10Berita - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyoroti terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 yang hanya naik 5,6 persen.
Hal itu ditanggapi Achmad Nur Hidayat dalam tayangan di channel YouTube pribadi miliknya.
Dalam tayangan itu, Achmad Nur Hidayat membandingkan soal Anies Baswedan yang pernah berusaha menaikkan UMP sebanyak 5 kali lipat dibanding yang ditetapkan saat ini era Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Ini menunjukkan bahwa pimpinan Plt Gubernur DKI Heru Budi Hartono itu memang tidak pro kepada rakyat, dan ini sesuai dengan prediksi, dia hanya pro kepada yang milih dia, dan yang milih dia itu adalah elite oligarki politik," ungkap Achmad Nur Hidayat dikutip dari tayangan di channel YouTube pribadi miliknya, Sabtu (3/12).
"Kan bukan rakyat Jakarta yang memilih Heru Budi. Kan dia tidak melalui Pilkada. Jabatan dia sebelumnya adalah kepala sekretariat presiden, karena presiden punya hak prerogatif kepada Menteri Dalam Negeri, ya ditugas karena Hero Budi sebagai Plt," lanjutnya.
Karena hal itu, Achmad Nur Hidayat menilai bahwa Heru Budi justru berpihak pada kelompok oligarki politik.
"Makanya kalau dari sini ya menurut saya, ya ini sudah kita prediksi bahwa yang dipertimbangkan oleh Plt DKI ini bukan rakyat, tetapi adalah kelompok oligarki politik ekonomi yang telah berjasa mengangkat dia sebagai Plt kepala daerahnya," papar Achmad Nur Hidayat.
"Saya kira ya cara-cara yang demikian ini adalah contoh bagaimana pilihan yang tidak demokratis, tidak akan pernah berhasil memperjuangkan kepentingan mayoritas. Kenapa, karena prosesnya dia dipilih oleh minoritas," tambahnya.
Kemudian, Achmad Nur Hidayat juga menyinggung soal demokrasi.
"Tapi demokrasi menjamin bahwa pemimpin itu akan menerapkan hal-hal yang sesuai dengan aspirasi mayoritas publik. Kenapa, ya karena itu konstituennya dia. Dia harus bertanggung jawab apa yang dia janjikan, kan gitu," ujarnya.
"Kalau Plt ini kan tidak punya apa-apa, dia tidak punya janji politik kepada konstituen, kepada publik makanya dia berlaku seenaknya saja. Kita bisa simpulkan dari daftar kenaikan UMP ternyata di DKI adalah kepala daerah yang tidak pro kepada masyarakatnya," pungkas Achmad Nur Hidayat. [wartaekonomi]
