Mantan Anggota DPR: 66 Janji Pilpres Gagal, Presiden Malah Minta 2 Periode

Mantan Anggota DPR: 66 Janji Pilpres Gagal, Presiden Malah Minta 2 Periode

10Berita, JAKARTA  - Djoko Edhi Abdurrahman mantan Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Advokat & Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU menulis dalam laman daringnya.

Ia menulis, ada 66 janji Pilpres gagal, dan kini Presiden Jokowi malah minta 2 periode,  "Kalau Jokowi sampai 2 periode, kian parah kesengsaraan rakyat. Sekarang saja 66 biji janji pilpresnya, tak sebiji pun yang dipenuhi. Kalau 2 periode, niscaya dustanya 2 kali lipat. Dosa besar dalam politik adalah berdusta. " unggahnya.

Ia menambahkan, "Janji pilpres adalah social contract, wajib dipenuhi menurut Thomas Hobbes, John Locke, Jacques Rosseau, dan Montesqieu. Menurut keempat icon pakem Ilmu Negara itu, plus Al Mawardi, jika janji tadi tak dipenuhi pemimpin terpilih, rakyat kudu tarik mandat." jelasnya lagi.

Jika yang ditimbulkan oleh pembangkangan atas social contract, telah melanggar HAM, rakyat berhak memberontak. kata Djoko Edhi lagi.

Bolehkah Pemimpin berbohong?

"Hanya satu orang di atas bumi yang membolehkan kepala negara berbohong. Yaitu ahli dan penulis buku "Discoursi" ialah Niccholo Machiavelli yang sangat masyhur." jelas Edhi di wall Facebooknya.

Dalam buku keduanya, "Il Principe", Machiavelli memberi saran, "Berdustalah yang banyak, jika itu untuk mempertahankan kekuasaan!". Machiavelli segenerasi dengan Jamaludin El Afghani, peletak dasar Emansipasi pertama di dunia, "Tahrir El Mar'ah", telah menjadi sangat masyhur berkat saran paradok berat itu.

Habis itu, para sosiolog se dunia, menurut Profesor Hunt dan Profesor Horton dari Michigan University, dalam "Sociology I", memberi juluk kepada Machiavelli, ilmuwan syetan.

Hukum Macet Menurut Joan Bodin 

Sesungguhnya hanya satu yang diderma oleh kedaulatan rakyat kepada pemimpin terpilih. Yaitu kedaulatan rakyat dari demokrasi itu mewariskan kekuasaan kepada kepala negara untuk menghukum yang bersalah.

Sudah 4 tahun berjalan kekuasaan Jokowi, tak satupun ia melakukan kekuasaan teorema Bodin itu.

Hukum macet di mana-mana. Sejak dari excess du pavoir (penyalahgunaan kekuasaan), detournament du pavoir (penyalahgunaan wewenang), dan tort (kesalahan pidana) menjadi pemandangan luar biasa yang biasa, business as usual.

Tapi saya setuju Machiavelli, bahwa rakyat Indonesia tidak memiliki "Nasib Baik" untuk memiliki "pemimpin yang baik" ketika Jokowi terpilih menjadi presiden.

Sedangkan Jokowi tak memiliki "Nasib Baik" untuk menjadi "Pemimpin yang Baik". Machiavelli menyebutnya "Nasib Baik" tadi dengan frasa "Glorium". Rakyat Indonesia dan Jokowi sama-sama tak memiliki glorium yang kini menampilkan sikon negara menuju titik nadir, nyungsep.

Di sini perbedaan Jokowi dengan Soeharto

Ketika Soeharto jadi kepala negara. Soeharto memiliki "Nasib Baik" untuk menjadi "Pemimpin yang Baik", dan pada saat bersamaan rakyat Indonesia memiliki "Nasib Baik" untuk memiliki "Pemimpin yang Baik".

Soeharto dan rakyatnya sama-sama memiliki glorium. Saya tidak melihat Machiavelli masuk ke ilmu kanuragan, klenik, kejawen, sinkretisme, atau paranormal.

Machiavelli bukan itu. Ia adalah pejabat tinggi negara layer 1, yang pada akhirnya masuk penjara akibat pemikirannya.

Berbeda dengan buku keduanya yang ditulis di penjara "Il Principe", yang sangat pragmatis. Pada "Discoursi", Machiavelli jernih, ilmuwan murni. Machiavelli meneliti kekuasaan Romawi dan Yunani semasa Ecklesia (negara kota), asal muasal negara demokrasi.

"Mengapa paling lama 40 tahun, kekuasaan di Romawi mengalami pemberontakan? Dan runtuh. Mengapa di Yunani, selama 900 tahun lebih, di bawah hukum Liqurgus, dijagai para Spartan, tak ada gejolak yang berarti seperti di Roma?" Yaitu glorium." urainya.

Romawi tak punya glorium. Romawi selalu salah, rakyat Romawi salah pilih orang. Demokrasi di Ecklesia itu menipu, menjauhkan glorium dari sana.

"Jangan kau tangisi darah yang tumpah oleh revolusi. Tapi menangislah ketika pemimpin terpilih, tak memiliki nasib baik untuk menjadi pemimpin yang baik, dan rakyat yang memilih, tak memiliki nasib baik untuk memiliki pemimpin yang baik", kata Machivelli." demikian kutipnya lagi.

Bukti bahwa pemimpin terpilih tak punya glorium, diketahui dari janji dalam political contract (social contract) nya yang tak mampu direalisasikan. Game over!

Simak 66 Janji Jokowi > disini

Bagaimana pendapat Anda?

[adivammar/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

Asosiasi Pedagang Kakilima Ingin 2019 Presiden Baru!

Asosiasi Pedagang Kakilima Ingin 2019 Presiden Baru!

10Berita – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendeklarasikan Poros Rakyat Kawula Alit Indonesia untuk Pilpres 2019.

Ketua APKLI, Ali Mahsun menjelaskan, deklarasi itu bertujuan agar negeri ini memperoleh pemimpin baru melalui gelaran Pilpres tahun 2019 nanti.

Presiden yang baru itu diharapkan memiliki jiwa ksatria, mampu merangkul pedagang kaki lima, serta melindungi segala sumber daya alam untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Karena republik ini sudah dikendalikan oleh asing, semuanya aset ekonomi tata kelola bangsa dan negara kita hampir sepenuhnya digantikan oleh asing,” katanya dalam sambutan di kantor DPP APKLI, Jalan Cempaka Putih Timur V/III, Jakarta Timur, Minggu (10/6).

Menurut dia, semestinya segala kekayaan alam negeri ini dikelola dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, dipastikannya kepentingan rakyat rakyat kebanyakan akan dilindungi, bukan malah ditindas.

“Hari ini yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat dan pedagang kaki lima banyak diperlakukan tak adil oleh pemerintah. Oleh karena itu Poros Kawula Alit Indonesia sekuat tenaga bersama elemen kekuatan bangsa yang lain untuk mengantarkan sosok presiden yang ksatria dan pemimpin sejati,” tegasnya.

Walau deklarasi tersebut pada dasarnya ingin Presiden Joko Widodo tak melanjutkan pemerintahnya pasca Pilpres tahun 2019, mereka belum menentukan satupun sosok yang mereka dukung. APKLI masih menunggu hasil Rapimnas 2018 yang akan digelar Juli atau Agustus 2018 mendatang.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

“Yang jelas kami tidak akan mendukung pemimpin yang hobinya menjual bangsa dan negara ini kepada kekuatan asing,” tekan Ali.

Hadir dalam deklarasi itu, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Dalam kesempatan itu, anak buah Prabowo Subianto ini mengaku mendukung penuh langkah APKLI.

Lebih lanjut Ferry mengakui bahwa pedagang kaki lima memiliki peran penting di tanah air. Misalkan pada tahun 1997-1998 lalu, saat ekonomi Indonesia melemah serta terjadi kerusuhan dimana-mana, pedagang kaki lima dan para pelaku usaha kecil menegah dan koperasi lah yang menjadi penopang perekonomian bangsa.

“Sekarang justru saya lihat pemerintah yang sedang berkuasa justru menghancurkan pelaku pelaku usaha kecil menengah koperasi termasuk pedagang kaki lima. Yang oleh karena itu sebenarnya hari hari ini kita punya sisa waktu untuk mengembalikan lagi kejayaan usaha kecil menengah termasuk kaki lima dan koperasi,” pungkas Ferry. (kl/)

Sumber :rakyatmerdeka

Read More

TERNYATA Dibalik Undangan Tokoh NU ke Israel adalah American Jewish Committee, TERBONGKAR Tujuannya...

TERNYATA Dibalik Undangan Tokoh NU ke Israel adalah American Jewish Committee, TERBONGKAR Tujuannya...

GUS YAHYA DAN MANUVER ISRAEL

Oleh: Ikhsan Kurnia
(Penulis dan Pengamat Ipoleksobud)

Kabar bahwa Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) diundang oleh The Israel Council on Foreign Relations.sedang menjadi trending topic beberapa hari ini. Karena banyaknya serangan dari para Netizen, PBNU segera mengeluarkan klarifikasi. Agar lebih valid, saya kutip saja isinya dari beberapa media:

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut kunjungan Yahya Cholil Staquf ke Israel atas nama pribadi. Di sana, Yahya akan memberikan kuliah umum tentang geopolitik. (Detik.com).

2. Helmy Faishal Zaini mengatakan perwakilan NU yang diundang adalah Katib Aam Syuriah PBNU Yahya Cholil Staquf. Namun, Helmy menegaskan jika kehadiran Yahya yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu untuk memberi dukungan kepada Palestina. "Gus Yahya diundang sebagai perwakilan PBNU untuk menjelaskan posisi Palestina, untuk memberikan dukungan kepada Palestina," kata Helmy. (Cnnindonesia.com).

Dari dua media ini, sejujurnya saya agak bingung. Apakah kunjungan Gus Yahya ke Israel atas nama pribadi (mungkin karena pertimbangan ketokohannya, intelektualitasnya, pemikirannya, dan yang lainnya), ataukah atas nama PBNU (sebagai representasi organisasi NU)? Baiklah, saya tidak akan terlalu lama membahas hal ini. Karena jawabannya rupanya dijelaskan oleh pihak “pengundang”.

Setelah saya menelusuri siapa (apa) lembaga yang bermain dibalik undangan kepada Gus Yahya tersebut, rupanya saya menemukan sebuah organisasi yang bernama AJC(American Jewish Committee), sebuah organisasi advokasi Yahudi global dengan akses yang tidak tertandingi ke pejabat pemerintah, diplomat dan pemimpin dunia.

Untuk memberikan informasi yang valid tentang siapa (apa) AJC, berikut ini saya kutip deskripsi dan link website yang bisa dibuka:

“AJC is the leading global Jewish advocacy organization, with unparalleled access to government officials, diplomats, and other world leaders. Through these relationships and our international presence, AJC is able to impact opinion and policy on the issues that matter most: combating rising anti-Semitism and extremism, defending Israel’s place in the world, and safeguarding the rights and freedoms of all people”.(https://www.ajc.org/whoweare).

AJC memiliki power yang sangat besar untuk mempengaruhi opini dan kebijakan berbagai isu, yang salah satunya adalah defending Israel’s place in the world (mempertahankan tempat Israel di dunia). Jika kita pelajari siapa mereka, sangat terang menderang bahwa tujuan besar mereka tidak lain adalah “membela dan memperjuangkan kepentingan Yahudi Israel”. Berikut ini saya kutip beberapa keterangan di websitenya:

“Around the world—from the hallways of the UN in New York, to the corridors of the European Union in Brussels, and to the countries of Asia—AJC advocates for Israel at the highest levels. And when Israel is under assault, whether from the terrorist organizations on her doorstep or the global BDS movement, AJC helps bring the world the truth about Israel.”(https://www.ajc.org/issues/israel).

Jelas dikatakan bahwa AJC mengadvokasi negara Israel di level yang paling tinggi (termasuk lobi-lobi tingkat “dewa”).

Lalu, benarkah organisasi ini yang “mendatangkan” Gus Yahya? Mari kita baca sendiri sebagaimana yang tertulis di website mereka: https://www.ajc.org/news/leader-of-worlds-largest-muslim-organization-to-address-ajc-global-forum-in-jerusalem

Disana dijelaskan bahwa (saya kutip beberapa poin penting):

1. Yahya Cholil Staquf, General Secretary of the world’s largest Muslim organization, the Nahdlatul Ulama (NU) Supreme Council, will address the American Jewish Committee (AJC) Global Forum in Jerusalem. The four-day conference, June 10-13, is the premier Jewish global advocacy organization’s signature annual event.

2. President Wahid, who also had previously served as Chairman of the NU, addressed the AJC Global Forum in 2002, in Washington, D.C.

3. AJC, through its Asia Pacific Institute (API), strives to help Israel, the U.S., and the global Jewish community strengthen relations with Indonesia. AJC engages regularly with Indonesian diplomats in Washington, D.C, and New York, as well as with the U.S.-Indonesia Society (USINDO), the premier non-governmental organization devoted to promoting mutual understanding between Indonesia and the U.S.

Dalam website tersebut diceritakan bahwa Gus Dur juga pernah menghadiri AJC Global Forum pada tahun 2002 di Washington D.C. Selain itu, yang menarik adalah bahwa AJC melalui Asia Pacific Institute (API) berupaya untuk membantu Israel, AS, dan komunitas Yahudi global untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia. Jadi, sudah sangat jelas apa motif dibalik undangan yang dialamatkan kepada Gus Yahya.

Saya tidak tahu persis mengapa konferensi tahunan AJC 2018 ini yang diundang adalah Gus Yahya. Namun jika dibaca di websitenya, dijelaskan bahwa: “Yahya serves on the USINDO Council on Religious Pluralism and Tolerance, and co-chairs its Counterterrorism Working Party. He also is Director of Religious Affairs for Bayt ar-Rahmah, a North Carolina-based NGO that facilitates the global expansion of Nahdlatul Ulama activities.” (Untuk mengetahui apa itu Bayt ar-Rahmah, LSM yang berbasis di North Carolina tersebut bisa dipelajari di websitenya http://baytarrahmah.org/).

Dalam artikel ini saya tidak akan banyak menyampaikan opini saya terhadap isu ini (agar tidak terlalu panjang). Namun impresi saya setelah menemukan data-data di atas, saya merasakan bahwa undangan terhadap Gus Yahya tidak lain merupakan manuver Yahudi-Israel yang tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Meski dikemas dalam format kajian akademis, hubungan diplomatis, hak asasi manusia, dialog lintas iman (interfaith dialogue), dan semacamnya, semua itu tidak lain adalah dalam rangka memperkuat, membela dan memperjuangkan kepentingan Israel. Mungkin kita yang terlalu lugu, atau pura-pura tidak tahu, tentang keunikan karakter Yahudi tersebut.***

Sumber :Portal Islam 

Read More

Rezim Takut Kritik, Ponsel dan Medsos Mahasiswa Saja Akan Dipantau

Rezim Takut Kritik, Ponsel dan Medsos Mahasiswa Saja Akan Dipantau

10Berita – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus. Salah satu yang akan ditempuh adalah mendata nomor handphone (HP) dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa.

Aktivis Malari 1974 Salim Hutadjulu menyesalkan upaya itu. Mengawasi akun sosmed dan ponsel justru akan memperkuat fakta bahwa Pemerintahan Joko Widodo takut dikritik, terutama dari kalangan intelektual.

“Ponsel dan akun medsos dosen dan mahasiswa diawasi untuk tujuan mencegah mahasiswa mengkritik penguasa,” kata Salim Hutadjulu kepada intelijen (07/06).

Selebihnya, kata Salim, narasi radikal dan teroris hanya menjadi alibi untuk membungkam suara kritis dari kalangan mahasiswa. “Biasanya, kalangan aktivis punya group gerakan mahasiswa dan bisa menggalang massa untuk demonstrasi. Ini yang tidak disukai penguasa saat ini,” papar Salim.

Menurut Salim, di era Orde Baru narasi radikal dan terorisme tidak sampai disematkan di kalangan mahasiswa. “Rezim ini sudah keterlaluan, mahasiswa generasi bangsa yang cukup berakal dituduh terlibat teroris,” tagas Salim.

Tak hanya itu, Salim menduga narasi ‘kampus disususpi faham radikal dan teroris’ menjadi pembenar untuk hadirnya BPIP. “Tugas BPIP ke kampus-kampus mengisi kuliah umum tentang Pancasila. Ini indoktrinisasi, bukan membuka wacana kritis bagi kalangan mahasiswa,” papar Salim.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohammad Nasir mengungkapkan, akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus. Salah satu pengawasan yang akan dilakukan yaitu dengan mendata nomor handphone dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa.

“Kami lakukan pendataan. Dosen harus mencatat nomor hp yang dimiliki. Mahasiswa medsosnya dicatat. Tujuannya agar mengetahui lalu lintas komunikasi mereka itu seperti apa dan dengan siapa,” ungkap Nasir (04/06).(kk/)

Sumber :itoday

Read More

Bong Langsung Nyungsep.. TERNYATA Gak Ada Tol Pak Jokowi, ADANYA Tol Sandiaga Uno

Bong Langsung Nyungsep.. TERNYATA Gak Ada Tol Pak Jokowi, ADANYA Tol Sandiaga Uno

10Berita,  Yang sudah mudik Lebaran tahun ini via tol, pasti melihat bertebaran spanduk di bawah ini.

Ya, spanduk berisi semacam pemberitahuan kepada masyarakat pendukung gerakan #2019GantiPresiden bahwa saat ini kalian sedang melewati jalan tol pak Jokowi. Kurang lebih begitu isi pesan yang disampaikan.  

Jalan Tol Pak Jokowi? Yang mana?

Bagi pemudik dari Jakarta ke Jawa (Jateng, Jatim, DIY) via tol, pasti melewati Tol CIPALI (Cikopo Palimanan). Salah satu tol terpanjang yang dibanggakan, 116 km.

Skema pembiayaan tol Cipali adalah Private Public Partnership. Tahukah kalian, Pembangunan tol dilaksanakan oleh PT Lintas Marga Sedaya: 45% sahamnya dimiliki PT Baskhara Utama Sedaya yang adalah anak perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, konsesi selama 35 tahun.

Kalian tau siapa pemilik PT Saratoga Investama? dialah Sandiaga Uno, wakil gubernur DKI Jakarta saat ini.

Dikatakan Sandiaga, proyek pembangunan jalan penghubung antara Cikampek dan Palimanan tersebut mulai dibangun tahun 2004 dengan jumlah investasi paling besar di Tanah Air mencapai Rp8,8 triliun.

Sandiaga mengatakan pembangunan jalan tol sepanjang 116,75 kilometer atau paling panjang di Indonesia ini merupakan bagian esensial dalam jalan Trans Jawa.

JADI, tak ada yang lewat tol Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tak punya jalan tol seruas pun!!

Malah yang punya Tol ternyata Sandiaga Uno, yang tak lain pendukung #2019GantiPresiden.

MAKA, tulisan spanduk yang benar adalah:

"SAAT INI anda sedang melewati Tol Milik Sandiaga Uno, pendukung #2019GantiPresiden. SILAHKAN LEWAAAAAAT...!!!" wkwkwk

Ya ampuun, baik banget yaa bang Sandi... 😍

(Taryono Aji)

Karya orisinil Jokowi adalah mobil Esemka, sayangnya mobil ini gak dipake buat mudik cuma buat kampanye

— Eko Widodo (@ekowBoy) 11 Juni 2018

__
Silakan baca-baca:
Cerita Sandiaga Membangun Tol Cipali
https://news.okezone.com/read/2017/04/13/525/1666670/cerita-sandiaga-membangun-tol-cipali

Sambangi Tol Cipali, Sandiaga Cerita Proses Pembangunan
http://www.rmoljakarta.com/read/2017/04/13/45756/Sambangi-Tol-Cipali,-Sandiaga-Cerita-Proses-Pembangunan-

Ceritakan Sejarah Tol Cipali, Sandi: Dulu Sempat Dicibir
https://news.detik.com/berita/d-3473798/ceritakan-sejarah-tol-cipali-sandi-dulu-sempat-dicibir

Jalan Tol Cikopo–Palimanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Cikopo%E2%80%93Palimanan

Ini Alasan Sandiaga Uno Ikut Garap Tol Cikampek-Palimanan
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1786101/ini-alasan-sandiaga-uno-ikut-garap-tol-cikampek-palimanan

Sumber :Portal Islam 

Read More

Catatan Tony Rosyid: Para Ulama ‘Paksa’ Anies Nyapres

Catatan Tony Rosyid: Para Ulama ‘Paksa’ Anies Nyapres

10Berita – Belum genap setahun jadi gubernur, nama Anies muncul di sejumlah lembaga survei. Sebagai capres. Urutan ketiga, setelah Jokowi dan Prabowo.

Itu bukti, Anies diperhitungkan. Banyak orang menjagokan Anies. Bukankah masih harus selesaikan tugas sebagai gubernur? Disinilah poinnya.

Setidaknya, ada tiga pendapat. Pertama, tak suka Anies nyapres. Jadi gubernur saja kelompok ini tak milih, apalagi nyapres. Bisa dipahami. Di pikiran orang tak suka, Anies selalu dipersepsikan, bahkan diopinikan buruk. Tak ada baiknya. Ukurannya? Like and dislike. Pokoknya gak suka, semuanya jadi buruk.

Risiko pemimpin. Banyak yang cocok, banyak juga yang tak cocok. Yang dukung banyak, tapi tak sedikit yang tak setuju. Ada yang paham, banyak juga yang tak mau ngerti. Dinamika yang wajar. Karena itu, seorang pemimpin dituntut untuk bekerja keras dan cerdas serta berkemampuan komunikasi yang baik. Merangkul semua pihak sebagai bagian dari tanggungjawabnya melayani rakyat secara adil.

Kedua, pendapat bahwa Anies tak etis jika nyapres. Selesaikan dulu Jakarta. Track recordnya cukup bagus. Dapat opini WTP dari BPK. Ini prestasi yang tak pernah didapatkan Jokowi, Ahok dan Djarot ketika jadi gubernur. Ketegasannya soal penegakan aturan banyak diapresiasi. Hingga Alexis dan Reklamasi tutup. Sembilan naga tak berkutik. Ini sisi kelebihan Anies dibanding pendahulu-pendahulunya. Lanjutkan hingga lima tahun kedepan. Buat prestasi maksimal dulu. 2024, jika ada kesempatan, Anies bisa nyapres.

Ketiga, pendapat bahwa Anies mesti nyapres. Bukan karena ambisi, apalagi demi kelompok kepentingan. Haram hukumnya. Forboden. Tapi, untuk bangsa. Kok bisa?

Menurut pendapat ini, untuk selamatkan bangsa, mesti ganti presiden. Hashtag #2019GantiPresiden dan munculnya kelompok ABJ (Asal Bukan Jokowi) yang semakin massif, adalah indikator betapa kegelisahan rakyat semakin akut. Lalu, siapa tokoh yang potensial ganti Jokowi?

Kelompok ini mengungkapkan kriteria. Tokoh-tokoh itu mesti memenuhi syarat integritas, komitmen, kapasitas dan elektabilitas.

Ada tiga nama yang muncul. Prabowo, Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo. Prabowo memenuhi syarat integritas, komitmen dan kapasitas. Jangan ragukan nasionalisme Prabowo. Darahnya darah merah putih. Darah NKRI. Tapi, sayangnya Prabowo lemah di elektabilitas. Elektabilitasnya dua digit, tapi stagnan dan sulit dinaikkan. Brandingnya terlalu berat. Tak banyak memiliki momentum dan daya kreatif untuk naikkan citra diri. Karena, Prabowo tipe manusia yang apa adanya. “Broto Suto”

Gatot memenuhi syarat kapasitas dan elektabilitas. Tapi, integritas dan komitmennya, masih banyak pihak yang mempertanyakan. Ragu, maksudnya. Apalagi kedekatannya dengan para taipan, jadi faktor kecurigaan publik. Sangat disayangkan.

Anies, adalah satu diantara tokoh yang relatif memenuhi empat kriteria. Selain punya kelebihan konseptual dan brilian dalam komunikasi. Soal ini, Anies menonjol kepintarannya.

Selain Anies? Itulah masalahnya. Menurut pendapat kelompok ini, belum ditemukan tokoh yang selengkap Anies saat ini. Situasinya dharurat.

Bukan berarti Anies tak punya kelemahan. Malaikat kali. Tetap saja banyak kekurangan. Tapi setidaknya, diantara tokoh yang muncul, Anies relatif bersih. Baik secara moral, maupun politik. Peluangnya kalahkan incumbent sangat besar. Track record dan variabel debat menjadi faktor yang besar pengaruhnya. Anies vs Jokowi? Adu debat dan konsep? Adu track record?Kebayang siapa “the winnernya.”

Di pilpres 2019, mau menang, atau mau sekedar ikut kontestasi? Kalau mau menang, calonkan Anies. Kalau mau perubahan, calonkan Anies. Kalau mau ganti presiden, calonkan Anies. Begitulah pendapat kelompok yang ketiga ini.

Deklarasi yang diinisiasi oleh sejumlah ulama yang diwakili Haekal Hasan (MIUMI), Fahmi Salim (PP Muhammadiyah), K.H Wahfiuddin Sakam (PBNU), Dr. Taufan Maulamin (Akademisi), para mahasiswa dan LSM seperti GUM kemarin adalah bagian dari kekahawatiran srjumlah ulama jika tak ada pergantian pemimpin bangsa di 2019. Kondisi inilah yang mendorong mereka “paksa” Anies nyapres.

Kabarnya, di belakang mereka, ada ulama-ulama besar yang nama dan wajahnya belum mau dimunculkan. Nunggu momentum yang tepat. Siapa mereka? Mudah melacaknya kalau anda serius.

Tiga pendapat di atas memiliki dinamikanya sendiri di dunia politik jelang pendaftaran pilpres Agustus 2018 . Tapi, apapun dinamika itu, tetap saja partai yang menentukan takdirnya.

Pada akhirnya, apakah Anies akan dapat tiket atau tidak untuk nyapres, tetap saja partai yang punya otoritas untuk membuat keputusan.

Setidaknya, gerakan moral para ulama yang mendeklarasikan Anies bisa jadi bahan pertimbangan penting bagi parpol dalam menyiapkan kepemimpinan bangsa kedepan. (kk/)

*Penulis: Dr. Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Sumber :swamedium

Read More

Ramai Pemasangan Spanduk Jalan Tol Pak Jokowi, Begini Tanggapan PKS

Ramai Pemasangan Spanduk Jalan Tol Pak Jokowi, Begini Tanggapan PKS

10Berita, Spanduk yang bertuliskan 'Jalan Tol Pak Jokowi' dipasang di jaln tol khusus arus mudik lebaran.

Ketua DPP PKS Mardani Ali SeraJitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Terdapat spanduk ucapan Idul Fitri yang bertuliskan 'Jalan Tol Pak Jokowi' di daerah Semarang, Jawa Tengah. Spanduk tersebut diduga dipasang oleh simpatisan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengetahui aksi tersebut, PKS angkat bicara. Pihaknya mengatakan aksi tersebut tidak tepat, sebab tol adalah milik rakyat.

"Iya tol itu bukan tol Pak Jokowi, itu tolnya rakyat. Karena dibangun sama rakyat. Jadi nggak kenapa-kenapa, kita masuk tol bayar kan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, pada hari Sabtu (9/6).

Pencetus gerakan #2019GantiPresiden itu mengatakan imbauan klakson tiga kali saat mudik tidak diminta secara spesifik di tol.

Dia mengatakan simpatisan #2019GantiPresiden bebas melakukan klakson tiga kali asal tidak menggangu warga di jalan.

"(Klakson) itu imbauan, kalau mau jalan arteri monggo, masuk tol nggak apa-apa. Jalan tol kan bebas siapa saja. Kalau kami nggak ganggu orang, mau lewat boleh, mau klakson boleh, nggak kenapa. Make it easy, enjoy aja," jelas Mardani.

Kemudian, dia pun mengusulkan pendukung Jokowi ikut dalam aksi membunyikan klakson.

"Kami ini kenapa klakson tiga kali merupakan festivalisasi gerakan, jadi kalau ada festivalisasi jadi gembira. Kayak orang klakson telolet kan. Sorak-sorakan biar demokrasi ini demokrasi yang gembira, yang penuh dengan kebahagiaan. Nanti bagus pendukung Pak Jokowi bikin aja yang klakson dua kali, kan bagus kan," terangnya.

Sumber :Jitunews 

Read More

Celaka Dua Belas THR Ala Jokowi

Celaka Dua Belas THR Ala Jokowi

Ilustrasi Via Liputan6

10Berita  - Pemerintah harus menggelontorkan dana yang cukup besar untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran tahun ini. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 35,76 triliun untuk membayaran gaji pensiunan, tunjangan ke-13, dan THR, mengacu Undang-Undang APBN tahun 2018.

Peraturan Pemerintah pun telah diteken Presiden Jokowi. THR wajib cair.

Sejak awal akan dicairkan, THR tahun ini sudah jadi buah bibir. Disamping harus menguras kas negara dengan angka fantastis, situasi ini justru terjadi pada saat negara dililit utang yang kian membengkak. Di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai sepihak karena hanya menyasar PNS, sementara pekerja swasta tidak begitu diperhatikan.

Belakangan diketahui pula bahwa kebijakan ini cacat dari segi perencanaan dan cenderung dipaksakan. Ini setelah ketahuan bahwa dana yang harus digelontorkan berasal dari APBD. Daerah dengan kas pas-pasan tak setuju. Risma, Walikota Surabaya menjerit.

Dia keberatan jika anggaran APBD diganggu.

Pun juga Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mengaku harus jungkir balik mempersiapkan dana, sebab sebelumnya THR disiapkan tidak dari dana daerah. Selain itu, beberapa fakta mulai terungkap 1 Triliun qyang menunjukkan belangnya THR ala Jokowi.

Diketahui, pada mulanya THR digadangkan akan ditujukan pada PNS termasuk TNI dan Polri plus pensiunan. Namun ternyata THR ini juga ditujukan untuk Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR/DPR/DPD hingga pejabat lembaga negara. Kepala daerah dan DPRD pun kecipratan.

Tentu saja nominal yang didapat para pejabat negara jauh lebih besar daripada PNS biasa. PNS di tingkat pusat diketahui dapat THR sekitar Rp3,401 juta, tetapi pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp 24,980 juta. Jumlahnya beberapa kali lipat!

Sedangkan untuk wakil rakyat, Ketua DPR dapat Rp 26,6 juta, anggota DPR dapat Rp 16,4 juta’ sementara Wakil Ketua DPD: Rp 20,6 juta, dan Anggota DPD: Rp 14,4 juta. Sementara untuk DPRD diperkirakan akan menerima sekitar Rp15juta – Rp20juta per orang.

Ujung-ujungnya, THR bukan hanya membahagiakan PNS biasa, namun tentu saja mereka yang sudah terlanjur kaya juga kena getahnya!

Di sisi lain, nasib honorer daerah juga semakin nelangsa. Mereka tidak mendapatkan THR karena dilarang Kemendagri. Alasannya, tidak ada payung hukumnya.

Kemudian pada saat daerah menjerit karena tidak ada anggaran kas untuk THR, pemerintah memberikan solusi yang tidak menyelesaikan perkara, yaitu pakai anggaran lain atau tunda THR. Jadi, demi THR ada pos anggaran pembelanjaan daerah yang harus diubah. Bukan tidak mungkin ini akan mengganggu rancangan APBD yang telah dibuat, hanya gara-gara THR.

Memang, bisa saja pemerintah daerah, seperti Risma, menunggu sampai anggaran itu ada. Tapi sampai kapan? Bukankah THR itu kepanjangan dari Tunjangan Hari Raya? Seandainya diberikan diluar hari raya apa namanya?

Sumber :Berita 

Read More

Diduga Ada Indikasi Korupsi Raksasa, KPK Perlu Periksa Seluruh Pembangunan Infrastruktur Jokowi

Diduga Ada Indikasi Korupsi Raksasa, KPK Perlu Periksa Seluruh Pembangunan Infrastruktur Jokowi

Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti.

Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia.

Jokowi sangat bangga dengan pembangunan proyek infrastrukturnya. Bahkan para relawannya selalu menjadikan proyek infrastruktur Jokowi untuk bahan kampanye nya dimana-mana.

Namun, jika kita selidiki secara seksama, ternyata ada indikasi penyimpangan dana super besar. Dan ini jika memang terbukti, maka Jokowi bisa dianggap melakukan korupsi yang mengerikan.

Memang masalah ini perlu diselidiki mendalam. Karena kita tidak ingin anggaran negara dihabiskan untuk korupsi, apalagi anggarannya dari hutang.

Ada kejanggalan di proyek infrastruktur Jokowi. Indikasinya terletak harga yang ada indikasi Mark up di proyek infrastruktur Jokowi.

Ada biaya standart internasional harga per km untuk biaya produksi jalan tol, LRT dan lain-lain yang jauh lebih murah dari biaya yang dikeluarkan pemerintah.

Semisal, ada salah satu proyek yang harga produksinya per kilometer hanya USD 8 Juta (sekitar 120an Milyar), tetapi anggaran yang dikeluarkan pemerintah, 300 Milyar per kilometer.

Kami bersama teman-teman sedang mengamati dan memonitor tentang angka-angka di proyek infrastruktur Jokowi.

KPK perlu periksa, ada atau tidak ada korupsi di proyek pembangunan infrastruktur Jokowi. Ini sangat penting, karena anggaran yang digunakan Jokowi ini anggaran dari Rakyat. Apalagi jika anggarannya hutang. Yang terbebani tentu Rakyat Banyak.

Sumber : Konfrontasi

Read More

Seorang Ulama Uyghur Meninggal di Kamp Indoktrinasi Rezim Komunis Cina

Seorang Ulama Uyghur Meninggal di Kamp Indoktrinasi Rezim Komunis Cina

10Berita, BEIJING- Kongres Uyghur Dunia (WUC) menyatakan bahwa ulama Islam Uyghur, Muhammad Salih Hajim telah meninggal di sebuah kamp indoktrinasi politik Cina.

Pernyataan Kamis WUC itu mencatat bahwa pada Desember 2017, Hajim (82) ditahan dan menjadi sasaran indoktrinasi politik dan propaganda rezim komunis Cina.

Hajim telah banyak berjasa bagi perkembangan Islam di Uyghur salah satu jasanya adalah menerjemahkan Alquran dari bahasa Arab ke bahasa Uyghur, kata kelompok internasional Uyghur yang diasingkan tersebut.

"[Dia] sangat mungkin mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk selama pemenjaraannya.

"Kematian Hajim terjadi di tengah penumpasan besar-besaran pihak berwenang Cina terhadap orang-orang Uyghur pada umumnya dan terutama pada hak mereka untuk kebebasan beragama.

"Ratusan ribu (mungkin jutaan) warga Uyghur telah ditangkap di Turkestan Timur dan dikirim ke kamp-kamp 'pendidikan ulang' indoktrinasi politik Cina," tambahnya, lapor Anadolu Agency.

Pernyataan itu juga mengumumkan bahwa pemerintah Cina telah menolak untuk mempublikasikan kematian Hajim di kamp.

Banyak yang merujuk wilayah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang Cina - rumah bagi banyak kelompok etnis minoritas, termasuk orang-orang Turki Uighur - sebagai Turkestan Timur.

Mereka meyakini bahwa Uyghur termasuk di antara sejumlah suku Turki yang mendiami wilayah tersebut, dan menganggapnya sebagai bagian dari Asia Tengah, bukan Cina.

Uyghur, sebuah kelompok etnis Turki yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, menuduh rezim komunis Cina melakukan kebijakan represif yang menahan aktivitas keagamaan, komersial dan budaya mereka.[fq/]

Sumber :voa-islam.com

Read More