Luhut Koordinator Pembentukan KEK Cikarang, Pernah Sebut Izin Meikarta Tak Bermasalah
10Berita – Pemerintah telah memulai kajian untuk menerapkan wilayah Bekasi Cikarang sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan usai memimpin rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait kawasan ekonomi khusus di kantornya, Jumat. Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai koordinator pembentukan KEK itu, lansir KBRN, Sabtu (04/11/2017).
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, perlu adanya peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Karenanya perlu satu visi guna menjembatani arahan Presiden, karenanya kita sedang mengkaji agar kawasan Bekasi Cikarang ini statusnya meningkat dari areal industri menjadi kawasan ekonomi khusus agar semua terintegrasi,” papar Luhut.
Menurut Luhut, rencana membentuk KEK di Bekasi Cikarang guna membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegrasi antara Jakarta dengan Jawa Barat melalui sejumlah fasilitas infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah, yaitu Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban, dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Adanya integrasi Jakarta dan Jawa Barat melalui kawasan Cikarang Bekasi, menurutnya dapat mengurangi kepadatan penduduk dalam suatu kota besar, misalnya kepadatan di ibukota Jakarta.
Sementara itu diketahui bahwa KEK terbagi dalam beberapa zona, di antaranya pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain. “Khusus wilayah Bekasi Cikarang, saat ini yang sektor yang mendominasi adalah otomotif, tekstil, makanan, dan pengembangan teknologi,” ujar Luhut.
Menurut Luhut tak ada insentif fiskal bagi proyek swasta yang nantinya masuk KEK. Pemerintah hanya memberikan kemudahan perizinan.
“Saya ulangi, tidak ada insentif fiskal, mereka, pengusaha hanya minta kemudahan izin dan kami pastikan soal perizinan tidak akan sulit,” tutur dia.
Sejumlah menteri hadir dalam rapat koordinasi tersebut, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani.
Dalam pertemuan, disepakati pada 16 November 2017 pertemuan antar kementerian kembali dilakukan guna memetakan seluruh data dan potensi yang terdapat dalam wilayah Bekasi Cikarang.
Informasi dihimpun hidayatullah.com, KEK di Bekasi Cikarang itu kemungkinan akan meliputi kawasan proyek kota terencana Meikarta yang pembangunannya saat ini menuai kontroversi.
Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan proyek Meikarta menjadi bagian dari KEK. Pasalnya kota yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk itu dianggap sejalan dengan rencana pembentukan KEK tersebut.
Jika masuk KEK, proyek Meikarta dikabarkan bakal mendapatkan fasilitas kemudahan investasi termasuk proses izinnya.
Luhut mengatakan, rencana kajian ini dilakukan pasca Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis (26/10/2017). Dalam pertemuan hampir tiga jam itu juga dihadiri CEO Lippo Grup James Riady. Saat itu Kadin meminta agar pemerintah mengkaji opsi menjadikan wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai KEK.
Luhut pernah mengatakan bahwa semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah. Info itu katanya ia dapat dari James.
Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan kalau perlu menunda untuk pemesanan dan/atau membeli unit apartemen di Kota Meikarta, di Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, sampai jelas status perizinannya.
“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming dan janji fasum/fasos (fasilitas umum/sosial. Red) oleh pengembang. Sebelum menandatangani dokumen pemesanan, bacalah dengan teliti, dan saat pembayaran booking fee harus ada dokumen resmi, jangan dengan kwitansi sementara,” imbau Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.*
Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur
Sumber : Hidayatullah
