Mengapa PKS dan PAN Santai Usai Prabowo Jadi Menhan? Ini Rahasianya
10Berita,Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tampak santai meskipun Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan.
Ada apa di balik sikap santai kedua partai tersebut?
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mempersilakan Prabowo dan Partai Gerindra bergabung ke pemerintahan Jokowi. Amien Rais mengungkapkan, sebelum jadi Menhan, Prabowo telah berkomunikasi dengannya.
"Dia bilang 'Pak Amien saya lapor, Pak Amien jadi saya terima (tawaran jadi menteri) tentu bukan untuk carried away atau untuk ikut hanyut, tetapi untuk melakukan tugas tidak pernah melacurkan kedaulatan bangsa kita'," kata Amien di Yogyakarta, Ahad (27/10/2019) kemarin.
"Setelah itu saya tepuk pahanya. 'Sudah bismillah', saya akan pantau Anda terus kalau Anda jalannya bener saya dukung. Kalau tidak ya apa boleh buat," lanjut Amien.
Amien berpesan agar Prabowo amanah saat menduduki kursi Menhan. Ia mengingatkan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan saat Menhan seperti kekayaan alam yang diambil asing.
PKS juga tidak mempermasalahkan Gerindra bergabung dengan kabinet Jokowi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya menghormati keputusan itu.
Hidayat optimistis PKS tidak akan sendiri beroposisi. Ia menegaskan, PKS tetap akan membangun Indonesia walau tidak berada dalam kabinet.
Wakil Ketua MPR itu menjelaskan, check and balance penting demi demokrasi. Menjadi oposisi, juga sejalan dengan aspirasi mayoritas umat yang memilih PKS.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Kunto A Wibowo menjelaskan mengapa PKS tidak mempermasalahkan Prabowo dan Gerindra masuk kabinet.
"PKS memiliki positioning yang lebih kuat sebagai oposisi untuk modal 2024, demikian pula PAN yang walaupun dengan segenap usahanya berusaha masuk gerbong tapi akhirnya ketinggalan juga," kata Kunto seperti dikutip Tirto, Senin (28/10/2019).
PKS dan PAN diprediksi akan meraup banyak suara pendukung Prabowo-Sandi baik pada Pilkada 2020, 2023, maupun Pemilu 2024. [Ibnu K/]
Sumber: Tarbiyah
