OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Rabu, 16 Agustus 2017

Soal Dam, Saudi Akan Terapkan Aturan Baru

Soal Dam, Saudi Akan Terapkan Aturan Baru

10Berita, MAKKAH— Pemerintah Arab Saudi tahun ini akan menerapkan aturan baru tentang mekanisme pembayaran dam. 

Jamaah haji diharuskan membayar dam pada tempat resmi yang telah ditentukan, dan dilarang melakukan pembayaran dan penyembelihan hewan dam secara individual dan langsung di pasar hewan.

“Saudi akan melarang penyembelihan Dam kecuali dilakukan di tempat-tempat yang resmi saja (majazir al-masyru’),” kata Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Ahmad Dumyathi Basori di Makkah, Selasa (15/8) malam, sebagaimana dilaporkan wartawan Republika.co.id, Nashih Nashrullah, dari Makkah, Arab Saudi.  

Dia mengatakan, informasi tersebut dia peroleh dari Muassasah Asia Tenggara. Sebagai konsekuensinya koordinator yang membawa jamaah haji untuk melakukan penyembelihan dam/kurban di luar tempat resmi, akan dibawa ke lembaga investigasi dan penuntutan umum.  

Menurut Dumyathi, tempat penyembelihan resmi yang dimaksud Pemerintah Saudi antara lain tempat yang dikelola oleh Islamic Development Bank (IDB), atau pembayaran dam melalui bank yang sudah ditentukan.

Dumyathi mengaku sudah menerima surat pemberitahuan terkait hal itu dari Muassasah Asia Tenggara Misi haji sudah menerima surat resmi terkait larangan tersebut, dan pihaknya juga sudah bersurat kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah terkait hal ini.  

Disinggung tentang mekanisme pengawasan yang akan dilakukan Saudi, Dumyathi mengaku belum mengetahui mekanismenya secara persis. Namun demikian, oleh karena surat resmi dari muassasah sudah ada, maka PPIH akan segera mensosialisasikan kebijakan ini kepada jamaah. 

PPIH, kata dia, juga akan berkoordinasi dengan IDB guna mendapatkan penjelasan lengkap terkait teknis pelaksanaan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia. Dirinya sudah pernah mendengar langsung dari Presdir IDB tahun lalu informasi ini. “Namun, sampai sekarang surat resminya belum ada,” kata dia. 

Sumber: Ihram

Mendikbud tak Pernah Wacanakan Full Day School

Mendikbud tak Pernah Wacanakan Full Day School

10Berita, Oleh Wakil Ketua Komisi Pendidikan MUI,Ustaz Wahfiudin Sakam

Kamis sore, 10 Agustus 2017, pekan lalu, dengan diantar oleh Dirjen Kebudayaan, Dr Nadjamuddin Ramly, kami berdialog dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di kantor beliau selama hampir satu jam. Pertemuan untuk membahas tentang Pendidikan Luar Sekolah dan Peningkatan Kompetensi Guru, namun tak terelakkan membahas juga tentang ramai-ramai soal Five Day School yang meleset diisukan menjadi Full Day School, meski sama-sama disingkat FDS.

Sayangnya, keesokan harinya kami sudah harus melakukan perjalanan ke beberapa pesantren di pelosok Musi Banyu Asin, Sumatra Selatan, yang di daerah-daerah itu bahkan tidak ada sinyal telepon sama sekali. Maka, setiba dari Palembang, Selasa (15/8) sore ini, saya baru sempat menuliskan sebagian dari hasil pertemuan tersebut.

1. Full Day School. Seperti juga dijelaskan oleh Mendikbud saat di MUI, dan sebagai Wakil Ketua Komisi Pendidikan MUI, saya pun hadir. Sebenarnya Kemendikbud TIDAK PERNAH mewacanakan Full Day School. Itu hanya wacana yang berkembang di media saja. Meskipun kita tahu di pesantren-pesantren sudah biasa ada pendidikan Full Day and Night School.

2. Titik berangkat sebenarnya adalah Instruksi Presiden untuk meningkatkan PENDIDIKAN KARAKTER, dan keputusan Rapat Kabinet untuk meningkatkan jam kerja para guru yang juga Aparat Sipil Negara supaya setara dengan jam kerja ASN lain, yaitu 40 JAM KERJA SEPEKAN.

3. Agar anak-anak dapat lebih berinteraksi dengan para orang tua, agar para guru juga dapat lebih berinteraksi dengan keluarga, diwacanakan agar sekolah hanya lima hari saja, Senin hingga Jumat, sehingga guru dan siswa dapat libur pada hari SABTU dan AHAD.

4. Akan ada pergeseran jam belajar, dari hari Sabtu dipecah ke hari-hari lain antara Senin hingga Jumat. Diperkirakan, pada hari Senin hingga Jumat, jam belajar di sekolah akan bertambah antara 1 jam hingga 1 jam 20 menit. Namun, jam belajar di sekolah tidak akan ada yang melebihi pukul 14.00. Artinya, selepas pukul 14.00, siswa dapat memiliki kegiatan lain di luar sekolah. Sedangkan para guru tetap harus melanjutkan jam kerjanya hingga mencapai 8 jam per hari.

5. Apa yang akan dilakukan para guru, seusai jam pelajaran di sekolah agar dapat memenuhi kerja 8 jam per hari? Guru mengelola Pendidikan Karakter! Caranya dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Misalnya, bagi para siswa yang Muslim, guru akan memfasilitasi agar siswa dapat mengikuti pendidikan keagamaan di MADRASAH DINIYAH (Madin) setempat pada sore hari.

Guru memonitor kesertaan siswa pada Madin tersebut, dan dengan bekerja sama dengan guru-guru Madin memberikan penilaian terhadap siswa, lalu memasukkan nilai tersebut sebagai nilai atas Pendidikan Karakter.

6. Apakah akan merusak Madrasah Diniyah? Tidak! Justeru bila ada Madin yang mengalami kekurangan guru akan dibantu dicarikan guru dengan bantuan honor dari sekolah, karena pendidikan Madin itu dianggap merupakan bagian integral dari Pendidikan Karakter oleh sekolah. Kehadiran siswa di Madin pun akan lebih termotivasi.

7. Menyadari bahwa program ini memerlukan persiapan-persiapan yang tidak selalu mudah, maka pelaksanaan program ini akan dilakukan secara GRADUAL (bertahap) dan tidak langsung dipaksakan pada seluruh sekolah di Indonesia (OPTIONAL).

Sumber: Republika

Peran AS, Zionis-Israel, dan Turki Dalam Skenario Perang Dunia III

Peran AS, Zionis-Israel, dan Turki Dalam Skenario Perang Dunia III


10Berita – Eskalasi konflik yang semakin memanas di Semenanjung Korea antara Amerika Serikat versus Korea Utara, sontak menyadarkan kita tentang skenario Perang Dunia III yang sempat dilansir beberapa pakar beberapa waktu berselang. Bagaimana kesiapsiagaan militer AS dan sekutu-sekutunya di Eropa Barat?

Kalau bicara soal Strategi Global AS di bidang kemiliteran, maka ada dua titik simpul yang harus jadi fokus perhatian ke depan. US Strategic Command Headquarters atau USSSTRACOM, markas besar Angkatan Darat Offutt di Nebraska, dan Komando Regional dan Komando Tempur atau Komando Pusat di Florida, yang bertanggungjawab dalam mengontrol kawasan Timur-Tengah dan Asia Tengah.

Ini menarik, sebab fakta bahwa Timur-Tengah dan Asia Tengah masuk kategori top priority berarti kedua kawasan yang sering disebut Heartland atau daerah jantung, tetap merupakan kawasan vital bagi AS maupun sekutu-sekutu Eropa Barat. Selain itu yang tak kalah penting, adalah simpul dari unit-unit komando pasukan koalisi yang mencakup Israel, Turki, Teluk Parsi, serta markas militer Diego Garcia di Samudera Hindia.

Melalui simpul-simpul komando kemiliteran inilah, rencana strategis militer global yang  bertumpu pada AS-NATO diintegrasikan ke dalam rancangan militer global, termasuk dalam mempersenjatai ruang angkasa.

Dari sini kita sudah dapat sedikit gambaran jika sewaktu-waktu AS-NATO harus melancarkan serangan militer berskala besar baik terhadap Korea Utara atau Iran, akan dikoordinasikan oleh USSTRACOM. Kalau kita telisik mandat yang dibebankan pada USSSTRACOM, tugasnya adalah mengawasi suatu rencana serangan  berskala global dengan mendayagunakan persenjataan konvensional maupun persenjataan nuklir.

Yang lebih mengerikan lagi, USSTRACOM ternyata juga disiapkan untuk memainkan peran sebagai integrator global yang diberi misi Operasi Ruang Angkasa, Operasi Informasi, Pertahanan Pertahanan Peluru Kendali Terintegrasi, Komando dan Kendali Global, Penyelidikan Intelijen, serta Penangkal Strategis.

Mengingat salah satu tugas pokoknya adalah sebagai Penangkal Strategis, masuk akal jika USSSTRACOM diberi wewenang untuk memimpin, merencanakan, dan menjalankan operasi-operasi penangkal strategis pada skala gloibal. Sehingga seluruh operasi USSSTRACOM merupakan refleksi dari skema persekutuan strategis AS-NATO.

Maka itu, USSSTRACOM dan Komando Komponen Fungsional Gabungan atau Joint Functional Component Command for Space and Global Strike-JFCCSGS), diserahi tanggungjawab dan wewenang untuk meluncurkan operasi militer dengan menggunakan persenjataan nuklir maupun konvensional sesuai dengan doktrin pemerintahan Presiden George W Bush pada 2002. Kedua kategori persenjataan ini akan diintegrasikan ke dalam kerangka operasi serangan gabungan di bawah kendali komando yang juga terintegrasi.

Adapun rencana perang strategis yang terpusat ini disebut OPLAN (Operational Plan 8044. Melalui mana opsi-opsi diberikan untuk mencegah, menghalangi/menangkal, dan jika perlu, melancarkan serangan  balik terhadap negara-negara yang dipandang telah mengancam keamanan nasional AS-NATO.

Dalam skenario seperti ini, derivasi atau turunan dari OPLAN 8044 adalah CONPLAN 8022, yang diserahi wewenang untuk mendayagunakan kemampuan Perang Nuklir, Konvensional maupun informasi untuk menghancurkan target-target yang dijadikan prioritas dimanapun di dunia.

Rencana CONPLAN 8022 ini kemudian diterjemahkan oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara menjadi satu paket serangan dari kapal selam dan pesawat pengebom tempur mereka.

Pada perkembangannya kemudian, CONPLAN 8022 kemudian ditinggalkan pada 2008 lalu, namun prinsip-prinsip dasar serangan global dan perang global, tetap dipertahankan dan tidak berubah. Misal JFCCSGS kemudian diganti menjadi Joint Functional Component for Global Strike and Integration. Namun hakekatnya sama saja. Yaitu mengintegrasikan semua elemen kekuatan militer yang mendukung Komando, misi global Komando Strategis AS (USSTRACOM).

Terkait dengan kendali komando USSTRACOM di Timur Tengah dan Asia Tengah, maka keteribatan Israel dalam persekutuan ini layak untuk disorot. Sejak 2004 , Israel telah mendapatkan kiriman kurang lebih 500 buah bom penghancur bunker BLU(Bomb Live Unit) 109 buatan AS. Perintah pengadaan untuk BLU dikeluarkan pada April 2005. Bahkan AS telah mengkonfirmasikan bahwa Israel harus memperoleh 100 buah bom penghancur bunker yang lebih canggih, yaituy GBU 28 buatan Lockheed Martin.

Dari informasi yang dihimpun tim riset Aktual, GBU 28 sebagai senjata konvensional sebesar 5000 pon dengan pembidik laser yang menggunakan hulu ledak penetratif seberat 4.400 pon, senjata jenis ini sudah pernah digunakan sewaktu AS dan NATO melancarkan invasi militer ke Irak pada 2003 lalu.

Maka itu ketika pergolakan di Timur Tengah semakin memanas beberapa waktu ke depan, maka peran Israel dalam persekutuan strategis AS-NATO menjadi sangat vital dan menentukan dengan pengiriman 500 buah hulu ledak BLU 109. Karena merupakan senajta strategis bagi sasaran serangan strategis maupun taktis dari AS dan NATO.

Bahkan dalam persiapan kemungkinan menyerang Iran, Israel telah menerima dua kapal selam  baru produksi Jerman. Yang mana kapal selam tersebut dapat meluncurkan peluru kendali jarak jauh  yang dipersenjatai nuklir untuk menangkal serangan . Yang jelas, keikutsertaan Israel dalam persekutuan AS-NATO memang sangat berbahaya. Sampai sekarang kita tak tahu kemampuan persenjataan taktis nuklir Israel.

Turki, juga masuk kateri sekutu strategis AS dan NATO. Untuk menghadapi kemungkinan pecah perang dengan Iran, Turki memiliki sekitar 90 buah bom penghancur termonuklir B-61 yang bermarkas Angkatan Udara di Incirlik. Sekadar informasi, penumpukan dan peluncuran B-61 di Eropa Barat, ditujukan untuk diarahkan ke target-target di Timur Tengah seperti Suriah dan Iran. Atau diarahkan ke Asia Tengah, dengan sasaran pokok adalah Rusia.

Selain dari itu, Jerman yang resminya merupakan negara non-nuklir, secara de fakto merupakan yang paling banyak memiliki senjata nuklir. Diperkirakan saat ini Jerman punya 150 buah bom penghancur bunker B-61. Yang mana sesuai dengan rencana serangan NATO tersebut di atas, persenjataan taktis nuklir ini diarahkan ke Timur Tengah. \

Menariknya, yang orang belum banyak tahu, Jerman ternyata telah memproduksi hulu ledak nuklir untuk Angkatan Laut Perancis.  Sehingga mampu meluncurkan persenjataan nuklir. Jadi, meski secara resmi termasuk negara non-nuklir, Jerman telah menumpuk hulu ledak nuklir sehingga mampu meluncurkan persenjataan nuklir.

Satu fakta penting yang tidak boleh diremehkan terkait kemampuan Jerman dalam mengembangkan industri pertahanan strategisnya, yaitu koloborasi bisnis Jerman-Perancis-Spanyol melalui sebuah perusahaan pertahanan Aeronautika dan Ruang Angkasa Eropa (European Aeronautic Defense and Space Company, EADS). Ini merupakan perusahaan militer terbesar kedua di Eropa, yang memasok rudal nuklir M51 milik Prancis.

Dalam konstalasi demikian, jika AS dan NATO secara bertahapa sedang mempersiapkan serangan militer ke Iran maupun Korea Utara, maka kemungkinan besar Rusia dan Cina tidak akan tinggal diam. Apalagi jika kemudian melancarkan penghancuran melalui pengeboman udara terhadap Iran maupun Korea Utara.

Hendrajit, Redaktur Senior Aktual. (jk/aktual)

Sumber: Aktual, eramuslim

Selasa, 15 Agustus 2017

Nak, Mereka Ingin Umat Islam Terpecah Belah



Salah satu adegan Film Sang Kyai

Beberapa pemuda datang tergopoh-gopoh menghadap seorang ulama. 

“Kyai, ini yang dulu nyinyir saat kita aksi, sekarang mau demo besar-besaran,” kata salah seorang pemuda sembari menunjukkan gambar di tabletnya.

“Tidak. Tidak ada umat Islam yang nyinyir dengan aksi sesama umat Islam. Bahkan saya melihat cabang ormas ini buka posko dan ribuan anggotanya ikut aksi. Kita sama-sama memahami bahwa jika ada kemungkaran, hendaklah mengubah dengan tangannya, dengan otoritasnya. Jika kita tidak memiliki otoritas, ubah dengan lisan. Nah, aksi itu bagian dari taghyir bil lisan,” jawab Kyai dengan tenang.

“Tapi ini juga ada demonya pakai kata “bunuh” padahal dulu menuduh kita radikal dan lain-lain,” kata pemuda yang lain.

“Mengendalikan massa itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi sering kali ada provokator yang mencoba menyusup.”

“Nah, itu Kyai. Berarti aksi kita dulu benar-benar luar biasa. Kita bisa angkat lagi ini agar masyarakat tahu kalau aksi kita itu paling damai dan tertib,” sergah pemuda itu.

“Allah tidak menyukai orang yang ujub. Lebih-lebih takabur. Apalagi kalau dicampur dengan tendensi menjatuhkan sesama muslim. Kita telah beramal dan Allah telah melihat amal kita. Lagi pula, dulu kan sudah sangat banyak berita yang mengapresiasi. Tidak perlu diungkit-ungkit lagi yang akan membuat musuh Islam senang.”

“Lho, musuh Islam senang, bagaimana Kyai?”

“Ketahuilah, mereka ingin melihat umat Islam terpecah belah. Bahkan mengupayakan itu. Mereka sangat takut jika umat Islam bersatu. Sebab kalau umat Islam sudah bersatu, Allah akan memberikan kekuatan yang tak terbendung pada umat ini. Karena itu, mereka selalu mencari celah agar umat Islam terus bermusuhan. Di antaranya dengan memprovokasi, ngipas-ngipasi, agar sesama umat Islam terus bertengkar.

Sering kali mereka juga memakai politik belah bambu. Sebagian kelompok umat Islam diangkat, sebagian kelompok umat Islam diinjak. Lalu sesama umat Islam saling iri, saling bermusuhan. Kadang mereka juga mencari-cari lalu menunjukkan kekurangan sebagian kelompok umat Islam agar sebagian kelompok umat Islam yang lain mencibir dan menyalahkannya. Lain waktu di balik, kelompok yang tadinya mencibir, gantian dicari-cari kelemahannya. Akhirnya umat Islam disibukkan dengan saling menjatuhkan.”

Pemuda-pemuda itu mulai manggut-manggut.

“Momen yang paling kritis biasanya saat seperti ini. Saat kita merasa mendapat kesempatan untuk menjatuhkan saudara kita. Kita menganggap saudara kita kompetitor. Kita merasa kalau saudara kita jatuh, kita akan menang. Padahal sesungguhnya kita kalah! Kalau kita bisa bersatu, kekuatan umat Islam 100%. Kalau kita menjatuhkan saudara kita di saat seperti ini, kekuatan umat Islam tinggal 50%, lebih mudah dihancurkan oleh mereka. Maka kita harus bersatu. Sesama umat Islam itu, harus bersinergi dalam hal-hal yang disepakati dan kita saling bertoleransi dalam hal-hal yang diperselisihkan terutama masalah khilafiyah. Di saat seperti ini, minimal kita diam. Jangan ikut ngipas-ngipasi karena itu yang diharapkan oleh musuh Islam. Kita ngipasi, saudara kita emosi, kita sendiri juga emosi, saling bermusuhan. Umat Islam hilang kekuatan. Jaga persatuan. Jaga persatuan. Insya Allah rahmat Allah akan datang.” [Muchlisin BK/Tarbiyah.net]

*dialog imajiner untuk memahami konspirasi musuh Islam mencerai beraikan barisan umat Islam

Sumber  : Tarbiyah

Ekonomi Lesu, Pengusaha: Kita Memang Salah Pilih di Pilpres

Ekonomi Lesu, Pengusaha: Kita Memang Salah Pilih di Pilpres


10Berita Ibu Nanik S. Deyang, jurnalis senior mantan Timses Jokowi pada Pilkada DKI 2012 yang telah insyaf dan akhirnya mendukung Prabowo di Pilpres 2014 mengungkapkan tentang curhat para pengusaha mengenai kondisi ekonomi saat ini yang lesu.

Melalui akun fb-nya, Selasa (15/8/2017), Bu Nanik menceritakan:

"Apa yang saya ingin sampaikan ini bukan hoax tapi benar-benar saya temui. Dua kali saya bertemu beberapa pengusaha, saya tadinya tidak bicara Pilpres, hanya tanya keadaan sekarang. Di antara pengusaha tadi ada yang Cina, Arab dan melayu (saya bertemu dua hari dalam kesempatan berbeda).

Saya awalnya hanya ingin sharing untuk mendapat masukan bisnis apa yang masih ada prospek saat ini. Tanpa saya duga ternyata teman-teman pengusaha ini sangat emosional. "Mbak memang ini salah kita yang pilih, dan kalau boleh besok ganti, kita maunya ganti aja deh," katanya sambil bercerita bahwa daya beli saat ini sangat hancur. "Ini duit pada kemana ya?" tanya mereka dan semua termasuk saya gak bisa jawab.

Ada juga pengusaha yang menuding saya yang salah. "Memang kita salah pilih, tapi mbak Nanik juga ikut nanggung dosa nih. Ini kan gara-gara Mbak Nanik waktu Pilgub DKI (2012) kasih kita presentasi (tentang sosok JKW -red) yang hebat banget kayak malaikat yang merakyat," ujar mereka.

Nah saya gak mau disalahkan saya bilang .."Lho saya kan cepat memperbaiki posisi"...."Nah itu dia mbak Nanik cepat bisa banting stir, kita nggak move on tetap jatuh cinta, dan pilih beliau jadi Presiden," ujar mereka dengan suara getir..."

*Sumber: fb, PI

Apa yg saya ingin sampaikan ini bukan hoax tapi benar -benar saya temui. Dua kali saya bertemu beberapa pengusaha ,...
Dikirim oleh Nanik Sudaryati pada 15 Agustus 2017


FPRI Amerika Ungkap Penyebab Kedekatan Hubungan Turki – Rusia

FPRI Amerika Ungkap Penyebab Kedekatan Hubungan Turki – Rusia


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu Presiden Rusia Vladmir Putin. (alresalah.ps)

10Berita – Washington. Lembaga studi kebijakan luar negeri asal Amerika (Foreign Policy Research Institute) dalam rilisnya menyebutkan sebab keseimbangan politik antara Turki dan Rusia. Hubungan Turki-Rusia itu disebut sebagai bentuk ketidakpercayaan pemerintah Erdogan pada Barat dan Amerika Serikat (AS).

Berbagai hal ditengarai menjadi penyebab kurang percayanya Turki pada Barat dan AS. Di antaranya dukungan kedua blok itu pada Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang digolongkan teroris oleh Turki, keberadaan Fethullah Gulen di AS, serta upaya Turki untuk menjaga eksistensi ekonominya dengan Rusia.

Ulasan Studi yang dilakukan peneliti Selim Koru itu juga menyebutkan sejarah kebijakan Turki atas Laut Hitam sejak penaklukan kota Istanbul oleh pasukan Ottoman. Sebagai penguasa mutlak atas Laut Hitam, menjadikan setiap negara yang hendak beraktivitas di sana harus membayar upeti kepada pemerintahan Ottoman.

Fakta tersebut berjalan selama beberapa abad hingga runtuhnya kekaisaran Ottoman. Pada saat yang sama, kekuatan negara-negara semakin besar, hingga puncaknya pada abad ke-18 Rusia di bawah kekuasaan Pyotr I menjelma sebagai tantangan utama bagi Ottoman Turki.

Perang antara Rusia dan Ottoman tampak mengungtungkan Rusia karena mendapatkan wilayah Krimea pada tahun 1783 silam. Inilah kekalahan pertama bagi pemerintahan Ottoman itu yang berakibat jatuhnya salah satu tanah wakaf umat Islam kepada kekuatan Nasrani.

Sejatinya, Rusia telah lama mengidamkann akses ke wilayah pelabuhan air hangat untuk dapat bersaing dengan negara-negara Eropa. Dengan begitu, Turki-lah yang menjadi sasaran empuk dari ambisi Imperium Rusia tersebut.

Di saat Istanbul merasa tidak mampu melakukan pekerjaan itu sendiri, maka datanglah dukungan dari para pesaing Rusia di Eropa. Buktinya terjadi saat tahun perang Krimea tahun 1853-1852. Saat itu, Ottoman Turki berkoalisi dengan Prancis dan Inggris sehingga Rusia dapat dikalahkan.

Ancaman yang  dilancarkan Rusia atas Ottoman terus berlanjut pada abad ke-20. Puncaknya terjadi pasca Perang Dunia I saat kontrol Turki atas beberapa Selat diperlemah dengan adanya perjanjian Laussane 1923. Perjanjian ini merupakan bentuk pelucutan pada kekuatan Turki yang berkedok perdamaian yang diawasi oleh Liga Bangsa-bangsa saat itu.

Perdamaian yang dijanjikan ternyata tidak berjalan lama. Hanya sebagai waktu jeda untuk mengembalikan kekuatan negara-negara besar untuk kembali berperang.

Pada tahun 1936, Turki yang telah berubah menjadi republik, menyeru negara-negara untuk menggelar konferensi di kota Montreux, Swiss, guna renegosiasi perjanjian Laussane. Hasilnya, Turki memberikan izin bagi negara-negara lain untuk melawati Laut Hitam. Sedangkan Turki sendiri diberi hak persenjataan dan pertahanan jika terjadi perang atau ada ancaman.

Di sisi lain, Rusia diperbolehkan untuk mencapai Laut Tengah, dengan syarat adanya persetujuan dari Turki. Secara tidak langsung, perjanjian ini memberikan penghalang antara agresi Rusia dan pertahanan Barat.

Pasca Perang Dunia II, Stalin berupaya melakukan negosiasi ulang atas perjanjian Montreux ini. Stalin memiliki ambisi untuk mengontrol provinsi-provinsi di timur laut Turki. Menghadapi fakta tersebut, pemerintah Turki saat itu lalu mendekat pada sekutu Baratnya untuk mendapat bantuan. Maka jadilah Turki sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada tahun 1952.

Pada masa Perang Dingin, Turki merupakan satu-satunya negara di kawasan Laut Hitam yang tidak tergabung dalam Uni Soviet. Namun, dinamika saat itu tidak memungkinkan bagi Turki untuk mengembangkan kebijakan nyata bagi rivalnya di utara itu. Elit Turki saat itu hanya fokus untuk Eropanisasi negara, dan memberikan permasalahan Laut Hitam pada Washington.

Ulasan studi sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan Turki di Laut Tengah merupakan hasil dari status quo akibat kepatuhan terhadap konvensi Montreux yang telah berusia 80 tahun itu. Peran ini memaksa Turki untuk mencapai keseimbangan. Para Diplomat Turki sangat tahu jika keseimbangan ini hilang, akan menimbulkan dampak serius bagi negara.

Sejak abad ke-18, Turki memiliki keseimbangan kekuatan dengan Rusia atas dukungan militer Barat yang akktif. Tapi, saat ini negara beserta pemimpinnya malah melihat Barat sebagai ancaman juga bagi Turki. Jika hal ini berlanjut, maka hanya ada dua pilihan bagi Turki. Mencari langkah penyeimbangan lain dengan Rusia, atau menjadi sekutu bagi Kremlin.

Jika NATO tidak menghendaki kemitraan antara Turki dan Kremlin terjadi, maka mereka dipaksa untuk meninjau ulang prioritas untuk mencerminkan kenyataan ini. (whc/)

Sumber: Turkpress.co, dakwatuna

Geliat Haji Muslim Cina

Geliat Haji Muslim Cina


10Berita, BEIJING -- Perlahan tapi pasti, Komunitas Muslim di Cina memperlihatkan geliatnya di tengah perkembangan Muslim global. Ini bisa terlihat dari pelaksanaan haji Cina setiap tahunnya.

Tahun ini, lebih dari 12.800 Muslim Cina akan bergabung dengan dua juta jamaah lain dari seluruh dunia di Tanah Suci. Jumlah yang cukup signifikan meski dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sabtu (12/8) lalu, lebih dari 300 orang calon haji menjadi gelombang terakhir yang berangkat ke Saudi Arabia. Mereka bertolak dari Beijing Capital International Airport menuju Madinah.

Asosiasi Islam Cina yang merupakan organisasi nasional para Muslim dibawah pengawasan State Administration of Religious Affairs (SARA) mengatur perjalanan mereka. Para peziarah ini akan tinggal selama empat sampai lima hari di Madinah sebelum berangkat lagi ke Makkah.

Dilansir Global Times, perjalanan haji Cina semakin tinggi permintaannya. Ini karena bepergian keluar negeri telah menjadi sesuatu yang lebih terjangkau. Permintaan meningkat terutama dari Cina bagian barat. 

Proses pengajuan haji di Cina hampir sama seperti di negara-negara lainnya. Mereka harus menjalani serangkaian prosedur pendaftaran hingga tes kelayakan untuk bisa menginjakan kaki di tanah Ka'bah untuk melaksanakan rukun Islam terakhir ini.

Pertama, seseorang yang ingin melaksanakan haji harus menghubungi masjid lokal untuk mengonfirmasi identitas keIslamannya. Selanjutnya aplikasi masuk ke Asosiasi Islam setempat.

Setelah itu, mereka akan menjalani tes kesehatan dan kelayakan fisik. Perjalanan ibadah haji membutuhkan tubuh yang sehat dan berkemampuan. Jamaah yang dinyatakan mampu akan membayar biaya dan menerima pelatihan.

Menurut situs pengajuan haji Cina, setiap calon jamaah dikenai biaya 40 ribu yuan atau 5.998 dolar AS. Dana ini sudah termasuk untuk akomodasi, transportasi, asuransi hingga keperluan ibadah.

Jika dana berlebih, sisanya akan dikembalikan saat jamaah pulang lagi ke Cina. Dana ini dipublikasikan secara transparan di situs Asosiasi Islam provinsi.

Sumber: Republika

Berbeda Dengan PBNU, Tokoh Muda NU Kecam Santri Teriak “Bunuh Menteri”

Berbeda Dengan PBNU, Tokoh Muda NU Kecam Santri Teriak “Bunuh Menteri”


Video santri yang berteriak "bunuh menterinya" saat aksi menolak Full Day School terus menuai tanggapan dari masyarakat. Termasuk dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Tokoh muda NU, Savic Ali, misalnya mengecam keras yel-yel para santri yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Lumajang, Jawa Timur, Senin pekan lalu tersebut.

"Bbrp mention nyinyirin komen gw dulu yg mengecam demo anti-Ahok yg teriak "bunuh" jg. Maaf, saya jg mengecam demo santri yg teriak bunuh," cuitnya lewat akun Twitter @savicali (Selasa, 15/8).

"Bedanya NU dg tetangga sebelah dlm kasus demo teriak bunuh adalah: buat NU itu kesalahan. Smntr teriakan bunuh Ahok spt tak dianggap salah," sambungnya.

Namun, dalam kicauan dia sebelumnya, pihaknya akan terlebih dahulu mengecek kebenaran video tersebut, dan akan menegur bila memang demikian adanya.

"Dpt byk mention terkait demo santri yg teriak "bunuh". Kami sgr mengeceknya, dan pengurus NU menegur dan tak membenarkannya," ungkap Direktur NU Online ini.

Sementara itu, kemarin Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, membenarkan para santri yang unjuk rasa tersebut adalah santri NU. Namun, dia menegaskan, pihaknya tidak mungkin mengontrol satu per satu.

"Ya itu kan anak-anak masa iya mau dikontrol satu-satu ya enggak bisa. Tapi kita sudah berikan pengarahan," katanya.

Dia menambahkan para santri demo sambil membawa bendera NU lantaran merasa tergusur dengan adanya full day school. "Karena yang akan tergusur itu kebanyakan madrasah yang dikelola oleh NU jumlahnya itu 76 ribu di Indonesia ini," tandasnya.

Berbeda dengan kedua tokoh di atas, Sekjen PBNU A Helmy Faishal Zaini mengungkapkan video tersebut hoax alias sebagai berita palsu. Video tersebut disebar untuk menyudutkan NU.

"Berita tersebut memiliki agenda ingin menyudutkan NU. Kami telah melakukan klarifikasi dan menerima laporan bahwa kejadian yang dikira terjadi di Purbalingga, padahal terjadi di Lumajang tersebut, murni merupakan perbuatan oknum yang sengaja memprovokasi massa aksi," tandasnya. [][

Sumber : rmol dakwahmedia.web.id

 

Waspadai Pengemis di Sekitar Masjid Nabawi

Waspadai Pengemis di Sekitar Masjid Nabawi

10Berita, MADINAH -- Beberapa hari belakangan, Masjid Nabawi mulai ramai dengan kehadiran sejumlah pengemis. Seperti yang Republika.co.id saksikan usai shalat subuh, Selasa (15/8).

Pengemis tersebut berada di sekitar pintu 21 dan 22 hingga di kawasan sekitar menara jam. Berdasarkan pantauan, jamaah Indonesia ada yang memberi uang.

Namun, kehadiran pengemis ini dinilai meresahkan karena mereka sedikit memaksa jamaah untuk memberi uang. Pengamatan Republika.co.id, saat ada jamaah Indonesia yang mengeluarkan uang, dua pengemis perempuan lantas memepet dan berusaha merebut uang yang masih dipegang jamaah itu. Terlihat jelas jamaah Indonesia tersebut terganggu dengan kehadiran pengemis.

Jamaah haji asal Palembang, Susilawati Putih (42 tahun) mengaku merasa terganggu dengan kehadiran pengemis tersebut. "Merasa kurang nyaman ya, padahal secara fisik mereka masih terlihat mampu (sehat)," katanya saat ditemui di depan Masjid Nabawi.

Pendapat senada diungkapkan Irfan Kurniawan dari embarkasi JKG 25. Dia mengaku kekhusyukan Masjid Nabawi sebagai tempat beribadah terganggu.

Pendamping jamaah haji khusus dari travel agent Atria, Zubaidi mengatakan, jamaah sebaiknya berhati-hati dan waspada dengan pengemis yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Dia mengimbau jamaah tidak memberi uang. "Kalau mau memberi uang, baiknya kasih saja ke tukang-tukang sapu," ujarnya.

Zubaidi juga menyarankan jamaah memperhatikan tasnya. Letakkan tas di bagian depan agar terawasi dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sumber: Republika

Sri Mulyani, Utang Negara, dan Kartu Kredit

Sri Mulyani, Utang Negara, dan Kartu Kredit



Oleh: Edy Mulyadi*

Sri Mulyani Ibaratkan Utang dengan Kartu Kredit” begitu judul sejumlah media pekan silam setelah Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) tampil di acara talkshow televisi swasta.

Menurut dia, bila pendapatan seseorang Rp10 juta, maka mintalah kartu kredit yang limit maksimalnya Rp1 juta. Kemudian, bila pendapatan mencapai Rp 25 juta, maka limitmaksimal yang seharusnya diajukan adalah Rp 5 juta.

Mencermati pernyataan Menkeu yang seperti ini sungguh benar-benar membuat miris. Bagaiman mungkin Bendahara Negara bergelar doktor ekonomi mengibaratkan utang yang dibuatnya seperti kartu kredit? Tidakkah Ani, begitu dia biasa disapa, tahu bahwa bunga kartu kredit amat tinggi, yaitu 3% per bulan atau 36% per tahun?

Tamsil seperti ini agaknya menjelaskan kepada publik, mengapa saat dua kali menjadi Menkeu (era SBY Desember 2005-Mei 2010 dan kabinet Jokowi Juli 2016-sekarang) dia rajin membuat utang dengan bunga supermahal. Dalam dua periode itu, Ani memaksa Indonesia membayar bunga lebih tinggi ketimbang negara-negara yang punya rating lebih rendah.

Obligasi Indonesia di masa Sri adalah yang tertinggi dibandingkan 10 negara Asia Timur lainnya. Padahal, dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia (5,04%%) adalah keempat tertinggi. Kita mengalahkan Malaysia (4,5%), Singapura (1,8%), Thailand (3,2%), Korsel (2,3%), Taiwan (1,4%),  dan Hong Kong (1,9%).

Tapi, tetap saja SMI mengobral bunga supertinggi untuk obligasi bertenor 1 dan 10 tahun. Bunga kita yang 6,17% untuk setahun dan 7,08% untuk obligasi 10 tahunl. Bandingkan dengan Filipina (2,9% dan 5,4%), Vietnam (3,9% dan 5,76%), dan Thailand (1,57% dan 2,6%).

Jika dilihat selisih bunga itu sepertinya kecil, hanya 2-4%. Tapi dengan asumsi bertenor 10 tahun, nilai nominalnya sangat luar biasa. Angkanya berkisar Rp56 triliun lebih tinggi setiap tahun sejak 2016-2020. Kenapa sampai 2020? Karena sebagian besar utang berbunga supertinggi itu terjadi saat Ani menjadi Menkeu di era Presiden SBY, yaitu 2006-2010. Dalam periode itu, dia menjaring utang tidak kurang dari Rp476 triliun.

Akibatnya, APBN temehek-mehek membayar cicilan pokok dan bunga utang yang menjulang. Tahun ini saja, negara mengalokasikan anggaran Rp486 triliun untuk pembayaran utang. Dari jumlah itu, Rp221 triliun di antaranya hanya untuk membayar bunganya.

Satu lagi, bank penerbit kartu kredit biasa memberi batas pinjaman (limit) tiga kali pendapatan. Jadi, kalau gaji seseorang Rp10 juta, ya tidak bisa minta limit cuma Rp1 juta seperti dikatakan Ani. Bank bakal memberi limit yang bersangkutan Rp30 juta. Begitu juga kalau pendapatannya Rp25 juta, maka batas pinjamannya mencapai Rp75 juta. Begitu lho, bu menteri…

Oya, sekadar mengingatkan Menkeu, dalam sistem pembayaran kartu kredit dikenal istilah interest free period, atau periode bebas bunga. Maksudnya, nasabah akan dibebaskan dari bunga jika melakukan pembayaran penuh sebelum tanggal jatuh tempo pada tiap bulan.

Sebaliknya, bila nasbah terlambat melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenai bunga harian terhadap selisih hari pembukuan dan tagihan untuk setiap aktivitas. Misalnya, bu Menteri belanja dengan berutang Rp 1,5 juta. Sayangnya, karena kesibukan luar biasa mengurus keuangan negara, dia tidak sempat membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Katakanlah, telat empat hari. Karena itu, Ani dikenai bunga 36% x 4 hari x Rp1.500.000 :  365 hari = atau Rp5.916. Jadi, dia harus membayar Rp1.505.916 saat melunasi pembayaran pada empat hari setelah jatuh tempo.

Siapa yang gratisan?

Tapi, sudahlah. Mana Ani paham dengan tetek-bengek kartu kredit semacam itu. Bukannya dia tidak punya kartu kredit. Saya yakin pasti punya. Tapi untuk apa kartu kredit untuk seorang menteri? Lha wong semua pengeluarannya dibiayai negara. Terbang dengan pesawat first class dibayar negara. Menginap di kamar presidential suite yang di Jakarta saja bertarif US$5.000-US$13.000 atau sekitar Rp65 juta hingga Rp170 juta/malam, juga dibayar negara. Padahal Menteri yang satu ini rajin melawat ke Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lain yang pasti harga hotelnya jauh lebih mahal lagi.

Rumah tinggal, gratis karena milik negara. Termasuk biaya bulanan untuk listrik, telepon, kebutuhan dapur dan lainnya semuanya gratis tis tis. Mobil yang bagus dan mewah juga dibayar negara. BBM, parkir, tol, bahkan supir pun yang bayar negara. Kalau sakit, berobat atau dirawat, juga dibayari negara. Dengan nyaris semua pengeluaran menteri dibayar oleh negara, kartu kredit memang tidak diperlukan lagi. Kalau pun digunakan, lagi-lagi pasti yang melunasi tagihannya adalah negara.

Jadi, keliru besar saat Ani menuding rakyat Indonesia maunya gratisan karena APBN terus mensubsidi. Jangan lupa, rakyat tetap membayar listrik, membeli gas untuk memasak, membayar biaya kesehatan, dan lainnya. Jadi, ucapan Ani yang menuduh rakyat maunya serba gratisan bukan saja ngawur, tapi juga sangat menyakiti hati. Jauh lebih sakit daripada ada maling berteriak maling…

Sejatinya, perkara subsidi tidak semata-mata soal angka-angka di APBN. Ia adalah wujud keberpihakan negara kepada rakyatnya. Bukankah para pendiri bangsa ketika memerdekakan Indonesia dan membentuk suatu pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa? Tujuan mulia inilah yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Lalu, bagaimana kita harus menilai seorang Menkeu yang sibuk memangkas berbagai anggaran, khususnya belanja sosial? Menkeu seperti apakah yang dengan kalap memalaki rakyatnya dengan berbagai pajak? Begitu kalapnya dia, hingga perlu menggandeng Polri untuk mendatangi rumah-rumah rakyatnya yang menunggak pajak kendaraan bermotor, bermaksud menurunkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) menjadi senilai upah minimum provinsi (UMP), dan nyaris mengenakan PPN untuk gula tebu rakyat?

Menkeu seperti apakah yang bernafsu mengintip Rp200 juta simpanan rakyatnya untuk diuber pajaknya? Menkeu bagaimanakah pula yang mengutamakan membayar utang dan tetap tidak mengurangi anggaran pembayaran utang, walau hanya serupiah pun? Bendahara Negara seperti apa yang terus menambah utang baru sehingga jumlahnya jadi amat menakutkan dengan dalih sumber daya alam (SDA) Indonesia berlimpah ruah? Tidakkah dia tahu, bahwa SDA kita saat ini mayoritas sudah dikuasai asing?

Pada akhirnya, kita bertanya, kepada siapakah sesungguhnya pengabdian sang Menkeu diberikan?

Menyenangkan asing

Puja-puji dan seabrek penghargaan yang diperolehnya dari dunia internasional, tidak lebih dari ‘balas jasa’ atas kemurahan hatinya mengguyur para bond holder dan kreditor dengan keuntungan supergede. Kumpulan investor inilah yang dalam mazhab neolib sering disebut sebagai "pasar". Jadi, kalau mereka berkata Sri adalah Menkeu yang disukai pasar, artinya Menkeu kita disenangi investor alias para bond holder dan kreditor.

Penghargaan Menkeu Terbaik Asia diberikan harian ekonomi Emerging Markets pada 2008. Majalah Euromoney bahkan mengganjar SMI sebagai Menkeu Terbaik Dunia. Setiap tahun Emerging Markets memang selalu memberi penghargaan bertepatan dengan sidang tahunan IMF dan Bank Dunia. Responden yang menjadi sumber penilaiannya adalah para bankir, analis, dan investor.

Menurut Emerging Markets, salah satu alasan utama Sri dipilih sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia karena dia merupakan figur utama yang mendorong reputasi Indonesia sebagai outstanding borrower of the year untuk kawasan Asia. Tuh, kaaan…

Dilihat dari nara sumber yang jadi responden dan kriteria penilaian yang ditetapkan, Sri Mulyani menyandang Menkeu Terbaik Asia/Dunia karena bisa “menyenangkan” pasar. Bukan karena pertimbangan bagi perbaikan dan kemajuan ekonomi Indonesia.

Pujian dan penghargaan pasar tidak jatuh kepada Menkeu yang sukses membawa ekonomi negaranya terbang ke langit. China, misalnya, hanya dalam tempo 20 tahun telah menjadi raksasa ekonomi terdahsyat dengan jumlah cadangan devisa mencapai USD3,2 triliun. Tapi, tidak seorang pun Menkeu China yang meraih “anugrah” sebagai Menkeu terbaik Asia, apalagi dunia.

Begitu juga dengan para Menkeu yang berhasil membawa rakyat mereka menjadi sejahtera. Jepang, Korsel, atau Malaysia, misalnya. Bahkan, jangan pernah berharap penghargaan serupa akan jatuh kepada Menkeu Brasil, Venezuela atau Bolivia yang garang terhadap kepentingan kapitalisme global namun sukses mendongkrak kesejahteraan rakyatnya. Padahal, Brazil mampu mengerek perekonomiannya hanya dalam tempo delapan tahun!

Menyederhakanan utang negara sama dengan kartu kredit, sekali lagi menjadi bukti bahwa Ani memang hanya gemerlap media. Faktanya, kemampuan Ani dalam mengenali dan menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat, nyaris nihil. Terlebih lagi, berbagai persoalan keuangan negara itu justru merupakan buah dari konsep dan resep neolib yang secara ugal-ugalan diterapkannya di sini.

Dua kali menjadi Menkeu, apa prestasi Sri Mulyani bagi perekonomian negeri ini? Adakah kebijakannya yang berfungsi mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, mendongkrak daya beli/konsumsi, menurunkan angka kemiskinan, mendorong investasi dan pada akhirnya membaiknya kesejahteraan rakyat? Ada?

Yang ada justru sebaliknya. Dia mendisain APBN yang sarat dengan aroma neolib. Pajak terus digenjot, subsidi dipangkas hingga titik nol, utang baru yang lebih besar terus dibuat dan dialokasikan untuk membayar utang lama. Di negeri ini, kemiskinan terjadi bukan semata-mata karena rakyat malas, tapi lebih karena kebijiakan yang memiskinkan.

Ani menyamakan utang negara dengan kartu kredit. Ini juga yang menjelaskan, Sri Mulyani jadi Menkeu, Indonesia menjadi seperti karyawan dengan kartu kredit, ngos-ngosan.  Negara sempoyongan. [syahid/]

*Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Sumber: voa-islam.com