Isu ‘Terorisme’, Ketum Pemuda Muhammadiyah: Narasi Polisi

Isu ‘Terorisme’, Ketum Pemuda Muhammadiyah: Narasi Polisi

Dahnil Anzar Simanjuntak

10Berita, JAKARTA Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dr Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap isu “terorisme” yang kerap terjadi di tanah air hanya bersifat monolog dari kepolisian.

Dahnil menganggap polisi yang selalu menguasai narasi “terorisme” yang kemudian diterima oleh banyak kalangan.

“Dan kita publik menerima begitu saja,” kata Dahnil dalam Diskusi Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum HAM PP Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018) sore.

Begitu pun dengan wartawan dan media, mestinya, kata Dahnil, sebagai pihak pencari informasi, awak media tidak hanya mengandalkan informasi satu arah dari aparat.

“Semua produksi narasi itu disampaikan pihak kepolisian,” ungkap Dahnil.

Namun Dahnil juga tidak memungkiri bahwa wartawan sendiri seperti dihalang-halangi oleh pihak kepolisian dalam melakukan peliputan lebih dalam mengenai “terorisme”, sehingga tidak dapat menggali informasi dari pihak maupun sumber selain polisi.

“Jadi teman-teman gak bisa melakukan cover both side,” ujar Dahnil.

Penanganan informasi yang monolog dari polisi, menurut Dahnil, sangat berbahaya. Saat itu tercipta, pihak yang mengkritisi polisi, ungkap Dahnil, justru malah dianggap sebagai pihak pro “terorisme” dan tidak empati terhadap korban “teroris”.

Dahnil mencontohkan, saat ada pihak yang mengkritisi kinerja polisi dan negara dalam kasus bom ataupun teror, banyak kalangan yang justru menganggap pengkritik tidak memiliki rasa empati terhadap korban.

Padahal, kritikan itu sendiri ditujukan terhadap kinerja polisi yang tidak dapat menangani “terorisme” dan melindungi masyarakat dari ancaman teror.

“Masalahnya bukan pada empati dan simpati tapi pada penanganannya. Masalahnya pada rasionalitas akal sehat. Semua kita pasti berempati dan bersimpati,” tukas Dahnil. (MNM/)

Sumber : Salam Online.

Read More

Cina Paksa Pelajar Muslim Teken Perjanjian untuk Tidak Berpuasa

Cina Paksa Pelajar Muslim Teken Perjanjian untuk Tidak Berpuasa

10Berita, CINA—Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang Cina dilaporkan telah memaksa para mahasiswa Islam untuk menandatangani perjanjian untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadhan, menurut laporan yang diterbitkan oleh Radio Free Asia pekan ini.

RFA  melaporkan bahwa mahasiswa lokal dipaksa untuk menandatangani ikrar bersama orang tua mereka yang menyatakan bahwa mereka tidak akan berpuasa atau beribadah selama Ramadhan. Langkah ini pertama kalinya pihak berwenang secara khusus menargetkan anak-anak dengan langkah-langkah seperti itu.

“Karena kami adalah siswa, kami tidak berpuasa. Kami telah menandatangani perjanjian sekolah dan juga menulis surat janji,” ungkap seorang siswa memberi tahu RFA. Dia menambahkan orang tuanya juga “tidak diizinkan untuk mempraktekkan hal-hal seperti itu di depan anak-anak mereka” dalam upaya “untuk bertindak sebagai model peran.”

Menurut seorang kader wanita di daerah Peyziwat yang berbicara dengan media, menjelang Ramadhan, “semua kader dan anggota partai dipanggil ke kantor daerah untuk pertemuan, di mana kami diberitahu untuk ‘lebih waspada’ dan ‘membayar perhatian khusus ‘kepada siapa pun yang mengeluh tentang kebijakan pemerintah mengenai ekstremisme agama.”

Kasus ini adalah contoh terbaru dari penindasan agama yang dilakukan oleh otoritas Partai Komunis Cina, yang sebelumnya telah memaksa restoran untuk tetap buka dan akses terbatas ke masjid selama liburan, yang tahun ini berlangsung antara 16 Mei dan 14 Juni. Langkah-langkah tersebut biasanya digambarkan sebagai upaya untuk memerangi “ekstremisme.”

Akibatnya, banyak komunitas agama hidup dalam ketakutan akan potensi pembalasan karena mempraktikkan iman mereka, terutama selama periode khusus seperti Ramadhan dan Paskah. []

SUMBER: RFA | BREITBART, Islampos.

Read More

Gerakan Filantropi Islam Solusi Dampak Terorisme

Gerakan Filantropi Islam Solusi Dampak Terorisme

Gerakan Filantropi Islam bisa mendampingi keluarga pelaku teror.

10Berita , BANTUL -- Ketua Badan Pengurus LazizMu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latief mengatakan tindakan terorisme menyisakan banyak permasalahan sosial. Menurutnya, gerakan filantropi Islam muncul sebagai solusi alternatif menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul dari tindakan terorisme.

Hilman mengatakan pelaku teror meninggalkan keluarganya dalam keadaan tidak berkecukupan dan membutuhkan pendampingan secara moral. Pada keadaan seperti ini, gerakan filantropi Islam bisa mengambil peran.

"Keluarga narapidana teroris (napiter) dipinggirkan, anaknya susah sekolah, tidak punya pekerjaan dan betul-betul dalam keadaan miskin. Mereka yang sebernanya tidak terlibat sama sekali dengan teroris, harus kita dampingi untuk menaikkan moral dan mental keluarga napiter," ujar Hilman yang juga merupakan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan AIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada seminar hasil penelitian dari penerima dana hibah penelitian Maarif Fellowship (MAF) 2017-2018 beberapa waktu lalu di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana UMY.

Husna Yuni Wulansari yang merupakan penerima dana hibah penelitian MAF mengatakan dalam penelitiannya yang berjudul Filantropi Islam dalam Dukungan Pasif bagi Terorisme di Indonesiamengatakan salah satu gerakan filantropi Islam yang berasal dari Nahdlatul Ulama bernama NUCARE-LAZIZNU tidak pernah memandang orang yang menerima zakatnya.

Hal itu termasuk mereka yang bersal dari keluarga napiter atau pun mantan napiter asalkan sesuai dengan kriteria sebagai penerima bantuan atau asnaf. Selain memberikan santunan bagi orang yang membutuhkan, NUCARE-LAZIZNU juga mengampanyekan paham antiterorisme dan radikalisme di lingkungan sekolah, kampus, dan keluarga melalui lembaga-lembaga seperti Ikatan Pelajar NU (IPNU), dan Fatayat NU (lembaga muslimat NU).

Mahasiswa Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga menjadi penerima dana MAF, Waskito Wibowo, mengambil judul Filantropi Berbasis Masjid untuk Keluarga Narapidana Terorisme: Studi Kasus di Kabupaten Lamongan untuk penelitiannya. Dalam penelitiannya, filantropi Islam berbasis masjid adalah pemberian, baik itu benda maupun layanan yang disalurkan oleh seseorang ataupun masyarakat lewat masjid.

Gerakan filantropi Islam berbasis masjid berupa pemberian santunan yang menunjang aspek untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa bahan makanan, uang tunai dan material lainnya. "Selain memberikan materi, mantan napiter juga mendapatkan pendampingan," kata dia.

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Setelah Daftar 200 Penceramah, Kini Giliran Kemenag Daerah Larang Masjid Gunakan Pengeras Suara

Setelah Daftar 200 Penceramah, Kini Giliran Kemenag Daerah Larang Masjid Gunakan Pengeras Suara

10Berita – Ketua Kementerian Agama membuat kebijakan kontroversial daftar 200 penceramah, kali ini giliran anak buah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ikut-ikutan melakukannya.

Tak kalah kontroversial, kebijakan Kepala Kantor Kemenag Barito Utara, Tuaini Ismail, malah melarang masjid menggunakan pengeras suara.

Dalam kebijakannya, Tuani Tuaini Ismail mengimbau seluruh pengurus masjid untuk tidak menggunakan alat pengeras suara secara berlebihan.

Alasannya, agar tetap mengutamakan ketenangan, kedamaian, kesejukan, dan kerukunan masyarakat.

“Dalam pemakaian atau penggunaan alat pengeras suara agar tidak berlebihan,”

“Terutama pada malam hari seperti Taddarus Al Quran selesai salat tarawih,” kata Tuani seperti dilansir Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Rabu (23/5).

Tuaini menambahkan, penggunaan pengeras suara di masjid hanya bisa diarahkan ke dalam masjid, bukan keluar.

Seandainya terpaksa menggunakan pengeras suara keluar, maka volumenya harus dikecilkan atau dikurangi.

Salah satunya adalah penggunaan pengeras suara yang dilarang itu seperti untuk membangunkan masyarakat sahur.

Selain itu, Kemenag Barito Utara juga mengatur soal berjualan makanan dan minuman, aksi demonstrasi, dan penggunaan petasan.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

“Semarakkan syiar Ramadan dengan mengisinya berbagai kegiatan amaliah seperti salat tarawih, taddarus Alquran, kuliah subuh, dzikir dan lain-lain,”

“Selain itu menjauhi ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang dapat mengurangi pahala puasa,” imbaunya.

Dia meminta masyarakat lebih mengintensifkan atau meningkatkan kualitas ibadah pada sepuluh hari terakhir Ramadan.

Di antarannya juga dapat dengan lebih memberdayakan gerakan zakat, infaq yang disalurkan pada kaum dhuafa atau pihak yang berhak menerimanya. (pjs)

← Halaman sebelumnya

Halaman 1 2

Kunjungi website

Read More

Eropa Murka dengan Keputusan-keputusan Trump

Eropa Murka dengan Keputusan-keputusan Trump

10Berita, Ada perselisihan antara negara-negara Eropa dan AS. (Aljazeera)dakwatuna.com – London. Negara-negara Eropa, termasuk Inggris, dikabarkan murka dengan keputusan-keputusan yang diambil Presiden Donald Trump dalam 16 bulan terakhir. Bahkan, Eropa juga disebut bertekad akan melawan keputusan Washington.

Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam sebuah artikel di The Times Inggris. Disebutkan, Eropa merasa sangat berseberangan dengan sejumlah keputusan Washington.

Di antara keputusan yang membuat murka Eropa adalah terkait kesepakatan nuklir Iran, perseteruan Palestina-Israel, iklim dan perdagangan internasional.

Penulis artikel, Michale Beyond, menyebut Inggris merasakan hal yang sama dengan negara Eropa lainnya. Padahal menurutnya, sejauh ini London sangat menjaga agar hubungan dengan Washington tetap baik.

Lebih lanjut Beyond menjelaskan, sikap London tersebut didasari oleh informasi bahwa Uni Eropa tengah mempertimbangkan undang-undang untuk mencegah perusahaan Eropa agar tidak melakukan boikot pada Iran.

Selain itu, UE juga berupaya mentransfer dana ke bank sentral Iran agar mendapat penghasilan dari minyak. Serta kemungkinan perdagangan dengan Teheran dilakukan dengan euro, bukan dolar.

Perselisihan Eropa dan AS bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pernah terjadi perselisihan antara keduanya terkait hubungan dengan Uni Soviet, Kuba, krisis Terusan Suez, Bosnia, Kosovo, penyerangan Irak, rezim Muammar Khadafi di akhir hidupnya dan masih banyak lagi.

Namun Beyond menjelaskan perbedaan antara perselisihan masa lalu dengan sekarang. Menurutnya, di masa lalu meski berselisih namun komitmen AS terkait kepentingan sekutu Eropanya tetap tampak.

Sementara perselisihan yang terjadi saat ini ada karena melawan ancaman Trump, bahkan terkait penarikan diri AS dari NATO. Trump juga pernah memutuskan pengenaan biaya tambahan untuk impor baja dan aluminium Eropa. (whc/)

Sumber :dakwatuna

Read More

Dradjad: Kenapa Penceramah Non Islam Tidak Diatur Kemenag?

Dradjad: Kenapa Penceramah Non Islam Tidak Diatur Kemenag?

Kebijakan Kemenag yang mengeluarkan rilis ustaz punya kelemahan yang serius.

10Berita , JAKARTA — Rilis daftar nama mubaligh dari Kementerian Agama (Kemenag) dinilai lebih banyak membawa mudharat-nya. Kalau Kemenag membuat pengaturan serupa untuk penceramah agama non Islam.

Ke-khusyuan umat dalam beribadah Ramadhan jadi terganggu oleh kontroversi ini. "Makin mudharat lagi karena keluar pada bulan Ramadhan. Kontroversinya mengganggu ke-khusyuan beribadah,” kata anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad, Rabu (23/5).

Dradjad menilai kebijakan Kemenag ini mempunyai beberapa kelemahan yang serius.  Pertama, negara belum memiliki sistem sertifikasi ulama.

"Belum ada kriteria, indikator, pemverifikasi dan prosedur untuk menyeleksi mubaligh. Bahkan, UU yang melandasinya pun belum ada,” ungkap politikus senior ini.

Ini berbeda dengan Singapura yang memiliki the Administration of Muslim Law Act (AMLA) sejak tahun 1966. AMLA  memberi MUI-nya Singapura wewenang untuk mengatur mubaligh.

Kedua, lanjut Dradjad, sebagian besar pembangunan masjid dan kegiatan dakwah di Indonesia dibiayai secara swadaya oleh ummat. Negara kecil sekali peranannya.

"Lagi-lagi kita berbeda dengan Singapura. Singapura memiliki Mosque Building Fund (MBF) sejak tahun 1975 yang dipungut dari orang Islam yang bekerja. Sekarang ditambah beasiswa, berubah menjadi Mosque Building and Mendaki Fund (MBBF),” papar Dradjad.

Di Arab Saudi, negara bukan hanya membangun dan merawat masjid, para imam dan pengurus masjid diberi gaji yang sangat layak. Jadi pemerintah Arab Saudi berhak memecat ulama yang tidak sesuai dengan kebijakan negara. Pemerintah Singapura juga berhak mengatur ulama. "Indonesia kan jauh bedanya."

Alasan ketiga, menurut Dradja, mengapa Kemenag tidak mengeluarkan  pengaturan dan daftar serupa bagi penceramah agama lain seperti romo, pendeta, pedanda, biksu, dan jiao sheng?. "Apakah ini bukan perlakuan diskriminatif oleh negara terhadap ulama?” tanya Dradjad.

Karena itu, Dradjad meminta Menteri Agama membatalkan eksperimen yang kontra-produktif ini. Biarlah takmir masjid yang menyeleksi sendiri khatib. Mereka sudah punya filternya.

“Toh takmir dan jamaah juga yang jatuh bangun mendirikan dan memakmurkan masjid,” paparnya.

Sekjen Kemenag Nur Syam menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencabut daftar 200 mubaligh tersebut. Justru, menurut dia, pihaknya akan merilis lagi daftar mubaligh lanjutan pada pekan ini.

"Ya, nanti kita akan teruskan ini, akan kita teruskan untuk rilis berikutnya. Kalau rilis awal 200, itu kita berharap minggu ini ada rilis yang kedua, dan berikutnya rilis ketiga dan keempat," ujar Nur Syam saat dihubungi Republika.co.id, Senin (21/5).

Menurut dia, rilis daftar mubaligh yang kedua juga akan didasarkan atas saran tokoh agama, ormas Islam, dan masyarakat. Menurut dia, Kemenag akan tetap menerima masukan dari masyarakat baik yang kontra ataupun yang pro terhadap pembuatan daftar mubaligh tersebut. "Tentu kita akan dengarkan saran-saran yang disamapaikan masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama," ucapnya.

Dia menambahkan, pemerintah sebenarnya bertujuan baik dalam pembuatan daftar mubaligh itu. Salah satunya yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dai-dai yang memenuhi tiga kreteria yang ditetapkan Kemenag. Yaitu mereka yang mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, memiliki reputasi dan pengalaman yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

"Sebenarnya tergetnya itu saja. Jadi kita tidak berupaya berlebih-lebihan kecuali hanya itu (memberikan informasi). Perkara kemudian ada kontroversi ada yang masuk dan ada yang belum, tadi kan saya sampaiakan ini kan masih rilis awal," katanya.

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Demokrat Minta Maaf ke FPI dan Ormas Islam soal Hitler Nababan yang Menghina Habib Rizieq

Demokrat Minta Maaf ke FPI dan Ormas Islam soal Hitler Nababan yang Menghina Habib Rizieq

10Berita, Partai Demokrat (PD) meminta maaf atas tindakan Hitler Nababan, anggota DPRD Karawang dari Fraksi Demokrat. Hitler diketahui memposting meme Rizieq Syihab dan Amien Rais tengah bersama naik sebuah kompresor. Meme itu diunggah Hitler di whatsapp group DPRD Karawang.

Akibat postingan itu, sekelompok massa masuk ke dalam gedung DPRD Karawang, lalu memukul Hitler.

PD sendiri, sebagai partai yang menaungi Hitler, menyesalkan sikap kadernya yang mengunggah meme tersebut.

"Kami Demokrat menyesalkan apa yang telah dilakukan kader kami Hitler Nababan. Dan meminta maaf kepada masyarakat Karawang khususnya Ormas Islam di sana atas kejadian yang melahirkan situasi disharmonis ini," kata Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon dalam keterangannya, Selasa (22/5), seperti dilansir kumparan.

Menurut Jansen, agar persoalan terkait Hitler ini segera selesai dan ditemukan titik temu, pengurus pusat Partai Demokrat berkomunikasi dengan Celica Nurachdiana, Ketua DPC Demokrat Karawang yang juga kini menjadi Bupati Karawang.

"Besok jam 1 siang bersama jajaran Muspida akan membantu memediasi agar Pak Hitler Nababan meminta maaf secara terbuka kepada teman-teman FPI dan Ormas Islam di sana. Semoga semuanya berujung damai dan situasi disharmonis ini segera reda. Dan Karawang kembali kondusif," jelas Jansen.

Jansen juga menyampaikan, di internal, melalui Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas Partai, Demokrat juga akan segera memeriksa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Hitler Nababan.

"Dan akan segera dijatuhkan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan bersangkutan," tutup Jansen.

Sumber: Kumparan

(Baca: Massa Keroyok Hitler Nababan yang Menghina Habib Rizieq, Laskar FPI Melerai Melindungi Korban, Ini Kronologi dan Videonya)

Sumber :Portal Islam 

Read More

Koalisi Gerindra-PKS-PD-PAN Akan Bersatu

Koalisi Gerindra-PKS-PD-PAN Akan Bersatu

Foto: Detik.com

10Berita – Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN bersiap melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pilpres 2019. Keempat partai itu bakal membentuk koalisi.

Rencana pembentukan koalisi itu awalnya dikemukakan oleh Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan. Ia menyatakan partainya kembali membuka komunikasi dengan Gerindra.

“(Komunikasi poros ketiga) masih terus, baik dengan PKS, PKB, PAN, sekarang mulai lagi dengan Gerindra ngobrol dan itu normal, dengan partai-partai lain juga kita ngobrol,” ujar Hinca di Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).

Kemudian, anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade pun tak membantah soal rencana koalisi keempat partai itu. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai.

“Nanti setelah semuanya sepakat koalisi, tentu akan ada pertemuan Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat,” ujar Andre kepada wartawan, Selasa (22/5).

Andre menyebut rencana koalisi itu terlihat dari keakraban antara elite Gerindra, PAN dan Demokrat dalam sebuah foto saat acara peringatan 20 tahun reformasi di DPR. Ia pun menghubungkan rencana koalisi keempat partai itu dengan pertemuan antara Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno dan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu.

“(Foto) hanya (elite) Gerindra, PAN, Demokrat. Foto ini kode ini. Bahwa setelah pertemuan Bang Sandi dan Mas AHY, akan ada pertemuan lanjutan. Pertemuan Gerindra dan Demokrat dulu,” katanya.

Waketum Gerindra Fadli Zon pun memberi tawaran kepada Demokrat jika jadi berkoalisi. Namun, ia tak menyebut secara spesifik posisi apa yang akan didapat Demokrat.

“Bagaimana kita melakukan power sharing, karena tidak mungkin hanya satu-dua partai saja yang dominan,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Rencana koalisi ini semakin menguat seiring kabar pertemuan antara Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Waketum Gerindra Ferry Juliantono berharap pertemuan kedua tokoh itu seperti Mahathir Mohamad-Anwar Ibrahim yang berhasil menumbangkan rezim Najib Razak di Malaysia.

“Mudah-mudahan ini seperti pertemuannya oposisi-oposisi di Malaysia bergabung untuk mengalahkan yang berkuasa, harapannya,” ujar Ferry di Hotel Atlet Century, Jakarta Pusat.

Berikutnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga menyatakan Demokrat menjalin komunikasi dengan partainya. Komunikasi itu terkait pilpres 2019.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

“Kami menghormati sikap dari Demokrat (yang komunikasi dengan Gerindra) dan kami pun ada komunikasi dengan Demokrat,” kata Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

“Demokrat ada komunikasi dengan PKS sebagaimana Demokrat juga berkomunikasi dengan Gerindra, Gerindra dengan PKS,” imbuh Hidayat.

Namun, ia meminta Demokrat legowo jika nantinya kader PKS lah yang bakal menjadi cawapres dari koalisi yang bakal terbentuk. “Saya berharap Demokrat terbuka menerima calon dari PKS,” ucap Hidayat.

Demokrat pun menanggapi harapan PKS itu. Menurut Demokrat, waktu yang akan menjawab soal siapa yang bakal maju sebagai capres dan cawapres lewat koalisi yang masih belum mencapai kata sepakat itu.

“Kami sampaikan, PKS tidak perlu merespons pertemuan Gerindra dengan Demokrat secara berlebihan. Santai saja, nanti waktu menjawab. Ingat pepatah, takkan lari gunung dikejar,” kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean.

Akankah koalisi keempat partai ini benar-benar terbentuk untuk melawan Jokowi?.[]

Sumber: detik,

Read More

Wawancara dengan Maryam Pougetoux, Cucu Pejuang Pembebasan Prancis yang Hijabnya Bikin Geger

Wawancara dengan Maryam Pougetoux, Cucu Pejuang Pembebasan Prancis yang Hijabnya Bikin Geger

10Berita, Nama presiden organisasi mahasiswa di Paris, Maryam Pougetoux, mendadak menjadi perbincangan di Prancis dalam beberapa hari terakhir setelah ia tampil di acara wawancara dengan mengenakan hijab.

Dilansir BBC (22/5/2018), Menteri Dalam Negeri, Gerard Collomb, mengecam Pougetoux gara-gara hijab yang ia kenakan dengan menyebutnya sebagai 'provokasi'.

Menteri Urusan Persamaan, Marlene Schiappa, mengatakan hijab yang dikenakan Pougetoux adalah salah satu bentuk 'promosi Islam politik'.

Poutegoux adalah mahasiswi fakultas sastra dan menjabat sebagai presiden organisasi mahasiswa di Universitas Paris-Sorbonne sejak Desember 2017.

Yang bikin gempar karena dia adalah cucu salah satu pejuang pembebasan Prancis. Makanya apa yang dikenakan, apa yang disampaikan, akan berpengaruh di Prancis. Ini yang dikhawatirkan kalangan Islamophobia.

Yang menakjubkan, Maryam Pougetoux teguh dengan pendiriannya.

Dalam wawancara dengan Buzzfeed News, Maryam Pougetoux menegaskan bahwa hijab yang ia pakai adalah tanggung jawab agama.

Berikut terjemahan wawancara Maryam Pougetoux dengan Buzzfeed News (video dibawah):

"Kita mungkin melihat hijab yang saya pakai seperti satu simbol keterpaksaan, tapi saya memakainya karena pilihan pribadi. Sejak saya memakainya dulu berangkat dari pilihan sendiri. Saya membela hak semua wanita, baik yang memakai hijab atau tidak, yang muslim atau non muslim, karena tidak hanya ada satu term feminisme tapi ada banyak dan variatif." 

"Saya kira perdebatan (tentang hijab) ini harus segera kita akhiri karena saat ini konstitusi membolehkan untuk memakai kerudung di tempat umum, di kampus-kampus dan lainnya. Jadi saya tidak paham kenapa kita harus mempertanyakan kembali hal yang sudah jelas dasar hukumnya."

"Ini agak menyedihkan cenderung kriminal ketika ada seorang menteri dalam negeri mempertanyakan bahkan memfitnah kerudung saya. Perlu diketahui, saya memakai kerudung tidak ada kaitannya dengan politik. Sama sekali tidak ada kaitannya antara kerudung dengan anak muda yang tertarik masuk ISIS." 

"Saya kasih satu alasan simple tentang anak muda yang tertarik ISIS yaitu pendidikan. Ketika anak muda atau mahasiswa kita berikan kesempatan untuk mengembangkan diri, pergi ke kampus untuk belajar dan membangun cara pikir mereka yang masih natural sambil berpikir tentang siapa sebenarnya mereka, maka mereka akan terhindar dari pengaruh negatif, karena ini juga termasuk dari tujuan pendidikan kita." 

"Jadi tidak ada hubungannya kerudung saya dengan ISIS, apalagi saya memakainya karena pilihan pribadi dan tanggung jawab pada agama. Ini semua sesuai dengan konstitusi (Perancis). Jadi, mulai saat ini tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan."

***

Hasmi Bakhtiar, mahasiswa Indonesia yang kini tengah mengambil master di Hubungan Internasional Lille Prancis menyebut sosok Maryam Pougetoux patut menjadi contoh para muslimah terutama yang tinggal di negara-negara non-muslim.
‏
"Dalam video ini gw ngerasain cerdasnya seorang Maryam dalam beragama di negara yang notabene sekuler ini. Gw ngerasain ketegasan Maryam sebagai seorang muslimah terpelajar. Bagus dicontoh oleh muslimah terutama yang tinggal di negara-negara non muslim," kata Hasmi di akun twitternya (@hasmi_bakhtiar).

Berikut videonya...

NB: Video ini diterjemahkan oleh Hasmi Bakhtiar.

Interviewée par BuzzFeed, Maryam #Pougetoux, présidente de l'Unef à Paris-IV, répond à @GerardCollomb : «C'est assez pathétique de la part d'un ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos, aussi violents. Mon voile n'a aucune fonction politique.» pic.twitter.com/wc5ihPFxx3

— BuzzFeed France News (@BuzzFeedNewsFR) 20 Mei 2018

Dans une 2e vidéo, Maryam Pougetoux explique qu'elle a mis son voile «par choix»: «Je défends toutes les femmes, qu'elles veuillent porter le voile ou non, qu'elles soient musulmanes ou non. Il n'y pas qu'un féminisme, il y a différents féminismes» pic.twitter.com/Wbstb8IBOr

— BuzzFeed France News (@BuzzFeedNewsFR) 20 Mei 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Wawancara dengan Maryam Pougetoux, Cucu Pejuang Pembebasan Prancis yang Hijabnya Bikin Geger

Wawancara dengan Maryam Pougetoux, Cucu Pejuang Pembebasan Prancis yang Hijabnya Bikin Geger

10Berita, Nama presiden organisasi mahasiswa di Paris, Maryam Pougetoux, mendadak menjadi perbincangan di Prancis dalam beberapa hari terakhir setelah ia tampil di acara wawancara dengan mengenakan hijab.

Dilansir BBC (22/5/2018), Menteri Dalam Negeri, Gerard Collomb, mengecam Pougetoux gara-gara hijab yang ia kenakan dengan menyebutnya sebagai 'provokasi'.

Menteri Urusan Persamaan, Marlene Schiappa, mengatakan hijab yang dikenakan Pougetoux adalah salah satu bentuk 'promosi Islam politik'.

Poutegoux adalah mahasiswi fakultas sastra dan menjabat sebagai presiden organisasi mahasiswa di Universitas Paris-Sorbonne sejak Desember 2017.

Yang bikin gempar karena dia adalah cucu salah satu pejuang pembebasan Prancis. Makanya apa yang dikenakan, apa yang disampaikan, akan berpengaruh di Prancis. Ini yang dikhawatirkan kalangan Islamophobia.

Yang menakjubkan, Maryam Pougetoux teguh dengan pendiriannya.

Dalam wawancara dengan Buzzfeed News, Maryam Pougetoux menegaskan bahwa hijab yang ia pakai adalah tanggung jawab agama.

Berikut terjemahan wawancara Maryam Pougetoux dengan Buzzfeed News (video dibawah):

"Kita mungkin melihat hijab yang saya pakai seperti satu simbol keterpaksaan, tapi saya memakainya karena pilihan pribadi. Sejak saya memakainya dulu berangkat dari pilihan sendiri. Saya membela hak semua wanita, baik yang memakai hijab atau tidak, yang muslim atau non muslim, karena tidak hanya ada satu term feminisme tapi ada banyak dan variatif." 

"Saya kira perdebatan (tentang hijab) ini harus segera kita akhiri karena saat ini konstitusi membolehkan untuk memakai kerudung di tempat umum, di kampus-kampus dan lainnya. Jadi saya tidak paham kenapa kita harus mempertanyakan kembali hal yang sudah jelas dasar hukumnya."

"Ini agak menyedihkan cenderung kriminal ketika ada seorang menteri dalam negeri mempertanyakan bahkan memfitnah kerudung saya. Perlu diketahui, saya memakai kerudung tidak ada kaitannya dengan politik. Sama sekali tidak ada kaitannya antara kerudung dengan anak muda yang tertarik masuk ISIS." 

"Saya kasih satu alasan simple tentang anak muda yang tertarik ISIS yaitu pendidikan. Ketika anak muda atau mahasiswa kita berikan kesempatan untuk mengembangkan diri, pergi ke kampus untuk belajar dan membangun cara pikir mereka yang masih natural sambil berpikir tentang siapa sebenarnya mereka, maka mereka akan terhindar dari pengaruh negatif, karena ini juga termasuk dari tujuan pendidikan kita." 

"Jadi tidak ada hubungannya kerudung saya dengan ISIS, apalagi saya memakainya karena pilihan pribadi dan tanggung jawab pada agama. Ini semua sesuai dengan konstitusi (Perancis). Jadi, mulai saat ini tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan."

***

Hasmi Bakhtiar, mahasiswa Indonesia yang kini tengah mengambil master di Hubungan Internasional Lille Prancis menyebut sosok Maryam Pougetoux patut menjadi contoh para muslimah terutama yang tinggal di negara-negara non-muslim.
‏
"Dalam video ini gw ngerasain cerdasnya seorang Maryam dalam beragama di negara yang notabene sekuler ini. Gw ngerasain ketegasan Maryam sebagai seorang muslimah terpelajar. Bagus dicontoh oleh muslimah terutama yang tinggal di negara-negara non muslim," kata Hasmi di akun twitternya (@hasmi_bakhtiar).

Berikut videonya...

NB: Video ini diterjemahkan oleh Hasmi Bakhtiar.

Interviewée par BuzzFeed, Maryam #Pougetoux, présidente de l'Unef à Paris-IV, répond à @GerardCollomb : «C'est assez pathétique de la part d'un ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos, aussi violents. Mon voile n'a aucune fonction politique.» pic.twitter.com/wc5ihPFxx3

— BuzzFeed France News (@BuzzFeedNewsFR) 20 Mei 2018

Dans une 2e vidéo, Maryam Pougetoux explique qu'elle a mis son voile «par choix»: «Je défends toutes les femmes, qu'elles veuillent porter le voile ou non, qu'elles soient musulmanes ou non. Il n'y pas qu'un féminisme, il y a différents féminismes» pic.twitter.com/Wbstb8IBOr

— BuzzFeed France News (@BuzzFeedNewsFR) 20 Mei 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More