Tiru Skotlandia, Akankah Katalan Berhasil Pisahkan Diri dari Spanyol?
10Berita, Katalan – Orang-orang Katalan atau Katalunya dalam waktu dekat akan mendeklarasikan kemerdekaan jika suara mayoritas warga di wilayah otonomi itu memilih opsi merdeka dalam sebuah referendum yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang.
Referendum ini merupakan jajak pendapat sebagaimana yang pernah terjadi di Skotlandia pada tahun 2014 lalu yang dimenangkan oleh kubu “No” yang menolak memisahkan diri dari Inggris.
Namun, referendum itu kembali diajukan menyusul kemenangan Brexit pada bulan Juni tahun lalu.
“Jika mayoritas suara menghendaki berdirinya Republik Katalan, maka kemerdekaan harus segera diumumkan,” kata Gabriella Serra, anggota koalisi separatis yang kini mendominasi pemerintahan Katalonia.
Serra mengungkapkan pernyataannya tersebut bersamaan dengan upaya koalisi mengajukan undang-undang yang bertujuan untuk memisahkan Katalunya dari sistem hukum Spanyol.
Upaya ini juga bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah di kemudian hari, baik dari segi hukum dan pelaksanaannya, yang akan menghambat jalannya referendum. Tentu saja langkah ini akan semakin meningkatkan ketegangan antara Barcelona dengan Madrid.
RUU akan diajukan ke parlemen Katalan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan “voting” di satu wilayah yang mayoritas warganya pro-separatis di akhir Agustus nanti.
Seorang legislator lainnya bernama Lluis Corominas dari partai koalisi mengumumkan bahwa RUU itu nantinya akan berlaku dan lebih kuat posisinya dari peraturan-peraturan lain yang sudah ada sebelumnya.
Sayangnya, pada saat para legislator itu telah mulai memproses sebuah undang-undang yang nantinya berdampak luas, namun mereka belum bisa merumuskan bagaimana konten maupun redaksionalnya secara detil.
Katalunya merupakan sebuah kawasan makmur yang dihuni oleh sekitar 7,5 juta penduduk dengan berbagai tradisi dan bahasanya masing-masing. Selama puluhan tahun mereka terus menuntut status otonomi yang lebih besar.
Dalam beberapa tahun terakhir para politisi lokal terus mencoba memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat di Madrid untuk menyelenggarakan semacam “voting” atau referendum seperti yang sudah pernah terjadi di Skotlandia pada tahun 2014.
Saat itu, referendum disetujui oleh London meski berakhir dengan kemenangan kelompok yang menentang kemerdekaan.
Di pihak lain, Madrid tetap bersikukuh menentang upaya referendum semacam itu dan menganggapnya sebagai ancaman bagi persatuan dan kesatuan negara Spanyol.
Mahkamah Konstitusi Spanyol diketahui telah membatalkan sebuah resolusi yang sebelumnya sudah disetujui oleh parlemen Katalunya yang menyerukan diselenggarakannya referendum.
MK juga memperingatkan kepada para pejabat di Katalunya yang terpilih nantinya bahwa mereka akan menghadapi konskuensi hukum apabila mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang mengarah kepada referendum.
Di samping adanya penentangan keras dari Madrid, warga Katalunya sendiri juga terpolarisasi terkait dengan isu memisahkan diri ini. Menurut survei terbaru yang diadakan oleh pemerintah regional, sekitar 48,5 persen warga menentang opsi merdeka, sementara ada 44,3 persen mendukung.
Di atas itu semua, para pejabat eksekutif di Katalan mendapat tekanan dari berbagai debat internal yang diadakan karena belum bisa memberikan jaminan kredibilitas referendum jika nanti ternyata ditolak oleh Madrid.
Di antaranya, bahwa mereka juga belum memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya jajak pendapat, termasuk belum menemukan mitra perusahaan yang bersedia menyediakan kotak-kotak suara.
Tantangan semakin besar karena di samping adanya pelarangan dalam aspek legalitas dari Mahkamah Konstitusi, pemerintah pusat juga menebar ancaman akan menjatuhkan sanksi bagi para pegawai negeri sipil jika mereka mendukung independen. Perusahaan-perusahaan swasta juga diperingatkan untuk tidak terlibat.
Seorang konselor regional bernama Jordi Baiget mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Senin (03/07) bahwa ia sendiri ragu apakah upaya referendum itu berhasil digelar, mengingat kekuasaan pemerintah pusat yang sedemikian kuat.
Namun kemudian pernyataan Baiget itu dikecam keras oleh Presiden Katalan, Carles Puigdemont, termasuk oleh para pendukung kuat opsi independen yang tentu saja menginginkan pemisahan wilayah mereka dari Spanyol.
Penulis: Yasin Muslim
Sumber: Worldbulletin, Kiblat
