jelajah anti-kapal perusak, yang dinamakan YJ-12B, memungkinkan China menyerang kapal-kapal musuh yang berlayar dalam jarak sekitar 546 kilometer dari pagar terumbu karang Kepulauan Spartly.

China juga memasang sistem rudal penghalau jarak jauh yang diberi kode HQ-9B. Sistem rudal itu digunakan untuk menghalau pesawat, drone militer, bahkan misil jelajah. Sistem HQ-9B mampu mengantisipasi ancaman dari mulai jarak sekitar 296 kilometer jauhnya.

Terungkapnya pemasangan sistem pertahanan rudal itu pertama kali dideteksi melalui citra satelit, yang tadinya berniat memantau dugaan perluasan pangkalan militer China di Kepulauan Woody.

"Kepulauan Woody berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan militer China di Laut Cina Selatan," kata Gregory Poling dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) kepada CNBC.

"Kami berasumsi bahwa apa pun yang kami lihat di Woody, pada akhirnya akan merujuk pada upaya perluasan pengaruh ke selatan, yang bisa mengancam para tetangga China," ia menambahkan.

Laut China Selatan, yang merupakan rumah bagi lebih dari 200 gugus kepulauan, berfungsi sebagai rute penghubung pelayaran global dari Asia ke Pasifik, dengan total nilai transaksi perdagangan sekitar US$ 3,4 triliun setiap tahun.

Banyak klaim kedaulatan tumpang tindih terhadap pulau-pulau, terumbu karang, dan bebatuan atol, yang telah mengubah perairan tersebut menjadi sebuah area persaingan senjata.

China memainkan peranan penting dengan menempatkan sekitar 27 pos militer di seantero Laut China Selatan.

Beijing pertama kali mengklaim kepemilikan kawasan Fiery Cross Reef dan Subi Reef pada 1988, dan sejak itu terus melengkapinya dengan fasilitas pelabuhan, hangar pesawat, sistem komunikasi, kantor administrasi dan landasan pacu sepanjang total 10.000 kaki (sekitar 3.000 meter).

Sumber :Liputan6.com 

Read More

Usut Kasus Century, KPK Tak Pandang Nama Besar

Usut Kasus Century, KPK Tak Pandang Nama Besar

10Berita, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menegaskan tak ragu menjerat pihak-pihak yang diduga teribat dalam kasus korupsi Bank Century.

"Enggak lah, enggak ada keraguan. Ragu bagaimana?" ujar Saut di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/5/2018).

Saut mengatakan, lembaga antirasuah akan menjerat siapa pun yang terlibat dugaan korupsi. Ia menyatakan, dalam menangani kasus korupsi pihaknya tak pandang bulu.

"Di UU, enggak ada nama besar nama kecil gitu, yang jelas dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar atau kecil," kata dia.

Dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, hakim menyebut Budi Mulya melakukan korupsi Bank Century secara bersama-sama.

Budi yang sudah divonis 15 tahun penjara di tinggkat kasasi Mahkamah Agung (MA) disebut melakukan korupsi bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI; Miranda S Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI; Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah,

Kemudian Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan; Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter; dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI.

Selain itu, ada nama lain yakni Robert Tantular, Hermanus Hasan, dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

 

Cari Dua Alat Bukti

Saut mengatakan, pihaknya masih mencari dua alat bukti untuk menjerat pihak-pihak yang disebut secara bersama-sama maupun pihak lain yang diduga terlibat.

"Timnya masih mempelajari. Perlu waktu siapa-siapa, karena 10 orang itu kan harus dipelajari pelan-pelan," kata dia.

Sumber :Liputan6.com 

Read More

Kemenlu: Indonesia tak Beri Visa ke Warga Israel

Kemenlu: Indonesia tak Beri Visa ke Warga Israel

Kemenlu tegaskan berita media Israel tak benar.

10Berita ,  JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa Indonesia tidak akan memberikan visa bagi turis Israel yang hendak berkunjung ke negara ini. Hal itu ditegaskan menyusul pemberitaan yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menerima aplikasi turis visa dari Israel.

Sebelumnya, laporan dari media Israel Haaretz mengatakan, Indonesia akan menerima aplikasi turis visa dari Israel. Dengan izin tersebut, wisatawan Israel akan dengan mudah mengunjungi Tanah Air, untuk menikmati keindahan dalam negeri.

"Berita itu tidak benar, Indonesia tidak memberikan visa bagi warga negara Israel," ujar juru bicara Kemenlu RI, Armanatta Nasir kepada Republika.co.id, Jumat (4/5).

Menurut Armanatta, Menteri Luar Negeri telah berkomunikasi dengan Menteri Pariwisata dan Menteri Hukum dan HAM terkait hal ini. Ia menegaskan bahwa informasi yang ada dalam pemberitaan media Israel itu tidaklah benar.

Selain menyebutkan bahwa Indonesia akan menerima aplikasi turis visa dari Israel, Haaretz  juga menjelaskan bahwa selama inj warga Israel hanya bisa memperoleh visa untuk urusan bisnis dengan biaya sekitar 800 dolar AS. Dengan tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, pengurusan visa bisa sangat lama.

Hingga 2015, agen perjalanan hanya bisa mengantarkan beberapa kelompok turis Israel masuk ke Indonesia dengan upaya yang sangat sulit. Kendati tak memiliki hubungan diplomatik, kedua negara diketahui memiliki kamar dagang yang dapat membantu mempromosikan turisme Israel ke Asia Tenggara.

"Meskipun di antara kedua pihak tak ada dokumen yang ditandatangani, namun Isarel memungkinkan untuk mengajukan aplikasi visa turis dimulai sejak 1 Mei," tulis Haaretz.

Sumber :Republika.co.id

Read More

Panitia Minta Tragedi "Sembako Maut" Monas Diselesaikan secara Kekeluargaan, Enak Bener, Zakat Maut 3 tahun Penjara

Panitia Minta Tragedi "Sembako Maut" Monas Diselesaikan secara Kekeluargaan, Enak Bener, Zakat Maut 3 tahun Penjara

10Berita, Panitia Minta Tragedi Monas Diselesaikan secara Kekeluargaan

Panitia pembagian sembako di Monas meminta agar kasus yang menewaskan dua bocah dalam acara 'Untukmu Indonesia' diselesaikan secara kekeluargaan. Karena, panitia enggan menyalahkan siapapun dalam pembagian sembako maut tersebut.

Kuasa Hukum Panitia, Hendry Indraguna berencana akan menghubungi Kuasa Hukum Ibu dari Almarhum M Rizky, Komariah. Pasalnya, kata dia, dirinya tengah fokus dalam menangani permasalah tersebut agar tidak terulang kembali di kemudian hari.

Hal ini disampaikan Hendry di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/5/2018).

Panitia Minta Tragedi Monas Diselesaikan secara Kekeluargaan.https://t.co/VckN3gRg8t

— iNews (@OfficialiNewsTV) 4 Mei 2018

Link: https://metro.sindonews.com/read/1303106/170/panitia-minta-tragedi-monas-diselesaikan-secara-kekeluargaan-1525436664

***

Beragam tanggapan dari warganet atas kasus "Sembako Maut" ini. Apa cukup dengan diselesaikan secara kekeluargaan?

"Itu pidana. Pasal 359 KUHP Kelalain yg mengakibatkan orang meninggal. Ancaman hukuman 5 tahun. Sudah diterapkan saat tragedi Zakat Maut," komen akun @maspiyuuu.

Itu pidana. Pasal 359 KUHP Kelalain yg mengakibatkan orang meninggal. Ancaman hukuman 5 tahun. Sudah diterapkan saat tragedi Zakat Maut. https://t.co/L4sJwx7XsO

— #2019GantiPresiden 🇮🇩 (@maspiyuuu) 4 Mei 2018

"Sudah ada yurisprudensi hukum nya," tambah @syarifjogja.

"Pembunuhan itu bukan delik aduan...penegak hukum hrs menyelesaikan sampai tuntas..supir truk nabrak orang Walau sdh ngasih uang duka tetep dihukum...," ujar @hwmaswin1.

"Sebelum ketauan ngasi duit tutup mulut, skrg udh jelas ada bukti minta kekeluargaan.....harus tetap proses termasuk polisi yg udah bikin berita hoax sebelumnya,"kata @j4cky_josu.

"Perlakukan sama dong dgn kasus Zakat Maut d Jatim yg pihak pembagi zakat kena hukuman pidana 3 tahun. Nyawa ko cm di hargai 10 juta dan 5 juta. Githu kekeluargaan??? Tu mah harga motor seken bukan kekeluargaan,"komen @budijapung.

"Bagi2 zakat itukan pelakunya umat Islam. Nah klo umat yg lain ? Apa msh berlaku ???" kata akun @Islambeneran.

"kalau yg tersangkut kasus hukum jokower atau ahoker mesti minta diselesaikan secara kekeluargaan atau aparatnya bertele tele dlm memprosesnya tp kalau yg kena kasus orang yg kritis ke pemerintah gak usah tunggu lama lgs diproses, mbok jgn gitu kita semua ini sepakat hkm hrs tegak," ujar @suhartono99.

"Dan istana pun tidak terdengar suara kecamannya. Biasanya kalau jadi korban, paling cepat mengecam. Sekalinya pelaku adalah pendukungnya, kemana suara2 berisik kecaman itu," komen @DeasyArf.

Sudah ada yurisprudensi hukum nya

— syarif hidayatullah (@syarifjogja) 4 Mei 2018

Pembunuhan itu bukan delik aduan...penegak hukum hrs menyelesaikan sampai tuntas..supir truk nabrak orang Walau sdh ngasih uang duka tetep dihukum...

— hadi winarno (@hwmaswin1) 4 Mei 2018

Sebelum ketauan ngasi duit tutup mulut, skrg udh jelas ada bukti minta kekeluargaan.....harus ttp proses termasuk polisi yg udh bikin berita hoax sebelumnya

— #2019GantiPresiden (@j4cky_josu) 4 Mei 2018

Perlakukan sama dong dgn kasus Zakat Maut d Jatim yg pihak pembagi zakat kena hukuman pidana 3 tahun.

Nyawa ko cm di hargai 10 juta dan 5 juta. Githu kekeluargaan???
Tu mah harga motor seken bukan kekeluargaan

— Mr Japung (@budijapung) 4 Mei 2018

Bagi2 zakat itukan pelakunya umat Islam. Nah klo umat yg lain ? Apa msh berlaku ???

— CEBONG DICELANAIN #GantiPresiden (@Islambeneran) 4 Mei 2018

kalau yg tersangkut kasus hukum jokower atau ahoker mesti minta diselesaikan secara kekeluargaan atau aparatnya bertele tele dlm memprosesnya tp kalau yg kena kasus orang yg kritis ke pemerintah gak usah tunggu lama lgs diproses, mbok jgn gitu kita semua ini sepakat hkm hrs tegak

— #NetizenOnly (@suhartono99) 4 Mei 2018

Dan istana pun tidak terdengar suara kecamannya.
Biasanya kalau jadi korban, paling cepat mengecam.
Sekalinya pelaku adalah pendukungnya, kemana suara2 berisik kecaman itu.

— 📌Deasy Arf (@DeasyArf) 4 Mei 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

PDIP Sulit Menang di Pilkada Jabar, Jateng dan Sumut

PDIP Sulit Menang di Pilkada Jabar, Jateng dan Sumut

Istimewa

10Berita, Jakarta - Pasca mengalami beberapa kekalahan di beberapa wilayah pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 lalu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan disebut-sebut akan kembali menelan 'pil pahit' dalam kontestasi pilkada serentak 2018. Berbagai kalangan memprediksi, PDIP akan sulit meraih kemenangan dalam di pemilihan gubernur (Pilgub) wilayah Jawa maupun pilgub di Sumatra Utara.

Ketua DPP Partai Amanat Nasioal (PAN) Yandri Susanto mengatakan, memenangkan pilkada di Pulau Jawa merupakan suatu hal yang sulit bagi PDIP. Sebab, kata dia, PDIP sudah kalah dalam pilkada Banten dan juga di DKI beberapa waktu lalu. Tentunya, lanjut dia, hal ini juga akan jadi lampu kuning bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pilpres 2019.

"Pertama pilkada ini pasti jadi taruhan Pak Jokowi, Banten sudah kalah DKI sudah kalah. Kalau misalkan jagoannya Pak Jokowi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kalah maka itu lampu kuning buat Pak Jokowi juga tentunya," kata Yandri di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Anggota komisi II DPR ini juga berani memprediksi, jika keseluruhan Pilkada 2018 dimenangkan di luar partai pemerintah, maka Jokowi akan kalah di Pilpres 2019. Jokowi, kata Yandri, juga akan gelisah jika yang menang khususnya di Jawa Barat adalah calon dari Gerindra, PAN dan PKS karena PDIP kalah di Pilkada DKI dan Banten.

"Jadi pilkada khususnya di Pulau Jawa ini adalah pertarungan buat Pak Jokowi dan kalau semuanya dimenangkan oleh di luar pemerintahan maka saya kira Pak Jokowi akan kalah di 2019. Jawa Barat koalisi PAN, PKS, Gerindra yang menang saya kira Pak Jokowi akan gelisah," tandasnya.

Elektabilitas Jokowi

Adapun hasil Pilkada serentak 2018 menurut Pengamat politik dari Lembaga Survey Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, tentu akan mempengaruhi elektabilitas partai PDIP dan Joko Widodo (Jokowi) Pilpres 2019.

Adapun Pilkada serentak tahun ini diselenggarakan di 117 daerah, termasuk tiga daerah dengan pemilih terbanyak pada pemilihan umum (Pemilu), yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

"Semua itu masih bisa terjadi. Hari ini elektabilitas Jokowi masih 35 sampai 45 persen di beberapa hasil survey. Akan tetapi, saya rasa masih bergantung pada Pilkada 2018 ini. Apakah Jokowi bisa kalah? Saya rasa bisa ya, tidak ada yang selalu menang," kata Hendri di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Dia menjelaskan Pilkada 2018 ini sangat spesial karena Jabar, Jateng, dan Jatim, mengikuti pesta demokrasi ini. Ketiga wilayah ini cukup menentukan kemana nanti arah koalisi para partai ini.

Pilgub Sumut

Sementara di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Kekuatan barisan koalisi pengusung Edy-Musa juga bisa dibilang kuat karena terdiri dari tiga parpol yang setia sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketiga partai yang dimaksud adalah Gerindra, PKS, dan PAN.

Tiga partai itu kerap menyatu dalam menghadapi Pilkada 2018. Selain di Sumut, ketiga parpol itu bersama mengusung cagub di Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Jawa Tengah.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade mengaku, partainya memang banyak berkoalisi dengan PKS karena lancarnya komunikasi antar elit dua partai itu. Selain itu, kedekatan Gerindra dan PKS sejak Pilkada DKI juga menjadi faktor bersatunya mereka di beberapa daerah, termasuk Sumut.

"Sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo di berbagai kesempatan, PKS adalah sekutu Gerindra," tutur Andre di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Sumber :Harianterbit

Read More

Aktivis Kristen: Kasus "Chat Palsu" Habib Rizieq Harus Dihentikan

Aktivis Kristen: Kasus "Chat Palsu" Habib Rizieq Harus Dihentikan

10Berita, JAKARTA - Kepolisian menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas kasus penodaan lambang negara atau Pancasila yang melibatkan Habib Rizieq Shihab di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, Habib Rizieq sudah sempat ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini disampaikan kuasa Hukum Habib Rizieq, Sugito Atmo Pawiro saat mendatangi Bareskrim Polri pada Jumat (4/5/2018) untuk mengambil barang bukti milik Habib Rizieq Shihab yang diperiksa terkait kasus tersebut.

Sementara Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Umar Surya Fana mengatakan SP3 kasus ini dikeluarkan sekira bulan Februari hingga Maret. Kasus Habib Rizieq di Jawa Barat tersebut dihentikan karena kurang barang bukti pendukung untuk diprosesnya kasus tersebut. "Kurang bukti, tidak ada pidana, Nanti saya cek lagi ya," ujarnya singkat, seperti dilansir Republika.

Penghentian kasus Pancasila ini disambut gembira berbagai pihak. Tidak hanya Umat Islam, bahkan aktivis buruh yang beragama Kristen menyambut gembira dan juga meminta kasus "Fake Chat" alias chat palsu Habib Rizieq juga harus dihentikan.

"Bagus, keadilan masih ada berarti di Indonesia...Memang sudah sepatutnya dihentikan...," kata aktivis buruh Kristen @iyutVB di akun twitternya menanggapi penghentian kasus Pancasila Habib Rizieq.

"Tinggal kasus fake chat, udah jelas harus dihentikan demi nalar. Sudah jelas polisi juga ga berdaya karena ga bisa tangkap penyebarnya," lanjut @iyutVB.

Kasus chat ini oleh ahli IT Hermansyah pernah disampaikan sebagai kasus rekayasa. Namun ahli IT ITB ini tiba-tiba dibacok.

(Baca: Ini Pernyataan AhliIT Hermansyah Sebelum Dibacok: "Chat HRS Rekayasa, Yang Edit Amatir")

...Bagus, keadilan masih ada berarti di Indonesia...Memang sudah sepatutnya dihentikan...

Tinggal kasus fake chat, udah jelas harus dihentikan demi nalar. Sudah jelas polisi juga ga berdaya karna ga bisa tangkap penyebarnya. (``,)https://t.co/c82XzzV2Qv

— Buruh, jangan takut berserikat...!!! (@iyutVB) 4 Mei 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Rachmawati: Perpecahan Keluarga Bung Karno Adalah Risiko Perjuangan

Rachmawati: Perpecahan Keluarga Bung Karno Adalah Risiko Perjuangan

10Berita, Perjuangan melawan kebathilan dan kezaliman demi menegakkan kebenaran memiliki sejumlah risiko, termasuk perpecahan di kalangan keluarga Bung Karno.

Demikian diterangkan putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri usai berziarah ke makam sang proklamator di Blitar, Jawa Timur, Jumat pagi (4/5).

Rachma dan rombongan berziarah bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Rachma yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan, ada perbedaan yang tegas antara kebathilan dan kebenaran.

“Kita harus berani memilih. Sekalipun dia (Mega) adalah saudara, tetapi kalau kita nilai berada di pihak kebathilan, saya tidak akan ada pardon (maaf),” ujar Rachma.

Rachma sejak lama berseberangan dengan kakak kandungnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Rachma kerap mengatakan, perbedaannya dengan Mega didorong oleh kebijakan politik Mega yang bertentangan dengan ajaran Bung Karno. 

Sumber : rmol

Read More

Gatot Nurmantyo: Jika Partai Islam Bersatu, Maka Negara akan Kuat

Gatot Nurmantyo: Jika Partai Islam Bersatu, Maka Negara akan Kuat

10Berita, YOGYAKARTA—Memasuki tahun politik, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Presiden 2019, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo siap menjadi mediator untuk mempersatukan partai islam.

Gatot sapaan akrabnya mengatakan bahwa dirinya siap mempersatukan partai-partai islam seperti PKS, PPP, PAN, PKB dan PBB.

“Jika para elite politik partai Islam melaksanakan ajaran agama, Indonesia saya yakin makin kuat,” kata Gatot, pada Jumat, (4/05/2018) kemarin.

Hal tersebut karena menurut Gatot, umat Islam memilik peran yang sangat besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kemudian islam juga dipeluk oleh mayoritas rakyat Indonesia. Karena itu Gatot yakin dengan bersatunya Partai Islam negara akan semakin kuat.

Gatot mengakui saat ini tidak memiliki kendaraan politik, meski demikian Gatot mengaku siap untuk menyatukan partai-partai tersebut demi bangsa. “Saya siap jungkir balik demi kebaikan bangsa dan negara,” tegasnya.

Menurut Gatot, jika sudah bersatu, maka partai-partai itu akan menjadi suara sah umat Islam. Maka nantinya siapapun yang diajukan sebagai pemimpin bangsa akan didukung sepenuhnya oleh umat lantaran dinilai mampu mengayomi.

Kemudian, Gatot berkeyakinan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan pelarangan membawa politik ke masjid.

Gatot menambahkan jika ada yang menyampaikan politik dilarang di masjid, dirinya memastikan bahwa orang itu adalah umat Islam yang baru belajar atau umat non-Islam yang sok tahu.

“Bagi umat Islam mengamalkan politik adalah meniru apa yang dulu dilakukan nabi yang membicarakan pemerintahan di masjid. Yang dilarang seharusnya bukan berpolitik di masjid, namun ajakan yang bermuara pada adu domba dan memecah bangsalah. Kalau soal itu, saya setuju jika itu diterapkan,” pungkasnya. []

SUMBER: SINDONEWS

Read More

Ancaman RRCina Bukan Lagi Fiksi

Ancaman RRCina Bukan Lagi Fiksi

10Berita – Gelar kekuatan militer RRCina di Laut Cina Selatan (LCS) sepanjang minggu kedua bulan April 2018 yang lalu merupakan gelar kekuatan militer terbesar yang pernah dilakukan negeri panda itu. Tidak kurang dari 50 kapal perang striking force, 3 kapal selam dan 1 kapal induk dengan dukungan 80 jet tempur bersama 10 ribu pasukan melakukan unjuk kekuatan di LCS dipimpin langsung oleh Presiden Cina Xi Jinping.

Respon Indonesia saat itu adalah segera mengirim 6 kapal perang ke batas teritori Natuna dengan dukungan 8 jet tempur F16 dari skadron Pekanbaru. Yang tidak biasa adalah sebelum 8 jet tempur F16 itu diterbangkan ke Natuna, flight tempur itu berlatih tempur dulu dengan membombardir pantai Bengkalis selama tiga hari. Ini adalah simulasi untuk menghadapi serangan kapal perang musuh atas sebuah pulau.

Tidak terjadi insiden apa-apa dengan konvoi armada militer RRCina termasuk dengan kapal-kapal perang Vietnam, Malayisa, Filipina, AS dan Australia yang ikut memantau dari kejauhan. Dan memang unjuk kekuatan militer RRCina bukan untuk menciptakan insiden. Melainkan ingin menunjukkan kehebatan militernya yang sudah membangun pangkalan militer dan peluru kendali anti kapal dan anti serangan udara, berikut penempatan jet tempur di pulau-pulau tol yang tersebar di LCS.

Cina memang sedang menggeliat hebat. Perekonomian negeri semilyar orang itu diprediksi akan menjadi nomor satu dalam beberapa tahun mendatang. Ini bukan fiksi tetapi prediksi yang bakal terjadi. RRCina akan menjadi pemain nomor wahid di dunia mulai tahun 2020. Sejalan dengan itu perkuatan militer mereka juga semakin “merajalela”. Klaim negeri itu terhadap seluruh kawasan LCS bakalan tak akan terbantahkan atau terpatahkan oleh siapa pun termasuk si pemilik hegemoni Amerika Serikat.

Boleh jadi Natuna akan menjadi ruang tembak berikutnya meski saat ini dikatakan tidak masuk kawasan yang di klaim. Tetapi persinggungan ZEE di Laut Natuna Utara dengan klaim Cina adalah fakta bukan fiksi. Ini yang harus diceritakan kepada anak negeri supaya mereka paham betul suasana pertarungannya. Perairan ZEE Natuna kita bersinggungan dengan Vietnam dan Cina.

Antisipasi terkini yang dilakukan Indonesia adalah dengan menempatkan 4 KRI striking force dari Armada Timur dimutasikan ke Armada Barat dan fokus Natuna. Ke empat KRI itu adalah KRI Bung Tomo, KRI John Lie, KRI Usman Harun dan KRI Fatahillah. Armada Barat saat ini berkekuatan sekitar 35 KRI berbagai jenis. Tetapi tentu saja tidak seluruhnya terkonsentrasi ke Natuna. Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Laut Jawa dan Pantai Barat Sumatera juga perlu dikawal.

Sementara saat ini di Natuna sedang ada kunjungan inap 6 jet tempur F16 untuk berpatroli rutin secara estafet bergantian dengan Sukhoi. Itulah dampak dari show of force militer Cina yang demikian perkasa. Termasuk kunjungan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Dari kacamata militer jika pada saat mereka unjuk kekuatan di LCS dan melakukan serangan kilat ke Natuna maka dalam hitungan jam pulau terdepan Indonesia itu akan jatuh ke tangan mereka.

Oleh sebab itu tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa. Itu luar biasa Bung. Karena yang melakukan itu adalah negara yang haus ekspansi sumber daya alam untuk bisa menghidupi milyaran penduduknya sampai seratus tahun ke depan. Jadi ini bukan soal jangka pendek. Cina harus bisa menguasai sumber daya alam dan sumber energi untuk menghidupi milyaran warganya yang juga tak tertandingi jumlahnya. Tidak peduli itu punya siapa.

Natuna sedang kita perkuat. Pangkalan militer segala matra sedang dihebatkan. Tetapi lebih dari sekedar itu adalah percepatan isian alutsista yang harus dipenuhi di batas teritori itu. Tidak lagi memakai model konvensional alias sesuai pagu anggaran yang bertahap dan bertele-tele. Percepatan tambahan minimal 3 skadron jet tempur mestinya harus sudah bisa diselesaikan sebelum rezim ini bertanding lagi tahun depan. Demikian juga dengan tambahan kapal-kapal kombatan sekelas fregat dan destroyer serta kapal selam harus bisa dipercepat perolehannya.

Perkuatan militer bukanlah untuk menciptakan konfrontasi tetapi untuk menjaga agar pihak sana tidak meremehkan teritori kita. Kehadiran militer yang kuat di Natuna adalah untuk menjaga marwah teritori yang sudah diakui secara internasional. Pantas dan sah. Maka sudah selayaknya kita bergegas agar tidak ketinggalan kereta segera memenuhi isian alutsista untuk Natuna.

Gerak cepat, cerdik dan lincah serta cerdas harus jadi pola pikir, pola sikap dan pola tindak Kementerian Pertahanan. Bergegaslah, karena bela negara zaman now adalah memperbanyak isian alutsista canggih dengan teknologi terkini. Tidak bisa tidak itulah yang harus kita dapatkan dan penuhi untuk NKRI tercinta. []

*Oleh: Jagarin Pane, Penulis adalah pemerhati pertahanan dan alutsista TNI

Sumber :swamedium

Read More