10Berita - Pengurus Lakpesdam PBNU Muhammad Nurkhoiron menyoroti masih banyak informasi yang keliru dan menyesatkan terkait Anies Baswedan.
Eks Wakil Ketua Komnas HAM itu menyayangkan maraknya berita bohong atau hoaks yang terus diproduksi untuk kepentingan politik elektoral.
Menurut Nurkhoiron, maraknya hoaks ini terhadap Anies terjadi khususnya setelah pendeklarasian mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai Calon Presiden oleh Partai NasDem.
"Selama ini Anies di-framing sebagai intoleran dan sebagainya. Padahal, rekam jejak dia selama memimpin tidak seperti itu. Ia berhasil membangun Jakarta dengan karakter kesetaraan dan inklusif," ujar Nurkhoiron belum lama ini, Selasa (6/12).
Selain itu, Nurkhoiron menyebut masyarakat harus mengakui secara objektif bahwa Anies telah melahirkan berbagai prestasi selama menjadi Kepala Daerah.
Ia mencontohkan seperti bantuan tempat ibadah untuk semua agama serta pemberian izin pendirian kuil bagi kelompok Hindu Tamil di Jakarta.
"Anies juga tak pernah mendiskriminasi warga, termasuk diskriminasi ekonomi dalam bentuk penggusuran orang miskin yang sebelumnya kerap terjadi," ucapnya.
Karena itu, kata Nurkhoiron, ia mengimbau agar produksi informasi hoaks yang digunakan untuk ’menyerang’ Anies di media sosial dapat dihentikan. Sebab, hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semangat demokrasi.
"Kita boleh mendukung atau tidak mendukung siapapun, tapi bukan dengan cara menebarkan hoaks dan ujaran kebencian," tuturnya.
Senada dengan Nurkhoiron, Budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang akrab dikenal sebagai Noe menyebut ruang publik harus mampu memberikan jalan bagi munculnya ide-ide terbaik bangsa.
Sebab, ruang publik merupakan wahana warga negara bisa berinteraksi untuk merundingkan isu-isu bersama dalam berbagai sudut pandang.
Karena itu, akan sangat berbahaya jika ruang publik dipengaruhi untuk mengamini pemikiran satu atau segelintir orang saja.
Masyarakat perlu menjaga agar ruang publik dapat menjadi arena interaksi gagasan secara sehat.
"Kita dalam satu society (masyarakat) setuju dengan hak bicara, hak (menyampaikan) ide, dan lainnya. Namun, perlu diingatkan pula tanggung jawab komunal untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan," pungkasnya. [wartaekonomi]
