Turun Tangan, Komnas HAM Gali Keterangan FPI Soal Penembakan 6 Pengawal Habib Rizieq

 Turun Tangan, Komnas HAM Gali Keterangan FPI Soal Penembakan 6 Pengawal Habib Rizieq

 

10Berita -  Kasus penembakan yang dialami laskar Front Pembela Islam (FPI) saat mengawal Habib Rizieq Shihab kini tengah diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Secara khusus, Komnas HAM menyelidiki perbedaan keterangan antara Polri dan FPI soal penembakan yang menyebabkan enam pengawal Habib Rizieq meninggal dunia.
 
"Saat ini sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam melalui keterangan pers kepada wartawan, Senin (7/12).

Ia melanjutkan, pihaknya menggali keterangan dari FPI terkait kronologi penembakan di tol Cikampek Senin dini hari yang beda versi dengan Polri. Hal itu dilakukan untuk memperkuat pengungkapan peristiwa yang terjadi.

"Kami berharap semua pihak mau bekerja sama dan terbuka. Harapan ini juga kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Proses awal ini tim telah mendapatkan beberapa keterangan secara langsung dan sedang memperdalam," pungkasnya.(RMOL)

Read More

HEBOH.. Video Mahasiswa Kristen Dukung PAPUA MERDEKA, Netizen: NKRI Harga Mati Cuma Di Bibir

 HEBOH.. Video Mahasiswa Kristen Dukung PAPUA MERDEKA, Netizen: NKRI Harga Mati Cuma Di Bibir

10Berita,Di sosial media viral video Kongres GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dimana diteriakan dukungan 'PAPUA MERDEKA'.

"Nah Loh GMKI ..mendukung Papua MERDEKA !

Ini pendukung mu loh Jokowi...," cuit akun @RomitsuT yang menshare video di twitter, Sabtu (5/12/2020).

Netizen ramai menanggapi koar-koar NKRI harga mati selama ini ternyata cuma di bibir.

"Saya Pancasila

NKRI harga mati

Hanya dibibir," komen @mak2nak.

Netizen lain meminta Banser untuk bereaksi

"Ayo hajar @BanserGL ....!!" ujar @donkisot007.

NYATA SUDAH... BUKAN FPI YANG MAKAR.. BUKAN FPI YANG MENDUKUNG PAPUA MERDEKA.. BUKAN FPI YANG MERONGRONG NKRI...

Coba kalau yang melakukan itu FPI-HRS di Petamburan... langsung digeruduk pakai panser.

[Video]

Read More

[JEJAK DIGITAL] Jokowi: Pilkada 2020 Dapat Diundur Jika Corona Belum Usai Desember

 [JEJAK DIGITAL] Jokowi: Pilkada 2020 Dapat Diundur Jika Corona Belum Usai Desember

10Berita -  JEJAK DIGITAL... 

Jokowi: Pilkada 2020 Dapat Diundur Jika Corona Belum Usai Desember

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur ke bulan Desember 2020. Jika bencana non-alam virus Corona (COVID-19) belum berakhir di bulan itu, Pilkada dapat diundur kembali.

Hal tersebut tertuang dalam Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam penjelasannya, pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi COVID-19 belum berakhir.

"Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A," tulis pasal 201A ayat (3) Perppu sebagaimana dikutip, Selasa (5/5/2020).

https://news.detik.com/berita/d-5003744/jokowi-pilkada-2020-dapat-diundur-jika-corona-belum-usai-desember

DAN INI KONDISI CORONA BULAN DESEMBER 2020:

Pecah Rekor! Kasus Corona RI Tambah 8.369 Per 3 Desember, Total 557.877

https://news.detik.com/berita/d-5280051/pecah-rekor-kasus-corona-ri-tambah-8369-per-3-desember-total-557877

[news.beritaislam.org]

Read More

Amnesty Beberkan 43 Video Bukti Polisi Langgar HAM Selama Aksi Omnibus Law

 Amnesty Beberkan 43 Video Bukti Polisi Langgar HAM Selama Aksi Omnibus Law

10Berita,Amnesty Internasional Indonesia menemukan puluhan video yang memperlihatkan kekerasan aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Tidak sedikit dari aparat kepolisian itu menggunakan alat saat melakukan kekerasan tersebut.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Crisis Evidence Lab dan Digital Verification Corps Amnesty International untuk memverifikasi 51 video.

Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 43 insiden kekerasan yang dilakukan aparat polisi selama aksi menolak UU Ciptaker pada 6 Oktober hingga 10 November 2020.

"Hasil pemeriksaan kami atas insiden ini menunjukkan bahwa polisi di berbagai Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM yang mengkhawatirkan," kata Usman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/12/2020).

Usman melihat ketika para peserta unjuk rasa menuntut penolakan UU Ciptaker, aparat kepolisian justru meresponnya dengan kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, hingga perlakuan buruk lainnya. Hal itu menunjukkan pelecehan hak atas kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Dari 51 video yang diverifikasi, setidaknya aparat polisi tertangkap menggunakan tongkat, potongan bambu dan kayu serta bentuk pemukulan lainnya yang dianggap melanggar hukum. Satu contoh, yakni rekaman video pada 7 Oktober 2020 di Bekasi, Jawa Barat yang memperlihatkan satu mahasiswa Universitas Pelita Bangsa diseret dari kerumunan dan secara terus-menerus dipukuli oleh sejumlah anggota polisi.

Di sisi lain, dalam catatan Amnesty Internasional Indonesia, terdapat 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi tersebut.

"Berdasarkan laporan dari tim advokasi gabungan, sebanyak 301 dari mereka ditahan dengan jangka waktu yang berbeda-beda, termasuk 18 jurnalis, yang kini telah dibebaskan," tuturnya.

Bukan hanya itu, Amnesty Internasional Indonesia juga mencatat ada 18 orang di tujuh provinsi ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sepanjang 7 hingga 20 Oktober 2020. Mereka disebut belum divonis.

"Ada banyak sekali video dan kesaksian tentang kekerasan polisi yang beredar sejak hari pertama aksi. Insiden ini mengingatkan kita pada kekerasan brutal terhadap mahasiswa Indonesia 22 tahun lalu, di akhir masa rezim Soeharto," katanya.

"Pihak berwenang harus belajar dari masa lalu bahwa rakyat tidak pernah takut untuk menyuarakan hak mereka."

Bukan hanya itu, Amnesty Internasional Indonesia juga mencatat ada 18 orang di tujuh provinsi ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sepanjang 7 hingga 20 Oktober 2020. Mereka disebut belum divonis.

"Ada banyak sekali video dan kesaksian tentang kekerasan polisi yang beredar sejak hari pertama aksi. Insiden ini mengingatkan kita pada kekerasan brutal terhadap mahasiswa Indonesia 22 tahun lalu, di akhir masa rezim Soeharto," katanya.

"Pihak berwenang harus belajar dari masa lalu bahwa rakyat tidak pernah takut untuk menyuarakan hak mereka." [sc]

Read More

Relawan Jokowi Desak Polri Tindak Buzzer Penebar Hatespeech, dari Abu Janda-Denny-Ade sampai Nikmir

 Relawan Jokowi Desak Polri Tindak Buzzer Penebar Hatespeech, dari Abu Janda-Denny-Ade sampai Nikmir

10Berita – Kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mendesak Polri untuk menindak tegas para buzzer yang diduga kerap melakukan ujaran kebencian di media sosial.

“Menindak tegas ujaran kebencian yang dilakukan artis Nikita Mirzani serta menutup akun-akun media sosial seperti milik Denny Siregar, Abu Janda, serta website milik Alifurrahman bernama seword.com dan lain-lain, demi menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia,” ujar Ketua Umum (Ketum) Baranusa, Adi Kurniawan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/12).

Karena, menurut Adi, para buzzer tersebut secara sengaja menciptakan narasi-narasi perpecahan dengan selalu mengembangkan politik identitas.

Sehingga, kerukunan di masyarakat menjadi terganggu dan sangat berpotensi mengadu domba antarsesama bangsa Indonesia.

“Mereka itu selalu menebar kebencian dan terus menggunakan politik identitas yang dikhawatirkan akan berpotensi menciptakan perang saudara di republik ini. Sebab itu, kami meminta agar akun-akun milik mereka ditutup secara permanen,” ucap Adi.

Adi juga menduga, aksi teror serta pembunuhan sadis di Dusun Lewonu, Desa Lembantongoa, Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan bagian dari dampak narasi politik identitas yang selalu dimainkan oleh para buzzer tersebut.

“Sadar tidak sadar, suka tidak suka, apa yang dilakukan Nikita Mirzani, Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda dkk itulah yang memicu perang antarsaudara itu terjadi. Harusnya mereka yang dikecam terkait aksi sadis terorisme yang terjadi di Sigi,” tegas Adi.

Sumber: Eramuslim

Read More

Babe Haikal: Semua Masalah Negara Lenyap, Tenggelam Berganti dengan RS UMMI Bogor

 Babe Haikal: Semua Masalah Negara Lenyap, Tenggelam Berganti dengan RS UMMI Bogor

10Berita -  Pulangnya HRS dari Rumah Sakit UMMI Bogor ternyata berbuntut panjang. Bahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor melaporkan Direktur Utama dan Manajemen Rumah Sakit UMMI Kota Bogor ke Polresta Bogor Kota.

Terkait hal itu, polisi pun berencanan melakukan pemanggilan terhadap pihak rumah sakit.

Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, pihak kepolisian bakal memanggil pihak Rumah Sakit (RS) Ummi, tempat Imam Besar FPI Rizieq Shihab dirawat.

Sementara itu Sekjen Habib Rizieq Shihab Centre, Haikal Hassan menyebut semua permasalahan negara tenggelam karena RS UMMI Bogor.

Hal ini diungkapkan pria yang biasa akrab disapa Babe Haikal itu mengunggah sebuah foto pada akun Twitter @haikal_hasan, Minggu 29 November 2020

“Semua masalah negara, korupsi, omnibus law, ciptakerja, partai, pertumbuhan ekonomi minus, hutang ugal2an, reklamasi, dll semua lenyap, tenggelam berganti dengan RS.UMMI Bogor,” katanya.

Sebelumnya, RS UMMI mengaku tidak bertanggungjawab bila terjadi sesuatu terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq yang memintanya Pulang.

Apalagi, saat itu pasien bersedia menandatangani dokumen kalau kepulangannya atas kemauan pasien dan keluarganya.

“RS UMMI tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu pada pasien yang memaksa pulang. Oleh karenanya, pasien bersedia menandatangani dokumen bahwa kepulangan sepenuhnya atas kemauan pasien dan keluarga,” jelas Direktur Utama RS UMMI, Andi Tata dalam keterangannya seperti dilansirkan PMJNews, Minggu 29 November 2020.

Menurut Andi, RS UMMI telah meminta kepada Habib Rizieq dan keluarganya untuk menunggu hasil pemeriksaan terlebih dahulu.

“Pasien dan keluarga pada Sabtu 28 November 2020 malam menginformasikan ke pihak rumah sakit untuk meminta pulang atas permintaan sendiri. Pihak RS mengedukasi mengenai pemeriksaan yang belum ada hasil, tapi keluarga tetap memilih opsi untuk pulang,” tuturnya.

“Istilah di rumah sakit kejadian tersebut merupakan pulang atas permintaan sendiri, bukan RS yang memulangkan,” tambahnya.

Kapolres Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser menyebut Habib Rizieq meninggalkan RS UMMI pada Sabtu 28 November 2020 malam sekitar pukul 20.50 WIB. Rizieq diduga meninggalkan RS UMMI melalui gudang obat.

“Saudara MRS (Muhammad Rizieq Syihab) telah meninggalkan RS UMMI (kemarin) sekitar pukul 20.50 WIB melalui pintu belakang, diduga melalui gudang obat RS UMMI,” ungkap Kapolres Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser dalam keterangan tertulisnya.

Hendri menjelaskan, keterangan itu didapatkan polisi setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan RS UMMI. Polisi belum mengetahui kendaraan apa yang digunakan Rizieq untuk meninggalkan RS UMMI.

[news.beritaislam.org]

Read More

Pengajian Abuya Uci Membludak, FPI: Gak Usah Disebar, Kasihan Kapolda Banten Bisa Dicopot

 Pengajian Abuya Uci Membludak, FPI: Gak Usah Disebar, Kasihan Kapolda Banten Bisa Dicopot

 

10Berita - Front Pembela Islam (FPI) mengunggah video pengajian Abuya Turtusi di Banten.

Melalui akun Twitter @kabar_FPI, pihaknya memberikan sindiran terhadap pengajian yang dihadiri ribuan jamaah tersebut.

Pihaknya meminta agar video tersebut jangan disebar, sebab bisa mengakibatkan Kapolda Banten dicopot.

"Gak usah disebar. Kasihan Kapolda Banten bisa di Copot. Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, RT/RW dll bisa dipanggil," tulisnya dikutip mantrasukabumi.com pada Minggu, 29 November 2020.

Bahkan pihaknya menyindir Humas Polri akan banyak kerjaan dan tidak fokus terhadap target utama.

"Nanti @DivHumas_Polri banyak kerjaan dan gak fokus ke Target utama," lanjutnya.

Sebelumnya akun Twitter @kabar_FPI membagikan sebuah video acara pengajian Abuya Uci Turtusi yang dihadiri ribuan jamaah dan banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Dalam postingannya akun tersebut berharap Abuya Uci aman dan tidak seheboh di Petamburan.

"Semiga Pasca Acara Pagi tadi di Abuya Uci, aman dan tidak seheboh di Petamburan," tulisnya.

Seolah menyindir, akun tersebut juga berharap tidak ada paksaan swab massal, semprot disinfektan, dan lain sebagainya.

"Tidak ada paksa memaksa test Swab sekampung, tidak ada semprot² disinfectant sampai 2x sambil bawa senjata lengkap,"lanjutnya.

Bahkan lebih lanjut akun itu juga menyindir pencopotan Kapolda dan panggilan untuk Gubernur.

"Tidak ada copot mencopot Kapolda, panggil memanggil Gubernur, Camat, Lurah RT, RW," sindirnya.

Namun akun FPI tersebut memuji Abuya Uci sebagai sosok ulama NU yang istiqomah dan tidak pernah mau diajak kongkalikong.

"Orang Banten Emang "Pohara Jasa".

Semoga Allah menjaga Abuya Uci Turtusi. Beliau adalah Ulama NU yg Istiqomah, yg tidak pernah mau diajak Kongkalikong oleh siapapun dalam Kemungkaran... Aamiin..," pungkasnya.**[pikiran-rakyat]

Read More

Habib Salim: PKS Partai Islam Rahmatan Lil 'Alamin

 Habib Salim: PKS Partai Islam Rahmatan Lil 'Alamin

10Berita,Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufrie mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai Islam yang rahmatan lil 'alamiin (rahmat bagi alam semesta).

"PKS partai Islam rahmatan lil 'alamiin. Bukan sekadar tagline semata. Kader PKS siap mewujudkan Islam yang rahmatan lil 'alamiin?" ujar Habib di acara Musyawarah Nasional V PKS di Bandung, Ahad (29/11/2020).

Langkah pertama untuk mencapainya adalah mengenal Tuhannya.

"Kita harus mengenal Rabb kita. Pencipta kita Allah. Irhamu man fil ardli yarhamukum fissamaa'. Buktikan cinta kepada Allah dengan mencintai sesama," ungkap Habib Salim.

"Kita memiliki peluang posisi yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari Presiden dan segala jabatannya. Fadzkuruni adzkurkum. Nama kita dikenal oleh penduduk langit meski tidak dikenal di bumi," imbuh dia.

Selain mengenal Allah, lanjut dia, harus mengenal Rasulullah SAW.

Habib Salim bertanya kepada kader seberapa jauh mengenal Rasulullah SAW.

"Kedua, kita mengenal Rasulullah SAW. Saya bertanya sejauh mana pengenalan Kita terhadap Baginda Rasulullah?" tanya Habib.

Kalau membaca sirah nabawiyah, tentang perang hanya 7 persen, 93 persennya berisi dari akhlaknya, kasih sayangnya. Ketika perang pun anak-anak jangan dibunuh, perempuan jangan dibunuh, tempat ibadah jangan dibunuh. Ekosistem dijaga. Rahmat bagi alam semesta.

"Tidak ada manusia yang ditulis dalam hidupnya selama 24 jam. Tidak ada," tutur dia.

Yang ketiga, kata dia, harus mengenal Islam. Tidak seperti yang disebarkan Agama yang penuh kekerasan dan peperangan. Kalau ditulis 'muslim' berarti akan mendatangkan perdamaian. Agama yang meminta kita untuk berbuat. Tidak ada dalam Islam hanya beretorika saja. Tidak ada. Kita diminta untuk beramal.

"Kader PKS harus membuktikan bahwa Islam Itu indah. Tidak ada alasan tidak mampu. Dunia sesaat, hidup kita sesaat. Jadi jadikan hidup kita manfaat!" kata dia.[pks]

Read More

Fadli Zon: Bongkar Peternakan Akun BuzzerRP Perusak Demokrasi, Netizen: Aktornya Pengkhianat PKI

 Fadli Zon: Bongkar Peternakan Akun BuzzerRP Perusak Demokrasi, Netizen: Aktornya Pengkhianat PKI

 

10Berita - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari kabar munculnya akun-akun anonim baru. Akun-akun itu sengaja dibuat untuk kepentingan ‘bisnis’ atau bayaran tertentu untuk menebar keresahan di media sosial.

Dikabarkan muncul ratusan akun anonim baru setiap harinya. Akun-akun itu muncul dalam berbagai bentuk platform medsos.

Hal ini diungkapkan oleh Juru bicara Persatuan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan Baras. Menurutnya, setiap hari ditelurkan ratusan akun anonim di sejumlah platform media sosial.

“Berdasarkan pantauan tim kami, hari ini 28 November sejak siang, ada yg ternak akun: twitter 800-an akun baru, facebook 600-an akun baru, youtube 500-an akun baru. Semua satu suara menyerang dengan wacana lontong sate *HH,” tulisnya, Sabtu (28/11) malam.

Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen itu menegaskan akun BuzzerRP atau pendengung itu dapat merusak tatanan demokrasi.

Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter resminya, @fadlizon, Ahad (29/11). Fadli Zon meminta berwajib menelisik dan membongkar dalang di balik pembuatan akun-akun tersebut.

“Peternakan akun-akun anonim buzzerp semacam ini jelas merusak demokrasi. Kalau ada datanya bagus dibongkar dan termasuk dimana lokasi peternak akun,” tulisnya, Ahad (29/11).

Postingan Anggota Komisi I DPR itu kemudian diretweet sekitar 223 kali, serta disukai sekitar 1184 kali. Unggahan ini juga mengundang ragam komentar.

“Bukan hanya merusak, siapapun aktornya dan pelakunya harus dicap musuh negara dan kelak harus dikejar seperti mengejar penghianat PKI di tahun 1965,” tulis @mrisal01871478.

“Dalam hal ini saya pikir Pak @ismailfahmi sangat kompeten untuk membuka yang demikian. Semoga saja Pak @ismailfahmi berkenan dan berani untuk membedah ini semua untuk memulai perbaikan tatanan bermedsos,” balas @senaatmaja.

“Sistem mereka itu membeli hp murah minimal bisa fb, Twitter dll. 1 hp bisa 20 email, klw 10 hp 200 email. Dan 20 email dibuatkan akun2 jd total 200 akun untuk 10 hp, dijalankan 1 orang, kalau teamnya 5 orang berarti sudah 1000 akun. Ini seperti jasa followers, like dll.,” tulis akun @mukemen.

“Ekonomi lagi bobrok.. yg di usik IBHRS.. meraka tau kalo IBHRS di usik pasti bakalan rame di medsos.. yg lagi rame akhir nya lupa sama ekonomi yg lagi sakratul maut.” posting @abu_cebong.(*indonesiainside)

Read More

PKS Ganti Logo! Hidayat Nur Wahid Beberkan Perbedaan Logo Terbaru dengan Sebelumnya

 PKS Ganti Logo! Hidayat Nur Wahid Beberkan Perbedaan Logo Terbaru dengan Sebelumnya

10Berita,Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal menggelar musyawarah nasional (munas) V di Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada 26-29 November 2020.

Salah satu agenda yang akan diusung dalam munas tersebut adalah pengantian logo. Hal ini diketahui dalam akun media sosial Twitter, salah satu petinggi partai Hidayat Nur Wahid.

Dalam kesempatan ini, Hidayat Nur Wahid mengomentari akun @zarazettirazr yang mengucapkan selamat kepada PKS atas logo barunya tersebut.

"Selamat untuk @PKSejahtera untuk logo barunya

Pepatah bilang, apalah arti sebuah nama

Apapun logonya yang terpenting tetap karya nyatanya

Tetap amanah!

@hnurwahid @MardaniAliSera @netty_heryawan," tulis @zarazettirazr.

Tak lama setelah itu, Hidayat Nur Wahid melaui akun Twitter-nya @hnurwahid membalasnya dengan ucapan terima kasih. 

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menjelaskan perbedaan dari logo baru dan logo sebelumnya.

Ia mengatakan bahwa pada dasarnya konsep pada logo tersebut masih mengadopsi yang lama. Seperti simbol warna yang tetap putih.

Selain itu, tulisan PKS juga tetap berwarna hitam dengan dua bulan sabit kembar mengapit padi.

Menurutnya yang beda adalah segi empat berubah menjadi bundar. Serta warna kuning berubah menjadi warna oranye.

"Aamiin&terimakasih. Ada benarnya jg pepatah itu. Tapi kalaupun ada yg baru, masih banyak yang lama ; simbol warna tetap putih.

Tulisan PKS tetap berwarna hitam. 2 bulan sabit kembar mengapit padi,jg tetap. Yg beda; segi 4 berubah bundar, dan warna kuning diubah jadi orange;fresh!," tulis Hidayat Nur Wahid. (pikiran rakyat)

Read More

RS Ummi Dilaporkan ke Polisi, FPI: Carut Marut Hukum di Negeri Ini

 RS Ummi Dilaporkan ke Polisi, FPI: Carut Marut Hukum di Negeri Ini

10Berita -  Direktur Utama Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor dilaporkan ke Polres Bogor Kotalantaran diduga menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular. Laporan itu diduga berkaitan dengan pengambilan uji swab (swab test) HRS yang saat ini dirawat di rumah sakit tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menuturkan, adanya laporan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap Habib Rizieq Shihab dan FPI."Itulah yang saya katakan kriminalisasi terkait yang berkaitan dengan HRS dan FPI," kata Aziz saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Menurut Aziz, dokter dan manajemen Rumah Sakit (RS) Ummi sudah melakukan kerjanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aziz meyakini tidak mungkin seorang dokter melanggar sumpah profesinya.

"Dokter dan RS itu kan bekerja sesuai UU Kesehatan dan memperhatikan HAM dari pasien, kalau seperti itu alasannya maka makin carut marut lah hukum di negeri ini, bukan lagi negara hukum tapi negara sewenang-wenang," ujar Aziz.

Sebelumnya, dari informasi terhimpun, laporan polisi tersebut tertuang dalam LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA. Adapun pasal yang disangkakan yakni Pasal 14 Ayat 1, 2 UU Nomor 4 Tahun 1984. Dalam laporannya, RS Ummi diduga menghalangi atau menghambat Satgas dalam penanganan atau penanggulangan wabah penyakit menular Covid-19 yang akan melakukan swab tes terhadap salah satu pasiennya yang diduga terpapar Covid-19.

Kepada Satgas Covid-19, RS Ummi Kota Bogor dinilai tidak memberikan penjelasan yang utuh terkait protokol proses penanganan terhadap pasien tersebut.[]

[news.beritaislam.org]

Read More

Pencopotan Baliho HRS Oleh TNI Tak Memiliki Dasar Hukum, Aliansi Anak Bangsa: Itu Bentuk Sikap Yang Arogan!

 Pencopotan Baliho HRS Oleh TNI Tak Memiliki Dasar Hukum, Aliansi Anak Bangsa: Itu Bentuk Sikap Yang Arogan!

 

10Berita - Kontroversi pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib M. Rizieq Shihab, kembali mendapat sorotan dari Aliansi Anak Bangsa.

Ketua Aliansi Anak Bangsa, Damai Hari Lubis mengatakan, pencoptan baliho oleh TNI tidak memiliki dasar hukum, meskipun Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, menyebut tindakan tersebut karena menjalankan tugas.

"Penurunan atau pencopotan baliho oleh Pangdam bukan hak dan tidak merupakan kewenangan TNI atau anggota TNI," ujar Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/11).

Bahkan, Aktivis Mujahid 212 ini menilai, secara fakta dan realita keamanan negara, keterlibatan TNI dalam pencopotan baliho tidak memiliki keadaan darurat yang mengakibatkan kegentingan.

"Sehingga perlakuan atau tindakan dan perbuatan ini tidak atau sekurang-kurangnya belum memiliki dasar hukum atau asas legalitas yang ada. Yakni, tidak memenuhi kriteria ketentuan UU 34/2004 Tentang TNI," tuturnya.

Oleh karena itu, Damai Hari Lubis menganggap secara hukum dan patut diduga perbuatan pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab sebagai perbuatan ilegal atau melanggar hukum, yang ia sebut memperlihatkan sikap arogan dari seorang Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

"Pangdam Jaya telah mengakui dirinya 'arogan'. Karena dinyatakan olehnya, penurunan Baliho yang bergambar seorang ulama besar Imam Besar Habib Rizieq Shihab adalah inisiasinya sendiri, tanpa perintah Panglima TNI," demikian Damai Hari Lubis. (RMOL)

Read More

Setelah Baliho, Pamflet HRS Di Medsos Juga Disweeping Pemerintah

 Setelah Baliho, Pamflet HRS Di Medsos Juga Disweeping Pemerintah

10Berita, Setelah gambar-gambar Baliho bergambar Imam Besar Habib Rizieq diturunkan, masih belum puas, sekedar pamflet beliau di dunia maya pun juga akan disweeping. 

Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan sweeping pamflet Habib Rizieq Syihab di media sosial. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, patroli dilakukan Direktorat Siber Bareskrim.

“Jadi, yang memiliki hak untuk eksekusi take down adalah Kemenkominfo,” katanya seperti dilansir dari JPNN pada Rabu (24/11/2020).

Nantinya, apabila patroli siber menemukan pelanggaran

terkait pamflet Habib Rizieq akan diinformasikan ke Kemenkominfo. Lalu Dari Kemenkominfo akan berkoordinasi dulu dengan pemilik akun untuk bisa menghapus konten atau pamflet yang dinilai kurang pantas.

Kemudian, peran Polri berkoordinasi dengan pihak Facebook, Instagram ada perusahaan lain untuk menginformasikan adanya unggahan pamflet digital yang tak pantas.

“Polri akan berkoordinasi kepada perusahaan itu, sifatnya memberikan informasi,” tambah Awi.

Menanggapi hal itu, Pengacara FPI Aziz Yanuar menegaskan bahwa tindakan pemerintah sangat berlebihan. “Ini berlebihan, terlalu paranoid. Apa salah Habib Rizieq sehingga dilarang di dunia maya?” ucapnya saat dihubungi Kiblat.net.

Para netizen menyebut hal ini justru membuktikan sosok Habib Rizieq sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Sehingga pihak lain khususnya yang kontra dengan Dzurriyah Rasulullah SAW itu marah karena ketokohannya tak mampu bersaing secara fair dengan Habib Rizieq bahkan tertinggal jauh, baik di dunia nyata maupun media sosial. 

Sumber: kiblat.net

Foto: detik.com

Read More

Pasang Baliho Bareng Habib Rizieq, Begini Kata Lieus Sungkharisma

 Pasang Baliho Bareng Habib Rizieq, Begini Kata Lieus Sungkharisma

 

10Berita - Resah dengan adanya upaya adu domba Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dengan Kodam Jaya jadi alasan tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma mengambil sikap.

Di tengah riuh penurunan baliho Habib Rizieq Shihab, Lieus justru memasang baliho besar berisi gambar dia bersama Habib Rizieq.

Baliho itu dia pasang di warung miliknya, yakni Warung Makar yang terletak di Jalan Gajah Mada no 16 B, Jakarta Pusat.

Selain foto Lieus Sungkharisma dan Habib Rizieq Shihab, bagian menonjol lain dari baliho itu adalah dua tulisan dalam ukuran besar. Pertama, tulisan "I Love You Bib" dengan simbol hati berwarna merah. Kedua tulisan "Damai Itu Indah".

"Saya lihat ada yang mau mengadu domba habib dengan Pangdam, padahal saya berkeyakinan tentara itu tidak pernah musuhi rakyat," ujar Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (26/11).

Atas alasan itu juga, kata Lieus, dia kemudian menyematkan kalimat 'Damai itu Indah' yang menjadi motto TNI.

"Karena ada yang ingin mengadu domba masyarakat itu, makanya saya pakai motto Kodam. Damai itu indah," katanya.

Lieus juga mengaku sangat mencintai Habib Rizieq. Bahkan, dia tengah meminta waktu untuk bisa bertemu.

"Saya yakin Habib Rizieq adalah orang berilmu dan paham toleransi, ada juga kerinduan pada diri saya pada beliau. Untuk itu, saya sedang meminta waktu untuk bertemu," jelasnya.

Lebih penting lagi, masih kata Lieus, baliho yang dia pasang itu sudah mengantongi izin dari Pemprov DKI Jakarta.

"Pasti (sudah ada izin), saya sudah bertemu Dispenda DKI sebelum baliho itu dipasang untuk memastikan dapat izin," pungkasnya.(RMOL)

Read More

38 Warga Positif Corona, Tak Pernah Datang ke Acara Habib Rizieq

 38 Warga Positif Corona, Tak Pernah Datang ke Acara Habib Rizieq

 

10Berita - Puskesmas Tanah Abang menemukan 38 orang positif COVID-19 dari hasil pelacakan kontak atau contact tracing kasus positif Lurah Petamburan Setiyanto. Mereka yang positif ini disebut tak pernah menghadiri kerumunan acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putri Habib Rizieq Shihab (HRS) di Markas FPI, Jalan Petamburan III. 

"Berdasarkan hasil tes terhadap 185 orang yang kontak erat dengan pak Lurah, ditemukan 38 kasus positif. Mereka yang positif itu murni hasil pelacakan dari kasus Lurah Petamburan," kata Kepala Suku Dinas (Kasudinkes) Jakarta Pusat Erizon Safari, Selasa, 24 November 2020.

Erizon memastikan, 38 orang tersebut tidak berasal dari kasus lain. Sejumlah 38 orang yang positif tersebut tidak pernah menghadiri acara yang digelar oleh FPI.

"Yang ada kan kasus Pak Lurah, tidak ada kasus yang lain. Nggak ada satu pun (yang datang acara HRS). Nggak, nggak ada," katanya menegaskan. 

Sebelumnya, Lurah Petamburan Setiyanto dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani swab test di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, pada Rabu, 18 November 202. Setiyanto diketahui sempat datang memantau acara yang digelar HRS. 

HRS menggelar acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putrinya di markas FPI, Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 November 2020 lalu. Ketika itu ribuan orang hadir. Mereka berkerumun dan sebagian tak menggunakan masker. [viva]

Read More

Warga Tangkap Pemasang Spanduk Penolakan Habib Rizieq, Mengaku Dibayar Rp50 Ribu

 Warga Tangkap Pemasang Spanduk Penolakan Habib Rizieq, Mengaku Dibayar Rp50 Ribu

 

10Berita - Dua pemuda Deliserdang diamankan warga saat berusaha memasang spanduk penolakan rencana kedatangan pendiri Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq ke Sumatera Utara (Sumut).

Mereka adalah JH (29 tahun), dan RP (17 tahun), keduanya warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Deliserdang.

Sejatinya spanduk penolakan yang dipasang Senin (23/11/2020) dini hari itu dikerjakan empat orang, namun dua lainnya sempat melarikan diri, yaitu A dan S keduanya warga Desa Baru Kecamatan Batang Kuis.

Pemasangan itu dilakukan di Jalan Sultan Serdang atau depan Kampung Vietnam Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis pada pukul 02.00 WIB.

Dari spanduk dan baliho itu tertulis kalimat, ‘Kami Masyarakat Warga Deliserdang Cinta Kedamaian, Menolak Kehadiran Provotakator Seperti Ini, ‘Kami Orang Medan Cinta Damai Nggak Mau Lihat Orang Ini di Medan’ dan Habib Rizieq Shihab Provokator, Tolak Politisasi Agama’.

Kasus ini terungkap setelah ada beberapa warga di Kecamatan Batang Kuis yang merasa keberatan dengan spanduk itu dan telah melakukan pengintaian selama tiga hari berturut-turut hingga akhirnya berhasil menyergap.

Dari data yang dihimpun ada sebanyak 15 spanduk/baliho yang ditarget dipasang. Baru terpasang 9 baliho dan 6 baliho lainnya belum.

Para pelaku mengaku dibayar Rp50 ribu per orang kalau aksi mereka berhasil. JH sendiri berprofesi sebagai tukang becak, sementara tiga lainnya tidak memiliki pekerjaan tetap.

Kasatreskrim Polresta Deliserdang Kompol M Firdaus membenarkan kejadian itu. “Benar. (Isi spanduknya) penolakan terhadap kedatangan HRS (Habib Rizieq Sihab),” ungkapnya.

Firdaus menyebut kedua pemuda itu masih menjalani pemeriksaan. ***[fajar]

Read More

Niat Sindir Anies Baswedan, Ketua KPK Malah Kena 'Tampol' Netizen di Twitter

 Niat Sindir Anies Baswedan, Ketua KPK Malah Kena 'Tampol' Netizen di Twitter

10Berita -   Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendadak trending topik di media sosial Twitter pada, Selasa, 24 November 2020.

Ketua KPK itu ramai dibicarakan lantaran pernyataannya terkait buku How Democracies Die yang dibaca oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu.

Firly mengaku sudah membaca buku tersebut pada 2002. Ia pun menyebutkan bahwa buku itu adalah buku lama.  

“Kemarin saya lihat ada di media, Pak Anies membaca How Democracies Die. Sebelum itu ada bukunya Why Nations Fail, itu sudah lama saya baca pak, tahun 2002, saya sudah baca buku itu,” kata Firli dalam acara Serah Terima Barang Rampasan dari KPK, Selasa 24 November 2020.

“Kalau ada yang baru baca sekarang, kayak baru bahwa itu udah lama. Nah makanya banyak yang mengkritisi. Udah lama buku itu pak,” katanya. 

Namun faktanya, ternyata buku yang disebutkan Ketua KPK itu, yakni buku How Democracies Die baru terbit pada tahun 2012 dan buku Why Nations Fail pun terbit tahun 2018.

Warganet pun keheranan dengan pernyataan Ketua KPK itu. Bahkan banyak warganet yang menyatakan bahwa Ketua KPK itu tukang bohong.

"Ketua @KPK_RI mah org sakti mandraguna. Buku yg dibaca @aniesbaswedan itu terbitan pertamanya aja thn 2018 dia dah baca buku itu tahun 2002 silam,” kata akun RestyResseh.

“Firli ngaku Tahun 2002 sudah baca buku yang diposting Anies, tenyata baru terbit pertama tahun 2008. Ketua KPk ya?,” kata akun @marlina_idha.

“Kalau untuk hal ini saja ketua KPK berbohong, apakah Anda masih yakin dengan integritas KPK untuk memberantas korupsi?,” kata akun @Iqbalnyamala  

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah sebuah foto di Instagram dan Twitter yang menunjukan dirinya tengah bersantai pada Minggu pagi, 20 November 2020.

Dalam unggahan foto tersebut, Anies Baswedan tengah duduk di kursi kayu dengan rak buku kayu di belakangnya. Terlihat juga figura foto dia dan keluarga serta furnitur lainnya.

Anies Baswedan duduk sambil membaca buku berjudul “How Democracies Die” yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblat.

Unggahan Anies pun mendapatkan banyak tanggapan terutama terkait buku yang sedang dia baca.***

[news.beritaislam.org]

Read More

Kapolda Metro yang Baru Terima Kunjungan Abu Janda, Pengamat Sebut Terlalu Berlebihan

 Kapolda Metro yang Baru Terima Kunjungan Abu Janda, Pengamat Sebut Terlalu Berlebihan

10Berita -  Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengkritik sikap Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang menerima kedatangan pegiatan media sosial Permadi Arya atau Abu Janda. Ray menilai pertemuan Kapolda dengan Abu Janda dan kawan-kawan terlalu berlebihan. Selain itu pertemuan tersebut bisa menimbulkan persepsi politik di masyarakat.

Saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa 24 November 2020, Ray menjelaskan Abu Janda dan kawan-kawan selama ini dikenal memiliki perbedaan politik dengan kelompok pendukung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Petemuan tersebut menurut Ray akan dimaknai oleh sebagain orang sebagai bentuk persaingan politik.

Ray menegaskan, bukannya tidak boleh saling bertemu. Namun sebaiknya memilih waktu yang tepat. Ray menyebut saat ini bukan waktu yang tepar untuk saling bertemu.  Akan lebih baik menurut Ray, Kapolda Metro Jaya menerima kedatangan Abu Janda dan kawan-kawan diwaktu lain. Sehingga tidak memancing reaksi dari pihak atau kelompok yang berseberangan.

Bahkan menurut Ray seharusnya Kapolda tidak menerima kehadiran Abu Janda dan kawan-kawan. Pasalnya selama ini banyak kritik ditujukan kepada polisi terkait penanganan pelaporan atas Abu Janda. Publik menilai polisi lambang dalam menganani laporan terkait Abu Janda.

Ray menambahkan, beberapa polemik yang terjadi belakangan juga akibat kelambanan dan kelalaian polisi. Peristiwa kerumunan massa di acara yang diselenggarakan HRS dan FPI juga akibat polisi lalai. Ray menyebut polisi telah kecolongan dalam kasus tersebut. Polemik pencopotan spanduk dan baliho bergambar HRS oleh anggota TNI menurut Ray juga menunjukkan polisi lambat bergerak. Seharusnya tugas itu dilaksanakan oleh anggota polisi setelah berkoordinasi dengan Satpol PP.

Sebelumnya pada Senin 23 November 2020, Abu Janda, Muannas Alaidid dan beberapa orang yang mengaku sebagai Forum Mubaligh Nusantara menemui Kapolda Metro Jaya. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada Polda Metro Jaya dalam mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh HRS. []

[news.beritaislam.org]

Read More

Demo Menolak Kedatangan HRS di Medan, GNPF Sumut: Gerakan New PKI

 Demo Menolak Kedatangan HRS di Medan, GNPF Sumut: Gerakan New PKI

 

10Berita- Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF) Sumut menilai, aksi demo menolak kedatangan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab di Kota Medan sebagai gerakan liar dan intoleran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua GNPF Ulama Sumut Tumpal Panggabean, Senin (23/11/2020).

"Pertanyaannya sederhana, apa sih alasan mereka menolak kedatangan Habib Rizieq ke Medan, siapa sih habib itu, emang pernah habib membahayakan negara ini, kan tidak," kata Tumpal.

Menurut Tumpal, hal yang wajar jika ada kelompok masyarakat menyampaikan pendapat dimuka umum, selama tetap menjaga norma yang berlaku. Namun, kata Tumpal, dalam hal aksi beberapa kelompok yang melakukan penolakan terhadap kedatangan Rizieq, GNPF menilai bahwa penolakan itu tidak beralasan.

"Yang lebih aneh lagi, gerakan penolakan ada ketika kita belum menentukan dan menjadwalkan kapan (Habib Rizieq) datang. Jadi ini sangat aneh. Sangat kelihatan gerakan itu disetir oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang (Rizieq) ada di Indonesia," ujarnya.

GNPF Ulama Sumut saat ini tengah mempersiapkan langkah terkait tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang menggelar aksi demo berujung dengan pembakaran dan menginjak gambar Habib Rizieq beberapa waktu lalu.

Pun demikian, Tumpal memastikan langkah yang diambil tidak akan berlebihan. Sebab, kata Tumpal, beberapa relawan langsung merespon dan melakukan gerakan mencabut spanduk penolakan terhadap Rizieq.

Pihaknya menduga gerakan penolakan itu bukanlah gerakan murni, melainkan ditunggangi di setting oleh kelompok tertentu.

"Kita tahu gerakan itu by setting, jika memang tidak suka dengan habib (Habib Rizieq Shihab) tidak perlu berlebihan. Berapa sih jumlah mereka, dibandingkan umat Islam yang menginginkan habib datang," ujar Tumpal.

Ia menilai, Habib Rizieq punya hak untuk datang ke mana pun di wilayah Indonesia, dan masyarakat juga berhak mengundangnya. Habib Rizieq tidak pernah dalam setiap pertemuan dengan umat menyerukan membentuk negara Islam atau sejenisnya. Dia bahkan selalu menyerukan NKRI bersyariah.

"Mengapa diperlakukan sebagi teroris atau pelaku kriminal. Kelompok yang menolak itu, yang mengaku paling Pancasila, paling Bhineka Tunggal Ika, justru yang tidak toleran," ungkapnya.

Tumpal menilai, gerakan itu layaknya sebagai gaya yang identik dengan partai terlarang di Indonesia, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Penolakan oleh kelompok tertentu tersebut sebagai gerakan new PKI yang tidak menginginkan ulama memimpin umat.

"Gaya PKI, new-new PKI lah kita bilang, yang tidak menginginkan ulama hadir ditengah-tengah umat, memimpin umat," bebernya.

Tumpal mengkhawatirkan, bahwa kelompok yang melakukan gerakan penolakan punya agenda terselubung dan paham yang akan berkembang di Kota Medan.

"Jangan-jangan nanti setelah ini akan ada aliran tertentu yang berkembang di Kota Medan. Kalau dia Pancasila, tidak mungkin dia menolak habib, gak ada alasannya," ujar Tumpal.

Bantah Kepentingan Politik

Gonjang-ganjing penolakan kehadiran Rizieq kerap dikaitkan dengan kepentingan politik di Kota Medan.

Namun hal itu dibantah oleh GNPF Ulama Sumut. Pihaknya mengaku belum menyatakan sikap terhadap pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar di Kota Medan.

Alih-alih sebagai gerakan mengkonsolidasian pemilih kepada salah satu pasangan calon, Tumpal malah menyebut, pihaknya justru menolak dan meminta Pilkada ditunda.

"Ya kan sikap kita jelas, kita meminta Pilkada Medan justru ditunda. Sikap tersebut kita tempuh dengan jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan," kata Tumpal.

Alasan GNPF Sumut meminta Pilkada Medan ditunda sebagai upaya memutus rantai penularan virus Covid-19 di Kota Medan yang jumlah kasus terpapar Corona masih tinggi.

"Jadi habib tidak punya agenda politik dia datang ke Medan. Bahkan pernyataan tersebut sudah disampaikan jauh-jauh hari dengan pernyataan resmi oleh PA 212, FPI dan GNPF secara utuh," pungkasnya.[suara]

Read More

Bela HRS yang Ditolak ke Banten, Ulama Tantang Sumpah Mubahalah

 Bela HRS yang Ditolak ke Banten, Ulama Tantang Sumpah Mubahalah

10Berita -  Setelah HRS pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu, sederet kejadian yang melibatkannya menjadi sorotan publik.

Di antaranya seperti kerumunan massa di Bandara Soekarno-Hatta saat penjemputannya, kerumunan massa saat maulid Nabi di Petamburan, hingga desas-desus berita yang menyebut Habib Rizieq bukan keturunan Nabi Muhammad saw.

Teranyar, sebuah video yang diunggah akun Twitter @QaillaAsyiqah viral di media sosial karena menunjukkan pernyataan sikap kelompok tertentu terkait Habib Rizieq.

“Pernyataan Sikap Alim Ulama & Umat Islam Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang-Banten | Sebagai jawaban atas Spanduk yang dibawa oleh BANSER – ANSOR Banten, yang gagal deklarasi pernyataan penolakan IB-HRS ke Banten. (21/Nov/2020),” tulis akun tersebut dikutip Suara.com.

Dalam video itu, terlihat sebuah majelis pengajian dipenuhi jemaah, baik laki-laki maupun perempuan.

Majelis di tanah lapang tersebut dipasangi sebuah tenda berukuran besar untuk meneduhkan jemaah.

Dari atas panggung, sejumlah penceramah memandu pernyataan sikap jemaahnya dengan pengeras suara.

“Bismillahirrahmanirrahiim, bersumpah demi Allah, berdasarkan keterangan Rabithah Alawiyah, bahwa IB HRS, itu keturunan Nabi Muhammad SAW,” ujar salah satu ulama yang memimpin sumpah yang ditirukan oleh jemaah.

“Dan kami siap, sumpah mubahalah dengan orang-orang yang mengingkarinya. Kami menerima dan sangat senang kedatangan IB HRS di Provinsi Banten, dan kami siap menjemput, mengawal, dan menghadiri pengajian IB HRS di wilayah Banten,” sambungnya.

Pengamatan Suara.com berdasarkan banner yang terpampang di atas panggung, video tersebut direkam saat peringatan maulid Nabi Besar Muhammad saw 1442 H.

Selain itu, acara yang dipenuhi jemaah tersebut juga untuk memperingati Haul Tuan Syekh KH. Abdul Qadir Jaelani.

Hingga artikel ini diketik, video tersebut telah dilihat hingga 41 ribu kali tayangan dan diserbu komentar warganet.

“Banser yang di Kab./Kota Serang dr 2014 emang slalu bertolak belakang dengan Banser-banser kab. Pandeglang dan Lebak,” kata akun @MTanpa***

“Saya dari pandeglang merasa bangga melihat para alim ulama yang siap bersama beliau habib riziq sihab,” sambung akun lainnya @roney***

“Kalo ini benar ratusan orang bukan cm 1 atau 20 orangan doang dan ini belum keluar semua yg masoh di kebun dan di sawah,” timpal warganet lainnya @genefer***

Sumber: suara

Read More