Wapres JK: Reklamasi Terserah Gubernur DKI
10Berita : Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, polemik proyek reklamasi Teluk Jakarta diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, dalam undang-undangnya, pulau atau pantai berada di bawah kewenangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
“Kalau reklamasi, ya tentu sisi hukumnya mempunyai agenda atau perbedaan-perbedaan, kita serahkan kembali masalah ini ke Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan),” ujar Jusuf Kalla di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (2/11).
Meskipun menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jusuf Kalla memberikan catatan bahwa pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun tidak perlu dibongkar. “DKI (Jakarta) itu nanti harus berikan solusi, khususnya bagaimana penggunaan daripada (pulau) yang sudah ada itu,” kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan, dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta ini pemerintah pusat hanya memberikan arahan secara umum saja. Untuk selanjutnya, keputusan diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebab pemerintah pusat sudah memberikan kekuasaan kepada daerah melalui otonomi daerah.
Sementara itu, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kompak tidak banyak bicara terkait isu reklamasi Teluk Jakarta. Keduanya masih enggan berbicara lebih jauh terkait rencana mereka menghentikan reklamasi yang dijanjikannya semasa kampanye.
Sandiaga ketika ditanya melemparkannya kepada Anies. Dia tak sedikitpun menjawab pertanyaan terkait reklamasi. “Itu Pak Anies nanti kasih pernyataan),” kata dia di Balai Kota, Kamis (2/11).
Ketika Anies ditanya perihal yang sama, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini masih enggan membeberkan rencananya. Dia mengatakan baru mau berbicara reklamasi setelah ada pertemuan resmi dengan DPRD DKI. Dia beralasan, tak etis jika belum menyampaikan gagasan dan visi sebagai gubernur terpilih di hadapan DPRD DKI.
Sumber : Republika.co.id
