KSAD Lembut kepada KKB Papua, Keras kepada Peserta Reuni 212

KSAD Lembut kepada KKB Papua, Keras kepada Peserta Reuni 212

Penulis: Damai Hari Lubis

Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212

Reuni 212 Tidak Kontra NKRI dan Tidak Ada Indikasi Musuhi TNI

Jend. Dudung Abdul Rachman selaku KSAD TNI sesuai Konstitusi harus dekat dengan semua unsur golongan secara Lintas SARA.

Namun disayangkan pernyataan Kasad TNI Jend. Dudung Hari ini 30 Nov. 2021 pada  acara podcast Dedy Corbuizer mengatakan yang subtansinya mirip sebuah “ancaman  “, karena dirinya mengatakan : ” tidak harus takut dengan kelompok Reuni 212. Tujuan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan masyarakat ” dan juga ia mengatakan:

“Kenapa kita harus takut dengan itu (Reuni 212),”

Sedangkan pernyataannya yang ditujukan kepada Masyarakat Calon Peserta Reuni 212 jika dikomparasi dengan pernyataan dirinya pada 23 November 202, terhadap KB Papua bahwa ” Satgas TNI di Papua Tidak Harus Memerangi KKB “.

Ini sebuah keanehan dan tanda tanya besar bagi ummat muslim. Mengapa pernyataan Kasad terhadap rencana reuni 212 dan terhadap KKB Papua amat bertolak belakang ?.

Terhadap KKB ia sangat lembek. Padahal jelas KKB Papua menyatakan ingin memerdekakan wilayah Papua, mereka inginkan disintegrasi dari wilayah NKRI dan pergerakan KKB sudah menelan banyak korban nyawa rakyat sipil dan juga sudah menimbulkan korban nyawa Anggota TNI dan juga anggota  Polri, yang sedang menjalankan perintah Negara.

Maka dari kedua Narasi yang disampaikan Kasad TNI, terkesan amat kontras. Kasad TNI Dudung seolah menganggap atau ingin menempatkan kelompok 212 merupakan pihak anarkis atau suka membuat rusuh dan seolah 212 ingin kontra dengan TNI, sehingga 212 diibaratkan layaknya musuh TNI ? Padahal tidak demikian Komunitas 212 yang pastinya juga merupakan bagian dari ummat islam , dan dalam setiap aksinya selalu tertib, sejuk dan  menjaga keamanan serta menjaga kebersihan dengan cara memungut atau mengumpulkan semua sampah pada setiap usai melakukan aksi aksinya.

Read More

Baiknya Jenderal Dudung Fokus ke OPM daripada Sibuk Urus Reuni 212

Baiknya Jenderal Dudung Fokus ke OPM daripada Sibuk Urus Reuni 212

 

10Berita - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman diminta fokus pada ancaman nyata yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satunya adalah ancaman dari Kelompok Kriminal Besenjata (KKB) yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Di mana kelompok ini mengklaim telah membunuh sembilan aparat TNI dan Polri beberapa waktu lalu.

Permintaan itu disampaikan politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, yang ingin agar KSAD Dudung tidak menguras tenaga untuk hadapi Reuni 212.

“Lebih baik Jenderal Dudung fokus kesini daripada sibuk ngurusin reuni 212 yang selama ini aman-aman saja. Iya nggak sih?” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (1/12).

Lewat Podcast dengan Deddy Corbuzier, Jenderal Dudung tegas mengatakan bahwa jajaran TNI AD akan turun tangan jika Reuni PA 212 yang digelar di Masjid Az-Zikra di Bogor, Jawa Barat. Kondisi itu dilakukan jika reuni menimbulkan kekacauan atau pelanggaran hukum lainnya.

"Turunlah kita, pasti dengan polisi. Pasti polisi dengan TNI. Kita selama ini berkolaborasi baik dengan polisi," katanya. (rmol)

Read More

Tuding Ada Oknum BUMN Hambat Mobil Listrik, Menteri Bahlil: Yang Tidak Setuju Silakan Mundur! Sindiran Ahok?

Tuding Ada Oknum BUMN Hambat Mobil Listrik, Menteri Bahlil: Yang Tidak Setuju Silakan Mundur! Sindiran Ahok? 

 

10Berita - Pernyataan tegas disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia terkait dengan proyek pemerintah dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Bahkan Bahlil menuding ada oknum pejabat yang berusaha menghambat proyek yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo ini, mulai dari pengusaha, pejabat, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
Mencium ada oknum pengganjal mobil listrik, Bahlil secara lantang meminta kepada pihak-pihak yang tak setuju untuk mundur dari jabatannya.

"Kepada pengusaha, pejabat atau oknum di BUMN yang tidak setuju dengan transformasi ekonomi ini, saya harap untuk mundur," tegas Bahlil dalam konferensi persnya, Rabu (1/12).

Bahlil menjelaskan, hilirisasi dalam mendorong transformasi ekonomi salah satunya dalam bentuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Hilirisasi adalah syarat mutlak agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Bahlil mengamini bila pengembangan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari pengolahan nikel, pembuatan baterai tidak selalu berjalan mulus.

"Ini bukan hal yang gampang, ada yang mau main-main, ini terjadi, termasuk di ekosistem baterai listrik. Mereka hanya ingin kita ekspor bahan mentah," lanjut Bahlil.

Oleh karenanya, ia mengaku siap menghadapi siapapun yang mengganggu upaya pemerintah dalam memajukan Indonesia lewat hilirisasi.

"Karena negara harus maju. Kami enggak segan untuk maju terus, sebagai bentuk bagi bangsa dan negara. Kalau bicara merah putih, sekarang enggak punya warna-warna lain untuk kepentingan rakyat dan negara," tandas Bahlil. (RMOL)

Read More

Ahok Dijuluki Si ‘Anjing Penjaga’ BUMN

Ahok Dijuluki Si ‘Anjing Penjaga’ BUMN

 
 

10Berita - Kritik tajam Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencuri atensi publik.

Sejak dulu, karakter Ahok yang cuap-cuap tanpa rasa takut jika melihat adanya penyimpangan tak pernah berubah.

Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad mengacungi jempol atas keberanian Ahok mengkritik BUMN. Ia bahkan menyebut Ahok perlu diberi vitamin tambahan agar terus menjadi ‘anjing penjaga’ BUMN khususnya di Pertamina.

“Orang ini kalau ngomong gak ada takut-takutnya. Kayaknya @basuki_btp perlu dikasih ‘imunity’ biar trus menjadi “Anjing penjaga” di BUMN khususnya di Pertamina,” celoteh Yusuf Muhammad menanggapi petikan video wawancara Ahok di Twitter, dikutip pada Rabu (1/12/2021).

Diberitakan sebelumnya, Ahok dengan nada bicara menggelegar meminta Pertamina mengoreksi semua kontrak yang merugikan perusahaan. Pasalnya banyak kontrak kerja yang justru menguntungkan pihak lain di luar BUMN.

“Jadi kadang-kadang, mohon maaf, banyak oknum Direksi BUMN seolah-olah takut, padahal juga maling,” ketus Ahok dikutip dari Youtube Panggil Saya BTP.

Ahok juga mengungkap adanya oknum di dalam BUMN yang sengaja bernegosiasi dengan pihak swasta ketika orang tersebut masih menjabat.

Biasanya negosiasi dilakukan dengan menjanjikan posisi sebagai komisaris usai oknum di BUMN itu pensiun. (fajar)

Read More

Sentil Dudung Soal Baliho HRS, Christ Wamea: Rakyat kok Dianggap Musuh!

Sentil Dudung Soal Baliho HRS, Christ Wamea: Rakyat kok Dianggap Musuh!

 

10Berita - Pengamat politik Papua, Christ Wamea, memberikan pernyataan atas ucapan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman soal baliho Rizieq Shihab.

Ia mengaku heran dengan ucapan KSAS Dudung Abdurachman yang berkata bahwa darahnya panas hingga mendidih melihat aksi pendukung Rizieq Shihab.

Oleh karena itu, ia pun mempertanyakan alasan kenapa Dudung Abdurachman menganggap rakyat tersebut musuh.

Rakyat kok dianggap musuh,” ucap Christ Wamea sebagaimana yang dikutip dari Twitter via pikiran rakyat, Rabu, 1 Desember 2021.

Diwartakan sebelumnya, Dudung mengungkapkan pengalamannya menghadapi para pendukung Rizieq Shihab kepada Deddy Corbuzier.

“Kan kemarin itu saya masuk ke Kodam Jaya itu saya melihat Baliho bergelimpangan,” ujar Dudung dalam kanal Youtube Deddy Corbuzier.

Dudung lantas menyoroti para peserta aksi yang meneriaki baliho HRS seperti disembah.

“Udah gitu nada-nadanya kok seruan-seruan jihad, revolusi akhlak lah, udah baliho juga ada yang disembah-sembah,” tutur Dudung kembali.

Dengan begitu, Dudung mengaku tidak terima jika Presiden Jokowi dihina dengan perkataan yang kurang baik oleh para aksi massa.

“Ya, saya lihat itu beraninya sekali dia mengatakan Presiden kita dengan kata-kata yang tidak bagus, sebagai warga negara mengganti nama presiden kita yang tidak benar,” ucapnya.

“Mendidih darah saya tuh kaya gitu tuh, panas, akhirnya Polisi, Kapolda waktu itu, saya dengan Pol PP (menurunkan baliho),” lanjutnya.

Yang cukup membuat Dudung semakin kesal adalah tingkah polah para aksi massa tersebut yang meminta baliho dipasang kembali.

“Kan gendeng itu kalau kaya gitu, memang mereka ini siapa? Saya bilang gitu,” papar Dudung. (terkini)

Read More

Enak Aja! China Kok Protes Pengeboran Minyak dan Latihan Militer Indonesia?

Enak Aja! China Kok Protes Pengeboran Minyak dan Latihan Militer Indonesia?

 

10Berita - Enak aja! China kok protes pengeboran minyak dan latihan militer Indonesia? Ada kabar kurang mengenakkan terhadap pemerintah Indonesia.

Pasalnya, pemerintah China dikabarkan meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim yang dianggap kedua negara sebagai bagian wilayah mereka ketika ketegangan memuncak di perairan Laut China Selatan (LCS).

Seperti dilansir dari Reuters, Rabu 1 Desember 2021, informasi itu disampaikan empat sumber yang mengetahui persoalan ini kepada Kantor Berita Reuters.

Permintaan atau ‘nota protes’ itu merupakan tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah dilaporkan sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam (SDA) antara kedua negara di wilayah yang bergejolak dengan kepentingan strategis dan ekonomi global.

Reuters juga melaporkan, satu surat dari para diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan tegas meminta Indonesia menghentikan pengeboran di ring lepas pantai sementara lantaran itu dianggap terjadi dalam wilayah China.

Hal itu disampaikan seorang anggota Komisi Keamanan Nasional pada DPR RI Muhammad Farhan, yang mendapat pengarahan soal surat tersebut.

“Jawaban kami sangat tegas, kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” tegas Farhan kepada Reuters.

Secara terpisah, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan, setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat privat dan isinya tidak bisa dibagikan. Juru bicara itu sendiri menolak untuk berkomentar lebih jauh.

Kementerian Luar Negeri China, Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar China di Jakarta belum memberikan komentarnya terkait protes tersebut.

Tiga sumber lainnya, yang disebut Reuters telah mendapat pengarahan soal isu tersebut mengonfirmasi keberadaan surat protes dari China itu.

Dua sumber di antaranya bahkan menyebut China berulang kali meminta Indonesia menghentikan pengeboran.

Sebelumnya, Indonesia sendiri menekankan bagian ujung selatan dari Laut China Selatan merupakan zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut dan menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara tahun 2017.

China keberatan dengan perubahan nama itu, dan tetap bersikeras menyatakan jalur perairan itu berada dalam klaim teritorialnya di Laut China Selatan yang ditandai dengan ‘sembilan garis putus-putus’ berbentuk huruf U, yang diklaimnya sebagai batas yang dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada 2016 lalu.

“Itu (surat dari China) sedikit mengancam karena itu menjadi upaya pertama diplomat-diplomat China mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut,” beber Farhan kepada Reuters.

China merupakan mitra dagang terbesar dan sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia, yang menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia menjadi perekonomian papan atas.

Farhan beserta dua sumber lainnya kepada Reuters mengungkapkan, pemerintah Indonesia tetap diam soal hal ini demi menghindari konflik maupun pertengkaran diplomatik dengan China.

Farhan menambahkan, China dalam surat terpisah juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang digelar pada Agustus 2021 lalu, yang terjadi saat ketegangan memuncak.

Latihan militer yang diikuti 4.500 tentara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) itu menjadi acara rutin sejak 2009.

Menurut Farhan, itu menjadi protes pertama China terhadap Indonesia.

“Dalam surat resmi mereka, pemerintah China menyampaikan kekhawatiran mereka soal stabilitas keamanan di area tersebut,” imbuhnya. [/terkini]

Read More

Tantang Letjen Dudung, Nicho Silalahi: Noh yang Buat Kacau Teroris Papua, Kapan ke Sana?

Tantang Letjen Dudung, Nicho Silalahi: Noh yang Buat Kacau Teroris Papua, Kapan ke Sana?

10Berita – Aktivis kemanusiaan Nicho Silalahi menyoroti pernyataan Letjen Dudung yang berbicara mengenai rencana aksi PA 212.

Sebelumnya, Dudung menanggapi rencana aksi PA 212 yang akan dilaksanakan Kamis, 2 Desember 2021 besok. Dudung menegaskan TNI bakal turun andai jika reuni itu kacau dan menimbulkan pemberontakan.

Kendati itu, ia menegaskan bahwa TNI akan turun mengamankan kegiatan reuni itu dengan berkolaborasi dengan kepolisian. Tidak mungkin TNI terjun sendirian.

“Turunlah, pasti dengan polisi. Polisi minta bantuan TNI. Selama ini kan kolaborasi, tujuannya mengamankan rakyat. Kenapa harus takut sama itu?” jelas Dudung saat ditanyai Deddy Corbuzier, dikutip dari Gelora.

Melihat hal itu, Nicho lantas memberikan pernyataan menohok kepada Letjen Dudung. Menurutnya, semenjak dilakukan reuni 212 selama ini, tidak ada yang namanya terjadi kekacauan.

“Ini yang buat gue geli lihat Ahli Strategi perang terhadap baliho yang menggunakan panser,” ujarnya, dikutip terkini.id dari Twitternya.

“Sepanjang aksi 212 dan reuninya ga pernah gue lihat ada kekacauan bahkan penuh kekeluargaan sehingga pasangan nikah Kristenpun terlindungi,” ucapnya.

Sumber: 

Read More

Bukan Cuma Uganda, Negara-Negara Ini juga Kena ‘Jebakan’ Utang Cina. Indonesia Masuk Target?

Bukan Cuma Uganda, Negara-Negara Ini juga Kena ‘Jebakan’ Utang Cina. Indonesia Masuk Target? 

10Berita – Beredar kabar bahwa Uganda, terancam kehilangan satu-satunya bandara internasional milik mereka, karena pemerintahnya gagal membayar utang ke Cina.

Namun, Vianney M Luggya selaku Juru Bicara Otoritas Penerbangan Sipil Uganda, dan Kedutaan Cina di sana, telah membantah.

Luggya bilang, pemerintah Uganda tidak berniat gagal membayar utang kepada Cina.

Maka ia menegaskan, tidak benar jika Uganda, akan kehilangan satu-satunya bandara internasional milik mereka.

Meski demikian, laporan media yang menyebut Uganda, berpotensi kehilangan Bandara Internasional Entebbe, lantaran berutang kepada Cina, telanjur beredar.

Dugaan yang muncul mengatakan, bahwa Cina, telah mengambil alih Bandara Internasional Entebbe Uganda di Afrika Timur.

Mengutip Economic Times, Senin (29/11/2021) lalu, pemerintah Uganda telah mendapat pinjaman dari Bank Exim China.

Di mana utang yang mencapai US$ 207 juta itu, disebut akan digunakan untuk memperluas Bandara Internasional Entebbe.

Jangka waktu dari pinjaman itu sendiri adalah 20 tahun, termasuk masa tenggang tujuh tahun.

Namun, pembayaran utang menjadi tersendat, lantaran kabarnya, pihak bandara tengah mengalami krisis.

Sementara Presiden Uganda Yoweri Museveni, kabarnya juga telah mengirim delegasi ke Cina; untuk negosiasi ulang utang.

Jika benar, ini bukan pertama kalinya Uganda, menegosiasikan utang. Sebab, pada Maret 2021 lalu, pemerintahannya juga sudah melakukan hal serupa.

Baca Juga:

• Selain Resmi, RI juga Punya Utang ‘Tersembunyi’ Ratusan Triliun dari Cina

Potret itulah yang kemudian membuat Uganda, disebut masuk ‘perangkap’ utang Cina.

Namun, jika mengamati secara lebih luas, Uganda bukan satu-satunya negara yang terkena ‘jebakan’ utangan Cina.

Pasalnya, ada juga negara-negara lain yang mengalami nasib serupa, sampai-sampai harus menghadapi konsekuensi.

Nigeria

Menurut peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, Nigeria juga pernah ‘terjebak’.

Di saat merasakan kegagalan alias bangkrut, model pembiayaan Nigeria adalah utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman [dalam jangka panjang].

Cina memberi pinjaman dengan syarat, Nigeria harus menggunakan bahan baku serta buruh kasar asal negeri mereka untuk pembangunan infrastruktur.

“Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang. Akhirnya mereka tidak bisa bayar utang,” kata Rizal.

“[Ada] Banyak. Beberapa negara, di antaranya Angola, mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga,” sambungnya.

Zimbabwe

Sebelumnya, Rizal membahas tentang negara-negara yang berutang untuk pembangunan infrastruktur.

Selain Nigeria, hal ini juga dilakukan oleh Angola, Zimbabwe, Sri Lanka, Korea Selatan, Jepang; tidak terkecuali, Cina.

Namun, kata Rizal, tidak semua negara dapat hasil positif, setelah menjadikan utang sebagai penopang pembangunan infrastruktur.

Sebab, ada beberapa negara yang justru harus mengalami kebangkrutan, seperti Nigeria tadi.

Rizal menyampaikan hal ini pada 21 Maret 2018 lalu. “Jadi, ada bad story dan success story.”

“Yang bad story itu Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka,” bebernya.

Walaupun utangan juga tidak melulu digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara.

Ini terlihat sejak 1998, bagaimana Zimbabwe, mengirim pasukan serta membeli peralatan dari Cina.

Tujuannya tak lain untuk membantu Presiden Laurent Kabali melawan pemberontak Uganda dan Rwanda.

Pemerintah Zimbabwe pun harus berutang kepada Cina untuk membiayai aktivitas tersebut.

Jika diakumulasikan, utangan mereka mencapai US$ 4 juta, atau Rp54,8 triliun dengan kurs Rp13.700.

Akhirnya, karena tidak mampu membayar utang, Zimbabwe harus mengikuti keinginan Cina.

Cina minta Zimbabwe mengganti mata uang mereka menjadi yuan, sebagai imbalan penghapusan utang. Risiko itu pun berlaku sejak 1 Januari 2016.

Catatan: Zimbabwe gagal membayar utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

Sri Lanka

Di tahun 2018 lalu, Sri Lanka juga tercatat harus merelakan pelabuhan serta bandara miliknya untuk dikelola oleh Cina.

Awalnya, Cina membiayai proyek pelabuhan Hambantota [yang terletak di Pantai Selatan], melalui utangan sebesar US$ 1,5 miliar.

Bantuan itu Cina beri kepada Sri Lanka di tahun 2010.

Namun, pada 2017, Sri Lanka malah harus merelakan pelabuhan tersebut kepada Cina, lantaran tidak mampu membayar utang.

Keputusan yang berlaku sejak Sri Lanka menandatangani kontrak untuk melayani perusahaan milik Cina, selama 99 tahun.

Kala itu, Sri Lanka berutang sebesar US$ 8 miliar kepada Cina.

Jika dihitung, untuk membayar utang luar negeri kepada Cina–dan negara lain–Sri Lanka akan menghabiskan 94 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Analis senior di Australian Strategic Policy Institue, Malcolm Davis, pun memberikan penilaiannya.

Menurutnya, pengambilalihan pelabuhan itu menguntungkan, karena membuat Cina dapat lebih mudah mengekspor barang ke India.

“Pelabuhan itu tidak hanya menjadi jalur yang strategis ke India bagi Cina, tetapi juga memberi Cina, posisi yang menguntungkan.”

“Untuk mengekspor barang-barangnya ke dalam lingkup ekonomi India, sehingga mencapai sejumlah tujuan strategis dalam hal itu,” jelasnya.

Negara Kita Bagaimana?

Berkaca pada Sri Lanka, Zimbabwe, Nigeria, dan Uganda, bagaimana nasib negara kita?

Mengingat lembaga riset Amerika Serikat, Aiddata, menempatkan Indonesia, sebagai salah satu negara penerima utang terselubung [hidden debt] terbesar dari Cina.

Utang terselubung itu mengalir ke sejumlah proyek infrastruktur yang digarap oleh BUMN dan swasta.

Pada 2000-2017, nilai utangan mencapai USD 34,38 miliar atau–dengan kurs saat ini–setara Rp488,9 triliun.

Adapun proyek Indonesia yang didanai utangan Cina, antara lain bendungan, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.

Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, misalnya.

Waduk terbesar kedua di Indonesia itu dibangun dengan dana USD 215,62 juta dari CEXIM-China.

Sebagaimana penuturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Lalu, Tol Medan-Kualanamu sepanjang 61,8 km. Biaya untuk proyek tersebut juga dari utang luar negeri [CEXIM-China] sebesar USD 122,43 juta.

Teranyar, adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa investasi sebesar USD 5,573 miliar tidak menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah.

Namun, akhirnya, akibat pembengkakan biaya, sekarang pemerintah ikut mendanainya lewat APBN.

Risiko Utangan Terselubung dari Cina

Utang terselubung dari Cina, dihasilkan melalui skema bisnis dengan BUMN pun perusahaan patungan dan swasta.

Memang, utang-utang itu tidak tercatat sebagai utang pemerintah, sekaligus bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah.

Utang terselubung Cina tersebut juga tidak masuk dalam skema Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.

Namun, utang yang dilakukan oleh BUMN, SPV [special purpose vehicle], perusahaan patungan, dan swasta itu tetap bisa menyeret pemerintah.

Jika terjadi wanprestasi, sebagaimana pengakuan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo.

“Jika wanprestasi, berisiko nyerempet pemerintah,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi, @prastow, Jumat (15/10/2021).

Sementara terkait utang BUMN yang dijamin, Prastowo memastikan, utang itu dianggap kewajiban kontinjensi pemerintah.

Kewajiban kontinjensi tersebut juga tidak akan menjadi beban yang harus dibayarkan pemerintah, sepanjang mitigasi risiko default dijalankan.

“Ini yang terjadi saat ini: zero default atas jaminan pemerintah,” kata Pras.

Sumber: Ngelmu.co.

Read More

Minta Maaf yang Bukan Minta Maaf

Minta Maaf yang Bukan Minta Maaf

10Berita, Lucu media ini aneh-aneh saja, untuk membuat rasa penasaran membelokkan makna dari fakta. Judul “Mengapa Amien Rais Minta Maaf kepada Jokowi” tentu tendensius. Padahal itu cuplikan ungkapan atas kekesalan atau kritik Ketua Majelis Syuro Partai Ummat atas jalannya pemerintahan Jokowi yang perlu mencegah munculnya “people power”.

“Mohon maaf, ya, pak Jokowi rezim Anda lebih parah” Nah inilah konten mohon maaf tersebut. Kalimat halus khas Amien Rais yang menohok telak. Melengkapi kritik tajam atas berbagai perundang-undangan yang dibuat rezim Jokowi di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, kelistrikan, perbankan dan pertambangan.

“Mohon maaf” Itu frasa sindiran “merangkul memukul”. Dalam tinju itu bukan “clinch” yang merangkul untuk menjaga jarak sebagai wujud melemah, melainkan “rope a dope” bersandar di tambang sambil memukul. Mohammad Ali terkenal dengan strategi “rope a dope”. Kalimat ”Mohon maaf” itu bersandar di tambang sementara “rezim anda lebih parah” artinya memukul.

Amien Rais dan Jokowi keduanya orang Solo yang “head to head” saling memahami karakter, hanya saja mungkin karena Amien Rais alumni Notre Dame University dan Chicago University tentu lebih berkultur blak-blakan ketimbang Jokowi yang lebih berkelok-kelok. Orang menyebut banyak hoaks.

Dahulu Amien Rais juga dikenal sebagai figur terdepan untuk mendesak Presiden Soeharto lengser. “Tetangga dekat” kelahiran Kemusuk Sleman, Soeharto pada tahun 1998 seperti berhadapan dengan Amien Rais. Berujung pada peristiwa Reformasi. Habibie, Gusdur, dan Megawati kemudian menjadi Presiden saat Amien Rais menjadi Ketua MPR.

Orde Baru di bawah Soeharto tentu memiliki problema yang parah. Politik yang cenderung otoriter dan militeristik dan kondisi ekonomi yang awal bagus kemudian merosot sehingga untuk mengatasi krisis ekonomi terpaksa berhutang besar kepada IMF. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela. Amien Rais yang menyeru agar Soeharto menyudahi kekuasaannya.

Kini Amien Rais tetap menunjukkan jiwa dan sikap konsisten untuk ber “nahi munkar” mengingatkan pemerintahan Jokowi yang dinilai telah keluar rel. Lebih berbahaya dan destruktif bagi bangsa di banding Presiden pendahulunya.

“Mohon maaf, ya, pak Jokowi rezim Anda lebih parah”.

M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 1 Desember 2021

Sumber: SUARAISLAM.ID.

Read More

RG: Yang Koar-Koar Radikalisme Biasanya Untuk Nutupin Kasus Korupsi. Oo... Gitu Ya!

RG: Yang Koar-Koar Radikalisme Biasanya Untuk Nutupin Kasus Korupsi. Oo... Gitu Ya! 

10Berita – Siapapun Anda, Jika Anda Ikut Menyanyikan Lagu Radikalisme, Berarti Anda Bekerjasama Menutupi Kebusukan Rampok Negara !!!Rocky Gerung: Jualan Isu Radikalisme Untuk Tutupi Kasus Korupsi

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Pemerintah menjual isu Radikalisme dalam kasus penangkapan tiga ulama oleh Densus 88.Menurut Rocky, isu tersebut sengaja digunakan oleh Pemerintah untuk menciptakan isu baru.

“Jadi Islam selalu akan disodorkan ketika nggak ada isu. Maka disodorkanlah isu Islam,” kata Rocky Gerung dalam video yang diunggah dalam kanal YouTube-nya, Selasa.Ia juga mengatakan bahwa isu tersebut digunakan Pemerintah untuk menutupi kasus korupsi dan bisnis tes PCR yang dilakukan oleh sejumlah pejabat.

“Jadi pemerintah betul-betul main cuma di dua bidang itu aja, atau dia menutupi korupsi atau dia justru dalam upaya menutupi korupsi dan termasuk PCR ini disodorkan isu baru soal radikalisme,” tuturnya.Mantan Dosen Universitas Indonesia itu juga menyebutkan jika pihak yang akan menjadi korban dari kemunculan isu baru seputar radikalisme adalah orang-orang yang dianggap satu nafas dengan Habib Rizieq.

“Dan korbannya pasti adalah mereka yang dianggap senafas dengan Habib Rizieq,” imbuh Rocky.“Padahal sebetulnya fraksi-fraksi dalam Islam itu kan beragam sekali. Pemerintah pukul rata saja untuk mengelabui opini publik itu sebetulnya, bahwa ada kegiatan yang membahayakan negara,” lanjutnya.

Jualan isu radikalisme dan terorisme juga dilakukan partai-partai pendukung pemerintah.Terbaru Sekjen PDIP saat bicara di webinar Partai Perindo mengatakan Negara tidak boleh kalah dengan gempuran radikalisme dan terorisme.

Koar-koar radikalisme, sementara dana bansos diembat. [konfrontasi]

Read More

Ini Biaya Termurah Umrah Setelah Bisa Berangkat Lagi…

Ini Biaya Termurah Umrah Setelah Bisa Berangkat Lagi…

10Berita  -Kementerian Agama memastikan jemaah umrah bisa kembali berangkat setelah otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA) membuka pintu bagi WNI.

Terhitung sejak 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju Arab Saudi.

Kendati demikian, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi Amirsyah mengatakan biaya umrah mengalami kenaikan. Untuk satu perjalanan pulang-pergi minimal membutuhkan biaya Rp 30 juta sampai Rp 35 juta.

“(Gambaran biaya umroh) sekitar Rp 30 sampai Rp 35 jutaan,” ujar Syam kepada detikcom, Selasa (30/11/2021).

Mulanya, ongkos umroh dibanderol mulai dari Rp 20 jutaan kemudian naik Rp 5 juta menjadi Rp 25 juta dan kini dikabarkan minimal ongkos umroh menjadi Rp 30 juta.

Komponen kenaikan biaya umrah disebutnya karena ada kebijakan karantina di Arab Saudi bagi calon jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm serta yang belum menerima vaksin booster. Masa karantina di Arab Saudi itu selama tiga hari, baru setelahnya calon jemaah bisa melaksanakan rangkaian ibadah umrah.

Sama halnya ketika tiba di Indonesia, para jemaah juga kembali diwajibkan untuk melaksanakan karantina selama 7 hari, sehingga masa perjalanan umrah akan lebih lama, sekitar 19 hari.

“Harga akan jadi meningkat tinggi (dari) pengeluaran ini dan lebih mahal sehingga tidak masuk akal untuk bisa orang pergi umrah semurah-murahnya harga ekonomi jatohnya jadi mahal juga,” tuturnya.

Pihaknya berharap, pemerintah dapat memberi dukungan dengan adanya vaksin tigaooster dan mengurangi masa karantina menjadi 3 hari seperti sebelumnya.

“Tentunya apabila di tahun depan nanti sudah ada booster untuk Sinovac dan Sinopharm itu akan lebih memudahkan untuk jemaah agar tidak terkena karantina di Arab Saudi. Begitu juga dengan vaksin ketiga bagi mereka yang non-Sinovac dan Sinovam. Semoga saja kepulangan dari Arab Saudi ke Indonesia karantinanya tidak ada lagi ya walaupun minimal kembali ke tiga hari sebelum masa 7 hari kemarin ini,” jelasnya.

Read More

Bintang Kejora Berkibar Lagi, Politisi PKS Pertanyakan Sikap Densus 88 dan TNI-AD

Bintang Kejora Berkibar Lagi, Politisi PKS Pertanyakan Sikap Densus 88 dan TNI-AD

Hidayat Nur Wahid (ist)

eramuslim.com — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut masyarakat menunggu sikap Densus 88 dan TNI AD di Papua usai pernyataan Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom.

Pernyataan terbuka dari Jurubicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom diyakini sudah terdengar hingga telinga Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dan TNI-AD.

Keyakinan itu disampaikan langsung Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menanggapi pengumuman dari Sebby Sambom bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan di Kabupaten Intan Jaya pada hari ini, Selasa (30/11).

“Tentunya ancaman dan pernyataan-pernyataan terbuka dari Sebby Sambom, jubir TPNPB OPM seperti ini, sudah didengar dan diketahui oleh Densus 88 dan TNI AD,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi sesaat lalu.

Saat ini, kata politisi PKS itu, masyarakat tinggal menunggu sikap dari mereka untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

“Apalagi Menkopolhukam pada April 2021 sudah nyatakan KKB di Papua organisasi teroris,” tutup Hidayat Nur Wahid.

Pengibaran bendera Bintang Kejora diklaim Sebby Sambom dilakukan karena bertepatan dengan hari kemerdekaan rakyat Papua Barat. (pojoksatu)

Read More

212 Virus Mematikan Bagi Penguasa

212 Virus Mematikan Bagi Penguasa

 

10Berita - Oleh: Yusuf Blegur*

Seiring berlangsungnya wabah pandemi global, bukan hanya virus Corona yang ditakuti rezim pemerintah. Bahkan pandemi yang berkepanjangan itu terkesan terus dipelihara. Bukan saja bisa dimanfaatkan untuk korupsi bansos, bisnis PCR dan peralatan sarana kesehatan lainnya, pandemi bisa dijadikan motif efektif untuk mengebiri demokrasi.

Di tengah pandemi yang tak jelas ujungnya, sesungguhnya ada kekuatan gerakan moral rakyat yang disebut 212. Massa aksi yang lahir dari kebuntuan konstitusi dan demokrasi, telah menyeruak di hati sanubari dan jiwa rakyat.

Tak ubahnya virus yang berbahaya dan mematikan. Perlemen jalanan fenomenal dan monumental yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. 212, di hadapan rezim tetaplah menjadi ancaman nyata dan terbukti berbahaya bagi kelanggengan kekuasaan.

Layaknya menghadap pandemi, pemerintah dengan berbagai cara berusaha mengantisipasi dan jika perlu melakukan rekayasa menghentikan atau menggembosi. 212 esensinya merupakan representasi kekuatan Islam di Indonesia melawan hegemoni dan dominasi kapitalisme dan komunisme global.

Boleh jadi 212 merupakan kanalisasi politik umat Islam yang selama ini termarginalkan. Umat Islam seperti menemukan ruang dan wadah yang berusaha bangkit dalam keterpurukan. Bukan hanya ajang silaturahim dan menjalin ukuwah Islamiyah. Umat Islam juga berhasil membangun konsolidasi demokrasinya sendiri. umat Islam seperti melakukan pembangkangan dan perlawanan dari pelbagai intimidasi, tekanan dan teror yang terjadi selama ini.

Konsistensi dan Pengkhianatan

Belakangan berkembang rumor
adanya upaya melemahkan aksi 212. Tidak cukup dari kekuasaan dan irisannya. Reuni unjuk rasa terbesar di Indonesia, malah mungkin yang terbesar di dunia yang pernah dilakukan di Monumen Nasional Jakarta. Berkembang adanya manuver untuk membonsai dan atau menggagalkannya dari kalangan internal. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Bin Smith. Ada semacam tindakan melacur dan mengkhianati semangat momen 212. Upaya tercela dan aib itu cenderung justru datang dari beberapa orang yang dianggap ikut membangun dan berjuang dalam 212 sejak tahun 2016 yang lalu.

Meskipun tetap akan dilaksanakan. Kegiatan reuni 212, telah mengalami penurunan dari sisi substansi acara dan teknis pelaksanaannya. Selain bergesernya tempat acara dari yang terbiasa di Monas. Kini malah dipindahkan di Masjid Az-Zikra Sentul, Bogor. Mungkin juga terbagi kehadiran massanya di Patung Kuda, Jl. Merdeka Barat Jakarta. Bisa jadi terkendala perijinan teknis atau adanya kepentingan-kepentingan politik dari rezim atau dari notabene orang dalam 212.

Betapapun aksi reuni 212 pada akhirnya membuka tabir kesetiaan dan istiqomah umat Islam. Juga adanya kecenderungan pengkhianatan orang-orang di dalamnya. Umat Islam yang memang sudah menunggu momen itu, tak pernah kehilangan semangat dan motivasi mengikuti reuni akbar yang strategis dan penuh makna tersebut. Aksi yang pernah menumbangkan pejabat yang menista agama Islam. Sejatinya merupakan satu-satunya harapan dan peluang terbesar umat Islam di Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dan dan keinginannya.

Rasanya, umat Islam harus bersabar dan tetap bertahan menunggu momen yang lebih tepat dan efektif. Biar bagaimanapun kekuasan tak akan pernah diam dan membiarkan efek domino aksi reuni 212 merusak dan menghancurkan konstelasi dan konfigurasi politik nasional. Bukan mustahil bisa berimplikasi pada kepentingan internasional.

Karena pada dasarnya setiap kepentingan yang menghambat dan menjadi musuh terhadap aksi 212 merupakan sesuatu yang sama, berupa kapitalisme maupun komunisme yang bertumpu pada sekulerisasi dan liberalisasi. Baik pada wajah lokal oligarki maupun transnasional. Serta dalam tampilan kekuasaan represif dan tirani.

Semoga umat tetap berpegang teguh dan istiqomah dalam ghiroh Islam. Insyaa Allah saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran.

*Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.

(Sumber: FNN)

Read More

Jakarta Kembali PPKM Level 2 karena Pemerintah Pusat Fobia Demo?

Jakarta Kembali PPKM Level 2 karena Pemerintah Pusat Fobia Demo?

10Berita  -Penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah pusat dinilai belum menunjukan penyelesaian secara komprehensif dan profesional.

Salah satu indikasinya adalah status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta dan wilayah di sekitarnya yang kembali naik menjadi level 2. Padahal, dalam beberapa pekan terakhir bertahan di PPKM level 1.

“Naiknya level PPKM ibukota Jakarta ke level 2 adalah salah satu indikasi ketidakpastian situasi tolok ukur terkait antara jumlah pasien Covid-19 yang dirawat dengan status levelisasi PPKM itu sendiri,” kata pengamat sosial dan politik, Adian Radiatus, kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (1/12).

Adian menduga, penentuan PPKM hanya berdasar memakai “insting” kekuasaan belaka karena sebab nonmedis.

“Misalnya karena fobia demo yang akhir-akhir ini intensitasnya meninggi,” jelas Adian.

Adian menambahkan, dengan kondisi yang sudah sedemikian terkendali, masalah pandemi Covid-19 sebaiknya diakhiri saja dan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kesehatan sebagai bentuk penyakit nonpendemi.

“Sehingga pasien Covid-19 ditangani sebagaimana lazimnya orang. 

Read More

Netizen Ngamuk Gegara Jokowi Terapkan UU Cipta Kerja: Rezim Ini Bukan Pro Rakyat & UUD, Tapi Nurutin Kemauan China!

Netizen Ngamuk Gegara Jokowi Terapkan UU Cipta Kerja: Rezim Ini Bukan Pro Rakyat & UUD, Tapi Nurutin Kemauan China!

 

10Berita - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan terbaru.

Rupanya, orang nomor satu di RI tersebut akan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja/Omnibus Law beserta peraturan turunannya.

Kabarnya, UU Cipta Kerja tersebut akan berlaku hingga dua tahun kedepan.

Untuk itu, Jokowi meminta agar para investor dan pengusaha tak perlu khawatir.

Ia menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja tak akan mempengaruhi proses investasi.

Meski begitu, Jokowi mengaku telah memerintahkan para menteri di kabinetnya untuk segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

Menggapi hal tersebut, Politisi Partai Demokrat Abdullah Rasyid lantas buka suara melalui akun Twitter pribadinya @Rasy_Abdullah.

Dalam unggahannya, Abdullah menilai keputusan Jokowi sangat mengganggu kewarasan.

UU itu, kata dia, sudah dinyatakan inkonstitusional karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Namun, nyatanya Jokowi tetap memberlakukan UU Cipta Kerja.

"Jelas INKONSTITUSIONAL dan BERTENTANGAN dengan UUD NKRI 1945. Jika tetap diberlakukan, tentu sangat mengganggu kewarasan," katanya dilansir dari akun Twitter @Rasy_Abdullah pada Selasa, 30 November 2021.

Lebih jauh, Abdullah menegaskan, kini saatnya Jokowi membuktikan kepada publik apakah berpihak pada rakyat atau oligarki.

"Inilah saat @jokowi membuktikan, dirinya Pemimpin pro rakyat atau pro oligarki," tegasnya.

Tak berhenti disitu, Abdullah juga mengtakan, pembuktian Jokowi akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya.

"Pembuktian ini akan jadi legacy buat generasi," ujarnya.

Unggahan tersebut, rupanya turut dibanjiri beragam komentar dari netizen.

"Tandanya minta 3 periode, Krn kedunguan anak bangsa," ucap akun @askotmandiri.

"Dah ga percaya dr dulu...," ujar akun @Masrahmad13.

"Bukan pro rakyat dan oligarki,PRO UUD 1945 ato nggak,sptnya masuk jebakan partai senior,kmrn mau dijebak dengan balap formula teman ,Rp KL teman JD Brutus siapa tau,liat Soeharto dikhianati oleh Brutus brutus," terang akun @chaeagusto.

"Rezim ini sudah tidak menjadikan UUD'45 sebagai acuan untuk mengelola bangsa dan negeri ini, tetapi yg jadi acuan adalah kemauan para pengusaha dan penjajah(cina), negeri ini sudah dalam jajahan cina dan bukti dari pengabaian UUD'45," kata akun @HMTata3.

"Dan Jokowi tetap pake itu UU cipta lapangan kerja ? Jadi paham kan Jokowi pro siapa ? Padahal pengusaha jg pasti akan hati2 bahkan cenderung mundur dgn aturan undang-undang yg syarat sengketa di masyarakat ! Terbukti MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional. # pemimpin ga peka," ucap akun @Asrofi44Asrofi.

"Presidennya rakyat apa presidennya cukong?," ujar akun @heroesumantri.

Sebelumnya, MK telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

MK menyatakan UU Cipta Kerja tidak mengikat hukum secara bersyarat. Karena itu, pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan.

Apabila dalam kurun waktu tersebut pemerintah tak kunjung memperbaiki UU Cipta Kerja, maka peraturan lama otomatis akan diberlakukan kembali. [galamedia]

Read More

Kata Jokowi: Kita Sama Sekali Tak Impor Beras Tahun Ini!

Kata Jokowi: Kita Sama Sekali Tak Impor Beras Tahun Ini!

 

10Berita - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok beras secara nasional aman. Bahkan pada 2021 atau tahun ini pemerintah tak melakukan impor beras sama sekali.

"Tahun 2021, sampai hari ini, kita belum melakukan impor beras sama sekali. Dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik," ujar Jokowi usai menanam padi bersama petani di Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (30/11/2021).

Jokowi mengatakan secara keseluruhan Provinsi Jawa Timur mampu memproduksi 5,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun menyuplai daerah lainnya secara nasional.

Ia yakin kemampuan produksi beras di Jatim akan meningkat apalagi ada tambahan dua bendungan besar yang baru saja diresmikan.

"Saya rasa ini ada sebuah tambahan produktivitas dari petani yang dihasilkan karena memang banyak sekali bendungan-bendungan yang telah selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Ini mulai kelihatan hasil dari produktivitas kenaikan di petani sehingga memunculkan total produksi di seluruh tanah air ini menjadi merangkak naik," tuturnya.

Selain menanam padi, Jokowi juga menyerap permasalahan yang terjadi pada petani. Itu berkaitan dengan pupuk, alat produksi, dan lain sebagainya.

"Akan kita bicarakan di Jakarta dan agar juga Menteri Pertanian menyelesaikan hal kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan ini secepat-cepatnya," pungkas dia. [okezone]

Read More

Kata Eko Kuntadhi: Reuni 212 di Az Zikra Bogor Politisasi Ayat dan Mayat, Belum Move on Nih 😃

Kata Eko Kuntadhi: Reuni 212 di Az Zikra Bogor Politisasi Ayat dan Mayat, Belum Move on Nih 😃

 

10Berita - Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menanggapi perpindahan lokasi Reuni 212 ke Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Lokasi Reuni 212 pindah ke Masjid Az Zikra Bogor karena tak mendapat izin dari Polda Metro Jaya untuk melaksanakan Reuni 212 di Monas, Jakarta.

Reuni 212 di Az Zikra Bogor akan dirangkaikan dengan takziyah wafatnya putra mendiang Ustadz Arifin Ilham, Ameer Azzikra.

“Reuni 212 mau digelar di Masjid Azzikra, Sentul. Sekalian takziyah wafatnya putra Arifin Ilham, Ameer Azzikra,” kata Eko Kuntadhi, melalui akun Twitternya, @_ekokuntadhi, Selasa (30/10).

Eko menyebut Reuni 212 di Az Zikra Bogor merupakan bentuk politisasi ayat dan mayat.

“Tuh, kan. Gak jauh-jauh. Politisasi ayat dan mayat lagi,” kata Eko.

Eko menyindir Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang mengeksploitasi simbol-simbol agama.

“Gerombolan itu cuma merasa menang sekali. Pilkada Gubernur 2017. Itu juga dengan eksploitasi simbol-simbol agama yang brutal. Demo 212 adalah simbolnya,” cetus Eko.

“Jadi kalau tiap tahun maunya Reuni 212, itu psikologi orang kalah. Psikologi loser. Reuni itulah satu-satunya kebanggaan,” tandas Eko.

Ridwan Kamil Bujuk Warga Tak Ikut Reuni 212

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak warga untuk tidak ikut angkat Reuni 212 di Bogor.

Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar ini juga berharap kegiatan Reuni 212 tidak dilaksanakan.

“Saya meminta agar warga menahan diri dengan tak melakukan kegiatan yang bersifat massal,” jelas Ridwan Kamil, Selasa 30 November 2021.

Emil menambahkan, saat ini potensi penularan Covid-19 masih mungkin terjadi.

“Ya sebaiknya menahan diri, kan Covid belum surut, belum selesai,” jelasnya.

Ditegaskannnya, semua kegiatan yang mengundang massa besar itu berpotensi melanggar protokol kesehatan.

“Potensi pelanggaran prokes, karena dinamika di lapangan, orang berkerumun ribuan orang,” tandas Ridwan Kamil. [pojoksatu]

Read More

Jubir Luhut Persilakan Audit PT GSI, Ada Tapinya, Wkwk... Pake Main Ancam

Jubir Luhut Persilakan Audit PT GSI, Ada Tapinya, Wkwk... Pake Main Ancam

 

10Berita - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyambut baik upaya audit yang akan dilakukan oleh pihak Kaukus Masyarakat Sipil kepada PT Genomerik Solidaritas Indonesia (PT GSI) terkait dugaan mengenai bisnis tes PCR.

"Silakan saja untuk audit ajukan permohonan ke PT GSI. Toba Sejahtera hanya pemilik saham minoritas di kewirausahaan sosial itu, namun dari Pak Luhut tidak ada keberatan untuk audit dimaksud," kata Jodi, Selasa 30 November 2021.

Jodi menegaskan bahwa Menko Luhut memiliki keberanian untuk dibuktikan mengenai keterlibatannya dalam dugaan kasus bisnis tes PCR, sebagaimana yang dituduhkan kepadanya tersebut.

"Pak Menko Luhut berani karena benar dan dari awal tidak ada yang ditutupi," ujarnya.

Bahkan, Jodi menantang jika apabila hasil audit tersebut tidak menemukan bukti bahwa Menko Luhut terlibat melakukan bisnis tes PCR, maka pihak yang mengaudit ini harus memenuhi permintaan pihaknya untuk juga ikut menyumbangkan donasi berupa test PCR gratis bagi masyarakat.

Meski tak menjelaskan apa dasar dan maksud dari kewajiban pihak pengaudit melakukan hal yang dimintakan pihaknya tersebut, namun Jodi menegaskan jika hal itu hanya agar masalah ini terlihat 'fair' sambil menuding bahwa pihak pengaudit hanya berniat membuat gaduh suasana.

"Oleh karena itu jika di kemudian hari setelah dilakukan audit, tidak ditemukan apa-apa kami minta kelompok yang meminta dilakukan audit ini bisa menyumbang donasi PCR gratis untuk  masyarakat dan nakes, minimal 50 ribu tes PCR dan menyumbang alat genome sequencing ke universitas seperti yang dilakukan Pak Luhut dan teman teman beliau," kaya Jodi.

"Paling tidak mereka melakukan bakti sosial yang sepadan. Supaya fair, masyarakat juga bisa melihat niat baik mereka, jangan bisanya membuat gaduh," ujar Jodi.

Tak hanya itu, Jodi juga menyoroti komentar-komentar Novel Baswedan dalam konferensi pers yang sebelumnya digelar, dan menuding bahwa Novel telah melakukan penghakiman serta menunjukkan sikap tidak seperti seorang auditor.

"Komentar-komentarnya sudah menghakimi dan seperti algojo dan sudah membuat kesimpulan sendiri, bukan seperti auditor yang bebas dari prejudice. 'Wedeni' (seram) juga ya pola dan cara berpikir penyidik/auditor seperti itu," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan menjawab tantangan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan audit terhadap dugaan keterlibatan Menko Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR melalui PT GSI Lab.

Tantangan Menko Luhut direspons sejumlah tokoh dengan menyatakan kesediaannya menjadi 'Auditor Rakyat', dan membentuk posko-posko pengaduan atas dugaan kongkalingkong bisnis PCR yang melibatkan pejabat negara. [viva]

Read More

Terungkap dari Dokumen Bocor, Presiden China Perintahkan Kekerasan pada Muslim Uighur, Biadab!

Terungkap dari Dokumen Bocor, Presiden China Perintahkan Kekerasan pada Muslim Uighur, Biadab! 

 

10Berita - Beberapa dokumen bocor mengungkap Presiden Xi Jinping memerintahkan langsung tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Beberapa dokumen bocor mengungkap bagaimana para petinggi Partai Komunis China, termasuk Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang, memerintahkan tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

Dokumen yang disebut “Xinjiang Papers” itu berisi pidato-pidato para petinggi yang menyerukan penahanan massal hingga kerja paksa terhadap Muslim Uighur.

Dikutip dari BBC, beberapa dokumen sebelumnya telah bocor selama pangadilan independent di Inggris pada September lalu. Namun sebagian belum pernah diterbitkan.

Xi dan Li disebut membuat pernyataan langsung yang terkait pada kebijakan terhadap Muslim Uighur, termasuk kamp interniran, sterilisasi masal, asimilasi paksa, pendidikan ulang, hingga kerja paksa.

China mendapatkan tekanan dari dunia internasional atas dugaan melakukan pelanggaraan hak asasi manusia di Xinjiang.

Namun Beijing berulang kali menyangkal telah melakukan genosida terhadap Muslim Uighur.

Pemerintah China menyebut tindakan keras di Xinjiang diperlukan untuk mencegah terorisme dan membasmi ekstremisme. (pojoksatu)

Read More

Pentolan Teror*s Demius Magayang Ternyata Pejabat, Polisi Dalami Dana Desa untuk Operasional KKB

Pentolan Teror*s Demius Magayang Ternyata Pejabat, Polisi Dalami Dana Desa untuk Operasional KKB

 

10Berita - Polda Papua dalami dugaan penggunaan dana desa untuk operasional teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, pasca penangkapan Demius Magayang, komandan operasi KKB Yahukimo yang ternyata pejabat pemerintahan desa.

Penyelidikan pihak Reskrim Polda Papua dilakukan setelah penangkapan Demius Magayang oleh Satgas Nemangkawi dan personel Polres Yahukimo beberapa waktu lalu. Demius Magayang selain sebagai tokoh sentral kelompok KKB Yahukimo, ternyata dia juga sebagai kepala kampung aktif di wilayah Sesepi, Distrik Kwelamdua, Kabupaten Yahukimo.

Atas jabatan Demius Magayang ini, pihak kepolisian Polda Papua menduga ada penyelewengan dana desa. Tim penyidik Direktorat Kriminal Umum terus mendalami sepak terjang demius magayang selama bergabung dengan kelompok bersenjata.

“Dari hasil penyidikan yang dilakukan, Demius Magayang alias Temius Magayang merupakan salah satu pimpinan kelompok bersenjata yang selama ini melakukan aksi kejahatan di Yahukimo dan paling dicari karena terlibat sejumlah kejahatan di Yahukimo dalam dua tahun terakhir,”ujar Direskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, Selasa (30/11/2021).

Sejumlah kejahatan yang dilakukan, diantaranya pembunuhan dua personel TNI Satgas Pamrahwan di Bandara Nop Goliat Dekai, pembunuhan staf KPU Henry Jovinsky dan beberapa kasus pembunuhan lainnya.

Selain itu, polisi juga berhasil mengungkap pekerjaan Demius Magayang yakni menjabat kepala desa aktif di Desa Sesepi, Distrik Kwelamdua, Kabupaten Yahukimo.

Dengan status sebagai kepala desa, maka saat ini Polda Papua tengah mendalami dugaan penggunaan dana desa untuk operasional kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo dalam dua tahun terakhir.

Sebelumnya, Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal menyebutkan, Temius Magayang merupakan Komandan Operasi KKB XVI Wilayah Yahukimo dan sekaligus buronan Daftar Pencarian Orang (DPO) sederet kasus pembunuhan di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

"Temius Magayang pelaku penganiayaan berat terhadap staf KPUD Yahukimo Henry Jovinski," kata Kamal dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/11/2021).

Kejahatan lain yang dilakukan Temius Magayang, kata Kamal, yakni pembunuhan terhadap Muhamad Toyib di Jalan Bandar pada tanggal 18 Mei 2021, dan pembunuhan terhadap dua orang anggota Satgas Pemrahwan 432/SWJ di ujung Bandara Nop Goliat Dekai.

Kamal menerangkan, Temius Magayang ditangkap oleh tim gabungan Satgas Operasi Nemangkawi bersama Polres Yahukimo pada Sabtu (27/11) kemarin.

Tim gabungan, kata Kamal, berhasil mengetahui keberadaan DPO atas nama Temius Magayang di seputaran PT Indopapua Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. (okezone)

Read More