OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Kamis, 05 Juli 2018

Merajut Persatuan di Tengah Perselisihan Umat Islam

Merajut Persatuan di Tengah Perselisihan Umat Islam



10Berita - Ratusan ulama dan dai dari 20 negara menjadi peserta dalam acara Pertemuan Dai dan Ulama Internasional ke-5 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, pada 3-7 Juli 2018. Pertemuan para ulama dan dai ini diselenggarakan Yayasan al Manarah al Islamiyah, Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada hari kedua pelaksanaan, Rabu (4/7), para ulama dan dai membahas isu penting soal sebab-sebab perselisihan di tengah umat Islam. Karena itu, para ulama dan dai se-Asia Tenggara berkomitmen merajut tali persatuan.

Dosen Universitas Ummul Qura Makkah yang menjadi pembicara, Syekh Fakhruddin Az-Zubair, mengatakan perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam disebabkan kezaliman dan kebodohan. Dia menuturkan, kezaliman terbagi menjadi tiga, yakni kezaliman terhadap Allah, terhadap diri sendiri, dan terhadap saudaranya. Tingkat kezaliman pertama adalah yang paling buruk, yang menyebabkan munculnya kesesatan.

Menurut dia, keyakinan menyimpang di tengah umat Islam memang merupakan masalah besar bagi kaum Muslim. Kendati demikian, kata dia, hal itu tidak semestinya disikapi secara reaktif oleh umat.

"Apalagi, perselisihan akidah yang sifatnya internal sesama Muslim. Harusnya lebih bisa tidak menyebabkan kita berpecah," ujar Syekh Fakhruddin.

Sedangkan, zalim terhadap diri sendiri dan saudara sendiri merupakan dampak dari kezaliman pertama. Menurut dia, kezaliman-kezaliman itu menjatuhkan orang-orang pada kebodohan yang setidaknya terbagi menjadi tiga.

Pertama, kekeliruan terhadap pemaknaan ayat-ayat Alquran dan As-sunnah (hadis), lalu terhadap penghukuman realitas dengan dalil (ta'shil), dan terakhir kebodohan dalam menempatkan dalil dalam realita (tanzil). Tiga kebodohan itu yang menurutnya tengah menjadi 'hantu' tersendiri bagi sesama Muslim, ketika tidak menempatkan dalil pada konteks yang tepat.

Sekretaris Rabithah Ulama dan Dai Asia Tenggara, Ustaz Jeje Zaenudin, menjelaskan, dalam konteks keindonesiaan, perselisihan kerap muncul lantaran tidak ada kesamaan visi antara kepentingan pemerintah dan kepentingan dakwah. Karena itu, pertemuan ulama dan dai ini merupakan interaksi positif untuk gerakan dakwah dan kebijakan pemerintah.

"Jangan sampai gerakan dakwah dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Sebaliknya, juga kebijakan pemerintah jangan sampai berdampak merugikan terhadap visi dan orientasi dakwah," kata Jejen saat berbincang dengan Republika.co.id di sela-sela acara.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang menjadi peserta dalam Pertemuan Ulama dan Dai, Mohammad Siddik, menekankan persatuan umat Islam tidak dapat dielakkan. Karena itu, menurut dia, sejak hari pertama pertemuan ini selalu menekankan tentang persatuan.

"Intinya yang dibahas dari kemarin, yaitu perintah berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Artinya dakwah ukhuwah," jelas Siddik.

Menurut dia, persatuan sangat penting untuk membuat kehidupan umat Islam lebih baik lagi. Seperti halnya di beberapa daerah yang umat Islamnya minoritas perlu dibantu bersama agar dapat beribadah dengan nyaman.

"Kemampuan kita kan nggak seluruhnya sehingga harus kerja sama. Umpamanya ada daerah minoritas di berbagai daerah dan itu juga perlu dibantu," katanya.

sumber: Republika, kontenislam.com

Harapan pada TGB Layu Sebelum Berkembang

Harapan pada TGB Layu Sebelum Berkembang


TGB dan Jokowi (dok Net)

10Berita, Empat bulan lalu, nama Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dielu-elukan sebagai calon presiden. Aksinya keliling di sejumlah wilayah di Indonesia diiringi dukungan banyak umat Islam.

Namun, pernyataannya pada Selasa (3/7/2018) mengejutkan banyak pihak. TGB memberi kesempatan Jokowi kembali melanjutkan pada Pilpres 2019.

Gubernur NTB itu mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang cukup memperhatikan pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya di NTB.

"Delapan kali Beliau ke NTB. Ini artinya Beliau melihat di NTB ada gerak pembangunan kerja nyata unutk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya melihat Beliau mau mengapresiasi orang-orang yang bekerja," kata TGB, Selasa (3/7/2018), seperti dikutip Liputan6.

TGB mengaku cukup dekat dengan Jokowi. Apalagi selama ini namanya sering masuk dalam bursa cawapres di Pilpres 2019.

Menurut dia, Jokowi merupakan tipe pemimpin pekerja keras. Oleh karena itu, TGB menilai Jokowi layak maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres mendatang.

"Suatu transformasi enggak cukup hanya lima tahun, ketika periodisasi maksimal 10 tahun. Saya rasa sangat fair kita beri kesempatan Beliau untuk kembali melanjutkan," lanjut TGB.

Pernyataan TGB itu mendapat reaksi dari netizen. Banyak netizen yang dulu memujinya, kini berbalik tidak respek lagi.

“Berita yang bikin banyak orang baper hehehe. Saya sih gak kaget, dan udah dari dulu memperingatkan. Di beberapa grup WA juga para asatidz bilang gak kaget. Sayangnya, kok selama ini pada diam? Harusnya umat diperingatkan agar tidak terlanjur berharap,” kata Pendiri Indonesia Tanpa JIL (ITJ) Akmal Sjafril, Rabu (4/7/2018).

Ada juga netizen yang mengomentari penyataan TGB dengan ungkapan “layu sebelum berkembang.”

Sumber :Tarbiyah 

Aktivis Turki ‘Kuasai’ Al-Quds, Israel Semakin Cemas

Aktivis Turki ‘Kuasai’ Al-Quds, Israel Semakin Cemas


(arabi21.com)

10Berita – Palestina. Surat kabar harian Israel memberitakan kekhawatiran beberap pihak, terkait aktivitas LSM Turki di kota Al-Quds terutama Masjidil Aqsha.
Nadaf Shargai, kolumnis di surat kabar Israel Today, melalui tulisannya menyarankan pemerintah untuk melakukan dua hal, dengan cara ini menurutnya pengaruh “Ottoman” tak akan meluas di Al-Quds.

Shargai menilai pemerintah Israel gagal dalam menyetop aliran dana dari Turki untuk penduduk di kota Al-Quds. Menurutnya, seluruh dana itu ditujukan agar Turki kembali mendapatkan posisi dan pengaruh di Al-Quds serta Masjidil Aqsha. Terlebih saat ini, semangat nasionalisme dan budaya Turki sedang bangkit, hal itu nampak dari dukungan penduduk Al-Quds terhadap Presiden terpilih Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Dua cara yang disebut Shargai yaitu, pertama memanfaatkan kekuatan legislatif untuk menyetop aliran dana Turki masuk ke Al-Quds. Kedua, memastikan bahwa anggaran untuk Al-Quds Timur ditinggikan, sehingga penduduknya tidak melirik kepada bantuan luar.

Dalam sebuah wawancara dengan asosiasi “Our Heritage” yang berbasis di Turki, salah seorang aktivisnya kepada situs arabi21.com mengatakan, bahwa lembaga nya bekerja untuk hal-hal proyek amal seperti bantuan berbuka puasa, bantuan untuk anak-anak, serta merenovasi rumah-rumah yang ada di kota Al-Quds. (msy/)

Sumber :dakwatuna

Pemerintah Perpanjang Izin Usaha PT Freeport, Ini Alasannya

Pemerintah Perpanjang Izin Usaha PT Freeport, Ini Alasannya

10Berita, JAKARTA—Pemerintah dilaporkan telah mengumumkan pada Rabu (4/7/2018) soal perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia yang berakhir 31 Juli mendatang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gatot Ariyono, mengatakan perpanjangan ini ada dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1872/K30MEM/2018 yang diteken pada 29 Juni lalu.

Menurut Gatot, inti dari kebijakan ini adalah penyesuaian kelanjutan operasional perpanjangan Freeport serta menjaga situasi yang kondusif dari aspek sosial kemasyarakatan.

Aturan ini, menurut Bambang, adalah perubahan keempat atas Kepmen ESDM Nomor 413 Tahun 2017 tentang IUPK PT Freeport Indonesia.

“Freeport juga dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bambang dalam siarannya.

Sementara itu, proses negosiasi divestasi saham sebesar 51 persen masih terus berlangsung. Menurut Bambang, perpanjangan dilakukan karena masih ada proses-proses yang harus diselesaikan.

Kementerian ESDM mencatat, perusahaan tambang asal AS ini sudah mengekspor konsentrat sebanyak 465.000 ton hingga Juni tahun 2018.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Bambang Susigit, mengatakan Freeport berjanji menanamkan investasi hingga USD110 juta untuk pengembangan smelter (peleburan).

Pembangunan fasilitas smelter milik Freeport di Gresik sudah mencapai 2,43 persen pada Februari lalu dengan nilai investasi USD100 juta.

Menurut laporan, Freeport berkomitmen untuk memajukan proses pembangunan sebesar 2,75 persen pada Agustus tahun ini. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah stabilisasi lahan fondasi, studi kelayakan dan perencanaan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). []

SUMBER: ANADOLU
,  Islampos.

Cawapres Jokowi Dibahas Sebelum 15 Juli, Netizen Usulkan Djarot

Cawapres Jokowi Dibahas Sebelum 15 Juli, Netizen Usulkan Djarot


Presiden Jokowi saat melantik Djarot (Antara)

10Berita, Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut Jokowi dan para ketum parpol koalisi akan bertemu membahas cawapres pada Pilpres 2019 untuk Jokowi. Pertemuan tersebut direncanakan sebelum 15 Juli 2018.

Namun Rommy –panggilan akrab Romahurmuziy- menerangkan keputusan menunjuk cawapres belum tentu diambil saat itu juga. Saat ini, menurutnya, ada sekitar 10 nama yang mengerucut menjadi cawapres Jokowi.

“Saya perlu tegaskan bahwa yang perlu saya sampaikan semalam nama (calon) wakil presiden Jokowi sudah mengerucut kepada sekitar kurang-lebih 10 atau kurang nama. Tentu nama-nama ini akan dibahas bersama oleh para pimpinan parpol," kata Rommy usai menghadiri acara halal bi halal di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018), seperti dikutip Detik.

Menanggapi rencana pembahasan calon wakil presiden untuk Jokowi itu, muncul usulan netizen agar wakilnya Djarot Saiful Hidayat.



“Djarot ajalah, udah terbukti! 😂” kata Pendiri Indonesia Tanpa JIL (ITJ) Akmal Sjafril melalui akun Twitter pribadinya, @malakmalakmal, Rabu (4/7/2018).

“Setuju. Djarot terbukti berhasil mempersingkat proses pembuatan e-ktp. Skill itu sangat dibutuhkan saat ini. Cc Pak @jokowi” kata @imbangmedia

Sumber : Tarbiyah

KAITKAN OTT Gub. Aceh Dengan PKS, Faisal Assegaf DIHAJAR Warganet Dengan FAKTA TELAK!

KAITKAN OTT Gub. Aceh Dengan PKS, Faisal Assegaf DIHAJAR Warganet Dengan FAKTA TELAK!


10Berita, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh sejak Selasa sore, 3 Juli 2018. Dalam operasi ini KPK menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

“Ditangkap terkait korupsi dana otonomi khusus,” ujar seorang sumber di KPK seperti dilansir Tempo.

Ahmadi ditangkap tim satuan tugas KPK saat menyerahkan uang ratusan juta kepada seseorang di sebuah tempat. Diduga orang itu adalah kepanjangan tangan Irwandi.

“Uang ini sebagai imbalan kepada Gubernur karena sudah mendistribusikan dana otonomi khusus,” ujar sumber itu.

Menanggapi hal tersebut, Faisal Assegaf pun bercuit menghina PKS.

"Skandal Gubernur Aceh Irwandi coreng esensi Syariat Islam. Hukum agama dilecehkan scr keji.

Kasus Irwandi tak ubahnya kemunafikan PKS bertopeng agama, yg getol mengkafirkan tp faktanya doyan uang haram.

Mestinya pelakunya dihukum potong tangan sesuai syariat Islam.

*FA*," tulis Faisal 4 Juli 2018.

Skandal Gubernur Aceh Irwandi coreng esensi Syariat Islam. Hukum agama dilecehkan scr keji.

Kasus Irwandi tak ubahnya kemunafikan PKS bertopeng agama, yg getol mengkafirkan tp faktanya doyan uang haram.

Mestinya pelakunya dihukum potong tangan sesuai syariat Islam.

*FA*

— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) July 4, 2018

Sebelumnya, PKS memang mendukung Irwandi, namun tidak mengusungny? Berikut partai pengusung Irwandi: Partai Nasional Aceh, Partai Demokrat, Partai Damai Aceh, PKB dan PDIP.

Fakta ini pun membuat Faisal ditertawakan warganet.

— #PresidenBaruAntiPKI (@MRahmatM212) July 4, 2018

— 🅿ℹ🅰N (Wak Tonga) (@aspihanritonga) July 4, 2018

Faisal syiah ugnud, ogeb, koblog..
Asal mangap, yg penting fitnah pks...
Nyari makan, gini2 amat loe sal..sal..#sian

— Harry F (@Princeharry1st) July 4, 2018

Mereka yang tadi pagi sudah loncat kegirangan sembari memaki Islam bahkan PKS waktu Gub Aceh ditangkap dalam OTT sekarang mendadak hening seperti monyet ketimpuk batu saat tahu Gub Aceh itu diusung PDI P.

Pedih.

— Warta🌐Politik™ (@wartapolitik) July 4, 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Rabu, 04 Juli 2018

Ini Hasil Real Count Pilgub Jabar versi PKS

Ini Hasil Real Count Pilgub Jabar versi PKS


10Berita, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat merilis hasil pengitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018.

Dalam penghitungan riil versi PKS, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul menempati urutan pertama dengan 7.175.804 (32,9 persen). Sementara pasangan yang diusung PKS, Gerindra dan PAN yakni Sudjarat-Ahmad Syaikhu (Asyik) menempati urutan kedua dengan raihan 6.302.254 suara atau 28,9 persen.

Peringkat ketiga diduduki pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi sebanyak 5.610.051 suara (25,7 persen), diikuti pasangan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan dengan 2.754.631 suara (12,6 persen).

"Data yang dihimpun berdasarkan berkas C1 (form hasil penghitungan di TPS) akan digunakan oleh tim PKS untuk menuntaskan proses perhitungan suara hingga tuntas di tingkat provinsi," kata Ketua DPW PKS Jabar Nur Suprianto dalam pernyataannya, Selasa, 4 November 2018.

Dengan dirilisnya data tersebut, PKS berharap segala perdebatan dan hoaks di semua media dapat segera dihentikan.

"Untuk keputusan tentang gubernur Jawa Barat terpilih, PKS tetap menunggu pengumuman resmi dari KPUD Jawa Barat," jelas Nur Suprianto.

Selain itu, Nur Suprianto turut mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Jawa Barat atas terselenggaranya pilkada dan pilgub yang aman, damai, dan lancar.

"DPW PKS Jawa Barat mengapresiasi kerja keras kader, simpatisan, dan seluruh masyarakat yang mendukung pasangan Asyik. Mereka telah mengerahkan tenaga, pikiran, uang, dan doa untuk memenangkan pasangan Asyik. Semoga seluruh amal baik mereka dibalas kebaikan yang besar oleh Allah," kata dia.

Nur Suprianto menambahkan berdasarkan data berkas C1, PKS berhasil meraih 80% dari target kemenangan di pilkada seluruh Jawa Barat. 

Dari 10 target kemenangan, Nur Suprianto mengatakan PKS menang di delapan daerah yakni di Kota Bandung, Garut, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Subang, Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cirebon.

Sumber : PORTAL ISLAM 

Ust. Fahmi Salim UNGKAP Alasan Ulama Mendaulat Anies Baswedan Jadi RI 1

Ust. Fahmi Salim UNGKAP Alasan Ulama Mendaulat Anies Baswedan Jadi RI 1


10Berita, Negara dalam keadaan darurat. Ekonomi sulit, rakyat mulai menjerit, karena hidup semakin sedemikian sulit. Pengangguran bertambah, tapi tenaga Aseng yang justru menyerbu dunia kerja Indonesia.

Sementara, utang makin menumpuk. 810 triliyun akan jatuh tempo tanpa kebayang dari mana Indonesia bisa membayarnya. Rakyat terbelah, hilang trust dan situasi kebangsaan terus menerus dilanda gaduh.

Hukum tak lagi berpijak pada fitrah keadilannya. Tak ada tanda-tanda berakhir. Pemimpin kehilangan legitimasinya di hadapan rakyatnya sendiri. Tak lagi dipercaya akan mampu menyelesaikan problem bangsa yang semakin berat.

Lahirlah gelombang harapan #2019GantiPresiden. Makin masif dan tak terbendung lagi. Mayoritas Rakyat ingin Pemimpin Baru. Ganti presiden di 2019. Siapa yang layak dan bisa mengganti Jokowi?

Mesti tokoh yang berkarakter, punya integritas, jelas track recordnya. Yang tak kalah penting, punya kekuatan dukungan untuk kalahkan incumbent. Dari tokoh-tokoh yang muncul, meski punya integritas dan kapasitas, rata-rata tak punya kekuatan dukungan.  Diprediksi akan kalah. Percuma terus didorong kalau hanya untuk kalah.

Kecuali Anies Baswedan. Muda, pintar, punya kapasitas dan track record, memiliki kemampuan diplomasi global yang bagus, jaringan internasionalnya tak diragukan, dan paling potensial untuk kalahkan incumbent.

Para ulama berharap, demi selamatkan negara, demi bangkitkan bangsa kembali, demi terwujudnya mimpi perubahan, dan kesungguhan ganti presiden 2019,  partai-partai mesti legowo usung Anies Baswedan. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara.

Inilah alasan, kenapa kami, para ulama, akademisi dan aktivis, mendesak, mendorong dan mendaulat Anies untuk maju sebagai calon presiden. Demi tugas negara, sebagai manusia yang punya rasa tanggung jawab kebangsaan, Anies Baswedan mesti legowo dan mau terima tugas dan amanah ini.

Penulis: Ust. Fahmi Salim

Sumber :Portal Islam 

Jurnalis Senior: TIGA KATA Untuk Penghentian Evakuasi Korban Danau Toba: Arogansi, Pelecehan, dan Memalukan!

Jurnalis Senior: TIGA KATA Untuk Penghentian Evakuasi Korban Danau Toba: Arogansi, Pelecehan, dan Memalukan!


10Berita, Tiga kata untuk penghentian evakuasi korban tewas musiban kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba: arogansi, pelecehan, dan memalukan. Pada 3 Juli, pemerintah mengumumkan penghentian itu.

Pemerintah Indonesia yang memiliki sumber daya yang hebat itu, tidak melanjutkan pengangkatan jenazah para korban kapal yang tenggelam pada 18 Juni 2018 lalu. Pemerintah menunjukkan kepada khalayak tentang bagaimana cara bertindak angkuh, arogan. Penghentian itu memperlihatkan kesombongan penguasa.

Dari mana arogansi itu dinilai? Itu tampak dari hal yang paling disibukkan dan diutamakan oleh penguasa. Mereka lebih tertarik untuk membesar-besarkan santunan yang jumlahnya “tak seberapa” dibandingkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sibuk menonjolkan santunan 50 juta per korban dan segera akan dibayarkan oleh Jasa Raharja.

Beginilah pemerintah mendidik para penyelenggara negara. Beginilah penguasa mendidik rakyat. Kalau ada korban musibah transportasi, cepat-cepat saja imingkan duit kepada keluarga korban. Diamkan mereka dengan ganti rugi. Kalau perlu, alihkan perhatian mereka dengan jumlah duit yang “wah”. Toh, kebanyakan mereka mungkin belum pernah pegang cash 50 juta.

Seharusnya, pemerintah yang bekerja dengan peradaban, tidak akan secepat ini menghentikan evakuasi dan langsung bicara soal santunan. Soal duit. Ini pendidikan yang sangat buruk.

Inilah arogansi. Siapa yang menggagas ini? Saya menduga, langkah mempercepat “diamkan mereka dengan duit” itu kemungkinan besar datang dari seorang menteri senior. Menteri senior yang terkenal arogan.

Arogansi penguasa yang mengandalkan “solusi duit” untuk korban Sinar Bangun, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tak segan-segan melecehkan rakyatnya sendiri. Seolah para penguasa sudah paham bahwa santunan 50 juta akan membuat keluarga korban “tersenyum kembali”.

Sangat memprihatinkan. Teringat praktik money politic (politik uang) di pilkada, pileg atau pilegda bahkan pilpres. Beli saja suara mereka 200 ribu seorang. Yang penting menang. Bisa duduk sebagai bupati, walikota, gubernur, atau anggota legislatif. Barangkali saja para pemegang kekuasaan yang menangani tragedi Sinar Bangun, terinspirasi dari “serangan fajar” pilkada. Diamkan keluarga korban dengan duit. Imingkan 50 juta atau 60 juta. Diamlah mereka.

Memang hampir pasti sebagian besar keluarga korban akan diam. Mungkin pula mereka akan berterima kasih. Sebab, kita di sini terbiasa dengan “sudahlah, mau apa lagi”.

Betul. Mau apa lagi. Tetapi, kebiasaan pasrah seperti ini tidak sepantasnya disalahgunakan untuk jalan pintas. Untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah. Untuk menutupi “kalkulasi” dana besar kalau evakuasi dilanjutkan.

Pemerintah yang mengedepankan peradaban akan sangat hati-hati membicarakan soal duit santunan untuk korban. Terutama korban kecelakaan yang terjadi secara sangat memilukan. Bila Anda lihat rekaman videonya, proses tenggelam Sinar Bangun sangat menyayat perasaan.

Hari ini, dan entah sampai kapan, sayatan perasaan itu masih sangat membekas. Pilu melihat proses tenggelam itu belum lagi sirna. Truama para korban selamat dan keluarga korban, belum lagi terangkat. Masih lekat bersama jenazah-jenazah yang kini kaku di dasar danau.

Betapa arogannya Anda, para penguasa. Betapa lecehnya rakyat di tangan Anda.

Selain itu, betapa memalukan tindakan Anda menghentikan evakuasi dengan alasan tingkat kesulitan, peralatan yang tak memadai, dan biaya yang besar.

Sangat memalukan. Bagaimana tidak. Anda membiarkan triliunan duit rakyat menguap, dicuri dengan rapi oleh para penyenggara pemerintahan. Anda meminjam ratusan bahkan ribuan triliun uang dari luar negeri untuk proyek-proyek yang tak bermanfaat langsung bagi rakyat kecil semisal pengguna kapal penyeberang Danau Toba.

Pemerintah bertugas untuk melindungi rakyatnya. Bagaimana mungkin rakyat bisa mengharapkan Anda melindungi mereka dari agresi militer asing, misalnya, kalau hanya evakuasi mayat di danau saja tak bisa Anda lakukan?

Penulis: Asyari Usman

Sumber : PORTAL ISLAM

GNPF Gelar Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Akhir Juli

GNPF Gelar Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Akhir Juli


10Berita, JAKARTA , Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) berencana menggelar Ijtima' Ulama dan Tokoh nasional pada akhir Juli mendatang.

Ketua penyelenggara/penanggung jawab acara, Ustadz Yusuf Muhammad Martak mengatakan, ratusan ulama dan tokoh dari berbagai daerah akan diundang ke Jakarta untuk ikut urun rembug menyelasaikan persoalan bangsa dan negara.

"GNPF Ulama berinisiatif mengokohkan persatuan umat dan bangsa melalui agenda Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional yang insya Allah kita laksanakan pada bulan Juli 2018 ini," katanya di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Lebih lanjut Ustadz Yusuf menambahkan, acara Ijtima' ini merupakan upaya untuk menjalin silaturahim antara umat Islam khusus nya di kalangan para ulama dan tokoh nasional. Selain itu, pertemuan juga akan membahas kemaslahatan bangsa dan menjaga kerukunana umat antar agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Persatuan dan kesatuan yang telah kita raih harus terus kita jaga, kita pertahankan dan bahkan harus kita tingkatkan," tambah Ketua Umum GNPF Ulama itu.

Ia juga berharap, melalui Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional dapat membuahkan hasil untuk keselamatan dan kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi peristiwa demokrasi pemilihan Perisiden di Tahun 2019.

"Jazakallohu khair atas partisipasi semua pihak untuk kesuksesan agenda ijtima, semoga Allah selalu menjaga ketulusan niat kita dan menurunkan pertolonganNYA kepada kita semua. Aamiin," pungkasnya. (bil/)

Sumber :voa-islam