Kata Anies Soal 10 Rekomendasi Pertemuan Ulama Internasional

Kata Anies Soal 10 Rekomendasi Pertemuan Ulama Internasional

Anies Baswedan

Foto: istimewa

pentingnya menekankan bahwa Islam sebagai tempat antar semua umat manusia

10Berita ,  JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi 10 poin rekomendasi yang dihasilkan Pertemuan Ulama dan Da'i se-Asia Tenggara, Afrika dan Eropa di Hotel Grand Cempaka, Jakarta. Menurut Anies, poin utama dari rekomendasi tersebut adalah bagaimana Islam menjadi tempat antar sesama umat manusia

"Mendengarkan rekomendasi kesimpulan dari pertemuan itu ada 10 poin. Dan 10 poin itu pentingnya menekankan bahwa Islam sebagai tempat antar semua umat manusia membangun cinta kasih kepada sesama. Itu poin utama," ujar Anies usai menutup acara Pertemuan Ulama dan Dai Internasional di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat (6/7).

10 Rekomendasi Konferensi Ulama Internasional

Selain itu, Anies juga menyoroti poin kesembilan, di mana para ulama dan dai Internasional merekomendasikan agar memperkuat kedudukan kota Jakarta sebagai pusat peradaban berbasis dakwah dan pendidikan Islam di konteks nasional dan Internasional.

"Kemudian juga di poin ke sembilan Jakarta sebagai pusat salah satu peradaban di dalam konteks nasional dan Internasional, saya menyambut baik," kata Anies.

Berikut 10 rekemendasi Forum Ilmiah Internasional Kelima ulama dan dai se-Asia Tenggara, Afrika dan Eropa:

1.    Menekankan pentingnya rahmat dalam Islam dan hidup berdampingan secara damai dan harmoni antara Muslim dan non-muslim dan bahwa cinta terhadap kebaikan antar sesama merupakan hal yang baik, maka seharusnya tidak menginginkan keburukan untuk dirinya sendiri dan orang lain.

2.    Untuk mencapai persatuan dan kesatuan di antara umat. Perlu berpegang kepada Al-Qur’an dan Sunnah dengan pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi yang sejalan dengan kaidah-kaidah ilmiah dan praktis yang telah disusun oleh para ulama otoritatif dari masa ke masa.

3.    Pentingnya membangun kemitraan kerja sama antara lembaga-lembaga dakwah dengan berbagai lembaga-lembaga ilmiah dan pendidikan baik pemerintah atau swasta, dalam rangka mencapai perdamaian, stabilitas, kemajuan, pembangunan dan kemakmuran dalam naungan ridha Allah SWT.

4.    Meningkatkan peran strategis lembaga-lembaga dakwah dan kontribusinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Muslim di berbagai bidang dan disiplin ilmu dalam rangka mewujudkan misi “khairu ummah” dan “ummatan wasatha”.

5.    Memperkuat posisi keluarga sebagai institusi terkecil dan pondasi dasar bangsa dan negara, melalui pendidikan dan pengembangan karakter yang mulia yagn sejalan dengan ajaran Islam yang hanif.

6.    Mendorong para ulama dan da’i untuk melakukan revolusi penyampaian dakwah yang cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT) dan media sosial sebagai media untuk menyampaikan dakwah Islam yang berorientasi kepada  budaya literasi.

7.    Mengingat Indonesia adalah negara Muslim terbesar dalam hal jumlah penduduk, ia harus memainkan peran utama dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dakwah dan pendidikan yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang benar.

8.    Karena Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memiliki berbagai keragaman agama, etnis, sosial, budaya dan lain-lain, maka setiap orang yang bekerja di bidang dakwah Islam harus mengambil metode dan strategi yang dapat membina dan mempertahankan kohesi sosial.

9.    Memperkuat kedudukan kota Jakarta sebagai pusat Peradaban berbasis Dakwah dan Pendidikan Islam di konteks nasional dan internasional.

10.    Membentuk panitia khusus untuk merealisasikan seluruh keputusan forum multaqa ini dengan melibatkan semua unsur-unsur terkait.

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Dengan Spirit 212 NU, Muhammadiyah & PKS Bisa Menangi #2019 Ganti Presiden

Dengan Spirit 212 NU, Muhammadiyah & PKS Bisa Menangi #2019 Ganti Presiden

10Berita, JAKARTA - Kurang dari satu bulan lagi Indonesia akan mengetahui calon presiden yang akan diusung partai politik pada 10 Agustus 2018 mendatang.

Konstelasi politik semakin meningkat, namun belum juga terlihat calon presiden yang akan maju, harapan-harapan umat kepada Tuan Guru Bajang (TGB) yang kini bermanuver mendukung Jokowi semakin menuai reaksi dari umat Islam.

Keraguan makin memuncak, lalu siapa yang akan maju sebagai calon presiden? Ustadz Tabrani Syabirin Lc, MA, alumni timur tengah yang juga pernah menjadi anggota DPRD dan lembaga di Muhammadiyah menyatakan harapannya agar umat Islam bersatu layaknya aksi 212 silam.

"Umat Islam perlu menyatukan langkah untuk menentukan pemimpinnya, kalo 3 kekuatan Islam bersatu, yaitu NU, Muhammadiyah, PKS. Maka tidak akan ada yang bisa mendikte calon dari umat Islam," harapannya kepada umat Islam

Jika 3 kekuatan bersatu, maka tidak akan ada yang bisa mendikte calon dari umat Islam," harapannya kepada umat Islam

Alumni Al Azhar, Mesir ini pun menyatakan agar kekuatan ini disatukan dengan meninggalkan ego-ego sektoral dan bersatu seperti pada 212 silam, "Selain tidak ada yang bisa mendikte, bahkan umat Islam bisa menentukan siapa yang bisa menentukan jadi presiden, mari kita tinggalkan ego-ego sektoral dan bersatu seperti yang diperlihatkan pada (Aksi Bela Islam) 212 yang saat itu menuntut Ahok dipenjarakan," ujar kepada Voa-Islam.com, Jumat, (6/7/2018) di Jakarta.

Jika Aksi 212 bisa terjadi lagi maka umat Islam menang #2019GantiPresiden, "Kalo ini terjadi lagi amka uamt Islam menentukan dan menang 2019, misalnya ini momentum bagi NU dan Muhammadiyah untuk menentukan arus utama perpolitikan di negeri ini, juga dengan PKS dan itu sudah dibuktikan pada 212," tutupnya.

[adivammar/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

Gerindra: Rekam Jejak TGB, Selalu Mencari Batu Loncatan

Gerindra: Rekam Jejak TGB, Selalu Mencari Batu Loncatan

10Berita – Dua partai oposisi, Gerindra dan PKS, menyikapi dukungan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden. Gerindra menyinggung rekam jejak TGB sedangkan PKS klarifikasi langsung dari TGB.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade  mengatakan, hal tersebut bukan hal yang mengejutkan. “Itu hal yang wajar karena Pak TGB selalu mencari batu loncatan,” kata Andre pada Republika.co.id melalui sambungan telepon, Jumat (6/7).

Ia menjelaskan, dahulu setelah menyelesaikan perkuliahan, TGB bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB). Setelah itu, pada era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berjaya, ia bergabung dengan Demokrat dan menjadi Gubernur NTB.

“Setelah Pak Jokowi menjadi penguasa, beliau merapat. Itu memang rekam jejak beliau seperti itu,” kata Andre menjelaskan.

Ia pun mengatakan Gerindra tidak terlalu khawatir dengan perpindahan arah politik TGB ini. Ia yakin para ulama dan kiai tidak mendukung keputusan pribadi TGB dan masih akan mendukung Gerindra.

Andre menegaskan dirinya menghormati hak dan usaha politik TGB. Namun, bagi dia, Gerindra tetap fokus bagaimana mendukung pencalonan Ketua Umum Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

“Ya kita meyakini para ulama, kiai akan mendukung calon yang selama ini berpihak pada ulama, bukan selama ini terkesan manjauhi ulama dan dalam tanda kutip mengkriminalisasi ulama. Kan ulama juga tau mana yang selama ini dekat karena tulus berhubungan, dan mana yang dekat karena pemilu, karena ini tahun pemilu,” kata dia.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Sementara, PKS  berharap klarifikasi TGB atas pernyataannya yang mendukung Presiden Jokowi untuk dua periode. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid untuk menegaskan keseriusan sikap TGB terhadap Jokowi di pilpres.

“Pertama harus mendapat klarifikasi langsung dengan TGB. Karena tim sukses beliau mengatakan tidak benar seperti itu. Apakah memang dimaksud beliau adalah mendukung Pak Jokowi, atau beliau hanya mewacanakan itu wajar tapi beliau belum mendukung,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/7).

Menurut Hidayat klarifikasi tersebut penting agar tidak timbul salah paham atas dukungan tersebut. Sebab, TGB diketahui selama ini didukung maju untuk pilpres oleh pihak-pihak yang diketahui berseberangan oleh Jokowi.

“Itu bagian dari TGB untuk berikan klarifikasi tidak menghadirkan fitnah dan salah paham, beliau akan jadi capres. (beliau) sudah dimasukkan PA 212, harapan pihak 212. Kalau sekarang beliau dikesankan mendukung Pak Jokowi sebaiknya beliau klarifikasi dengan segala konsekuensinya kalau mendukung,” ujar Hidayat.

Menurutnya, jika dukungan itu benar sekalipun, ia tak khawatir dukungan TGB kepada Joko Widodo akam mempengaruhi suara dukungan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hidayat mengatakan, dukungan suara sangat cair dan tidak mengguna tolak ukur TGB.

“Tentang suara itu masih sangat cair. Kita tau bahwa pemenang Pilgub NTB sekarang PKS dan Demokrat. Jadi kalau itu salah satu tolak ukurnya tidak terkait sikap politik TGB,” ujar Wakil Ketua MPR tersebut.

Sebelumnya, TGB menyampaikan, pernyataan tersebut dilandaskan berdasadkan sejumlah pertimbangan. “Semata karena pertimbangan maslahat bangsa, umat, dan akal sehat agar pembangunan yang tengah berjalan di seluruh penjuru bisa dituntaskan dengan maksimal sesuai hajat masyarakat,” ujar TGB kepada Republika.co.id, Kamis (5/7).

TGB yang sudah dua periode menjabat sebagai Gubernur NTB sejak 2008 menilai, proses pembangunan membutuhkan waktu yang tidak singkat. “Pengalaman saya di NTB, tidak cukup satu periode untuk menuntaskan tugas-tugas besar membangun daerah, apalagi membangun Indonesia yang sangat luas dan kompleks ini,” ungkap TGB. []

Sumber :Eramuslim 

Read More

Multaqo Ulama dan Dai Internasional V Hasilkan 10 Rekomendasi

Multaqo Ulama dan Dai Internasional V Hasilkan 10 Rekomendasi

muzakki

Acara Pertemuan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa ke-5, di Jakarta, Selasa-Jumat (03-07/07/2018).

10Berita – Multaqo atau Pertemuan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa V ditutup dengan menghasilkan 10 poin rekomendasi.

Sekretaris Rabithah Ulama dan Dai Asia Tenggara yang juta Tim Steering Committee Multaqo ke-5, Jeje Zaenudin mengatakan, forum ilmiah internasional ulama dan dai tersebut telah membahas berbagai hal seperti kondisi bangsa dan peran dakwah.

Adapun 10 poin rekomendasi itu, dikatakan Jeje, pertama adalah menekankan pentingnya rahmat dalam Islam dan hidup berdampingan secara damai dan harmoni antara Muslim dan non-Muslim dan bahwa cinta terhadap kebaikan antarsesama merupakan hal yang baik, maka seharusnya tidak menginginkan keburukan untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Kedua, untuk mencapai persatuan dan kesatuan di antara umat. Perlu berpegang kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dengan pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi yang sejalan dengan kaidah-kaidah ilmiah dan praktis yang telah disusun oleh para ulama otoritatif dari masa ke masa.

“Ketiga, pentingnya membangun kemitraan kerja sama antara lembaga-lembaga dakwah dengan berbagai lembaga-lembaga ilmiah dan pendidikan baik pemerintah atau swasta, dalam rangka mencapai perdamaian, stabilitas, kemajuan, pembangunan dan kemakmuran dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta’ala,” ujarnya di arena Multaqo, Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat (06/07/2018).

Kemudian, sambung Jeje, meningkatkan peran strategis lembaga-lembaga dakwah dan kontribusinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Muslim di berbagai bidang dan disiplin ilmu dalam rangka mewujudkan misi “khairu ummah” dan “ummatan wasatha”.

Kelima, memperkuat posisi keluarga sebagai institusi terkecil dan fondasi dasar bangsa dan negara, melalui pendidikan dan pengembangan karakter yang mulia yang sejalan dengan ajaran Islam yang hanif.

Jeje menyebutkan, rekomendasi Multaqo kali ini mendorong para ulama dan dai untuk melakukan revolusi penyampaian dakwah yang cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT) dan media sosial sebagai media untuk menyampaikan dakwah Islam yang berorientasi kepada budaya literasi.

Selanjutnya, terang Jeje, mengingat Indonesia adalah negara Muslim terbesar dalam hal jumlah penduduk, maka harus memainkan peran utama dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dakwah dan pendidikan yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang benar.

Untuk itu, poin setelahnya, karena Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memiliki berbagai keragaman agama, etnis, sosial, budaya, dan lain-lain, maka setiap orang yang bekerja di bidang dakwah Islam harus mengambil metode dan strategi yang dapat membina dan mempertahankan kohesi sosial.

“Kesembilan, memperkuat kedudukan Kota Jakarta sebagai pusat peradaban berbasis dakwah dan pendidikan Islam di konteks nasional dan internasional,” tandasnya.

Terakhir, tutup Jeje, akan dibentuk panitia khusus untuk merealisasikan seluruh keputusan forum multaqa ini dengan melibatkan semua unsur-unsur terkait.*

Sumber : Hidayatullah.com

Read More

Ulama Nigeria Minta Umat Islam Aktif Berpolitik

Ulama Nigeria Minta Umat Islam Aktif Berpolitik

Muslim Nigeria

umat Islam wajib mengatur urusan rakyat dengan baik.

10Berita ,IBADAN -- Seorang ulama di Nigeria bernama Sheikh Mudathir Atanda Bada menyerukan umat Islam untuk siap berpartisipasi aktif dalam politik dan memimpin tugas untuk melembagakan pemerintahan yang baik di negara tersebut. Sheikh Bada menyampaikan hal itu dalam sebuah ceramah pada sebuah program yang diselenggarakan oleh Front Kesadaran Politik Muslim (MUPAF), yang diadakan di Pusat Konferensi Internasional di Universitas Ibadan di kota Ibadan, Negara Bagian Oyo, Nigeria.

Acara tersebut mengangkat topik 'Advokasi Islam tentang Pemerintahan yang Baik dan Politik Partisan'. Dalam ceramahnya, sang ulama meminta umat Islam di seluruh Nigeria untuk terlibat dalam politik partisan dan mengambil kesempatan dalam pemerintahan dengan rasa takut akan Tuhan. 

"Jika anda duduk dan terus mengkritik orang-orang di pemerintahan, kita tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Tetapi jika kita dapat sepenuhnya terlibat dalam politik, suatu hari kita akan menjadi salah satu pembuat kebijakan dan kemudian kita dapat menggunakan posisi kita untuk memperbaiki hal-hal yang kita anggap salah," kata Sheikh Bada, dilansir di Nigerian Tribune, Jumat (6/7). 

Umat Islam di Nigeria Diminta Rutin Berolahraga

Sang ulama mengatakan, bahwa umat Islam wajib mengatur urusan rakyat dengan baik. Karenanya, umat Islam menurutnya tidak boleh melakukan hal-hal yang akan menyakiti rakyat. Sheikh Bada lantas mengkritik apa yang disebutnya kecenderungan pemerintah untuk mengabaikan masyarakat kecil, yang justru memberi mereka lebih banyak suara dan mengembangkan daerah elit yang sudah dikembangkan. 

"Anda akan mengingat kembali bahwa selama rezim mendiang Murtala Mohammed, dia merasa takut akan Tuhan di dalam dirinya, dia memerintah negara ini dengan sangat baik. Sehingga namanya tidak mudah dilupakan dalam sejarah," lanjutnya.

Ia menuturkan, jika beberapa tahun yang lalu mereka memiliki seorang Muslim yang baik sebagai presiden mereka. Dia adalah almarhum Alhaji Umaru Musa Yar' Adua. Menurutnya, sang presiden memiliki agenda yang bagus untuk Nigeria dan ingin memerintah negara tersebut dengan rasa takut akan Tuhan. Namun, sayang hidupnya harus berakhir karena penyakit yang diidapnya.

Sehingga, Yar' Adua tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya. Akan tetapi, Sheikh Bada mengatakan bahwa almarhum presiden tersebut akan selalu diingat karena kebaikan dan kebesaran hatinya saat hidup. 

"Jika anda Muslim tidak terlibat dalam politik partisan, maka anda tidak punya hak untuk menyalahkan siapa pun yang ada di sana jika ia tidak berkinerja baik. Tetapi jika anda adalah bagian dari mereka, anda akan dapat menggunakan kantor anda untuk memperbaiki beberapa kebijakan yang tidak baik bagi masyarakat," tambah Sheikh Bada. 

Sumber : Republika.co.id

Read More

Menteri dan Calon yang Gagal di Pilkada Boleh Daftar Jadi Caleg?

Menteri dan Calon yang Gagal di Pilkada Boleh Daftar Jadi Caleg?

10Berita, JAKARTA—Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, mengatakan seseorang yang masih menjabat sebagai menteri dapat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.

“Setahu, saya tidak ada aturan sama menteri,” ujar Ilham, Kamis (5/7/2018).

Ilham menerangkan, supaya tidak menggangu pekerjaan, seseorang yang masih menjabat sebagai menteri dapat mengajukan cuti kampanye.

“Cuti kampanye paling,” kata Ilham.

Selain itu, kata Ilham, calon kepala daerah yang tidak berhasil menang di Pilkada serentak 2018 juga dapat mendaftarkan diri sebagai caleg.

“Bisa. Orang dia memang gagal. Gubernur bukan, walikota bukan, bukan siapa-siapa,” tambahnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan waktu pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 4-17 Juli 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diundangkan.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu sudah tercatat di dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 834 tahun 2018.

Ketua KPU RI, Arief Budiman menetapkan PKPU itu di DKI Jakarta pada tanggal 2 Juli 2018. Adapun, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Eka Tjahjana mengundangkan PKPU itu pada tanggal 3 Juli 2018.

Salah satu poin yang menjadi sorotan yaitu pengaturan mengenai tidak menyertakan mantan terpidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai caleg.

Adapun seleksi bakal calon legislatif dilakukan oleh masing-masing partai politik.

BACA JUGA: KPK Dukung KPU Tetapkan Larangan bagi Koruptor untuk Jadi Caleg

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebut Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengakui, memang ada menteri dari partai politik yang bakal mengajukan diri menjadi calon anggota DPR pada Pemilu tahun 2019.

Disitat dari laporan media Kontan, menteri-menteri yang disebut-sebut akan maju dalam Pileg tahun depan antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. []

SUMBER: TRIBUNNEWS | KONTAN

Read More

Muslim Somalia Jadi Walikota Termuda di Inggris

Muslim Somalia Jadi Walikota Termuda di Inggris

10Berita – Kota Sheffield di Inggris baru saja memiliki wali kota baru bernama Magid Magid bulan Juni kemarin. Dengan usia 29 tahun Magid menjadi wali kota termuda di Inggris sekaligus seorang muslim.

Dikutip dari Metro.co.uk, Kamis (5//7), menyandang status sebagai imigran di Inggris tampaknya tidak menciutkan niat pria yang akrab disapa Magid Mah ini berkecimpung di dunia politik. Terbukti, ia sukses menancapkan taringnya sebagai anggota dewan Partai Hijau Inggris dan Wales sejak 2014.

Lahir di Burao, Somalia utara pada 26 Juni 1989, Magid mengungsi ke Inggris pada tahun 1994, ketika usianya 5 tahun. Ia dibesarkan di Burngreave, Sheffield, dan mengenyam pendidikan di University of Hull. Di kampus inilah ia terpilih sebagai presiden Hull University Union.

Sebelum terjun ke kacah perpolitikan, pria berkulit hitam tersebut ternyata pernah kerja serabutan di pemasaran digital. Barulah pada tahun 2016, Magid terpilih sebagai anggota dewan Partai Hijau di Dewan Kota Sheffield.

Pada tahun 2017 hingga 2018, ia menjabat sebagai Wakil Walikota Sheffield dan pada Mei kemarin, ia resmi menduduki kursi Walikota. Jabatan baru ini dianggapnya sebagai “bentuk penghormatan” terhadap kota yang telah membesarkannya.

“Saya merasa terhormat telah diberi penghargaan tertinggi dari setiap warga negara di kota ini. Saya berada di sini bukan karena jerih payah sendiri. Saya ingin Anda semua tahu bahwa hari ini adalah kemenangan bersama. Saya sangat bersyukur. Terima kasih dan Tuhan memberkati,” ucapnya melalui pidato usai dilantik.

Magid memiliki selera humor yang tinggi, gaya berbusana yang nyentrik, serta penampilan yang eksentrik. Dia bahkan menamai dirinya sendiri “Magic Magid”. Semua gambaran ini muncul ketika di hari pelantikannya, Magid “mematahkan” tradisi seremonial.

Bukannya dilangsungkan secara formal, Magid justru memutarkan Imperial March, lagu tema yang dimainkan dalam Star Wars. Ia juga enggan berpose kaku untuk potret resminya.

Salah satu foto menampilkan Magid berjongkok di atas tangga Balai Kota Sheffield, mengenakan setelah jas putih, celana panjang hitam dan sepatu Dr. Martens hitam lengkap dengan atribut walikotanya.

“Mengacu pada fakta bahwa saya adalah seorang imigran Muslim berkulit hitam, maka saya harap orang-orang akan berkata: ‘Di Sheffield kami bangga melakukan berbagai hal secara berbeda dan merayakan perbedaan’,” celotehnya.

Lelaki bertubuh kekar tersebut merupakan wali kota pertama di Inggris yang merupakan lulusan ilmu biologi kelautan — tidak berkaitan dengan pemerintahan. Selain itu, Magid juga gemar berpetualang di alam liar. (mdk)

Sumber : Eramuslim

Read More

UBN Imbau Umat Hargai Keputusan TGB

UBN Imbau Umat Hargai Keputusan TGB

10Berita, JAKARTA—Pasca pertemuan Multaqa Ulama dan Da’i hari ke 3 di Grand Cempaka Jakarta, para peserta Multaqa mendesak Ustadz Bahtiar Nasir dan Ustadz Abdul Somad, Lc, MA untuk memberikan komentarnya berkenaan dengan Pernyataan TGB Jokowi Dua Periode.

Dalam pernyataannya, Ustadz Bahtiar Nasir (UBN) mengatakan bahwa ia menceritakan pertengahan tahun 2016 lalu, Ustadz Bahtiar Nasir memberikan Tabligh Akbar di Lombok.

“Saat itu saya menyampaikan bahwa TGB adalah pemimpin Nasional pada masa mendatang,” katanya, Kamis (5/7/2018) malam.

Dalam arti kata bahwa UBN termasuk orang yang awal mendukung TGB untuk menjadi pemimpin nasional.

“Namun sangat disayangkan, meskinya pemimpin ummat mestinya memahami keinginan ummat dan berada bersama ummat,” pungkasnya.

BACA JUGA: Ramai Isu TGB Dukung Jokowi Dua Periode, Ustaz Abdul Somad: Tunggu HRS

Namun, dirinya menekankan apapun keputusan TGB itu merupakan ijtihad politiknya, maka kita harus berlapang dada, dan menghargai pilihan politiknya.

“Umat harus menerima perpedaan dengan sikap dewasa. Dan kalau ada diantara ummat yang menghina TGB maka umat yang menghina tersebut mesti harus diingatkan,” tegasnya. []

REPORTER: RHIO

Sumber : Islampos.

Read More

Selamat Datang Era Diktator, Unnes Wajibkan Civitas Akademi Lapor Akun Medsos

Selamat Datang Era Diktator, Unnes Wajibkan Civitas Akademi Lapor Akun Medsos

10Berita – Universitas Negeri Semarang (Unnes) mewajibkan seluruh civitas akademinya mendaftarkan akun media sosialnya. Presiden Badan Eksekutif Unnes, Muhammad Rokhil Novayana, mengaku kaget dengan kebijakan tersebut.

“Kami belum mengambil sikap terhadap kebijakan tersebut, tapi kaget kok sampai segitunya,” ujar Rokhil, Jumat (6/7). Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan BEM se-Indonesia karena informasi pendataan akun media sosial tersebut berdasar instruksi dari Kemenristek-Dikti.

Menurut Rokhil, sampai saat ini belum ada sosialisasi terkait kebijakan tersebut. “Sosialisasi belum, tapi sudah tahu. Nanti pakai Telegram, biar memantau akun yang radikal, tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen. Tapi juga bisa buat kepentingan akademis,” ucapnya.

Kepala UPT Humas Unnes, Hendi Pratama mengatakan peraturan tersebut diterapkan berdasar instruksi dari kementerian. “Harus diakui, media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran paham-paham yang anti-Pancasila. Kita menanggapi dengan positif dan melakukan pendataan,” jelasnya.

Hendi mengatakan pendataan tersebut tidak dimaksudkan untuk represif dan intimidatif. Tapi, lebih kepada fungsi pembinaan. “Kita menggunakan Telegram, dan diterapkan untuk mahasiswa, staf, dan dosen. Sampai saat ini sudah sekitar 80 persen yang terdaftar,” paparnya.

Dijelaskan, selain untuk menangkal persebaran paham radikal, pendataan juga memiliki fungsi akademis. Mahasiswa bisa melakukan pengecekan nilai, registrasi, serta penyebaran informasi melalui akun tersebut.

Ditegaskan Hendi, pendataan tersebut bertujuan agar civitas bertanggung jawab terhadap akun yang dikelolanya. Dia mencontohkan registrasi nomor telepon yang disyaratkan pemerintah. “Tidak ada tujuan untuk mengetahui kehidupan pribadi seseorang, hanya agar bertanggung jawab terhadap akun yang dikelolanya,” ujarnya. ()

Sumber : mdk

Read More

Aksi 67; Aparat Belum Bisa Berlaku Adil

Aksi 67; Aparat Belum Bisa Berlaku Adil

10Berita – Massa “Aksi 67 Tegakkan Keadilan” yang didominasi kaum ibu mulai bergerak ke Markas Badan Reserse Kriminal Polri, di Komplek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).

Dengan dipandu mobil komando, massa aksi berjalan kaki dari Masjid Istiqlal sambil menyampaikan orasi.

“Kami masih melihat dan merasakan polisi dalam penegakan hukumnya masih belum berkeadilan, tumpul ke atas tajam ke bawah,” kata salah satu orator dari mobil komando.

Mereka meminta polisi sebagai institusi penegak hukum agar tidak memilih-milih kasus, seperti dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri dan Ade Armando yang saat ini dirasakan belum tersentuh oleh hukum.

“Sementara ulama-ulama kami, dituduh sana-sini, dan langsung dijadikan tersangka,” ujarnya.

Dari pantauan, lalu lintas Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Tugu Tani padat lantaran satu lajur jalan tepatnya di depan kantor KKP sudah tertutup.

Massa Aksi 67 menuntut sejumlah hal, mulai penolakan Komjen Polisi M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hingga SP3 atau penghentian penyelidikan kasus Sukmawati Soekarnoputri.

Ada sekitar 6.500 personel kepolisian yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi ini. ()

Sumber : rmol

Read More