Kasus-kasus Hoax yang Dilaporkan Fadli Zon Diakui Tak Ada Kejelasan
"Sampai kapanpun akan saya kejar, karena kita kan sama kedudukannya di mata hukum."
zakhi hidayatullah
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada diskusi bertema 'War on Hoax' di Aula Masjid Abu Bakar Ash Shidiq, Jakarta, Sabtu (10/03/2018).
10Berita – Instrumen hukum menjadi koridor untuk mengatasi produksi dan penyebaran hoax. Hanya saja, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, ada masalah dalam penegakan hukum itu sendiri.
Fadli mengungkapkan, persepsi tidak adil dalam penegakan hukum terhadap kasus hoax oleh aparat tidak hanya ada di masyarakat. Tetapi juga dialami oleh dirinya sendiri.
Politisi Partai Gerindra ini bercerita, ia kerap melaporkan akun-akun yang menyebarkan hoax atau fitnah terhadap dirinya ke aparat kepolisian, tetapi hingga saat ini laporan itu tidak ada kejelasan.
Baca: ‘Harus Dibedakan, Antara Mengkritik Penguasa dan Menyebarkan Hoax’
“Saya termasuk yang melaporkan sejumlah hoax. Saya tidak ada masalah sebetulnya secara pribadi, tetapi kalau kita mau berantas hoax lebih baik kita berantas sekalian semuanya.
Tapi keliatannya dari beberapa insiden yang terjadi, misalnya saya melaporkan ada yang namanya Nathan Suwanto tahun lalu bulan Mei, mengancam pembunuhan, fitnah crowdfunding, dan sebagainya, saya laporkan tidak ada tidak lanjut. Begitupun dengan laporan-laporan lainnya,” tuturnya dalam diskusi bertema ‘War on Hoax’ yang diselenggarakan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) di Aula Masjid Abu Bakar Ash Shidiq, Jakarta, Sabtu (10/03/2018).
Baca: Fadli Zon Bersyukur Wakapolri Serukan Tak Sebut “Muslim Army” terkait Hoax
Tetapi, lanjut Fadli, contoh lain dimana Ketua PPP Romahurmuziy yang melaporkan jurnalis senior Asyari Usman dan langsung direspons aparat, kemudian yang bersangkutan didatangi dan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa.“Ini contoh bagaimana penindakan yang dilakukan kepada mereka yang dianggap mengkritisi pemerintah berjalan begitu cepat. Sementara sebaliknya yang saya lakukan sendiri pelaporan itu tidak ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sehingga, menurutnya, ada upaya tebang pilih dalam menegakkan hukum dan menjadikan hukum sebagai alat politik.
“Sampai kapanpun akan saya kejar, karena kita kan sama kedudukannya di mata hukum. Tapi kita melihat proses penegakan hukum ini tidak adil, dan ini yang menjadi masalah,” pungkasnya.*
Sumber :Hidayatullah.com
