Situasi Paranoid Pemerintah terhadap Umat Islam dan Solusinya
Oleh : Yusuf Utsman Baisa
10Berita – “Paranoid” adalah istilah yang sedang trendy pada saat ini, sebagai sebuah ungkapan yang diarahkan kepada Pemerintah dan Partai pendukungnya.
Paranoid adalah gangguan mental yang diderita seseorang yang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya.
Islam dan Muslimin di Indonesia telah dianggap sebagai ancaman bahaya bagi kepentingan politik kalangan sekuler dan liberal pada saat ini, terutama setelah ikon mereka “Ahok” kalah di Pilkada Dki dan di Pengadilan Negeri.
Sementara ini, waktu yang tersisa untuk Jokowi menjelang Pemilu 2019 tinggal dua tahun lagi, dalam waktu yang sama realita dan hasil survei di lapangan membuktikan bahwa isue “Islam” telah menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mendongkrak suara pemilih.
Akibatnya mengusung Islam dan menarik simpati umat Islam menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari, akan tetapi akibatnya Jokowi akan dimusuhi oleh partai pendukung dan para donatur yang notabene mereka dari kalangan liberal dan sekuler.
Sikap-sikap Pemerintah yang terus mengalir pada saat ini semakin membuktikan kuatnya “paranoid” yang menghinggapi sikap dan mentalitas mereka.
Sebagai contoh yang paling menonjol perppu yang mereka terbitkan guna memberangus ormas, blokir yang mereka lakukan terhadap Telegram dan terakhir keinginan mereka untuk memberangus medsos.
Sisa waktu dua tahun adalah pertaruhan berat yang mesti dihadapi oleh Jokowi, yang semestinya harus segera bersikap bijaksana, yaitu berdamai dengan umat Islam dan meraih sebesar-besarnya simpati muslimin.
Bukan malah mengikuti orang-orang liberal dan sekular yang hanya berpikir dan bertindak hanya membela kepentingan mereka yang sempit dan menguntungkan diri mereka sesaat demi mendapat pujian kosong dan dukungan palsu yang bunglon.
Situasi ekonomi yang saat ini sedang mengalami kemacetan penyebabnya tidak lain adalah tidak jelasnya sikap Pemerintah dalam mengendalikan situasi politik dan sosial yang semakin diwarnai dengan perseteruan antara Islam dan PKI.
Para investor dan para pelaku bisnis tidak berani mengerahkan modal secara besar-besaran, sementara Pemerintah sangat berani mengelontorkan dana guna membangun infra-struktur secara besar-basaran, maka sebagai akibatnya lahirlah ketidak-seimbangan arus perekonomian.
Solusinya adalah Jokowi harus berani mengambil langkah ksatria, dengan mencabut dan menghentikan kebijakan-kebijakan yang hanya akan jadi blunder, untuk kemudian berani maju mengambil langkah berdamai dengan umat Islam.
Langkah ini diharapkan akan segera mendinginkan suasana dan membalut luka yang telah melebar di tubuh umat Islam, serta membuka peluang kerjasama yang akan kembali mampu mengeksploitasi potensi-potensi yang pada saat ini telah tertahan.
Sumber: Panjimas
