Laman Info Pemilu di Situs KPU Tak Dapat Diakses

Laman Info Pemilu di Situs KPU Tak Dapat Diakses

10Berita, JAKARTA—Situs pengecekan hasil pemilihan umum secara mutakhir dari KPU  yaitu www.infopemilu.kpu.go.id, sejak Sabtu (30/6/2018) malam tak dapat diakses.

Situs yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu menampilkan logo institusi serta kotak dialog berisikan sebaris pesan saat diakses.

“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Hasil Pemiihan, untuk sementara layanan ini kami tidak aktifkan,” demikian tulisan yang muncul di layar.

Foto: KPU

Sebelumnya, banyak peselancar dunia maya yang mengeluhkan kandasnya usaha mereka untuk masuk ke situs infopemilu. Pasalnya. situs itu tercatat beberapa kali tak ada sinyal atau down.

Atas hal tersebut, Ketua KPU mengatakan pihaknya memang melakukan sistem buka-tutup situs guna meminimalisasi upaya peretas (hacker) menyelusup ke dalam situs infopemilu.

Buka-tutup situs tersebut, menurut Arief dilakukan sekaligus untuk membersihkan serangan-serangan yang masuk ke laman resmi KPU tersebut.

Hingga ahad (1/7/2018), laman info pemilu tersebut masih belum dapat diakses. []

SUMBER: CNN
,  Islampos.

Read More

Pengamat : Pilgub 2018 Bukti Buruknya Mesin Politik PDIP

Pengamat : Pilgub 2018 Bukti Buruknya Mesin Politik PDIP

ilustrasi PDIP (pic.rmol)

10Berita, JAKARTA –Kontestasi pemilihan kepala daerah 2018 secara serentak di 171 daerah menjadi pukulan telak bagi partai penguasa, PDIP, setelah mengalami kekalahan di 11 provinsi. Kekalahan itu menurut Direktur pusat studi sosial politik Indonesia Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun diakibatkan dari buruknya kerja mesin politik partai berlambang kepala Banteng.

Usai menghadiri satu diskusi, di Jakarta Pusat, Ubedilah mengatakan, PDIP dinilai tidak cukup gesit dengan partai politik menengah sekelas Nasdem, ataupun PAN. Yang mana, partai politik kelas menengah itu justru memanfaatkan strategi politik untuk kemenangan di 2019 mendatang.

“Kalau boleh saya sebutkan PDIP dan Gerindra itu mesin politiknya terburuk untuk Provinsi ada yang kerja-kerja mesin politiknya buruk karena presentasinya kan kecil dari perolehan kontestasi provinsi,” ujar Ubedilah, Sabtu (30/6) dilansir Merdeka.com.

Buruknya kerja mesin politik PDIP, menurut Ubedilah, terbukti apabila disandingkan dengan perolehan suara pasangan calon Gubernur Jawa Barat dan Wakilnya, Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Di awal masa deklarasi hingga kampanye, pasangan yang didukung oleh Gerindra, PKS, dan PAN itu tidak cukup diperhitungkan dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat.

Namun di akhir, justru pasangan calon nomor urut 3 itu melejit dengan posisi kedua di bawah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Faktor tesebut dikatakan Ubedilah berasal dari kerja mesin politik di masa-masa akhir kampanye dan berhasil menempatkan posisi terbaik.

Sementara posisi TB Hasanuddin-Anton Charliyan yang didukung PDIP tak merangkak naik. Atau tetap berada di posisi buncit dari empat pasang calon di Pilgub Jawa Barat.

“Peran tokoh nasional tidak terlalu signifikan. Apa yang paling signifikan di kasus Jawa Barat yang menaikkan elektoral mereka adalah mesin politik dan kami melihat mesin politik bekerja itu justru di akhir-akhir kampanye itu dasar sekali kami meneliti di hampir seluruh Jawa Barat ada kerja kerja mesin partai itu yang muncul di lapangan,” ujarnya. (mr/)

Sumber :merdeka

Read More

Anies Senang DULU DP 0 Diragukan, SEKARANG DP 0 Malah Diizinkan BI Secara Nasional

Anies Senang DULU DP 0 Diragukan, SEKARANG DP 0 Malah Diizinkan BI Secara Nasional

10Berita,  JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bersyukur Bank Indonesia (BI) telah melonggarkan syarat uang muka (Down Payment/DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan membebaskan perbankan menentukan besaran nilai kredit Loan to Value (LTV).

Anies senang kebijakan yang sudah terlebih dahulu ia terapkan di DKI Jakarta kini diikuti oleh pemerintah pusat. "Kami bersyukur bahwa apa yang menjadi inisiasi Pemprov Jakarta sekarang juga dilaksanakan di level nasional," kata Anies, Sabtu (30/6/2018), seperti dilansir Republika.co.id.

Anies berpendapat kebijakan itu telah menimbulkan perubahan nyata di tengah masyarakat. Konsumen, kata Anies, pada umumnya mampu membiayai angsuran bulanan, namun kesulitan membayar uang muka ketika membeli rumah. Oleh sebab itu, dengan kebijakan tersebut, mereka dimudahkan dalam membayar uang muka.

Menurut Anies, selama ini keringanan uang muka diberikan pada sektor yang kurang tepat. Sistem ini telah diterapkan dalam kredit kendaraan bermotor. Hasilnya, jumlah motor terus bertambah. Di kota-kota besar, hal ini menyebabkan dampak negatif berupa kemacetan dan penurunan kualitas udara.  "Kenapa? Karena dimudahkan dalam pemberian uang muka," kata dia.

Keringanan itu seharusnya diberikan untuk sektor perumahan. Anies mengatakan rumah merupakan kebutuhan pokok selain makanan dan pakaian. Ia mengapresiasi upaya Bank Indonesia (BI) mengadopsi kebijakan tersebut.  "Jakarta mulai dan sekarang nasional mengadopsi. Kita apresiasi," ujar Anie yang mengenalkan kebijakan DP Rp 0.

Program DP Rp 0 merupakan salah satu program unggulan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Program ini menjadi salah satu janji kampanye ketika Anies dan Sandiaga masih mengikuti proses Pilkada DKI 2017. Janji Anies-Sandi itu sudah direalisasikan.

Saat program itu mulai diperkenalkan ke masyarakat, beberapa pihak meragukan hal itu. Bahkan Gubernur BI Agus DW Martowardojo pernah mengungkapkan, bank sentral sudah mengatur terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Dalam aturan tersebut, diatur pula besaran minimum uang muka untuk penyaluran kredit properti.

"Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan)," ujar Agus di kantornya di Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017, seperti dilansir Kompas.

Agus menyatakan, sebaiknya pengenaan uang muka nol persen tidak dilakukan. Sebab, kalau rencana itu dilakukan, tentunya akan memperoleh teguran dari otoritas.

Dan sekarang, Bank Indonesia (BI) telah melonggarkan syarat uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dengan membebaskan perbankan untuk memberikan besaran maksimum nilai kredit (Loan To Value/LTV) pembelian rumah pertama.

Dengan demikian, perbankan tidak terikat aturan pemberian besaran uang muka oleh nasabah. Perbankan bisa mensyaratkan pembayaran uang muka, termasuk kemungkinan uang muka nol persen, tergantung hasil penilaian manajemen risiko bank.

[Jumat, 29 Jun 2018]
BI Izinkan Beli Rumah Pertama Tanpa DP
https://finance.detik.com/properti/d-4090388/bi-izinkan-beli-rumah-pertama-tanpa-dp

— Republika.co.id (@republikaonline) 30 Juni 2018

Sumber :Portal Islam

Read More

Pasca Hasil Pilkada, Amien Rais Makin Optimis Ganti Presiden: "Yang Kita Hadapi Ini Enteng"

Pasca Hasil Pilkada, Amien Rais Makin Optimis Ganti Presiden: "Yang Kita Hadapi Ini Enteng"

10Berita, Politisi senior Amien Rais melihat kondisi Indonesia saat ini sejak Reformasi 1998 tidaklah menjadi lebih baik. Kemunduran di berbagai lini justru terjadi dan semakin parah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.

"Jadi negeri ini sudah tinggal nature of substep. Karena itu, ini kemerosotan yang sudah demikian luas kita tahan untuk kita balik dengan kekuatan demokrasi dan kekuatan rakyat Indonesia," katanya dalam Halal Bihalal Keluarga Besar Universitas Bung Karno (UBK) di Jakarta, Jumat (29/6).

Amien mengingatkan bahwa rezim yang berkuasa saat ini amat mudah untuk diganti, terdekat melalui ajang Pilpres 2019. Namun, perlu diwaspadai adalah kekuatan besar di balik rezim yang selama ini punya kepentingan.

"Yang kita hadapi ini enteng, ini cuma agen. Yang kuat ini yang gajah dan jalur di belakangnya, yang di depan ini enteng, teng, teng. Cuma kita harus bersatu," jelas ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menurut Amien, hasil sementara Pilkada Serentak 2018 juga menunjukkan bahwa kesempatan untuk mengganti pemimpin nasional tahun depan semakin terbuka.

"Jadi, kalau melihat pilkada kemarin itu yang berpikir betul itu melihat bahwa ganti presiden itu makin terbuka," tegas Amien yang juga salah satu tokoh Reformasi.
 
Selain Amien, Halal Bihalal Keluarga Besar UBK juga dihadiri antara lain Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, ekonom senior Indonesia DR Rizal Ramli, serta tokoh nasional yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Rachmawati Soekarnoputri. [RMOL]

Sumber : RMOL

Read More

Letjen (Purn) Syarwan Hamid: Ini Rezim Terburuk Sepanjang Sejarah!

Letjen (Purn) Syarwan Hamid: Ini Rezim Terburuk Sepanjang Sejarah!

10Berita – Ketua Umum Koalisi Ummat Madani (KUM) Letjen (purn) TNI Syarwan Hamid mengatakan, kondisi bangsa di bawah kepemimpinan Joko Widodo sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, banyak aset negara dan program pemerintah dikuasai oleh Tiongkok.

“Sebenarnya saya sebagai prajurit yang sudah tua ingin istirahat. Tetapi melihat fenomena yang luar biasa saat ini, saya tidak bisa diam,” kata Syarwan saat mendeklarasikan Amien Rais sebagai calon presiden di kawasan Jakarta Timur, Sabtu (30/6).

Dia melanjutkan, sebagai orang yang berpengalaman di bidang intelijen selama 15 tahun, ancaman perang proksi dari Tionkok dan juga komunis telah berjalan di Tanah Air.

Progres itu, menurut Syarwan, karena pemerintah terkesan membiarkannya dan tidak melakukan intervensi. “Pemerintahan ini yang terburuk dari semua pemerintahan,” tambahnya.

Syarwan melanjutkan, investasi asing sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Kemudian, menurut dia, banyak juga aset negara yang dikuasai asing. Seperti reklamasi di Teluk Jakarta.

“Dan itu yang menguasai cenderung Tiongkok. Itu akan jadi pancangan kaki, dari situ dukungan awalnya,” kata Syarwan.

Dia juga menyebut ada sejumlah aset negara yang sudah dikuasa asing di Sulawesi Tenggara dan Sumatera. “Sekarang bagaimana kami melihat itu, biarkan saja itu berlalu, atau melawan,” tandas dia.[jpnn]

Sumber : jppn

Read More

Tahun Terakhir, Tantangan Jokowi Perbaiki Sektor Pertanian Pangan

Tahun Terakhir, Tantangan Jokowi Perbaiki Sektor Pertanian Pangan

“Negara ini banyak sekali menghadapi anomali kebijakan yang dibuat pemerintah."

skr/hidayatullah.com

[Ilustrasi] Area persawahan di Bandung, Jawa Barat.

10Berita – Kinerja sektor pertanian dan pangan setelah rezim Joko Widodo (Jokowi) memerintah dirasa tidak membuat perubahan berarti dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi IV DPR, Dr Andi Akmal Pasluddin.

Persoalan data, mulai dari serap informasi lapangan maupun serap data melalui teknologi satelit, masih belum membuat segala keputusan perbaikan sektor pertanian dan pangan termasuk pengelolaan hutan dan perikanan terwujud.

“Negara ini banyak sekali menghadapi anomali kebijakan yang dibuat pemerintah. Dampak anomali kebijakan ini mendominasi sektor pertanian, pangan, dan perikanan. Tindakan pemerintah kerap kali mengecewakan masyarakat terutama  kebijakan pangan seperti impor maupun distribusi tataniaga hingga subsidi mulai on farm maupun off farm,” urai Akmal dalam siaran persnya di Jakarta kepada, Sabtu (30/06/2018).

Politisi Daerah Pemilihan Sulsel II ini mencontohkan, pada kebijakan impor beberapa produk pangan dan perikanan, time line (garis waktu) dilakukan tidak matang. Sebagai dampaknya, ketika menghadapi masa panen, barang dari luar negeri secara bersamaan hadir juga di negara ini. Keadaan ini mengakibatkan banyak masyarakat menuduh pemerintah melakukan kebijakan impor diam-diam.

Empat tahun kinerja pemerintah yang sering membuat kecewa masyarakat diungkapkan Ketua Kelompok komisi IV FPKS DPR ini sebagai permasalahan yang tidak ada ujungnya.

Bahkan berpuluh tahun, silih berganti pemimpin mulai presiden, kementerian pertanian, kementerian perdagangan, Bulog hingga BPS, tidak memberikan arah perbaikan bangsa ini menjadi lebih baik akan tata kelola data pangan sampai pada implementasi tata niaganya.

Akmal mengatakan, waktu pemerintahan periode ini hanya tinggal 1 tahun lagi. Ini bukan waktu yang lama, sehingga pemerintah tidak akan berlama-lama untuk dapat membuktikan perbaikan sektor pertanian, pangan dan perikanan.

“Saya sangat menekankan agar pemerintah senantiasa menghindari impor pangan. Saya tidak anti impor. Tapi impor pangan ini saya sangat yakin dapat dikendalikan bila pemerintah tidak ada interest mendapat untung sesaat,” ujar Akmal.

Anggota banggar ini menjelaskan, banyak masyarakat tidak waspada pada kebijakan impor. Harus banyak narasumber dan media yang mengawasi kinerja pemerintah terkait kebijakan impor ini, agar jalannya pemerintahan menjadi baik dari waktu ke waktu. Saat ini, kontrol terkuat pemerintah adalah media yang akan diteruskan ke media sosial.

“Saya berharap, pemerintah dalam satu tahun terakhir ini, dalam menjalankan kebijakan pertanian dan pangan tidak terpengaruh pada situasi demokrasi pergantian kepemimpinan nasional. Ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia,” pungkas Andi.*

Sumber :Hidayatullah.com 

Read More

BIADAB!!! Zionis Israel Tembak Mati Bocah Palestina 13 Tahun, Lautan Warga Gaza Turun ke Jalan Mengiring Jenazah

BIADAB!!! Zionis Israel Tembak Mati Bocah Palestina 13 Tahun, Lautan Warga Gaza Turun ke Jalan Mengiring Jenazah

10Berita,  GAZA - Kementrian Kesehatan Palestina mengumumkan seorang bocah bernama Yaser Amjad Abul Naja berusia 13 tahun gugur akibat ditembak di kepalanya oleh pasukan zionis Israel saat ikut dalam aksi Jum’at ke-14 pawai kepulangan yang mengusung tema “Dari Gaza ke Tepi Barat, Satu Darah dan Satu Perjuangan” di perbatasan timur Jalur Gaza, Jum'at (29/6/2018) petang.
Kementrian Kesehatan juga menyebutkan 415 warga mengalami luka beragam dan terkena gas air mata. Sebagian dilarikan ke rumah sakit di Jalur Gaza.

— Muhammad Smiry 🇵🇸 Gaza (@MuhammadSmiry) 30 Juni 2018

Koresponden Pusat Informasi Palestina terus memantau jumlah korban meninggal dan korban luka dalam peristiwa ini, yang bersumber dari kementerian kesehatan Palestina di Jalur Gaza.

Kementrian Kesehatan menjelaskan, pasukan penjajah Zionis juga menyerang mobil-mobil ambulan di timur kota Gaza, yang mengakibatkan tiga tim medis mengalami sesak nafas.

Menurut koresponden Pusat Informasi Palestina, ribuan warga berdatangan sejak Jumat siang ke kemah pawai kepulangan di perbatasan timur Jalur Gaza, untuk berpartisipasi dalam aksi “Dari Gaza ke Tepi Barat, Satu Darah dan Satu Perjuangan.”

Segera setelah warga tiba di kemah pawai kepulangan, pasukan Israel melancarkan tembakan peluru dan gas air mata, yang direspon oleh para pemuda dengan membakar ban, untuk menutupi pandangan para sniper Israel.

Sementara itu para pemuda Palestina terus melanjutkan peluncuran balon-balon api ke wilayah yang diduduki penjajah Zionis sejak tahun 1948 di timur Gaza. Menurut sumber media Israel, terjadi kebakaran di 5 titik pada Jum’at kemarin.

Aksi pawai kepulangan Jum’at ke-14 ini digelar pasca shalat ashar sampai selesai pukul 19:30 petang hari Jumat kemarin.

Sabtu siang ribuan warga Palestina menghantarkan jenazah bocah Palestina, Yasir Abu Naja yang gugur kemarin Jum’at (29/6) saat ikut dalam aksi kepulangan di perbatasan timur Khanyunis, selatan Gaza.

MANA YANG JUALAN "RAHMAH" KE ZIONIS ISRAEL???

A special meeting today in Jerusalem with Yahya Cholil Staquf, the General Secretary of the global Islamic organization Nahdlatul Ulama. I’m very happy to see that Arab countries and many Muslim countries are getting closer to Israel! pic.twitter.com/FvGMBpZv6u

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14 Juni 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

Elpiji 3 Kg Versi Baru dan Kesenjangan Ekonomi

Elpiji 3 Kg Versi Baru dan Kesenjangan Ekonomi

Oleh: Mariyah Zawawi

Bulan Juli 2018 ini, pemerintah, dalam hal ini Pertamina, akan meluncurkan produk baru. Yaitu, elpigi 3 kg versi Bright Gas. Sebagaimana Brught Gas kemasan 5,5 kg, elpigi yang berukuran 3 kg ini juga tidak bersubsidi. Harga per kilogramnya akan mengikuti harga minyak mentah atau crude price dari Aramco. Kemasannya juga lebih baik dari tabung elpigi bersubsidi. Katupnya jenis double spindle value system. Plastic wrapjuga lebih aman.

Elpigi 3 kg non subsidi ini akan dijual bebas di pasaran mulai 1 Juli 2018. Peluncuran produk baru ini tidak akan mengurangi kuota elpigi bersubsidi. Menurut Nicke Widyawati, plt Dirut PT Pertamina, produk ini dikeluarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat  mampu yang tinggal di apartemen dan terbiasa hidup praktis (Okezone.com, 22/06/2018). Memang, kemasan 3 kg ini lebih praktis untuk dibawa dibandingkan kemasan 5,5 kg atau 12 kg.

Peluncuran produk elpigi Bright Gas 3 kg ini semakin membuktikan adanya kesenjangan ekonomi di antara masyarakat Indonesia. Memang, berdasarkan riset yang dilakukan oleh International Forum on Indonesian Development (INFID), kekayaan 1 persen penduduk di Indonesia setara dengan 45 persen kekayaan nasional. Jika populasi penduduk Indonesia (berdasarkan data dari BPS) adalah 261 juta, maka penduduk terkaya mencapai 261.000 pada 2017 (Bisnis.com, 23/01/2018).

Mengapa terjadi kesenjangan ekonomi yang begitu besar? Jawabannya adalah karena diterapkannya sistem ekonomi Kapitalis. Dalam sistem ekonomi Kapitalis, diakui adanya kebebasan kepemilikan. Jadi, siapa pun yang mampu, bebas untuk memiliki kekayaan apa pun, dalam jumlah berapa pun, dan dengan cara bagaimana pun. Tidak ada standar halal-haram dalam sistem ekonomi Kapitalis. Karena itu, monopoli kekayaan, mengumpulkan harta dengan cara riba, atau berniaga barang-barang haram dan najis termasuk yang diperbolehkan.

Menurut Abraham Samad, ketua KPK periode 2011-2015, terciptanya segelintir orang kaya di Indonesia tak lepas dari lemahnya pemerintah dalam memberantas kapitalisme kroni (Republika.co.id, 09/03/2018). Kapitalisme kroni atau crony capitalismmerupakan istilah di dunia ekonomi untuk menyebut harta kekayaan yang diperoleh karena kesuksesan bisnisnya didapat dari hubungan dekat antara pengusaha dan penguasa. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya dinikmati oleh 20 persen masyarakat. Sementara, masyarakat di level bawah tidak bisa ikut mencicipinya.

Masih menurut Abraham Samad, data hasil riset World Bank menyebutkan bahwa 304 perusahaan besar di Indonesia menguasai 26 juta hektare konsesi hutan. Ini berarti rata-rata tiap perusahaan menguasai 85,526,3 hektare. Sementara, 23,7 juta petani Indonesia hanya memiliki tanah seluas 21,5 juta hektare. Berarti, masing-masing petani hanya memiliki 0,907 hektare. Jadi, tidak sampai 1 hektare. Sebuah ketimpangan yang luar biasa!

Berbeda dengan sistem Kapitalis, sistem Islam tidak mengakui adanya kebebasan kepemilikan. Islam memang mengakui kepemilikan individu, di samping kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu ini harus diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara'. Cara-cara itu adalah menghidupkan tanah mati, menggali potensi alam, berburu, makelar, mudlarabah, mengairi tanah pertanian serta menjadi pekerja, buruh, atau karyawan orang lain.

Menghidupkan tanah mati adalah mengelola tanah yang selama 3 tahun berturut-turut tidak dikelola. Caranya adalah dengan mengolah tanahnya atau memanfaatkannya dengan mendirikan bangunan atau yang semisalnya. Dengan demikian, tanah benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

Menggali potensi alam hanya boleh dilakukan jika jumlahnya terbatas bila barang itu menyangkut hajat hidup banyak orang. Misalnya, minyak, batubara, hutan, dan sebagainya. Jika barang itu tidak menyangkut hajat hidup banyak orang seperti batu akik, batu marmer, dan sebagainya, maka diperbolehkan bagi individu untuk mengeksplorasinya. Tetapi, tetap harus memperhatikan keselamatan alam. Jika sumber daya alam itu jumlahnya besar sekali dan menyangkut hajat hidup banyak orang, harus dikelola oleh negara. Hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Dengan melakukan pengaturan seperti ini, tidak akan terjadi penguasaan jutaan hektare lahan hutan oleh segelinW orang. Atau, eksplorasi minyak oleh perusahaan pribadi atau perusahaan asing.

Di samping itu, ada kewajiban mengeluarkan zakat harta jika sudah mencapai nishab dan haulnya. Sehingga mereka yang diberi kelebihan rejeki bisa berbagi dengan mereka yang miskin.

Memang, bukan berarti tidak ada orang miskin. Tetapi, dengan cara seperti itu, distribusi kekayaan akan lebih merata dan kesenjangan ekonomi yang besar bisa dihindari. Wallaahu a'lam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sumber :Voa-islam.com 

Read More

7 Benda di Rumah yang Dapat Picu Tumor Otak Pada Anak

7 Benda di Rumah yang Dapat Picu Tumor Otak Pada Anak

10Berita – Putra kedua pasangan Marcella Zalianty dan Ananda Mikola, Aryton Magali Sastra Soeprapto dikabarkan menderita penyakit tumor otak.

Kabar itu muncul melalui akun Instagram Happy Salma dan Alexandra Gottardo yang mengunggah foto Marcella tengah memandangi putranya.

Kabar tersebut membuat banyak pihak merasa khawatir dan prihatin. Mengingat, Magali masih berusia kanak-kanak.

Nah, tahukah kita bahwa ada benda-benda di rumah yang sering berada di dekat anak bisa memicu tumor otak? Berikut ulasannya;

1. Makanan kemasan
Walau praktis, makanan kemasan mengandung pengawet dan pemanis buatan yaitu vinil klorida.

Kandungan itulah yang menjadi penyebab utama munculnya tumor pada otak.

2. Ponsel
Ponsel juga menjadi bisa memicu tumor otak. Apalagi di era sekarang, banyak anak-anak yang sudah bermain ponsel.

Dalam artikelnya, Health Line menulis bahwa ponsel memiliki sinar radiofrekuensi (RF) atau radiasi yang berbahaya bagi otak manusia.

Radiasi yang dibawa ponsel diterima otak dan efeknya akan berisiko memicu timbulnya tumor otak.

3. Barang elektronik
Paparan medan elektromagnetik yang terdapat pada barang elektronik juga bisa jadi sebab utama timbulnya tumor pada otak anak.

Dilansir dari cancer.org, terlalu sering mendekatkan Si Kecil dengan berbagai barang elektronik akan membuat risiko tumor otak dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan anak yang dijauhkan dari barang elektronik.

4. WiFi
WiFi kini sudah banyak terpasang di rumah.

Menurut studi WHO, 15 tahun belakang ini menemukan bahwa frekuensi jaringan WiFi dari pemancar dapat meningkatkan risiko terjadinya tumor otak pada penggunanya.

Hal tersebut juga telah dibuktikan oleh Agency for Research Cancer (IARC), bahwa Who telah menyampaikan bahwa radiasi pada WiFi merupakan golongan 2B.

Radiasi golongan itu bersifat karsinogen dan memicu timbulnya tumor serta kanker otak.

5. Memanaskan kendaraan di dalam rumah
Kebiasaan memanaskan kendaraan menjadi kebiasaan banyak orang di Indonesia.

Namun, banyak orang yang memilih memanaskan kendaraannya di dalam rumah. Hal ini bukan menjadi keputusan yang bijak.

Dilansir dari Kompas Otomotif, gas karbon monoksida yang terdapat pada proses pembakaran kendaraan merupakan gas beracun dan berbahaya bila dihirup.

Terlebih bila gas tersebut dihirup pada kondisi di dalam rumah yang tertutup.

Bahayanya, gas yang terhirup tersebut bisa memicu timbulnya tumor otakkarena sangat beracun dan bersifat karsinogen.

6. Rokok
Dilansir dari Health Line, asap yang dihirup anak yang merupakan perokok pasif bisa menimbulkan munculnya tumor otak pada anak.

Asap rokok yang mengandung kandungan beracun dan berbahaya akan bersarang dan jadi malapetaka bagi otak Si Kecil.

7. Mainan
Mainan bisa menjadi momok bagi kesehatan sang buah hati.

Pasalnya, mainan seringkali mengandung zat pewarna, plastik, atau zat kimia lain.

Zat kimia berbahaya tersebut bisa membuat anak terserang tumor otak. (tn)

Sumber : Eramuslim

Read More

GILA! Anggaran KPU Rp 11,9 Triliun, TAPI Kelola Situs Aja Gak Becus, Setelah DOWN Sekarang NGELES

GILA! Anggaran KPU Rp 11,9 Triliun, TAPI Kelola Situs Aja Gak Becus, Setelah DOWN Sekarang NGELES

10Berita,  Situs penghitungan hasil Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum (KPU) lumpuh tak bisa diakses sejak Jum'at (29/6) malam.

Pantauan portal-islam.id pada Sabtu pagi pukul 05.00 WIB situs yang beralamat di https://infopemilu.kpu.go.id/ tidak bisa diakses. Keterangan yang tertulis menunjukkan bahwa situs tidak bisa dijangkau.

Laman penghitungan hasil Pilkada Serentak di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sumatera Utara menunjukkan hasil serupa yakni tak bisa diakses.

Hingga malam kedua laman situs tersebut masih belum bisa diakses. Selain itu juga belum diketahui penyebab situs lumpuh.

(Baca: Pasca Viral Pencoblos RINDU Lebih Banyak Dibanding DPT, Situs Penghitungan KPU Serentak 'Down')

Pagi ini, Minggu (01/07/2018), situs KPU malah menampilkan pesan bertuliskan "Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Hasil Pemilihan, untuk sementara layanan ini kami tidak aktifkan.."

Sontak, hal ini memicu kebingungan dan kecurigaan publik. Terlebih ada beberapa Pilkada dengan selisih tipis seperti Pilgub Jawa Barat.

Padahal dana anggaran APBN yang digelontorkan untuk KPU di Pilkada Serentak 2018 ini mencapai Rp 11,9 TRILIUN.

Anggaran Pilkada Serentak 2018, KPU 11,9 Triliun, Bawaslu 3,5 Triliun
http://rumahpemilu.org/anggaran-pilkada-serentak-2018-kpu-119-triliun-bawaslu-35-triliun/

GILA gak? Duit rakyat segede itu tapi ngurus situs aja gak becus?

Setelah DOWN, kini pake NGELES "Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Hasil Pemilihan, untuk sementara layanan ini kami tidak aktifkan".

Seperti apa akuntabilitas dan kinerja total anggaran Pilkada Serentak 2018 KPU Rp11,9 triliun, terutama untuk penyajian informasi daring?

Sumber :Portal Islam 

Read More