Genosida Brutal Berlanjut, Penjajah Serang Para Pengungsi di Depan Sekolah di Daerah Al-Rimal

Genosida Brutal Berlanjut, Penjajah Serang Para Pengungsi di Depan Sekolah di Daerah Al-Rimal 

Foto: PIC

10Berita– Gerakan Hamas, Rabu (17/7/2024), mengatakan bahwa gempuran brutal penjajah zionis ‘Israel’ yang terus berlanjut terhadap warga sipil tak berdaya yang berlindung di sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengungsian merupakan eskalasi berbahaya dan pelanggaran mengerikan terhadap hukum internasional. 

Serangan udara penjajah yang menargetkan sekelompok orang di depan Sekolah Kairo di lingkungan Al-Rimal, sebelah barat Kota Gaza – yang menampung ratusan pengungsi – terjadi sebagai bagian dari genosida zionis di Jalur Gaza, kata Hamas. 

Serangan di Sekolah Kairo menyebabkan 11 orang terbunuh dan puluhan lainnya luka-luka, termasuk perempuan dan anak-anak. 

Hamas menyerukan kepada masyarakat internasional dan lembaga-lembaga PBB untuk menghentikan kebisuan mereka. 

Juga segera mengambil langkah-langkah mendesak untuk menghentikan pelanggaran terang benderang ‘Israel’ terhadap semua hukum dan peraturan kemanusiaan, serta untuk mengakhiri genosida brutal terhadap warga Gaza. 

Hamas juga menyerukan agar para pemimpin teroris penjajah itu diadili sebagai penjahat perang. 

Empat Serangan Pembantaian 

Kementerian Kesehatan di Gaza, Rabu (17/7/2024), mengatakan bahwa serdadu penjajah zionis ‘Israel’ melakukan empat serangan pembantaian di Jalur Gaza selama 24 jam (16 hingga 17 Juli 2024), yang mengakibatkan 81 warga gugur dan 198 lainnya terluka. 

Kementerian menambahkan bahwa jumlah korban akibat agresi zionis yang dimulai sejak 7 Oktober tahun lalu telah meningkat menjadi 38.794 orang syahid dan jumlah korban luka-luka melonjak menjadi 89.364 orang. 

“Sejumlah korban masih berada di bawah reruntuhan dan di jalan-jalan karena ambulans dan kru pertahanan sipil telah dicegah oleh pasukan pendudukan ‘Israel’ untuk mendekati mereka,” kata pihak kementerian. 

Sejak 7 Oktober 2023, penjajah zionis telah melancarkan rentetan agresi dan genosida di Jalur Gaza yang mengakibatkan puluhan ribu orang syahid, terluka, dan hilang. 

Dampak lainnya, dua juta orang terpaksa mengungsi dan terjadi kehancuran besar-besaran pada rumah dan infrastruktur, yang memengaruhi lebih dari 70% bangunan di Gaza. 

Kerusakan berskala besar itu terjadi di tengah pengepungan yang ketat, krisis kemanusiaan yang mencekik, dan bencana kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya; terutama di Kota Gaza dan Gaza Utara. (PIC)

Read More

Waketum PKB Akui Sulit Dukung Ahok, Kini Eranya Anies di Pilkada Jakarta

Waketum PKB Akui Sulit Dukung Ahok, Kini Eranya Anies di Pilkada Jakarta

10Berita, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengakui, jika partai politik (parpol) sulit untuk mendukung politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada Jakarta 2024. 

Ia memandang,

kini Anies Baswedan yang akan memenangkan gelaran pesta demokrasi yang berlangsung pada 27 November itu.

 

Hal ini berkaca pada hasil survei beberapa lembaga yang menunjukkan Anies memiliki elektabilitas tertinggi daripada kandidat lain.

 

"Yang jelas dinamika di DKI masih terus berlangsung, tapi DPW PKB DKI sudah mengusulkan pak Anies, bahwa kemudian ada nama lain seperti Pak Ahok mungkin sulit ya partai yang akan mengusung Pak Ahok," kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (18/7).

 

"Kalau sekarang kan eranya Pak Anies dan survei juga tinggal nanti menunggu konstalasi akhir, karena DKI ini pasti dipengaruhi oleh konstalasi politik nasional," sambungnya. 

 

Wakil Ketua MPR RI menyebut, Anies memang menjadi sosok yang diunggulkan jika kembali diusung dalam Pilkada Jakarta.

Namun, ia tak memungkiri partai politik berebut agar kadernya terpilih menjadi bakal calon pendampingnya. 

 

"Tapi yang jelas partai partai lain di DKI ini masih belum terlihat koalisinya, tidak ada satupun koalisi yang terbentuk di DKI tapi ada sosok yang hampir sulit dikalahkan yaitu Pak Anies Baswedan," pungkas pria yang karib disapa Gus Jazil itu.

Sumber: jawapos

Read More

Hujan di IKN Tenggelamkan Ambisi Jokowi

Hujan di IKN Tenggelamkan Ambisi Jokowi

Batal Ngantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui masih melihat kesiapan infrastruktur terkait rencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan ini. Jikalau memang infrastruktur sudah siap, Jokowi memastikan bakal berkantor di IKN.

“Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, setiap hari hujan terus. Hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juli 2024.

Jokowi mengingatkan bahwa IKN itu bukan untuk dibangun dua atau tiga tahun, tapi jangka panjang. “Mungkin dalam 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya,” katanya.

Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Operasional presiden akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Pemerintah merencanakan untuk menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN.

Ketika ditanya mengenai rencana berkantor ke IKN, Jokowi sebelumnya menyebut belum ada kepastian dalam waktu dekat. Eks Gubernur Jakarta menyampaikan ini usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, juga sempat mengatakan hujan menjadi kendala pembangunan di IKN. Basuki menyampaikan ini ketika ditanya mengenai progres pembangunan jalan tol di IKN. Menteri PUPR mengatakan tol seksi 6A dan 6B baru dikerjakan. Namun dia menjamin akses dari Pulau Balang menuju IKN sudah bisa dipakai pada Agustus 2024.

“Masalahnya di sana hanya satu – hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang. Selebihnya hujan. Sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan,” kata Basuki ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

(Sumber: TEMPO)

Katanya minta air...

— rudi supandi (@a12em4) July 16, 2024

Makanya apa2 jgn sesumbar dulu, giliran ditagih jd bingung kan 😁

— Piki ajah (@piki_ajah) July 16, 2024

Read More

Survei Litbang Kompas: Kaesang Hanya Raih 1% di Pilgub Jakarta, Anies Tertinggi

Survei Litbang Kompas: Kaesang Hanya Raih 1% di Pilgub Jakarta, Anies Tertinggi

10Berita, Litbang Kompas melakukan survei terkait Pilgub Jakarta. Sejumlah tokoh masuk dalam radar, termasuk anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Namun, hasilnya sangat kecil. Kaesang hanya meraih 1% dalam survei ini. Ketum PSI itu setara dengan Mensos Tri Rismaharini, Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, dan eks Panglima TNI Andika Perkasa.

Sementara, survei tertinggi masih diduduki oleh petahana Anies Baswedan. Anies meraih 29,8%.

Posisi kedua ada eks gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan 20%. Berikutnya ada eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan 8,5%.

Survei dilakukan pada 15-20 Juni 2024. Ada 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jakarta. 

Tingkat kepercayaan mencapai 95% dengan margin of error 4,9%.

(Sumber: Kumparan)

Read More

“MrBeast” Youtuber Pertama dengan 300 Juta Subscriber, Ingin Jadi Presiden AS Tapi Terkendala Syarat Usia Belum Mencukupi

“MrBeast” Youtuber Pertama dengan 300 Juta Subscriber, Ingin Jadi Presiden AS Tapi Terkendala Syarat Usia Belum Mencukupi

10Berita, James Stephen "Jimmy" Donaldson (lahir 7 Mei 1998), lebih dikenal dengan nama "MrBeast", adalah seorang YouTuber Amerika sudah menembus angka 300 juta pelanggan.

Catatan tersebut jelas menjadikannya sebagai YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak di seluruh dunia.

Ia berhasil mengalahkan perusahaan konten dan musik India T-Series, yang juga mempunyai ratusan juta subscriber. Kesuksesan MrBeast mengalahkan T-Series terjadi pada 10 Juli 2024 yang membuat penggemarnya semakin heboh.

Dalam rangka merayakan keberhasilan mencengangkan itu, ia membuat konten permainan paling gila sepanjang masa. 

Permainan diikuti 50 YouTuber dalam sebuah kotak kaca, yang memperebutkan hadiah 1 JUTA US DOLAR. 

Sebelumnya, bermodal ratusan juta subscriber tersebut, MrBeast kabarnya ingin mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat. Akan tetapi, minimal ia harus menunggu selama 10 tahun lagi, mengingat usianya yang belum mencukupi.

Alasannya jelas karena umur MrBeast yang baru 26 tahun sedangkan minimal untuk jadi presiden Amerika Serikat adalah 35 tahun. Itu artinya, paling tidak ada waktu sekitar 10 tahun baginya untuk mempersiapkan diri. Mohon maaf, di AS tidak ada paman yang bisa membantu meloloskan syarat usia.

Ambisi MrBeast untuk menjadi presiden pun memunculkan kekhawatiran di kalangan penggemar karena ia mungkin akan sulit untuk membuat konten YouTube seperti saat ini.

“Saya mungkin akan fokus menjalankan perekonomian terbesar di dunia," jawab MrBeast menyikapi kekhawatiran penggemar.

MrBeast mulai memposting video ke YouTube pada usia 13 pada tahun 2012. 

Saat ini konten-konten video MrBeast ditonton ratusan juta. Dia selalu membuat konten yang fantastis bin bombastis yang isi kontennya bahkan bisa menghabiskan dana jutaan dollar.

Namun di balik itu semua, MrBeast juga dikenal ringan tangan untuk membantu sesama sehingga tidak sedikit yang menilai ia pantas menjadi Presiden Amerika Serikat suatu saat.

Sumber: konten islam

Read More

Muhammadiyah Mau Bikin Bank Syariah Besar Usai Bedol Dana dari BSI, OJK Beri Dukungan

Muhammadiyah Mau Bikin Bank Syariah Besar Usai Bedol Dana dari BSI, OJK Beri Dukungan

10Berita -Organisasi Islam Muhammadiyah buka suara mengenai kabar ingin membuat bank syariah besar. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengakui kabar ingin membuat bank syariah benar, tapi belum dibahas secara serius.

Tidak salah, tapi secara organisatoris memang belum pernah dibahas secara serius," kata Anwar kepada kumparan, Selasa (16/7).

Adapun soal rencana akuisisi KB Bank Syariah, menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, juga belum dibahas organisasi.

"Belum ada pembahasan. Masih dalam tahap komunikasi sangat umum," tutur Abdul Mu'ti

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong dan mendukung peluang hadirnya bank syariah dengan skala besar dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah agar dapat lebih kompetitif dan bersaing secara sehat.

"Hal ini sesuai dengan POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh (a) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau (b) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang memadai dari pemegang saham untuk mendukung permodalan yang kuat dan melaksanakan tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (16/7).

Dalam POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah antara lain mengatur persyaratan komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat, kriteria dan persyaratan kepemilikan, serta ketentuan permodalan dari suatu Bank Umum Syariah.

"Suatu aksi korporasi antara lain berupa akuisisi, merupakan kewenangan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan pertimbangan bisnis dari manajemen bank berdasarkan kesepakatan yang terjadi di antara para pihak," kata Dian.

Sumber: kumparan

Read More

Muhammadiyah Nilai 5 Nahdliyin yang Bertemu Presiden Israel Tak Miliki Hati Nurani dan Kemanusiaan

Muhammadiyah Nilai 5 Nahdliyin yang Bertemu Presiden Israel Tak Miliki Hati Nurani dan Kemanusiaan

10Berita - Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menilai lima nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog tidak memiliki hati nurani terhadap Palestina. Lima orang tersebut juga tidak memiliki rasa kemanusian. 

"Mereka sudah tidak punya hati nurani dan tidak punya rasa perikeadilan serta perikemanusiaan," kata Anwar dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Dia menyebut meski lima nahdliyin mempunyai alasan melakukan hal tersebut tapi tidak dibenarkan. Sebab hingga kini Israel tidak mau mengakui kemerdekaan Palestina. 

"Ini pertanda bahwa Israel memang punya niat jahat untuk terus menduduki dan menjajah Palestina. Bahkan kalau bisa mereka akan mendirikan sebuah negara baru yang disebut dengan Israel Raya yang meliputi beberapa negara yang ada disekitarnya," ucapnya.

Atas hal itu, dia menyesalkan lima nahdliyin bertemu Isaac Herzog. Hal ini juga bertentangan dan melecehkan konstitusi UUD 1945. 

"Kita berharap agar semua pihak menghormati dan menjunjung tinggi konstitusi supaya  kita sebagai bangsa tetap bersatu dan negara yang sama-sama kita cintai ini bisa maju," tuturnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendalami lima nahdliyin yang mengunjungi Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog. Kelimanya segara dipanggil untuk diklarifikasi.

"Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang dan siapa yang memberangkatkan serta hal-hal prinsip lainnya," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (15/7).

Sumber: inews

Read More

HGU 190 Tahun, Legacy Buruk Akhir Jabatan Jokowi

HGU 190 Tahun, Legacy Buruk Akhir Jabatan Jokowi

10Berita - Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) lahan di Ibukota Negara (IKN) hingga 190 tahun merupakan legacy buruk Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan kebijakan sembrono tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dari obral HGU kepada para konglomerat atau pengusaha.

"Saya kira sangat bahaya jika HGU diberikan sampai 190 tahun," kata Saiful, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Selasa (16/7).

Menurutnya, kebijakan itu dapat membahayakan kedaulatan negara atas penguasaan kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan diberikan kepada segelintir orang, apalagi pengusaha.

"Ini jadi legacy buruk Jokowi di akhir pemerintahannya. Publik akan mengenangnya sebagai tukang obral HGU untuk kepentingan pengusaha. Catatan buruk di akhir pemerintahannya, dan jadi kebijakan tidak populis di ujung pemerintahannya," paparnya.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu juga mengatakan, kebijakan Jokowi itu merusak citranya yang selama ini diidentikkan dekat dan selalu bela wong cilik.

"Publik jelas menyayangkan obral HGU itu, karena hanya menguntungkan segelintir orang tertentu, tanpa dapat dinikmati rakyat pada umumnya. HGU IKN diberikan sampai 190 tahun merupakan kebijakan memalukan dan meruntuhkan wibawa bangsa," pungkas Saiful

Sumber: RMOL

Read More

Sinyal Koalisi Partai Pendukung Terbentuk, Anies Baswedan Mantap Melangkah di Pilkada 2024 Jakarta

Sinyal Koalisi Partai Pendukung Terbentuk, Anies Baswedan Mantap Melangkah di Pilkada 2024 Jakarta

10Berita - Nama Anies Baswedan semakin santer digadang menjadi kandidat kuat calon gubernur (Cagub) pada perhelatan Pilkada 2024 Jakarta. Teranyar, poros koalisi pengusung Anies Baswedan pada perhelatan Pilkada 2024 Jakarta mulai terlihat. 

Sinyal pembentukan poros peyokong Anies Baswedan sebagai Cagub di Pilkada 2024 Jakarta disampaikan oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengaku pihaknya telah menjalin komunikasi dengan PKB dan PKS terkait pencalonan Anies Baswedan.  

Eriko menyebut komunikasi itu masih secara informal untuk membicarakan peluang kerja sama antara PDIP, PKB, dan PKS. "Kalau dari tingkat DPP, kami bersama yang ditugaskan sebagai pengampu. 

Pak Sekjen, Hasto Kristianto, saya dan juga Pak Komar. Tentu sudah bicara secara non-formal kepada partai-partai yang mendukung Pak Anies," kata Eriko kepada awak media, Jakarta, Senin (15/7/2024). 

"Ya, itu kami sudah bicara formal. Tapi secara resmi nanti tentunya kami akan membicarakan lagi di dalam," sambungnya. 

Eriko mengatakan partainya mengakui bahwa survei Anies di Jakarta memang masih menjadi yang tertinggi. "Kita harus jujur juga mengakui bahwa memang potensi Pak Anies besar. 

Sampai saat ini dari hasil survei-survei yang beredar masih Pak Anies yang tertinggi," katanya. Kendati demikian, Eriko tak menyangkal bakal sosok Anies Baswedan bukan satu-satunya yang masuk radar Cagub DKI Jakarta. 

Pasalnya, kata Eriko, terdapat nama-nama dari internal PDIP turut masuk dalam radar pencalonan kandidat Pilkada 2024 Jakarta seperti Andika Perkasa, Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

"Jujur kalau yang menguat itu ada 5, yang menguat ya, Pak Anies, Pak Ahok, Mas Andika, Bu Tri Risma sama Mas Djarot. 

Itu kalau yang kami melihat yang menguat ke arah sana," jelasnya

Sumber: tvOne

Read More

Evaluasi Total Kinerja Rezim Jokowi Jelang Lengser 20 Oktober 2024 (1)

Evaluasi Total Kinerja Rezim Jokowi Jelang Lengser 20 Oktober 2024 (1)

10Berita, Presiden Jokowi demi hukum akan lengser per tanggal 20 Oktober 2024, seiring dengan habisnya masa jabatannya sebagai Presiden R.I. periode ke-2, tahun 2019-2024. Sejumlah kinerja buruk pemerintahan Jokowi, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dll, wajib dievaluasi agar dapat diberikan rekomendasi dan tuntutan pertanggungjawaban, baik secara hukum, sosial maupun politik.

EVALUASI TOTAL TERHADAP KINERJA REZIM JOKOWI JELANG LENGSER 20 OKTOBER 2024, wajib disampaikan kepada publik, agar setiap kejahatan dapat dipertanggungjawabkan, setiap kezaliman mendapatkan balasan, setiap kesalahan mendapatkan sanksi dan hukuman.

Saudara Joko Widodo tidak boleh lengser begitu saja dari jabatan dan meninggalkan masalah bagi bangsa dan rakyat, tanpa mendapatkan sanksi dan pertanggungjawaban. Presiden pengganti, juga tidak boleh membuat kebijakan yang zalim dan menyengsarakan rakyat mengikuti legacy Jokowi, dan menjadikan kinerja buruk Jokowi berikut saksi dan pertanggungjawaban yang diterimanya sebagai bahan evaluasi dan refleksi.

Berkenaan dengan hal itu, kami elemen masyarakat sipil terdiri dari para tokoh, advokat, ulama dan aktivis, menyampaikan pandangan sebagai berikut:

Pertama, sepanjang kepemimpinan rezim Jokowi selama kurun hampir 10 tahun sejak pertama kali dilantik tanggal 20 Oktober 2015 hingga jelang lengsernya per tanggal 20 Oktober 2024, telah banyak melakukan tindak represif dan zalim terhadap para ulama, habaib, tokoh pergerakan & aktivis. Hanya karena berbeda pendapat karena melakukan aktivitas kontrol terhadap kekuasaan, menjalankan kewajiban dakwah amar Ma’ruf nahi Mungkar, para ulama, habaib, tokoh pergerakan & aktivis diburu oleh aparat penegak hukum, dikriminalisasi dan dipenjara dengan tuduhan anti Pancasila & UUD 45, melakukan terorisme, melanggar UU Ormas, mengedarkan kabar bohong, melakukan makar, melakukan pencemaran, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, dan berbagai tuduhan jahat lainnya.

HTI & FPI dibungkam dengan dalih anti Pancasila, hanya karena mendakwahkan Khilafah dan mencantumkan Khilafah dalam AD ART-nya. Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An Najah, Ust Anung Al Hammat, ditangkap dan dipenjara dengan dalih melakukan terorisme. Pimpinan Khilafatul Muslimin ditangkap, dengan dalih melanggar UU Ormas. Habib Rizieq Shihab, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ali Baharsyah, Rocky Gerung, Roy Suryo, Gus Nur, Bambang Tri, Ust Heru Elyasa, Despianoor Wardhani, dikriminalisasi dengan dalih menyebarkan kabar bohong, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdalih SARA.

Kedua, kasus Ijazah palsu Jokowi sampai saat ini masih tetap tidak terungkap karena Jokowi tidak pernah menunjukan ijazah aslinya, sementara pengadilan melindungi Jokowi dengan memutus menyatakan tidak dapat diterima, pada gugatan perdata atas dugaan ijazah palsu Jokowi.

Padahal, dalam kasus pidana yang mengadili Gus Nur dan Bambang Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Ijazah Asli Jokowi tidak ada. Putusan kabar bohong ijazah palsu Jokowi yang memvonis Gus Nur & Bambang Tri 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta, juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

Ketiga, kekuatan penyeimbang kekuasaan eksekutif (Jokowi), baik yang ada di DPR, MK, KPK, KPU hingga MA dilemahkan.

DPR mengalami disfungsi parlemen dimana DPR bukan lagi alat kontrol eksekutif melainkan menjadi  stempel politik Jokowi. MK telah menjadi ‘Mahkamah Keluarga’ dengan meloloskan Gibran maju Pilpres. KPK menjadi alat politik untuk menggebuk lawan politik Jokowi. KPU menyelenggarakan Pemilu curang, dan MA juga telah menjadi ‘Mahkamah Adik’ untuk meloloskan Kaesang sang Adik Gibran untuk bisa melaju ke Pilgub 2024.

Adapun institusi Kepolisian, benar-benar telah menjadi alat kekuasaan yang secara penuh menjalankan tugas melayani, melindungi dan mengayomi kekuasaan Jokowi dari kritikan rakyat. Institusi kepolisian di era Jokowi telah menempati posisi paling rendah, karena tidak lagi dipercaya oleh publik.

Kasus Ferdy Sambo, Vina Cirebon hingga yang terakhir kasus Afif Maulana Padang, telah menunjukan betapa bobroknya kinerja institusi kepolisian di era rezim Jokowi.

Keempat, tragedi terhadap kemanusiaan di era kepemimpinan Jokowi terkonfirmasi diantaranya dari kasus KM 50, Tragedi Kanjuruhan dan matinya 894 petugas KPPS pada Pemilu 2014.

Sampai hari ini, tidak ada yang disanksi dan dipertanggungjawabkan atas tragedi kemanusiaan tersebut. Sejumlah proses hukum hingga putusan pengadilan yang ada hanya ditampilkan sebagai dagelan hukum untuk menunjukan kepada publik seolah pelaku telah diproses secara hukum.

Kelima, banyaknya kebohongan dan pengkhianatan di era rezim Jokowi, dimulai kebohongan soal mobil Esemka hingga pengkhianatan pengelolaan SDA yang hanya menguntungkan oligarki, asing dan aseng. Namun Jokowi, malah mengadu domba rakyat dengan berikan izin tambang pada ormas, yang sejatinya untuk menutupi kejahatan oligarki tambang yang telah merampok kekayaan negeri ini.

Kasus korupsi timah dan eksport ilegal (penyelundupan) nikel hingga 5,3 juta ton pada periode 2020 hingga 2022 adalah bukti kongkrit bahwa rezim Jokowi telah menjadikan Indonesia surga oligarki tambang dan membuka jalan perampokan kekayaan alam Indonesia kepada asing dan aseng.

Berdasarkan kesimpulan atas fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, kami menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, tuntut dan adili, serta seret Saudara Jokowi kemuka hukum pasca lengser dari jabatannya sebagai Presiden, atas berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi sepanjang kepemimpinannya dua periode, agar menjadi perhatian bahwa setiap kejahatan ada sanksinya, setiap kezaliman ada balasannya, dan agar siapapun yang memegang urusan amanah kekuasan, wajib menepati janji dan amanah atas kekuasaan yang diembannya.

Kedua, hentikan segala bentuk represi dan kezaliman berdalih anti Pancasila & UUD 45, melakukan terorisme, melanggar UU Ormas, mengedarkan kabar bohong, melakukan makar, melakukan pencemaran, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, dan berbagai dalih dan tuduhan jahat lainnya.

Ketiga, menyeru kepada segenap elemen anak bangsa untuk bersinergi membangun negeri, agar negeri ini menjadi negeri yang Baldatun, Thayyibatun, Warabbun Ghaffur. Negeri yang diberkahi karena ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Jakarta, 15 Juli 2024

TTD

1. Ahmad Khozinudin

2. Eggi Sudjana

3. Refly Harun

4. Edy Mulyadi

5. Azam Khan

6. Rizal Fadillah

7. Juju Purwantoro

8. Eka Jaya

9. Fikri Bareno

10. Widi A. Pratikto

11. Modrik Al Hanan

12. Taufik Bahaudin

13. Mudrick Setiawan Malkan Sangidoe

14. Aziz Yanuar

15. Ismar Syafrudin

16. Abu Salma

17. Laode H Elyasa

18. Eri Sofiari

19. Meto Elfath

20. Alamsyah (Pekanbaru, Riau)

21. Nurhadi

22. A.Syaiful P.

23. Hari Istiadi (Kudus, Jateng)

24. Saiful Ashari (Kediri)

25. Hendro Suyarso

26. Kurnia Tri Royani

27. Sugeng Sudarwanto

28. Salman SR

29. Muhammad Taufik (Advokat, Solo)

30. Zahid Farhan

31. Kudriyanto, Aktivis media (Solo)

32. Afriend R. Sinro

33. Achyani Rodliyani

34. Abdul Hadi

35. Abdul Kodir (Bogor)

Nb.

1. Bagi yang setuju dengan isi EVALUASI KINERJA REZIM JOKOWI ini, silahkan masukan nama (tanpa gelar, agar egaliter), dan kirim ke WA : 0812-9077-4763

2. EVALUASI akan dibacakan pada Senin, tanggal 15 Juli 2024 di Jakarta, dan disiarkan secara live via kanal Youtube.

3. Nama yang sudah disebut diatas, adalah nama tokoh/aktivis/advokat/ulama yang telah dimintakan persetujuan dan bersedia dicantumkan.

Sumber: konten islam

Read More