OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 29 Mei 2018

Berawal dari Tercecer, Komisi II Temukan Persoalan Baru KTP-EL

Berawal dari Tercecer, Komisi II Temukan Persoalan Baru KTP-EL


Sidak Komisi II di Gudang Kemendagri, Parung, Bogor

10Berita, JAKARTA,  Berawal dari insiden tercecernya KTP-el di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari bercecerannya ribuan KTP-el yang diangkut dengan truk terbuka itu, muncul masalah.

Adalah rombongan Komisi II DPR yang menemukan sejumlah persoalan baru yang berawal dari jatuhnya KTP-el saat diangkut dengan truk terbuka itu. Temuan persoalan baru KTP-el yang disebut Kemendagri invalid itu berasal dari hasil inspeksi mendadak Komisi II di gudang penyimpanan aset negara, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Raya Parung, Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Senin (28/5/2018).

Gudang tersebut berada di area komplek Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh yang memimpin sidak menuturkan, informasi yang diperolehnya, KTP-el yang bermasalah secara fisik dan data dari daerah di seluruh Indonesia itu dikirim ke Dukcapil Jakarta.

Lalu dari Dukcapil Jakarta dicek untuk mengetahui kesalahannya kemudian dimasukkan ke gudang. Namun rupanya KTP-el invalid itu tidak dimusnahkan ataupun diberi tanda.

Dia menyebut, setidaknya ada dua macam kesalahan dalam KTP-el invalid. Pertama,kesalahan teknis, seperti cetak halaman depan dan belakang.

“Untuk jenis kesalahan ini bisa langsung dideteksi,” terangnya, dikutip dari RMOL.co,Selasa (29/5).

Kedua, kesalahan non teknis atau kesalahan data, seperti nama keliru, status keliru dan NIK keliru. “Nah yang jenis ini, tidak bisa dideteksi kalau kita tidak mengecek langsung di sistem online Dukcapil.”

Sementara dari keterangan pihak Kemendagri, ada sekitar 805 ribu KTP-el yang bermasalah.

“Baru karena ada kasus KTP-el yang jatuh dari truk kemarin, Mendagri memerintahkan untuk menggunting KTP-el yang bermasalah itu,” ujar Nihayatul.

Sebelumnya diberitakan ribuan keping KTP-el tercecer di Jalan Raya Parung saat hendak dikirim dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

“Pengguntingan KTP-el yang bermasalah sejak delapan tahun lalu baru dimulai sekarang. Dan katanya akan dilakukan selama 15 hari. Pengguntingan masih manual. Pengguntingan dilakukan di gudang di Bogor,” ungkapnya.

Menurut dia, yang jadi persoalan, selama delapan tahun terakhir sudah ada ratusan Pilkada. Sedangkan KTP-el yang rusak data tidak dapat dibedakan dengan yang valid, dan itu bisa digunakan untuk mencoblos.

“Selama membawa KTP-el, masyarakat bisa mencoblos,” imbuh legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Fakta ini jelas, menurut dia, menunjukkan Kemendagri tidak memiliki sistem yang bisa mendeteksi sedini mungkin kesalahan KTP-el sebelum dicetak, sehingga kesalahan data sangat banyak.

Selain itu Kemendagri tidak memiliki jaminan bahwa KTP-el yang selama ini invalid tidak disalahgunakan. (*)

Sumber: RMOL.co

Gaji UKP PIP dan BPIP DIRAPEL Setahun, Putri Amien Rais: Yeaay Asyik!! Berbahagia di Bawah Ketidakadilan

Gaji UKP PIP dan BPIP DIRAPEL Setahun, Putri Amien Rais: Yeaay Asyik!! Berbahagia di Bawah Ketidakadilan


10Berita,   Kehebohan mengenai hak keuangan pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang akan dirapel sedang menjadi pembicaraan yang hangat di lini masa media sosial.

Tak tanggung-tanggung, gaji yang dirapel hampir atau bahkan melampaui 1 miliar rupiah.

Menanggapi hal tersebut, putri politisi PAN Amien Rais, Hanum Rais turut memberikan pendapatnya melalui media sosial twiternya.

"Yeaay asyik. Happy happy bangeets! 👏👏 Walaupun aku nggak kecipratan apa-apa, aku berjiwa besar lhoo bisa bahagia dibawah ketidakadilan. Ayolah kalian juga gitu.🚶#terusnguleksambel," tulis Hanum di akun @hanumrais, 28 Mei 2018.

Yeaay asyik. Happy happy bangeets!👏🏽👏🏽 Walaupun aku nggak kecipratan apa-apa, aku berjiwa besar lhoo bisa bahagia dibawah ketidakadilan. Ayolah kalian juga gitu. 🚶🏻‍♀️#terusnguleksambel

— Hanum Rais (@hanumrais) May 28, 2018


Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, hak keuangan para pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan dirapel terhitung saat BPIP terbentuk.

BPIP dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi 28 Februari 2018.

"Pada saat Perpres BPIP-nya sudah ditetapkan," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 28 Mei 2018 kemarin.

Namun kenyataannya, menurut Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018, para pengarah, ketua dan anggota BPIP bakal menerima hak keuangan sejak mereka dilantik menjadi UKP PIP tahun lalu.

Cuitan Hanum ini ditanggapi oleh warganet.

Sumber : PORTAL ISLAM

Ketapel, Alat Perjuangan Palestina Kembali Hadir di Aksi Great Return March

Ketapel, Alat Perjuangan Palestina Kembali Hadir di Aksi Great Return March

10Berita, GAZA – Dari saat intifadhah tahun 1987 sampai Great Return March [pawai kepulangan akbar] tahun 2018, ketapel atau slingshot hadir sebagai alat perjuangan Palestina untuk melontarkan batu-batu kemarahan dalam menghadapi kebrutalan senjata-senjata modern penjajah Zionis “Israel”.

Para pemuda Palestina kembali menggunakan ketapel untuk melempar batu ke arah pasukan penjajah Zionis dalam pawai kepulangan akbar di perbatasan timur Jalur Gaza yang terus mengalami aksi brutal penjajah Zionis.

Penggunaan katapel sebagai alat perjuangan melawan senjata-senjata modern penjajah Zionis ini sangat menonjol dalam intifadhah Palestina pertama (yang meletus pada tahun 1987 dan berlangsung selama beberapa tahun) dalam rangka melawan pasukan penjajah Zionis, di mana bentrokan pecah di jalan-jalan dan gang-gang di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Ketapel yang digunakan para pemuda dan remaja Palestina ini agak berbeda dengan ketapel yang biasa ditemui di Indonesia. Ketapel ini berupa tali dengan panjang tertentu, kedua ujungkan dipegang oleh pemiliknya kemudian dengan cara tertentu dari tengahnya bisa diletakkan sebuah batu di simpul tengah, selanjutnya pemiliknya memegang kedua ujungnya dan mulai memutar-mutar di atas kepalanya, dan selanjutnya dilepaskan salah satu ujungnya dan batu terlontarkan ke arah target.

Selama tahun-tahun intifadhah, ketapel ini telah menjadi salah satu alat perlawanan rakyat yang paling menonjol dalam menghadapi kebrutalan penjajah Zionis.

Kehadiran katapel ini relatif menurun selama intifada al-Aqsha yang meletus sejak tahun 2002, ketika konfrontasi dengan pasukan penjajah Zionis meningkat menjadi konfrontasi bersenjata. Alat perlawanan rakyat Palestina ini hilang sama sekali di Jalur Gaza bersamaan dengan penarikan pasukan penjajah Zionis dari Jalur Gaza pada tahun 2005. Dan konfrontasi masih terkonsentrasi pada aksi militer.

Ketapel dan alat perjuangan rakyat lainnya kembali hadir dalam konfrontasi wilayah-wilayah titik konflik di Barat yang diduduki. Di mana para pemuda mulai menyiapkan berbagai bentuk dan pengaturan yang mengusung ide yang sama.

Alat ini kembali muncul di Jalur Gaza bersamaan dengan pecahnya demonstrasi kemarahan terhadap peputusan Presiden AS Donald Trump yang mendeklarasikan al-Quds atau Yerusalem sebagai ibukota entitas penjajah Zionis Israel di Desember 2017 lalu, dan kehadirannya semakin meluas sejak dimulai pawai kepulangan akbar yang diluncurkan pada 30 Maret 2018 lalu.

Dengan alat perlawanan tradisional ini para pemuda Palestina berhasil menarget dan mengenai pasukan penjajah Zionis dengan batu secara kuat dan dari jarak jauh. Ini cocok dengan situasi demonstrasi di Jalur Gaza, di mana para demonstrans berkumpul di daerah kontak dengan penjajah Zionis yang dipisahkan oleh jarak puluhan atau ratusan meter dengan pagar dan zona isolasi.

Sumber: Pusat Informasi Palestina

(ameera/)

 

Sumber :arrahmah.com

Agar Tak Kecurigaan, e-KTP yang Tercecer mesti Diaudit oleh DPR dan Publik

Agar Tak Kecurigaan, e-KTP yang Tercecer mesti Diaudit oleh DPR dan Publik



10Berita, JAKARTA - Politisi Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa kasus e-KTP yang bercecer di jalanan daerah Bogor mesti diaudit. Audit menurut dia mesti dilibatkan DPR RI dan masyarakat umum.

“Guys, ini Pasal 348 UU Pemilu, jelas bahwa e-KTP bisa digunakan untuk nyoblos walau tidak masuk DPT atau DPTb, makanya audit e-KTP tercecer harus libatkan DPR dan publik, supaya gak saling curiga. Jangn sampe muncul ghost vote! Cocok?” Ia menyarankan, baru-baru ini, di akun Twitter pribadi miliknya.


Ini isi Pasal yang dimaksud oleh Habiburokhman:

Pasal 348

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: 

a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih yang bersangkutan; 

b. pemilik kartu tanda penduduk etektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan

c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan 

d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Di lain sisi, ia juga nampaknya mengkritisi adanya salah satu pejabat yang seketika kasus itu menyebut bahwa e-KTP sudah tidak layak. “Gua  justru bertanya bagaimana menilai validitas pernyataan pejabat yang bilang e-KTP tercecer itu invalid?

Terlihat di foto tidak cacat fisik? Bagi petugas TPS dan masyarakan bagaimana bedakannya?” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

PPDB SMA Dibuka 4 Juni, Ini Jalur-jalur Untuk Masuk ke SMA, Yuk Catat!

PPDB SMA Dibuka 4 Juni, Ini Jalur-jalur Untuk Masuk ke SMA, Yuk Catat!

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi, di kantornya, Rabu (13/12/2017).

10Berita , BANDUNG – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Non-Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN) akan dimulai pada Senin (4/6/2018).

Bagi lulusan SMP yang berminat bersekolah ke SMA negeri, diberi kesempatan untuk mendaftar sampai Jumat (8/6/2018).

Sedangkan jalur NHUN mulai dibuka pada Kamis (5/7/2018) sampai Selasa (10/7/2018).

“Sehingga, anak-anak yang tidak lulus jalur Non-NHUN, bisa mendaftar kembali di jalur NHUN,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi, ketika ditemui di Gedung Sate, Senin (28/5/2018).

Selain itu, ada pula jalur prestasi, jalur afirmasi keluarga miskin, dan jalur putra-putri guru.

Disdik Provinsi Jawa Barat memberi jatah sebesar 15% di setiap sekolah untuk menerima siswa dari jalur prestasi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, kata Ahmad Hadadi, masih menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa.

“Ruhnya sama dengan 2017, dengan sistem zonasi. Sistem zonasi ini kami mengedepankan yang diterima SMA itu berdasarkan yang paling dekat dengan rumah,” ujarnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, peserta didik juga bisa mendaftar secara online.

“Untuk mendaftar, bisa dibantu guru di sekolah, bisa yang bersangkutan mendaftar sendiri,” ujarnya.

Ahmad Hadadi mengatakan bahwa masalah PPDB dari tahun ke tahun adalah terpusatnya pendaftaran di beberapa sekolah.

Padahal, menurutnya, sekolah lain pun memiliki kualitas yang sama bagusnya.

Pemprov Jabar, kata Ahmad Hadadi, juga sedang berupaya memeratakan sarana dan prasarana sekolah negeri di Jawa Barat.

Selain pemerataan sarana prasarana, Pemprov Jabar juga berupaya memeratakan distribusi tenaga pendidik dan staff sekolah.

“Persoalannya PPDB lebih kepada peminat ke sekolah tertentu, mudah-mudahan dengan sistem zonasi ini, masyarakat sadar, sekolah dekat rumah tidak kalah kualitas,” ujarnya.

Sumber :  TRIBUNJABAR.ID

Sistem Zonasi PPDB, Jarak Rumah Jadi Penentu Masuk SMA Negeri

Sistem Zonasi PPDB, Jarak Rumah Jadi Penentu Masuk SMA Negeri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan zonasi menjadi kriteria utama dalam PPDB untuk tingkat SMA.

Sistem Zonasi PPDB, Jarak Rumah Jadi Penentu Masuk SMA Negeri

10BeritaJakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan zonasi menjadi kriteria utama dalam (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA sederajat. Zonasi atau jarak rumah dengan sekolah, menjadi pertimbangan calon siswa untuk diterima.

"PPDB saat ini berdasarkan sistem zonasi, maka kriterianya berdasarkan zonasi dan bukan lagi hasil Ujian Nasional (UN)," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Hamid menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB disebutkan yang menjadi kriteria utama dalam penerimaan siswa baru, yakni jarak sesuai dengan ketentuan zonasi. "Itu (jarak) yang diutamakan, kedua baru faktor lainnya, seperti umur," katanya.

Menurut Hamid, dalam penerimaan siswa baru untuk jenjang SMA, mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi, hasil UN SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah.

Untuk penerimaan SMK, mempertimbangkan hasil UN dan prestasi bidang akademik. Sementara itu untuk jenjang SMP, mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah, nilai hasil ujian SD, dan prestasi bidang akademik yang diakui sekolah.

Hamid menambahkan, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat minimal 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

"Sebanyak lima persen untuk jalur prestasi dan lima persen lagi untuk anak pindahan atau terjadi bencana alam atau sosial," ujar Hamid. Dalam peraturan itu juga dijelaskan sekolah wajib menerima siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, paling sedikit 20 persen.

Hamid meminta agar sekolah maupun pemerintah daerah menaati peraturan tersebut. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai sanksi bagi sekolah yang tak menaati peraturan tersebut, mulai dari teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, hingga penghentian sementara.

Sumber : TEMPO.CO

Asyari Usman Menjawab Adian Napitupulu: Pemilu 2019 adalah Pertarungan antara Kekuatan

Asyari Usman Menjawab Adian Napitupulu: Pemilu 2019 adalah Pertarungan antara Kekuatan Destruktif vs Penyelamat

(menjawab Adian Napitupulu)

Oleh: Asyari Usman*

Dalam diskusi di Ghara Pena 98, Jakarta Selatan, Senin (21/5/18), tentang 20 tahun Reformasi, anggota DPR RI dari PDIP, Adian Napitupulu, mengatakan dalam pemilu 2019 nanti akan berlangsung “perang” antara mereka yang pro-reformis dan yang pro-Cendana (i.e. Soehartois). Dalam kesimpulan yang sifatnya itu-itu saja dari tahun ke tahun, Adian tampak “kehabisan bahan” dalam memetakan pertarungan yang bakal seru di pemilu (pileg dan pilpres) 2019 nanti.

Adian Napitupulu tidak mampu memikirkan “terori baru” untuk mempertahankan penguasa negeri yang tak efektif. Bolak-balik dia hanya bisa menakut-nakuti rakyat tentang bahaya kemunculan Orde Baru; bahaya para pendukung Soeharto. Termasuk ketika dia memproyeksikan pertarungan antara kubu pro-refromasi dan kubu pro-Suharto dalam pemilu 2019.

Dia menyebut “kekuatan Cendana” yang berusaha bangkit lagi. Saya mau katakan kepada Adian bahwa saya adalah musuh Orde Baru (Orba). Saya tidak pernah bersentuhan dengan siapa pun juga yang dulu menjadi bagian dari Orde Baru. Saya tidak kenal satu pun “orang Cendana”. Saya tidak pernah memakan sepeser pun uang “orang Cendana”.

Apakah Anda bisa mengatakan saya berada di kubu pro-Cendana dengan tulisan ini? Untuk apa saya lakukan itu? Sama sekali tidak ada kemaslahatannya bagi saya.

Kalaulah perjuangan Prabowo Subianto (PS) untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan saat ini Anda sebut sebagai kemunculan kubu “pro-Cendana”, saya khawatir Anda sedang terbelenggu oleh kedengkian. Anda tersungkup oleh teori konspirasi yang sebetulnya sedang berlangsung di koalisi penguasa saat ini. Mau buktinya? Lihat saja keberadaan Partai Golkar di kubu penguasa. Di kubu anda, Tuan Adian. Bukankah Golkar itu alat Orde Baru?

Mengapa Anda tidak mencurigai keberadaan Golkar di koalisi penguasa? Bukankah para politisi Golkar terkenal lihai dan licik? Tidakkah Anda khawatir Golkar akan menjalankan agendanya, yaitu agenda Orde Baru?

Dulu Anda, termasuk seluruh PDIP, ditindas oleh Orba yang juga berarti ditindas oleh Golkar? Sekarang Anda tidak curiga kepada Golkar. Lantas, apa alasan Anda curiga kepada Prabowo? Mengapa Anda, Tuan Adian, berteori bahwa Prabowo akan membangkitkan kembali kubu “pro-Cendana”, tetapi tidak menyebutkan bahwa Golkar akan menghidupkan kembali “hantu” Orde Baru?

Jadi, jelaslah bahwa ketika Anda terus-menerus menggunakan Prabowo sebagai faktor untuk menakut-nakuti publik, berarti Anda juga mengajak orang lain, puluhan juta orang lain, untuk menurunkan intelektualitas mereka. Turun ke tingkat intelektulaitas pendukung para penguasa. Yakni, para penguasa yang tak memiliki kompetensi dalam mengelola negara ini.

Tuan Adian, berpuluh juta orang hari ini bersukarela berjuang dengan cara masing-masing untuk menghadirkan presiden baru secara konstitusional, April tahun depan. Mereka itu paham sekali keotoriteran rezim Orde Baru. Mereka tidak ingin ini terulang lagi. Tetapi, pada saat bersamaan, mereka juga tidak ingin gonjang-ganjing bangsa dan negara saat ini terus berlanjut.

Jadi, mereka bertekad untuk mengganti presiden secara konstitusional melalui sosialisasi #2019GantiPresiden. Dan itu tidak berarti mereka mau menghidupkan kembali Keluarga Cendana.

Puluhan juta publik itu adalah orang-orang yang tidak menghendaki kelanjutan kekuasaan yang destruktif sekarang ini. Kalau pun mereka adalah generasi tua seusia saya, bukan berarti mereka menginginkan Keluarga Cendana atau Orde Baru kembali berkuasa. Yang mereka rasakan adalah bahwa situasi yang ada hari ini tidak lebih baik dari keadaan di masa Orba.

Lihat saja kebebasan berbicara yang di masa Orba sangat terkekang. Hari ini kembali menjelma dengan dalih “hate-speech” (ujaran kebencian) dan penyebaran berita hoax.

Bukankah ini cara-cara yang, tempohari, dipraktikkan oleh Orba yang Anda jadikan momok itu? Tentu saja iya!

Tuan Adian yang terhormat! Puluhan juta orang yang mungkin Anda sebut berpikiran Orba hanya karena mereka tidak mendukung para penguasa yang menggadaikan negara saat ini, adalah kalangan muda kelahiran 1980-an dan ’90-an yang sama sekali tidak bersentuhan dengan Orba. Mereka paham tentang keburukan Orba. Tetapi mereka juga sadar bahaya yang lebih besar lagi yang akan dihadapi bangsa Indonesia kalau pengelolaan kekuasaan seperti sekarang ini, dibiarkan berlanjut. Yaitu, bahaya yang lebih fatal lagi kalau penjajahan ekonomi dan industrial seperti saat ini, dibiarkan berlanjut.

Mereka adalah generasi muda, generasi yang tidak punya kaitan apa-apa dengan Orde Baru, dengan Keluarga Cendana, yang Anda takutkan akan bangkit kembali. Mereka adalah orang-orang yang mampu melihat “disaster waiting to happen” (bencana yang menunggu waktu). Mereka adalah generasi muda yang berpikiran bernas dan merasa harus ikut menyelamatkan Indonesia dari tangan para penguasa yang zalim dan “self-destructive”. Yakni, para penguasa yang sedang melakukan proses perusakan diri sendiri.

Karena itu, pemilu 2019 bukanlah pertarungan antara “pro-Reformasi” lawan “pro-Cendana” seperti yang Anda teorikan, Tuan Adian.

Anda lupa kalau semua orang tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya tahun depan, di pemilu 2019, adalah “perang” multi-dimensional. Pertarungan yang bakal sengit itu adalah antara “kekuatan destruktif” lawan “kekuatan penyelamat”.

Hampir tak tersebutkan dimensi-dimensi kerusakan bangsa dan negara yang berlangsung sekarang ini. Cedera berat yang terjadi di berbagai bidang kehidupan itu, mutlak memerlukan tindakan penyelamatan yang cepat dan kerja keras.

Sebagai contoh, rajut sosial yang mulai teranyam dengan baik, akhir-akhir ini mengalami gangguan serius. Persaudaraan kebangsaan menjadi rusak. Tersobek-sobek. Kelompok pendukung penguasa dan kubu oposisi berhadap-hadapan di media sosial dengan caci-maki yang tak beradab. Itu semua berlangsung di depan mata para penguasa. Dan para pendukung penguasa merasa mereka berada di atas angin.

Semua ini gara-gara inkompetensi. Penguasa yang tidak memiliki kemampuan dalam menumbuhkan rasa persaudaraan. Penguasa yang tidak memahami psikologi sosial untuk menjinakkan perseteruan horizontal.

Contoh lain adalah kehancuran ekonomi. Nilai rupiah terjun bebas ke tingkat yang mencemaskan. Harga-harga terus menyulitkan keseharian rakyat. Pengangguran masih besar, tetapi di lain pihak penguasa membolehkan puluhan ribu TKA kualifikasi rendah bekerja di sini. Hutang luar negeri yang semakin menggunung, pasti akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan independensi kedaulatan negara.

Inkompetensi juga menyebabkan korupsi terus merajalela. Peredaran Narkoba tetap tak terkendali.

Jadi, sekali lagi, pemilu 2019 bukanlah pertarungan antara kubu “pro-Reformasi” lawan kubu “pro-Cendana” seperti dikatakan oleh Adian Napitupulu. Melainkan, pertarungan antara “kubu destruktif” vs “kubu penyelamat”.

*wartawan senior

Sumber :UC News 

Rocky Gerung Ngaku Bakal Jawab Salah Sambung, Andai Ditelepon dan Ditawari Jokowi Gantikan Megawati

Rocky Gerung Ngaku Bakal Jawab Salah Sambung, Andai Ditelepon dan Ditawari Jokowi Gantikan Megawati

Megawati, Rocky Gerung, dan Jokowi - Kolase/TribunWow.com/Tribunnews.com

10Berita - Mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerungmemberikan jawaban atas pertanyaan netizen soal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dilansir TribunWow.com, hal itu tampak dari laman Twitter @rockygerung yang diunggah pada Senin (28/5/2018).

Awalnya, Rocky Gerung mengatakan jika terorisme bukanlah hakekat manusia.

Ia pun menyinggung soal ketidakadilan global dan arogansi kekuasaan.

@rockygerung: Terorisme bukan hakekat manusia.

Dia adalah reaksi ideologis.

Deradikalisasi harus mulai dengan mengatasi ketidakadilan global dan arogansi kekuasaan.

Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh akun @bilandua yang memberikan seratus juta untuk Rocky Gerung.

@bilandua: seratus juta buat anda prof.

Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerungmenjawab dengan mengatakan jika jumlah sebesar itu kurang Rp 12 juta.

@rockygerung: Kurang 12 juta.

Reaksi Rocky Gerung ini lantas mendapat komentar daro @saviocali yang mengunggah jumlah hak keuangan yang diberikan kepada pejabat BPIP.

Dari unggahan tersebut, Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai ketua dewan pengarah mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 112.548.000.

@savicolai: level prof @rockygerung ada diskala berapa dari dibawah ini?
skala mnentukan gajih loh.

Rocky Gerung kemudian mengatakan jika seorang negarawan wajib membela dasar negara, bukan malah membuatnya menjadi uang.

@rockygerung: Negarawan itu wajib ngebelain dasar negara. Bukan malah ngeduitin. Gak keren (dulu disebut dungu. Dulu lho).

Memberi tanggapan seperti itu, akun @Haridlestiorano pun kemudian menanyakan seandainya ia ditelepon oleh Jokowi dan ditawari untuk menggantikan Megawati, apa jawaban yang akan diberikan olehnya?

@HaridLestiorano: seandainya anda malam ini di tlp Jokowi trus di tawari gantikan Mega(Rp112jt). Apa jawaban anda prof?

Rocky Gerung pun menjawab dengan hal yang mengejutkan.

Ia akan mengatakan "Salah sambung" jika ditelepon oleh Presiden Jokowi.

Postingan Rocky Gerung (Capture/Twitter)

Diberitakan sebelumnya, Megawati sendiri menyebut tugasnya sebagai dewan pengarah unit kerja presiden untuk ideologi pancasila amat berat karena setelah menjabat hal ini membuat kegiatannya bertambah banyak.

"Banyak orang bilang, kok ibu mau jadi ketua dewan pengarah. Saya bila enggak pakai mikir langsung saya mau terima tugas itu. Padahal ini hanya unit kerja saja," kata Megawati, saat berpidato dalam kegiatan pelantikan pengurus Banteng Muda Indonesia (BMI) NTT di Gelanggang Olahraga Oepoi Kota Kupang, Sabtu (26/8/2017) dikutip Kompas.com.

Megawati menambahkan tugas tersebut akan diterima dan ia mau ditempatkan di mana saja asalkan demi Pancasila karena Pancasila adalah perekat bangsa.

Ideologi Pancasila sendiri merupakan salah satu buah Indonesia merdeka kara Presiden Soekarno maka Megawati langsung menerima tugas tersebut.

Tujuan dari tugas ideologi pancasila yang diterima Megawati ini adalah untuk menjaga, mempertahankan pancasila sebagai ideologi negara.

"Setiap warga negara saat ini tidak boleh hanya sekadar menyebut cinta Pancasila dari mulut saja, tetapi harus disimpan dalam hati, "Pancasila itu perekat bangsa, jika ada yang mau mengubah maka saya 100 persen tidak akan terima," ujar Megawati.

Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri memperoleh hak keuangan sebesar Rp 112.548.000.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan senilai Rp 100.811.000.

Diketahui, terdapat delapan orang yang menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP.

Diantaranya, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'aruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sedangkan Yudi Latief yang menjabat sebagai Kepala BPIP mendapat hak keuangan sebesar Rp 76.500.000. (/Lailatun Niqmah)

Sumber :TribunWow.com

Prabowo Boleh Tertawa, Jokowi Buktikan Bisa Bekerja atau Rakyat Sengsara

Prabowo Boleh Tertawa, Jokowi Buktikan Bisa Bekerja atau Rakyat Sengsara

Referensi pihak ketiga

10Berita, Hingga kini, Prabowo Subianto masih menjadi lawan terberat Joko Widodo. Namun, dua survei terakhir menunjukkan elektabilitas Prabowo mengalahkan Jokowi. Muncul tudingan itu hanya survei bayaran?

Survei Indonesia Network Election Survey (INES) dan Indonesia Development Monitoring (IDM) membuat kejutan. Keduanya menyatakan elektabilitas Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 jauh lebih tinggi ketimbang Jokowi.

INES merilis elektabilitas top of mind Prabowo sebesar 50,20 persen, sedangkan Jokowi hanya sebesar 27,70 persen. Dalam skema pilihan tertutup untuk beberapa kandidat, elektabilitas Prabowo melonjak mencapai 54,5 persen dan Jokowi hanya puas diangka 26,1 persen. Survei dilakukan selama 16 hari, sejak 12 April 2018 sampai 28 ‎April 2018.

Begitu pula dengan survei IDM yang dilakukan sejak 28 April sampai 8 Mei 2018. Elektabilitas Prabowo berada di atas Jokowi. Survei menunjukkan head to head, Prabowo unggul 50,1 persen dan Jokowi hanya 29 persen.

Referensi pihak ketiga

Hasil dua survei ini berbeda jauh dengan hasil lembaga survei lainnya, sebut saja; Indo Barometer, Populi Center, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), PolMark Indonesia, Cyrus Network, CSIS, LSI Denny JA, Litbang Kompas, dan terakhir Alvara Research Center.

Hal ini lantas melahirkan dugaan survei INES dan IDM sebagai survei bayaran. Apalagi, biaya untuk melakukan survei yang melibatkan ribuan responden di beberapa wilayah tidaklah murah. Untuk satu kali survei menghabiskan Rp150 juta hingga Rp500 juta lebih.

Oscar Vitriano, Direktur INES, seperti dilansir tirto, mengklaim survei yang dilakukan lembaganya independen. Justru, INES menantang lembaga survei lainnya untuk buka-bukaan soal pendanaan. "Saya mau katakan bahwa (hasil survei) bisa berbeda, tapi belum tentu tidak kredibel," kata Oscar dikutip tirto.id, Kamis (10/5/2018).

Tentunya sangat tidak tepat memberikan tuduhan INES dan IDM adalah survei bayaran. Terlebih karena survei mereka memenangkan Ketum Partai Gerindra. Langkah terbaik adalah menguji hasil survei tersebut. Pengujian itu biasanya dilakukan asosiasi yang menaungi lembaga survei, dalam hal ini Asosiasi Riset Opini Publik (Aropi).

Referensi pihak ketiga

Sejauh ini, kubu Prabowo sendiri belum pernah menuding survei yang memenangkan Jokowi sebagai survei bayaran. Prabowo tak terpengaruh dengan hasil lembaga survei yang menyebut elektabilitas Jokowi unggul dan tidak tertawa mengetahui dua survei memenangkannya.

"Kita punya survei sendiri yang tidak akan kita rilis, survei ini menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menginginkan percepatan pembangunan ekonomi oleh pemerintahan yang baru," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dikutip kompas.com, Kamis (19/4/2018).

Sementara, Jokowi jangan jumawa dengan sederet hasil survei yang mengunggulinya. Sebagai inkumben, Jokowi harus membuktikan dirinya bisa bekerja. Segudang isu masih menghadang seperti serbuan TKA Tionghoa, nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp14.000 perdolar AS, pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah target dan tingginya angka utang luar negeri.

Belum lagi tudingan pemborosan yang dikeluarkan negara untuk pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia sebesar Rp855 miliar, besarnya gaji Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rp112 juta perbulan, dan penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Kerja, kerja dan buktikan bisa bekerja atau rakyat sengsara.

Sumber :UC News 

Charlie Hebdo Kembali Berulah, Muslimah Mariam Poutegoux Digambarkan Seperti Monyet, Dunia Bereaksi

Charlie Hebdo Kembali Berulah, Muslimah Mariam Poutegoux Digambarkan Seperti Monyet, Dunia Bereaksi


10Berita, Nama presiden organisasi mahasiswa di Paris, Maryam Pougetoux (19), mendadak menjadi perbincangan di Prancis dalam beberapa hari terakhir setelah ia tampil di acara wawancara dengan mengenakan hijab.

Dilansir BBC (22/5/2018), Menteri Dalam Negeri, Gerard Collomb, mengecam Pougetoux gara-gara hijab yang ia kenakan dengan menyebutnya sebagai 'provokasi'.

Menteri Urusan Persamaan, Marlene Schiappa, mengatakan hijab yang dikenakan Pougetoux adalah salah satu bentuk 'promosi Islam politik'.

Poutegoux adalah mahasiswi fakultas sastra dan menjabat sebagai presiden organisasi mahasiswa di Universitas Paris-Sorbonne sejak Desember 2017.

Yang bikin gempar karena dia adalah cucu salah satu pejuang pembebasan Prancis. Makanya apa yang dikenakan, apa yang disampaikan, akan berpengaruh di Prancis. Ini yang dikhawatirkan kalangan Islamophobia.

Serangan terhadap hijab Maryam Pougetoux ternyata tak berhenti, bahkan majalah Prancis Charlie Hebdo yang dikenal Anti-Islam kembali berulah dengan menggambarkan Maryam Pougetoux di cover majalah sebagai monyet dengan teks berbunyi: "Mereka memilih saya untuk mengepalai UNEF (Persatuan Mahasiswa Nasional Prancis)."


Penghinaan yang dilakukan Charlie Hebdo menimbulkan gelombang protes dari berbagai penjuru yang disampaikan di sosial media.

The French magazine Charlie Hebdo depicts Mariam Poutegoux, the leader of the UNEF student union at the Sorbonne, as a monkey. This isn't satire, it's straight up racism: pic.twitter.com/fv3Rnpaq1c

— Laila Lalami (@LailaLalami) 27 Mei 2018

"The French magazine Charlie Hebdo depicts Mariam Poutegoux, the leader of the UNEF student union at the Sorbonne, as a monkey. This isn't satire, it's straight up racism," kata @LailaLalami yang menegaskan hal itu bukan satire, tapi jelas rasisme.

This disgusting racist trash vile cover from #CharlieHebdo portrays a young Muslim girl as a monkey. Why? Because she wears hijab. And they ask Muslims to rewrite the Holy Quran because it’s antisemitic? This is the typical hypocrisy of the French establishment. Islamophobia. pic.twitter.com/MfWGMl9qms

— Chimā Elbiāly (@ChimaElbialy) 24 Mei 2018

"Ini sampah rasis yang menjijikkan dari #CharlieHebdo menggambarkan seorang gadis Muslim muda sebagai monyet. Mengapa? Karena dia memakai jilbab. Dan mereka meminta Muslim untuk menulis ulang Al-Qur'an karena itu antisemit? Ini adalah kemunafikan khas dari pendirian Prancis. Islamophobia," ujar @ChimaElbialy.

— pāshtūn (@ibnsayyed) 23 Mei 2018

— Gary (@KenefeManaiche) 23 Mei 2018

Shame on Charlie Hebdo for such blatant Islamophobia on the cover of its magazine. I saw this on the streets of Paris two days ago and I’ve been turning around the magazines in the stalls since then pic.twitter.com/CwmpB62jmK

— Joshua P. Cayetano (@JoshPCayetano) 26 Mei 2018

Ah satire doing its job.

The weak, maligned, voiceless, #CharlieHebdo, recipient of over $33million cash in sales & donations in 2016, taking on the powerful, unaccountable, unreachable, 19 year old student, Maryam Pougetoux, with #racist, #Islamophobic, bile. pic.twitter.com/h4x2ju84fr

— Tamim Mobayed (@tammob88) 24 Mei 2018

In secular extremist France, a Muslim student was slammed by politicians for appearing in a TV documentary while wearing a headscarf.

Hyper-racist Charlie Hebdo magazine then portrayed her on the cover of its latest issue as a monkey.

Don't be secular extremist France! pic.twitter.com/8XGtfKjDSM

— CJ Werleman (@cjwerleman) 28 Mei 2018


Sumber :Portal Islam