Soal Medsos, Komisi X DPR Sebut Menristekdikti Offside dan Buat Gaduh

Soal Medsos, Komisi X DPR Sebut Menristekdikti Offside dan Buat Gaduh

10Berita – Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah mengkritisi ide Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang ingin memantau komunikasi civitas akademika di perguruan tinggi.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan kalau ide memantau komunikasi dosen dan mahasiswa oleh Menristekdikti M. Nasir itu sangatlah berlebihan dan missleading.

“Ini ide offside dan justru membuat gaduh ruang publik. Masalahnya dimana, solusinya apa. Itu gambaran dari gagasan pendataan nomer HP dan medsos mahasiswa dan dosen,” tegasnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Sabtu (9/6).

Terlebih, lanjut Anang, dari sisi teknis, rencana ini akan merepotkan. Karena program ini merupakan pekerjaan di hilir. Sementara jumlah civitas akademika sebanyak 8 juta jiwa yang terdiri dari 7,5 juta mahasiswa aktif, 300 ribu dosen/tenaga pengajar, dan tenaga non pendidik 200 ribu.

“Pertanyaannya, apakah 8 juta orang itu akan dipantau seluruhnya? Sisi teknis tentu akan sulit dan akan memakan biaya negara yang tidak kecil,” imbuhnya.

Sebaiknya, tambahnya, jika pemerintah serius menangkal faham radikalisme di perguruan tinggi, segera dibuat sistem pencegahan yang dilakukan di hulu. Proses masuknya mahasiswa baru di perguruan tinggi harus dimanfaatkan untuk melihat jejak rekam calon mahasisw, serta orientasi Pengenalan Kampus harus dimanfaatkan untuk menjadi ajang penguatan karakter calon mahasiswa yang beroeintasi kebangsaan dan keIndonesiaan.

“Selain itu, perguruan tinggi harus menjadi wadah yang maksimal bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas baik pembelajaran organisasi, olahraga maupun seni dan budaya. Unit Kegiatan Mahasiswa harus dikuatkan dengan pelibatan maksimal seluruh mahasiswa,” imbuh Anang.

Organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pun ditegaskannya harus menjadi pilar utama untuk menangkal paham radikalisme di lingkungan kampus. UKM di bidang dakwah kampus, juga menjadi tulang punggung untuk memastikan aktivitas keagamaan mahasiswa di lingkungan kampus beroreintasi faham keagamaan yang moderat dan berwawasan keindonesiaan.

“Upaya-upaya tersebut jauh lebih strategis dan berkelanjutan daripada mendata dan memantau komunikasi civitas akademika perguruan tinggi,” pungkas Anang. ()

Sumber :rmol

Read More

Kelompok Biksu Radikal Myanmar Bersumpah Lanjutkan Kampanye Anti-Muslim Rohingya

Kelompok Biksu Radikal Myanmar Bersumpah Lanjutkan Kampanye Anti-Muslim Rohingya

10Berita, YANGON – Biksu radikal   Myanmar bersumpah pada Jumat (8/6/2018) untuk melanjutkan kampanye anti-Muslim Rohingya melalui jejaring sosial Facebookmeskipun pemerintah Myanmar mengklaim telah mengeluarkan perintah larangan atas aktivitas tersebut.

Pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa yang menyelidiki kemungkinan genosida di Myanmar mengatakan Facebook telah menjadi sumber propaganda terhadap minoritas di Myanmar.

Para biksu dan aktivis nasionalis Myanmar, yang telah muncul sebagai kekuatan politik dalam beberapa tahun terakhir, telah membagi retorika kasar melalui Facebook yang menargetkan minoritas Rohingya, yang dilihat oleh banyak orang di negara mayoritas Buddha ini sebagai imigran gelap.

“Ini adalah pelanggaran atas kebebasan berekspresi,” kata Thuseitta, anggota Serikat Biksu Patriotik Myanmar kepada Reutersbeberapa jam setelah Facebookmengidentifikasinya sebagai “tokoh kebencian”.

“Kami akan terus menggunakan Facebook dengan nama dan akun yang berbeda untuk mengatakan kebenaran kepada orang-orang,” lanjutnya penuh percaya diri.

Hampir 700.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, PBB dan badan-badan bantuan mengatakan, menyusul tindakan keras militer setelah serangan pemberontak Rohingya Agustus lalu.

Washington menyebut tanggapan tentara sebagai “pembersihan etnis” – tuduhan yang dibantah oleh Myanmar. Myanmar mengklaim pasukan keamanannya hanya melancarkan operasi kontra-pemberontakan yang sah terhadap “teroris Bengali”.

Pinnyawenta, biksu dari serikat pekerja yang akunnya dinonaktifkan pada bulan Mei setelah berulang kali diminta oleh Facebook untuk menghapus beberapa posting, mengatakan dia telah mendaftar lagi di bawah nama lain dan akan “terus menulis tentang kebenaran” melalui situs tersebut. (Althaf/)

Sumber :arrahmah.com

Read More

Tuduhan RADIKALISME Masuk Masjid, GP Ansor Kena GAPLOK Ustadz Tengku Zulkarnain di tvOne

Tuduhan RADIKALISME Masuk Masjid, GP Ansor Kena GAPLOK Ustadz Tengku Zulkarnain di tvOne

10Berita, GP Ansor di acara APA KABAR INDONESIA MALAM tvOne menyebut akar TERORISME adalah INTOLERANSI yang menuju pada RADIKALISME. Katanya ada 170-an masjid di seputaran Thamrin Jakarta yang mengajarkan INTOLERANSI.

Pernyataan ini langsung kena gaplok Wasekjen MUI Ustadz Tengku Zulkarnain.

"Sangat lucu kalau ada 170 lebih masjid di Jakarta seputaran Tamrin yang katanya mengajakan intoleran, belum ada gereja dibakar gara² mendengarkan itu (pengajian²), belum ada kuil yang di serbu gara² mendengarkan yang katanya intoleran," kata Ustadz Tengku.

"Astaghfirullahaladhim.. Kok berani-beraninya bilang 170 lebih masjid membina intoleran yang kemudian akan menjadi radikal kemudian akan menjadi teroris?"

"Ndak boleh begini, kalau begini nanti rusak kita selurh Indonesia ini."

"Intoleran itu apa? Kalau mengatakan didalam Al-Quran ada kata Kafir, Munafik, Fasik, inikan ajaran Islam ada di Quran. Orang lain jangan ikut campur. Seperti ketika di gereja mereka bilang domba tersesat, kita kan katakan lakum dinukum waliyadin."

Orang GP Ansor tampak clingak clinguk ketika Ustadz Tengku Zulkarnain bicara.

Simak selengkapnya video acara Apa Kabar tvOne...

"Sangat lucu kalau ada 170 lebih masjid di Jakarta seputaran Tamrin yg katanya mengajakan intoleran, belum ada gereja dibakar gara² mendengarkan itu (pengajian²), belum ada kuil yg di serbu gara² mendengarkan yg katanya intoleran," ~@ustadtengkuzul~#2019GantiPresiden pic.twitter.com/WTUf86Uy8O

— 🅼. 🅺🅷🆄🅼🅰🅸🅽🅸 (@mkhumaini) 9 Juni 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

Dalam Sepekan, 3 Kepala Daerah Kader PDIP Jadi Tersangka KPK

Dalam Sepekan, 3 Kepala Daerah Kader PDIP Jadi Tersangka KPK

10Berita – Dalam waktu yang tidak berselang lama, tiga kepala daerah yang merupakan kader PDIP ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi. Ketiganya yaitu Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.

Aksi OTT KPK diawali terhadap Bupati Purbalingga Tasdi pada Senin malam (4/6). KPK menyebut Tasdi telah menerima suap Rp 100 juta berkaitan dengan THR pada proyek Purbalingga Islamic Center. Tasdi berhasil diamankan bersama 3 orang pihak swasta selaku pemenang tender proyek tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, suap Rp 100 juta tersebut bukanlah yang pertama. Sebab, Agus menerangkan commitment fee yang dijanjikan tiga orang pemenang tender, Hamadi Kosen, Librata Nababan, Adirawinata Nababan, yakni sebesar 2,5 persen dari nilai proyek atau Rp 500 juta.

“Di dalam monitoring kami, itu (Rp 100 juta) bukan penyerahan pertama, tapi itu akan kami dalami lebih dulu,” kata Agus di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/6).

Proyek Purbalingga Islamic Center mulai dikerjakan tahun 2017 dan rencananya selesai 2019 dengan total nilai 77 miliar. Pada tahun 2017, Purbalingga Islamic Center sudah menghabiskan dana sekitar Rp 12 miliar, lalu di tahun ini proyek tersebut memakan anggaran sebesar Rp 22 miliar. Sedangkan di tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp 43 miliar.

Dalam kasus suap Bupati Purbalingga ini, KPK menetapkan lima orang tersangka. Mereka yakni Tasdi selaku Bupati Purbalingga, Hadi Iswanto selaku Kabag ULP Pemkab Purbalingga, Hamadi Kosen selaku swasta, Librata Nababan selaku swasta, dan Adirawinata Nababan selaku swasta. Tasdi dan Hadi diduga sebagai pihak penerima, sementara tiga dari pihak swasta diduga merupakan pemberi suap.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

Sekali OTT, KPK Tetapkan 2 Kepala Daerah Kader PDIP Sekaligus

Setelah Bupati Purbalingga Tasdi, KPK menetapkan dua kepala daerah kader PDIP yaitu Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Keduanya diduga menerima suap miliaran rupiah dari kasus yang berbeda. Namun, KPK menduga bahwa penyuap dua kepala daerah PDIP dilakukan oleh pengusaha yang sama yang bernama Susilo Prabowo.

Kasus dugaan suap ini terungkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Susilo pada hari Rabu (6/6). Namun KPK tidak berhasil menangkap Anwar dan Syahri dalam rangkaian OTT tersebut.

Bupati Purbalingga Tasdi resmi ditahan KPK. (Foto:ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Setelah dalam pelarian selama dua hari, Anwar akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Setelah diperiksa selama 6 jam, Anwar resmi mengenakan rompi tahanan KPK.

“Tersangka MSA (Muhammad Samanhudi Anwar) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat untuk 20 hari pertama,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jumat (8/6).

KPK menduga Anwar telah menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar atas proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama senilai Rp 23 miliar dari Susilo. Namun, politikus PDIP itu enggan memberikan keterangan apapun terkait penahanannya. Anwar memilih untuk langsung masuk menuju mobil tahanan KPK yang telah disediakan untuk membawanya ke Rutan Polres Jakarta Pusat.

Atas perbuatannya Anwar dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 aat (1) ke-1 KUHP.

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

‘Akan Lebih Baik Syahri Mulyo Juga Serahkan Diri’

Sejak OTT yang dilakukan KPK pada Rabu (6/6), Walikota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo tidak ada di TKP. Walikota Blitar Anwar baru menyerahkan diri pada Jumat (8/6) pukul 18.30 WIB. Sedangakan Bupati Tulungagung Syahri masih buron.

Bupati Tulungagung dan Walikota Blitar (Foto:Twitter PDIP, dan Dok. Bupati Tulungagung)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah meminta agar Bupati Tulungagung Syahri untuk segera menyerahkan diri. “Kami hargai penyerahan diri ini. Dan tentu saja sepatutnya penyerahan diri ini akan lebih baik jika dilakukan oleh Bupati Tulungagung yang juga sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” ujar Febri, Sabtu (9/6).

Syahri diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Susilo terkait proyek peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Uang itu bahkan diduga merupakan pemberian ketiga dari Susilo kepada Syahri. Syahri diduga sudah menerima uang sejumlah Rp 1,5 miliar sebelumnya dari Susilo yang kerap mendapat proyek di Kabupaten Tulungagung itu. KPK akan terus menelusuri informasi terkait keberadaan Syahri saat ini.

“Dalam proses berjalan ini, kami tentu juga lakukan penelusuran informasi-informasi terkait penanganan perkara,” jelas Febri. ()

Sumber :kampret, Eramuslim.com 

Read More

Ketagihan Main Mobile Legends, Cewek 23 Tahun Ini Kini Terima Akibatnya, Kisahnya Jadi Peringatan

Ketagihan Main Mobile Legends, Cewek 23 Tahun Ini Kini Terima Akibatnya, Kisahnya Jadi Peringatan

10Berita, Perempuan bagikan kisahnya yang ketagihan main Mobile Legends, akhirnya viral. Mobile Legends (ML) jadi satu permainan yang belakangan digemari banyak orang, terutama generasi milenial.

Pemain dalam ML berjuang untuk mencapai dan menghancurkan basis musuh dan mempertahankan basis mereka sendiri.

Alur permainan yang seru sering kali membuat para gamer susah berhenti. Bahkan, mereka pun ketagihan hingga memainkan permainan ini selama berjam-jam.

Tak hanya anak kecil, banyak orang tua yang ikut bermain game ini juga. Belakangan, sebuah pengalaman dibagikan oleh wanita bernama Mhary Mundoc Idanan.

Mhary membagikan ceritanya melalui akun Facebook pada 24 Mei 2018. Mhary mengaku bahwa dirinya adalah orang yang gemar main Mobile Legends.

Perempuan 23 tahun ini menghabiskan kebanyakan waktunya untuk bermain. Bahkan, dirinya mengaku sering mengorbankan jam tidur agar jagoannya bisa naik level.

Mhary mengaku tak akan berhenti hingga karakternya mendapat peringkat dalam permainan. Melalui unggahannya, Mhary mengungkap bahwa ia biasa mulai bermain mulai dari pukul 10 malam hingga 6 pagi.

Dirinya menatap layar gadget hingga matanya berair, tapi Mhary tetap tak peduli selama ia bisa bemain Mobile Legends.

Tapi, belakangan, Mhary mengalami kejadian yang lebih tak terduga. Akibat pola hidupnya tersebut, kondisi kesehatan Mhary jadi menurun.

Bahkan, ia baru saja terkena serangan stroke. Dalam unggahannya, Mhary membagikan fotonya saat dirawat di Rumah Sakit Quenzon City, Filipina.

Hidungnya dipasangi selang, tangan diinfus, bahkan mulutnya dipasangi pipa pernafasan. Melansir Daily Mail, penggunaan ponsel yang berlebihan bisa menyebabkan tumor otak hingga 18 jenis kanker.

Penelitian dari University College London menyebut bahwa menghabiskan waktu 4 jam atau lebih di depan gadget atau komputer bisa menyebabkan gangguan sistem peredaran darah.

Melalui unggahan tersebut, Mhary ingin mengingatkan untuk tidak jadi pecandu game sepertinya. Ia juga berterima kasih pada orang-orang yang selama ini mengingatkannya.

Kisah Mhary ini jadi viral hingga dibagikan lebih dari 52 ribu kali. Tak sedikit netizen juga mengalami hal sama dan mengaku ketagihan main Mobile Legends

Namun, banyak yang akhirnya memutuskan berhenti dan menjauhi permaianan tersebut. Ponsel atau gadget sudah menjadi bagian penting di era digital sekarang ini.

Tapi, dalam penggunaannya pun disarankan tidak berlebihan. Semoga kejadian yang menimpa Mhary bisa jadi pengingat dan pelajaran bagi banyak orang.

Sumber: tribunnews.com

Read More

Politisi PDIP Tuding Melayu dan Islam Jajah Dayak, Pakar Hukum : Aparat Harus Bertindak

Politisi PDIP Tuding Melayu dan Islam Jajah Dayak, Pakar Hukum : Aparat Harus Bertindak

Taufik

10Berita, SOLO - Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor Muhammad Tufiq SH menilai, pernyataan politisi PDIP Cornelis yang menyebut Melayu dan Islam bersama Belanda pernah menjajah suku Dayak berabad-abad hingga menyebabkan bermental hamba bukan kuli melanggar tindak pidana dan sejumlah pasal KUHP.

“Satu UU KUHP Pasal 110 tentang penghasutan, ancamannya 6 tahun, kemudian juga melakukan pengancaman pelanggaran terhadap pasal 369 KUHP ancamannya 9 tahun, kemudian melanggar pasal 28 UU 11 tahun 2008, tentang ITE ancamannya 6 tahun dendannya 1 Milyar rupiah, UU no 40 anti diskriminasi juga dilanggar,” katanya kepada Jurnalislam.com di Hotel Aziza, Surakarta, Kamis, (7/6/2018).

“Jadi semua yang dilakukan oleh Cornelis, unsur-unsur tersebut memenuhi,” sambungnya.

Selain itu, menurut Toufiq pernyataan mantan Gubenur Kalbar itu juga bisa menimbulkan konflik antar Suku dan Ras di Indonesia, sebab, selama ini suku Dayak dan Melayu sudah saling hidup berdampingan secara rukun dan damai dalam kurun waktu yang lama.

“Menurut saya hal yang berbahaya yang dilakukan oleh Cornelis itu. Karena disana ada dayak dan melayu dan selama ini dayak dan melayu tidak pernah bermusuhan,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta pihak aparat kepolisian untuk segera menangkap Cornelis agar dampak dari pernyataan provokatif tersebut tidak meluas di masyarakat. Taufiq juga menyebut bahwa, Cornelis tidak bisa memberikan contoh dan teladan yang baik ketika menjadi seorang pemimpin.

“Secara tidak sadar dia kan melakukan penghasutan, kalau saya jadi Kapolri manusia ini ditangkap dulu, karena kalupun dia jadi pemimpin dia tidak akan jadi pemimpin yang baik. Dia berani menjual dan mengadu masyarakatnya demi kepentingan pribadi untuk mencari dukungan,” tandasnya.

Sumber :Jurnal Islam 

Read More

Amien : Saya Menantang Jokowi, Mari Bertanding Secara Fair

Amien : Saya Menantang Jokowi, Mari Bertanding Secara Fair

10Berita – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais ingin Joko Widodo (Jokowi) tak lagi menjadi Presiden RI di periode mendatang. Dia mengajak Jokowi berduel secara gentle.

“Jadi saya menantang Pak Jokowi, mari kita bertanding secara fair. Mari kita duel secara gentle. Artinya apa, kita nggak usah jihad dengan fisik, menimbulkan bloodshed, tumpah darah, itu nanti ada masanya, kalau semua mentok saya kira itu perlu. Tapi itu masih jauh, masih ada cara lain, yaitu kita turunkan dengan demokrasi dan konstitusi,” kata Amien.

Hal ini diungkapkannya dalam ‘Tausyiah Kerakyatan 2019 Indonesia Pasca Jokowi’ di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (9/6/2018).

Amien kemudian bicara soal Koalisi Keummatan. Amien mendapatkan pesan dari imam besar FPI Habib Rizieq Syihab untuk menyatukan kekuatan agar Koalisi Keummatan dapat mengalahkan Jokowi.

“Singkat kata memang kita perlu ada Koalisi Keummatan. Jadi saya sudah ketemu Habib Rizieq. Saya dan Prabowo sudah ketemu langsung di kediamannya. Pesan Habib, Pak Amien sebaiknya kekuatan umat Islam di dalam Koalisi Keummatan. Kita umat Islam bukan hanya membela umat Islam, tapi sekaligus nasib dan masa depan negara,” tutur Amien.

Amien lalu menyinggung soal lagu ‘#2019GantiPresiden’ yang jadi viral. Menurutnya, lagu itu masuk ke hati sebagai refleksi atas kondisi masyarakat saat ini.

Selanjutnya, Amien bicara soal faktor kemungkinan jatuhnya Jokowi. Seperti yang pernah diungkapkannya, Amien mengatakan pemimpin akan jatuh saat sudah mulai melakukan kekeliruan hingga blunder.

“Nah imam besar juga mengatakan, ‘Kita prihatin, 10 juta buka lapangan kerja, ternyata untuk tenaga kerja China. Kemudian tidak nambah utang, (tapi) malah utang makin tidak masuk akal.’ Biasanya kalau seorang pemimpin kalau mau jatuh itu bergerak dari keliru, salah, blunder, gitu seterusnya,” tutur Amien, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212.

Amien mengaku, saat melakukan tawaf di Masjidil Haram, dirinya sempat berdoa. Doa itu disampaikannya saat umrah beberapa waktu lalu.

“Kemudian saya kemarin tawaf di lantai 3, saya pada putaran ketujuh berdoa. Allahumma ahlik innahu aduwullah wa adullwu mukminin. Jadi (artinya), Ya Allah hancurkanlah satu itu, sesungguhnya dia adalah musuhmu, dan musuh kaum beriman. Kalau doa kita diijabah, insyaallah,” ungkapnya.

Amien mengatakan pada Juni nanti akan digelar konferensi ulama se-Indonesia. Menurutnya, selama ini ulama tak diberi peran.

“Tapi kalau diajak, lebih dari sanggup kita. Bulan Juni akan ada konferensi ulama se-Indonesia. Jadi kita akan dengar nanti. Selama ini ulama dijadikan hantu, tapi sekarang kita dengarkan,” ucap dia.

Terakhir, Amien bicara kepada hadirin yang ada di lokasi untuk meluangkan waktu 3 menit untuk berdoa agar ada pemimpin baru di Indonesia. Menurutnya, doa puluhan juta orang akan membuat doa itu dikabulkan.

“Kemudian titip pesan dari akhir Ramadan, jadi 11 bulan lagi ada pilpres, jadi luangkan waktu 3 menit cukup. Bisa di pagi hari, sore, menghadap kiblat, berdoa, pakai bahasa masing-masing, ‘Ya Allah ya Tuhan kami, moga kau beri pemimpin Indonesia yang lebih amanah’. Kalau puluhan juta berdoa bersama-sama, saya kira Allah malu kalau tidak mengabulkan. Kita ini hizbullah, bukan kawanan setan,” ungkapnya. (dz/)

Sumber :detik.com

Read More

Dinilai melukai ummat Islam dunia, Nahdliyin minta Yahya Staquf tak penuhi undangan ke Israel

Dinilai melukai ummat Islam dunia, Nahdliyin minta Yahya Staquf tak penuhi undangan ke Israel

10Berita, JAKARTA – Ketua Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN) H Mahfud M Nor mengatakan sebaiknya Katib Aam PB Nahdlatul Ulama, K.H Yahya C. Staquf tidak menghadiri undangan sebuah organasi di Israel.

“Jika benar ada undangan untuk sekjen atau Katib Aam PB Nahdlatul Ulama ke Israel, apa pun alasannya, sebaiknya ditunda dulu, atau paling tidak sampai umat Islam bisa menemukan urgensinya. Sebab, saat ini, umat Islam dunia, bukan hanya Indonesia, tengah marah dengan kebiadaban Israel. Di samping itu, Israel terkenal sebagai bangsa licik, yang jago membujuk setiap lawan politiknya,” kata H. Mahfud M Nor, Sabtu (9/6/2018), sebagaimana dilansir Duta.co.

Mahfud menilai, tidak ada untungnya detik-detik ini untuk meladeni Israel. Belum lagi mempertimbangan madlaratnya.

“Mungkin saja niatnya baik, tetapi, saat ini, lebih baik tidak meladeni Israel. Karenanya, sebagai nahdliyin, kami mohon agar Kiai Yahya tidak datang. Bisa melukai umat Islam dunia,” tandasnya.

Apalagi, dikabarkan, pihak Palestina sendiri keberatan dengan kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Yahya C. Staquf, yang juga Sekjen atau Katib Aam PB Nahdlatul Ulama itu.

Sebagaimana dilansir Rmol, Jumat (7/6), sumber tidak resmi di Kedubes Palestina di Jakarta, mengatakan, Kementerian Luar Negeri Palestina telah mengirimkan semacam surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia.

“Apalagi seperti itu, Palestina keberatan. Kalau pun ada agenda penting, maka, negara Palestina juga harus mendengarnya. Komitmen Indonesia untuk Palestina adalah harga mati,” tegasnya.

Sementara itu, H Achmad Budiono, atas nama pribadi, bukan sebagai Ketua PCNU Batu, memberikan komentar terkait hal ini. “Apa pun forumnya, demi menjaga perasaan umat Islam dunia seyogyanya Kiai Yahya tidak menghadiri undangan tersebut,” jelasnya.

Begitu juga pengurus NU yang lain, memberikan catatan yang sama. Hanya saja mereka menekankan sebagai pendapat pribadi. “Kita tunggu saja penjelasan dari PBNU seperti apa kebenarannya. Bahwa isu ini sudah digoreng kelompok anti NU, itu biasa,” tegasnya.

Dikabarkan, Yahya Staquf diundang sebagai pembicara di Israel oleh Israel Council on Foreign Relations (ICFR), sebuah forum independen yang mempelajari dan membahas kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan Israel dan bangsa Yahudi. ICFR beroperasi dengan bantuan WJC (Kongres Yahudi Dunia).

Dalam salinan surat undangan, Yahya diminta menyampaikan kuliah umum berjudul Shifting Geopolitical Calculus: From Conflict to Cooperation. Acara ini akan digelar pada Rabu pekan depan (13/8) pukul 6 waktu setempat di the David Amar Worldwide North Africa Jewish Heritage Center, Yerusalem.

(ameera/)

Sumber :arrahmah.com

Read More

Parah!!! Menristekdikti Wajibkan Mahasiswa Baru Laporkan Akun Medsos

Parah!!! Menristekdikti Wajibkan Mahasiswa Baru Laporkan Akun Medsos

10Berita – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta setiap mahasiswa baru harus melaporkan atau mencatatkan akun media sosialnya ke perguruan tinggi masing-masing saat mendaftarkan diri.

Menurut Nasir, upaya itu wajib dilakukan guna menyikapi praktik radikalisme yang ada di dalam kampus akhir-akhir ini.

“Ada kemungkinan seorang mahasiswa itu terpapar paham radikal bukan dari pembelajaran di kampus, tapi melalui media sosial. Hal itu contohnya seperti yang terjadi di Bandung. Oleh karena itu, mahasiswa baru harus mencatatkan akun medsosnya ke perguruan tinggi masing-masing,” ujar M Nasir saat melakukan kunjungan kerja ke PT INKA (Persero) di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (8/06).

Terkait masalah radikalisme yang terjadi di dalam kampus, ia meminta semua pemangku kepentingan di dalam kampus untuk melakukan pengawasan.

“Ini perlu diawasi. Bagaimana cara melakukan pengawasnnya pertama adalah melalui sistem pembelajaran yang ada di dalam kampus,” tambah Nasir.

Ia menjelaskan, sistem pembelajaran dalam kampus perlu diawasi, dikomunikasikan, didampingi, dan semua lainnya. Sehingga dengan pengawasan, jika terjadi penyimpangan akan segera terdeteksi.

Pengawasan kedua melalui pendataan alat atau media komunikasi serta interaksinya. Hal itu menyusul kemungkinan ada tumbuhnya radikalisme bukan karena pendidikan, melainkan karena pengaruh interaksi di media sosial, misalnya.

Seperti diketahui, tim Densus 88 Antiteror menangkap tiga terduga teroris di kawasan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau, Sabtu (2/6). Tiga terduga teroris itu berinisial ZM alias Jack, RB dan OS.

Mereka merupakan alumni, namun beda jurusan di Universitas Riau. Dari penangkapan itu, petugas menyita barang bukti bom siap dipakai, panah, mesiu, dan senapan angin. (antr)

Sumber :Eramuslim 

Read More

FA Petisi: Radikalisme Tuduhan Subjektif Terhadap Perguruan Tinggi

FA Petisi: Radikalisme Tuduhan Subjektif Terhadap Perguruan Tinggi

10Berita, JAKARTA , Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (FA PETISI) menolak segala bentuk tuduhan  tak berdasar yang dialamatkan kepada kampus perguruan tinggi atau Civitas Academika se Indonesia.

Diantara tuduhan terbaru dari BNPT adalah kampus di tenggarai terpapar Radikalisme, apalagi dengan penyebutan "Terorisme" yang belum jelas definisi dan kriterianya secara hukum.

"Radikalisme apa lagi Terorisme, adalah tuduhan subjektif yg dialamatkan kepada Civitas Academika adalah jelas secara keilmuan maupun dalam sejarahnya tidak dikenal dan bukan produk Kampus-Civitas Academica yang ada di Indonesia," kata Ketua FA PETISI, A. Razak Wawo dalam keterangannya, beberapa waktu lalu (7/6/2018).

Razak menambahkan bahwa kampus adalah lembaca Civitas Academica, tempat mendiskusikan berbagai disiplin ilmu  dan sudut pandang secara terbuka dan akademis atas berbagai wacana, ideologi, ilmu pengetahuan dan persoalan masyarakat dan negara.

Cara-cara pemerintah dengan mengawasi kampus dan dosen telah mencederai demokrasi dan merusak upaya membangun penguatan masyarakat sipil. "Sikap ini merepresentasikan negara dijalankan dalam sistem fasis dan otoritarian," ujar Razak.

Lanjut Razak, penggunaan istilah radikalisme akan membunuh sikap kritis mahasiswa terhadap pemahaman pada akar persoalan masyarakat dan negara, semestinya digunakan istilah ekstrimisme sebagai bibit terorisme.

"Merupakan upaya teror terhadap civitas akademika dalam proses pendidikan dan pengajaran sehingga sulit untuk berbicara secara obyektif atas realitas, dan pada akhirnya akan menghambat proses kreativitas dan nilai tambah sumberdaya manusia setiap kampus,"ucapnya.

FA PETISI berkeyakinan bahwa kampus atau Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia adalah pilar utama menangkal segala bentuk ideologi dunia yang bertentangan dengan Pancasila, dan akan dengan sendirinya tidak akan berkembang sebagai idiologi yang mengancam, apalagi segala bentuk perilaku estrimisme sebagai cikal bakal Terorisme.

FA PETISI juga menolak penggunaan kata Radikalisme yang menjadi caption Negara yg dialamatkan kepada kaum ekstrimis, karena selain itu keliru dan gagal faham juga mendegradasi secara serampangan kata Radikal yg menjadi ajaran retorik Bung Karno kepada Kaum Marhaen untuk melawan kolonialisme Belanda.

FA PETISI menilai sikap dan tindakan Arogansi Menristekdikti yang impreasif dan salah kaprah terhadap Civitas Academika merupakan tindakan sewenang wenang dan jauh dari nalar kampus yg obyektif, telah  menciderai profesionalismenya sebagai pembantu Presiden. "Olehnya, FA PETISI mendesak Presiden Joko Widodo agar segera Mencopot Menristekdikti," pungkas Razak. (bil/)

Sumber : voa-islam

Read More