Ada yang "Tidak Lazim" pada proses Pilgub DK Jakarta.
BAGAIMANA TIDAK ?
Pengumuman hasil verifikasi faktual kedua atas kelengkapan administrasi Bakal Calon Independen bernama Dharma Pongrekun + Kun Wardhana, DIJADWALKAN PADA TANGGAL 19 AGUSTUS.
Akan tetapi, ternyata mereka dinyatakan lolos pada tanggal 16 Agustus 2024, kemarin. Cepat Kali... ?? 😁😅
TERBUKTI, banyak terjadi ketidakakuratan proses verifikasi, seperti yang terjadi dengan Keluarga Anies Baswedan yang KTP nya dicatut untuk syarat dukungan.
*NOTE: sebagaimana ramai dihebohkan Netizen, pelolosan Calon Independen ini diduga sebagai bagian dari "Aksi Cipta Kondisi" untuk memenangkan Paslon Tertentu, alias sebagai "Calon Boneka". Mirip kejadiannya dengan Pilwalkot Solo Tahun 2020.
10Berita - Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan 2024, Presiden Joko Widodo kembali melontarkan permintaan maaf di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8).
Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan ucapan maaf itu sering disampaikan Jokowi dengan wajah memelas.
"Maaf mah boleh ya kan. Pak Jokowi mah biasa muka melas maaf gitu. Aku nggak tepuk tangan. Aku udah biasa sih," kata Ribka Tjiptaning di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8).
Ribka menyiratkan kekecewaannya kepada Jokowi yang kini sudah berubah sikapnya kepada PDIP. Pasalnya, Ribka mengaku telah mendampingi Jokowi sejak Walikota Solo hingga pertama kali menjadi presiden.
"Karena aku dulu yang paling pertama, ibu (Megawati) suruh, minta aku ngajak Mas Jokowi jalan, dari calon gubernur, walikota aku jalan "Ning ajak ke Jakbar," jalan. Ke Cilandak," tegasnya.
"Makanya kenapa statemenku sangat pahit, dan menyakitkan. Karena aku yang merasakan. Orang bilang kurang ajarlah apalah. Mungkin orang lain jadi aku mungkin lebih sadis lagi gitu, karena aku merasakan kok jadi begini (sikap Jokowi) jadi berubah total ya kan. Jadi begitu," sambungnya geram.
Ditanya ihwal konteks mana saja yang tidak bisa dimaafkan olehnya, ia menegaskan terlalu banyak hal yang tidak bisa dimaafkan dari sikap Jokowi.
Calon independen yang lolos (diloloskan?) di Pilkada Jakarta surveinya cuma 0,2%, Sementara Anies 41% tapi terancam gagal maju, Istana gembira
10Berita, JAKARTA - Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah diumumkan oleh KPU kemarin (15/8/2024) lolos jadi pasangan Independen di Pilgub Jakarta 2024.
Banyak pihak yang curiga paslon independen ini sengaja diloloskan (terbukti banyak warga Jakarta yang protes NIK KTP dicatut), agar skenario RK yang diusung Istana (KIM Plus) tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong bisa-bisa RK malah dipermalukan kalah.
Burhanuddin Muhtadi mengungkap hasil survei Indikator Politik menunjukkan Dharma Pongrekun elektabilitasnya cuma 0,2%, sedang pasangannya Kun Wardana malah 0%.
Sehingga kalau RK (hasil survei 15%) berhadapan dengan paslon independen ini sudah pasti 1000% menang.
Sedangkan Anies Baswedan hasil surverinya paling tinggai 41,7%, tapi terancam gagal maju di Pilgub Jakarta karena partai-partai diborong Istana.
gua gak tau ini siapa dan gua gak pernah merasa daftarin dukungan gua ke orang ini, tiba tiba NIK gua DICATUT sebagai PENDUKUNG DUA ORANG INI BUAT MAJU JADI CAGUB DKI??????
Golkar Dirampas tanpa Gejolak, Contoh Berpolitik Santun?
10Berita, Hebat. Harus diakui. Jokowi memang dahsyat. Tidak ada yang tak bisa dia lakukan. Golkar, partai yang dikatakan sangat kuat, solid, berisi orang-orang pintar, akhirnya bisa diambil alih.
Prosesnya enteng. Tanpa perlawanan sama sekali. Disuruh Rapim, terlaksana. Dalam beberapa jam saja terbentuk pengurus pro-Jokowi. Plt Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita (AGJ), terlaksana.
Disuruh Munaslub 20 Agustus, sudah diiyakan. Tinggal menunggu ketuk palu penunjukan ketua umum definitif yang baru, yang akan menjadi boneka Jokowi. Hampir pasti Bahlil Lahadalia (BL), yang masih duduk sebagai menteri investasi merangkap kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), akan diangkat sebagai ketua umum baru menggantikan Airlangga Hartarto.
Kok bisa Golkar dirampas begitu saja? Dengan mudah, murah meriah, dan tanpa ada gejolak. Apa yang terjadi di dalam Golkar?
Selama ini tidak ada kelihatan masalah. Namun, berbagai sumber menyebutkan di Pohon Beringin itu ada banyak elemen jokower kelas berat. Merekalah yang menjadi “receiver” (penerima) keinginan Jokowi.
Sesungguhnya, para “receiver” Jokowi itu tidak semenonjol faksi-faksa lain yang tak sudi Jokowi masuk. Tetapi, serbuan Jokowi ke kubu Beringin sangat kuat dan tak bisa dilawan.
Apa benar tak bisa dilawan? Tidak juga. Yang tak punya masalah hukum tentunya tak bisa ditekan-tekan. Ini memang kelemahan banyak politisi senior. Mereka melakukan tindak pidana korupsi atau gratifikasi. Semua terekam oleh lembaga penegak hukum. Berbagai lembaga penegak hukum itu paham apa yang diinginkan Jokowi.
Yang melakukan pelanggaran tidak langsung ditindak. Disimpan untuk dijadikan amunisi. Untuk kasus Airlangga, sekaranglah saatnya.
Cara ini memang culas. Tapi begitulah praktiknya. Jokowi berbeda dengan presiden-presiden terdahulu. Dia mengeksploitasi kasus hukum mangsa-mangsanya untuk kepentingan pribadi.
Ini sangat tidak etis. Tapi kita tak mungkin bicara etika dengan Jokowi. Dia itu mantan pedagang meubel. Dia menggunakan aksioma “mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.
Sekali lagi, yang dialami Golkar saat ini adalah bahwa partai yang dikatakan paling matang itu dirampas dengan mudah dan murah-meriah. Tanpa gejolak.
Kok tidak melawan? Barangkali Golkar ingin memberikan contoh berpolitik santun dan adem.[]
Larangan Jilbab Paskibraka Putri, ‘Test The Water’ BPIP?
Anggota Paskibraka 2024 usai dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/08). [ANTARA]
Jelang perayaan kemerdekaan RI Ke-79 timbul kegaduhan sosial di negeri ini karena adanya larangan berjilbab Paskibraka Putri saat pengukuhan pada Selasa (13/8/2024)
Penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sepertinya sedang coba-coba adakan test the water memancing reaksi ummat dengan aturan larangan tersebut.
Tak pelak lagi kepala BPIP Yudian Wahyudi sebagai penanggung jawab menjadi sorotan utama kecaman karena sejak mulai menjabat kepala BPIP rekam jejak digital Yudian selalu cenderung membuat kegaduhan sosial.
Sejumlah kecaman yang ditujukan kepada sosok Yudian ini jawabannya bukan hanya cukup meminta maaf, bahkan ada yang menuntut bubarkan BPIP dan Yudian harus dikenakan sanksi hukum karena patut diduga yang bersangkutan telah melecehkan syariat Islam.
Test the water BPIP ini sepertinya telah dirancang sedemikian rupa, sehingga ketika banyak reaksi kecaman dari berbagai kalangan maka secepatnya BPIP membuat pernyataan meminta maaf, lagu lama yang mudah terbaca.
Untuk tidak terulang lagi kegaduhan yang bersumber dari BPIP, sudah selayaknya dipertimbangkan kembali keberadaan BPIP dan sekaligus proses sanksi hukum harus tetap dijalankan bagi Yudian yang sering membuat kegaduhan tidak cukup hanya meminta maaf.[]
Ketua Umum Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) KH Athian Ali M Dai, Lc, MA, saat jumpa pers
10Berita, Pelarangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka yang bertugas pada upacara HUT Kemerdekaan RI di “IKN” bukan hanya mengejutkan, akan tetapi juga membuktikan bahwa “IKN” adalah ladang kemaksiatan.
Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) KH Athian Ali M Da’i, Lc, MA dalam Pernyataan Sikap FUUI, Kamis, 10 Shafar 1446 H/15 Agustus 2024 M di Bandung.
Seperti ramai diberitakan terkait anggota Paskibraka putri yang tidak mengenakan jilbab pada saat pengukuhan, padahal dalam keseharian, sejumlah anggota Paskibraka putri selalu berjilbab.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun jadi sorotan. BPIP-lah yang memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka 2024, sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada Rabu (14/8) memberikan keterangan pers di Hunian Polri “IKN” Kalimantan Timur. Dia berdalih, kewajiban lepas hijab bagi anggota Paskibraka putri itu adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, para anggota Paskibraka putri yang berhijab tetap mengenakan jilbab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.
“Sungguh keberanian luar biasa untuk menentang hukum Allah,” kata KH Athian Ali merespons pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
FUUI juga menyesalkan adanya penyesatan akidah berwujud pada ritual-ritual mistik yang berbau syirik di “IKN”. Dari air dan tanah keramat, mengundang Jin, hingga mantera dan dupa-dupa, lanjut KH Athian, yang konon sebagai sarana interaksi alam ghaib. Dukun atau paranormal aktif berpartisipasi melakukan “penyelarasan alam”.
FUUI mengamati, penentangan syariat dilakukan dengan pelarangan jilbab setiba delegasi di “IKN”. Sebanyak 18 anggota Paskibraka menjadi korban “pembantaian” panitia.
“Sungguh biadab perilaku merobek ketaatan pada aturan agama tersebut,” tegas KH Athian.
FUUI pun menyorot penanggung jawab Paskibraka, yaitu Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) pimpinan Prof Yudian Wahyudi. Karenanya, pelarangan jilbab itu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan BPIP. BPIP harus mendapat sanksi berat baik moral maupun hukum.
Presiden Joko Widodo tak terlepas dari sorotan FUUI. Presiden telah mengukuhkan Paskibraka yang bertugas di “IKN” dengan kondisi perempuan Muslimah yang terlucuti.
“Jokowi turut terlibat atas kebijakan pelarangan jilbab tersebut sekurang-kurangnya melakukan pembiaran atas terjadinya kezaliman itu,” ujar KH Athian.
Atas dasar itu, Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) menyatakan sikap sebagai berikut:
Pertama, mengecam keras tindakan BPIP yang telah mengambil kebijakan melarang Paskibraka perempuan untuk mengenakan jilbab. Perbuatan menentang hukum Allah ini dikhawatirkan dapat memancing murka dan azab Allah.
Kedua, mendesak pembubaran BPIP karena kebijakannya telah berulang-ulang kontroversial dan kontra-produktif. BPIP bukan berfungsi sebagai “Pembina Pancasila” tetapi sebaliknya menjadi “Perusak Pancasila”.
Ketiga, memproses hukum Prof Yudian Wahyudi atas berbagai sikap keagamaan yang dapat dikualifikasi sebagai penistaan agama. Pasal 156a KUHP dapat dikenakan padanya.
Keempat, mendukung desakan berbagai pihak agar (proyek) “IKN” dibatalkan, di samping karena persoalan dana pembangunan yang minim, juga pemborosan dan (peluang) korupsi yang terbuka. Perpindahan ibu kota negara bukan prioritas bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
Kelima, mengimbau Presiden Joko Widodo untuk bertaubat atas berbagai kemaksiatan yang telah dilakukan oleh diri dan rezimnya di “IKN”. Mencopot Kepala BPIP Yudian Wahyudi jika larangan berjilbab itu dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo.
“Demikian Pernyataan Sikap FUUI ini dibuat sebagai bagian dari kewajiban untuk senantiasa ber-amar ma’ruf dan ber-nahi munkar. Nashrun minallah,” pungkas KH Athian. (S)
10Berita, Jejak Kepala BPIP Yudian Wahyudi musuhi Syariat Islam:
2018: Menerbitkan Surat Keputusan yang melarang pemakaian cadar bagi mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga (waktu itu dia menjabat Rektor UIN Sunan Kalijaga)
APAKAH Kepala BPIP YUDIAN WAHYUDI adalah SIMPATISAN PKI...?
APAKAH Kepala BPIP YUDIAN WAHYUDI adalah SIMPATISAN PKI...?
Oleh: Azwar Siregar
Saya sepakat dengan pendapat banyak pihak. Termasuk Pak Andre Rosiade yang meminta Pak Jokowi memecat Kepala BPIP si Yudian Wahyudi yang memancing Polemik dengan membuat aturan melarang Anggota Paskibraka Putri menggunakan Jilbab.
Saya bahkan berharap agar Kepolisian menyelidiki apakah saudara Yudian Wahyudi ini terpapar ajaran Komunis atau PKI?
Kebencian yang dia tunjukkan kepada (Syariat) Islam bukan cuma kali ini. Dulu Makhluk rembesan got ini juga pernah membuat polemik dengan melarang cadar dan menganggap cadar sebagai musuh Pancasila.
Sekalipun si Yudian Wahyudi ber-KTP Islam, sejarah mencatat kalau PKI pernah sukses menginfiltrasi SI atau Syarikat Islam yang merupakan Ormas Islam terbesar di Jaman Perjuangan Kemerdekaan dulu.
Para simpatisan PKI itu membentuk Kelompok SI-Merah.
Sekalipun mereka mengaku Islam dan ber-KTP Islam, tapi SI-Merah ini sangat anti kepada Islam, khususnya syariat Islam termasuk Cadar dan Jilbab.
Persis dengan ulah yang ditunjukkan oleh si Yudian Wahyudi sekarang.
Seperti kita tahu, Agama adalah musuh terbesar dari faham Komunis termasuk PKI. Makanya PKI berlawanan dengan Pancasila yang menjadikan Ketuhanan sebagai sila pertama dan sila utama.
Kalau benar si Yudian Wahyudi sudah terpapar dengan faham komunis, berarti bangsa kita kecolongan. Bagaimana bisa Ketua BPIP kita malah seorang yang anti Pancasila?
PKI memang sudah lama mati dan merupakan faham terlarang di negara kita. Tapi keturunan dan para simpatisannya akan terus berupaya merusak dan kalau bisa menghancurkan Pancasila.
Mungkin saja sebagai balas dendam karena Pendukung Pancasila khususnya Umat Islam sudah melenyapkan mereka dari Nusantara kita ini.
Sekarang terkait dengan pembelaan diri si Yudian, bahwa tidak ada pemaksaan terhadap buka jilbab, hanya mau menyeragamkan semua peserta BPIP dan yang membuka jilbab bukan terpaksa tapi ikut aturan, ketahuan kalau otak si Yudian ini sudah rusak.
Namanya aturan sudah jelas pemaksaan. Kalau si Otak Udang Yudian ini membuat aturan melepas Jilbab, mau tidak mau para Peserta yang berjilbab ya harus melepas karena sudah diatur...
Jadi kalau si Yudian masih bersikeras kalau semua peserta yang berjilbab melepaskan jilbab mereka secara sukarela, sebaiknya otak si Yudian diperiksa dulu ke psikiater.
Sekarang alasan keseragaman. Apalagi membawa-bawa Bhinneka Tunggal Ika. Sangat nyata dan terang-benderang kalau si Yudian itu sudah pikun.
Justru Bhinneka Tunggal Ika adalah pemaknaan pamungkas bahwa bangsa ini berbeda tapi bersatu. Bukan maksudnya memaksakan perbedaan agar jadi satu.
Jadi ketua BPIP kok tulul amat?
Kalau si Yudian memang berniat menyeragamkan semua bangsa kita, maaf ya, kita tidak mau bertampang acak-acakan apalagi berotak rusak seperti dia.
Terakhir saya mau mengingatkan saudara Yudian dan para simpatisan PKI lainnya. Kemerdekaan bangsa ini, yang sekarang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus adalah hasil perjuangan para Pahlawan yang mayoritas Muslim.
Teriakan "Allahu Akbar" dari Bung Tomo. Syahadat-syahadat terakhir dari para Pejuang sebelum menghembuskan nafas terakhir mereka. Ratusan ribu Kyai dan santri yang gugur sebagai syuhada.
Bahkan negara secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Tercantum di pembukaan UUD kita.
Sekarang si Yudian memaksa anak bangsa ini mengingkari kewajibannya kepada Allah SWT yang tragisnya untuk Upacara memperingati Kemerdekaan kita yang kita akui sebagai berkat dan rahmat Allah SWT?
Menangis Jenderal Sudirman dan Bung Tomo dari dalam Kubur sekarang ini...
MUI Nilai Pelarangan Jilbab Petugas Paskibraka Bentuk Tak Pancasilais
10Berita, JAKARTA–Majelis Ulama Indonesia (MUI) kritisi dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini. MUI menilai kebijakan ini sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais.
“Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, dalam akun X resminya, Rabu (14/8/2024).
Kiai Cholil, mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus. “Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka,” tegasnya.
✒️ Sri Mulyani Sebut Harga Beras Dunia Turun 6,5%, Tapi di Indonesia Malah Naik
Komentar Bang Sipoel 📢 ... Stok di Bulog 'laku keras' untuk Bansos menjelang Pemilu
