JEBREET! Sebut Jateng Kandang Banteng, Ganjar Pranowo DITAMPOL TELAK Zeng Wei Jian

JEBREET! Sebut Jateng Kandang Banteng, Ganjar Pranowo DITAMPOL TELAK Zeng Wei Jian

10Berita,   Like a preacher on lonely dessert, Ganjar Pranowo berseru-seru. Dia ingin mempertahankan Jawa Tengah sebagai kandang banteng.

Iqbal Wibisono dari Golkar keberatan. Dia justeru ingin mengembalikan lebatnya beringin di Jawa Tengah.

Sudirman Said menyatakan, "Jateng adalah Rumah Bersama: Rumah Manusia Seutuhnya".

Netizen cibir retorik-metafora Ganjar. Mereka bilang, "Jateng bukan kandang, dan warga Jateng bukan banteng."

Filsuf John Locke mengatakan, "the use of words is to be sensible marks of ideas". Kata-kata mengekspresikan pikiran seseorang.

Di sisi lain, Sudirman Said menggunakan alegori. Teduh. Adem. Netral. Tidak ofensif. Ngga pake bahasa retorikal.

Modus retorik biasa di dunia politik. Bahkan Aristotle menulis "The Art of Rhetoric". Plato bilang retorik sering digunakan kaum sophist. Motifnya, simply flattering them with what they want to hear.

Di era modern, teknik retorik paling sering digunkan kaum komunis dan aktivis kemerah-merahan. Di China, Chairman Mao merilis slogan "Let a thousand flowers bloom and a hundred schools of thought contend".

Tapi begitu, kebebasan berpendapat berkembang, Chairman Mao langsung memberangus dengan kekerasan. The crackdown continued through 1957 as an Anti-Rightist Campaign.

THE END

Penulis: Zeng Wei Jian

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Din: Kapolri ke depan Harus Berkomunikasi sama Ormas-ormas Lain

Din: Kapolri ke depan Harus Berkomunikasi sama Ormas-ormas Lain

Zulkarnain/hidayatullah.com

Prof Din Syamsuddin di Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (01/02/2018).

10Berita – Terkait pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menganggap ormas selain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) akan merontokkan negara, tokoh Muhammadiyah yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Din Syamsuddin, menyarankan Kapolri agar berkomunikasi langsung dengan ormas-ormas lain tersebut.

“Untuk kasus Kapolri, beliau sudah menghubungi ormas-ormas Islam bahkan mengunjunginya, maka dianggap bahwa intinya ke depan harus diajak berkomunikasi bersama oleh Kapolri. Ajak ormas lain selain Muhammadiyah dan NU,” ujar Din kepada hidayatullah.com ditemui usai acara sarasehan Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (01/02/2018).

Baca: Sejarawan: Kapolri Tito Kurang Baca Sejarah

Menurut Din, Kapolri Tito sudah bertemu dengannya dan menjelaskan bahwa video pernyataan Kapolri yang viral tersebut cuplikan dari pidato pada tahun 2016 di sebuah forum PBNU.

“Pak Tito mengatakan bahwa penyebutan tersebut tidak dimaksudkan untuk menegasi ormas-ormas lain melainkan ada konteks tertentu,” menurut Din.

Karena itu, menurut Din, Tito sudah menjelaskan persoalan itu, jadi tidak perlu dipersoalkan dan dikembangkan. Karena menurutnya Tito sudah meminta maaf dan sudah mengunjungi pimpinan ormas-ormas Islam seperti Serikat Islam, PBNU, dan sejumlah ormas lain.* Zulkarnain

Baca: Gus Solah Berharap Kapolri Ralat Pernyataannya dan Minta Maaf

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Sumber : Hidayatullah.com

Read More

Dukung Aksi Ormas Islam Jogja, Sri Sultan Bilang “Mbok Baksos Ora Usah Atas Nama Gereja”

Dukung Aksi Ormas Islam Jogja, Sri Sultan Bilang “Mbok Baksos Ora Usah Atas Nama Gereja”

10Berita – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai penolakan sekelompok organisasi kemasyarakatan ormas Islam terhadap kegiatan bakti sosial (baksos) Gereja Santo Paulus, Pringgolayan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Minggu, 28 Januari 2018, karena pengemasan acaranya kurang tepat.

“Mbok baksos itu enggak usah mengatasnamakan gereja, kan (persepsinya) jadi lain,” ujar Sultan menjawab pertanyaan Tempo, Rabu 31 Januari 2018.

Menurut Sri Sultan bakti sosial gereja di tengah lingkungan warga Muslim tak perlu dikemas dengan identitas yang berpotensi memicu gesekan. “Itu dengan konteks agama lain pun masalahnya juga akan sama, nggak mesti Kristen-Islam,” ujarnya. Sultan menuturkan, penggunaan identitas gereja tidak jadi persoalan jika di kalangan internal mereka sendiri. “Ya padha-padha lah (ya sama-sama lah),” ujar Sri Sultan.

Sultan tidak sependapat jika disebut bahwa penolakan ormas itu sebagai razia atau pemaksaan. Sebab, kata dia, sebelumnya sudah ada dialog dengan kepolisian, panitia gereja dan pihak ormas. Sultan meminta persoalan pembatalan baksos gereja tersebut tak perlu diperpanjang. “Sudah dimediasi polisi,” katanya.

Gereja Santo Paulus, Pringgolayan semula akan menggelar bakti sosial di rumah Kasmijo, Kepala Dusun Jaranan, Banguntapan. Kegiatan merupakan rangkaian dari memperingati 32 tahun berdirinya gereja sekaligus peresmian paroki dari paroki administratif menjadi paroki mandiri.

Namun, sebelum bakti sosial dilaksanakan, pada Ahad pagi, 28 Januari 2018, sejumlah pemuda masjid dan ormas yang mengatasnamakan Islam mendatangi lokasi bakti sosial yang baru akan dimulai pagi itu. Di antaranya Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam (FUI) dan Majelis Mujahidin Indonesia. Mereka menolak bakti sosial dengan alasan kristenisasi dan meminta panitia gereja memindahkan kegiatan itu di gereja.

Berbeda dengan sikap Sultan Jogjakarta, Bupati Bantul Suharsono mengaku kecolongan dengan adanya aksi ormas yang membatalkan baksos itu. “Semua agama yang diakui di Indonesia harus dihormati, tidak bisa suatu ormas melarang kegiatan dari agama yang diakui itu jika kegiatan itu tidak melanggar aturan berlaku,” ujar Suharsono.

Suharsono mengatakan berusaha menjaga teguh keberagaman di Bantul meski berulangkali coba dikoyak tindakan intoleran. Dan ia berjanji tetap berada di garis depan untuk melawan tindakan yang mengganggu keberagaman. Menurutnya ada sejumlah kasus yang berpotensi mengusik kehidupan beragama namun berhasil ia tangani sejak menjabat.

Sumber : Eramuslim 

Read More

Ternyata PKL Benhil Di Jalan Sudirman Itu Warisan Ahok

Ternyata PKL Benhil Di Jalan Sudirman Itu Warisan Ahok

10Berita, Netizen sudah ramai ramai bully Anies Sandi atas ramainya PKL Benhil di Jalan Sudirman. Mereka menyangka bahwa itu adalah Imbas dari kebijakan Gubernur Anies yang memperhatikan Keberpihakan kepada rakyat kecil. Bahkan ada yang jahat menyatakan kalo dibalik keberpihakan tersebut ada Rp dengan menuliskan ‘kebeRPihakan’. Sayangnya mereka tidak banyak baca dan terlanjur tidak move on. Hati hati mereka sudah diliputi benci dan sakit hati karena kalah dalam pilkada kemarin. Padahal harusnya mereka bersyukur mendapatkan Gubernur yang lebih baik dari kemarin.

Pada Feb 2017, proses revitalisasi pasar benhil dalam proses tahap pembangunan awal. Dikutip dari WARTA KOTA. Dikatakan oleh Humas PD Pasar Jaya, Gatra Vaganza. “Saat ini, pembangunan sudah berjalan mas, sekarang masih dalam proses tahap awal pembangunan,” Pasar Benhil nantinya akan berubah nama menjadi Benhil Central. Pada lokasi yang nantinya akan menjadi Benhil Central ini sudah dilakukan penutupan dengan sebuah papan pembatas berwarna hijau. Tetapi terlihat hanya ada beberapa alat berat yang berada dilokasi, belum terlihat aktivitas proses pembangunan yang dilakukan oleh para pekerja. Diperkirakan proses pembangunan Benhil Central ini akan selesai pada 2019 mendatang.

Penggusuran sudah dilakukan sejak September 2015, tetapi relokasi tidak diberikan secara maksimal. Pasca Penggusuran Pasar Benhil, PKL Colong-colong Berjualan. Beberapa pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar area Pasar Jaya Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, kebingungan pasca penggusuran. Mereka merasa tidak mudah mencari lokasi baru. Mereka digusur tapi tidak dikasih tempat jualan. Hal ini yang dilupakan ahok.

Petugas hanya memberi solusi lain bagi pedagang. Guna mengantisipasi kemacetan parah akibat bejubelnya PKL di area Pasar Benhil, kata Hakim, PKL dijadwalkan berjualan pada malam hari. Meraka harus berjualan malam hari guna mengantisipasi kemacetan panjang. PKL Benhil berharap, ada solusi setelah ada penertiban, terutama disediakan tempat jualan baru. Jadi hal ini bukan tiba tiba muncul saat ada gubernur baru.

Tetapi sebenarnya ahok agak ambigu saat menangani masalah PKL benhil ini. Seperti yang dikutip dari kompas pada berita “PKL Tanah Abang Ditertibkan, Kenapa Ahok Dukung Pasar Tumpah Benhil?” yang diliris Pada Mei 2015. Basuki Tjahaja Purnama memiliki sikap yang berbeda dalam memperlakukan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang dengan PKL di pasar tumpah Pusat Jajanan Bendungan Hilir (Benhil). Terhadap PKL Tanah Abang, Basuki terkesan keras, sementara para penjual hidangan takjil di Pasar Benhil justru diperbolehkan berjualan.

Ahok memiliki alasannya, dia menilai pusat jajanan di Benhil sudah turun-temurun. Menurutnya dia bukannya mau menghilangkan PKL, tetapi bagaimana PKL ini ditata, karena PKL ini tulang punggung ekonomi rakyat. Menurutnya jika PKL Benhil sudah tertata dan terdaftar resmi, Pemprov DKI bisa menarik retribusi sebesar Rp 2.000 yang akan menguntungkan Pemprov DKI. Akan tetapi, para PKL Benhil tidak akan merasa rugi. Sebab, biasanya mereka justru menyetor uang lebih banyak kepada preman jika tidak menjadi PKL yang terdaftar.

Akhirnya hingga kini banyak PKL yang menggelar dagangannya di atas trotoar Jalan Sudirman, dekat jembatan penyeberangan Benhil. Mereka menyasar para pekerja yang pulang kantor. Ada puluhan lapak yang Tempo amati selalu hadir di rentang pukul 17.00–21.00 pada 30 Januari 2018. Biasanya mereka akan menghilang ketika ada petugas Satpol PP yang berjaga.

Satpol PP Benhil berjaga sejak pukul 17.15 WIB. Saat ada yang sudah gelar lapak sekitar 10 orang, Satpol PP menegur PKL tersebut. Rencananya, mereka akan berjaga hingga beberapa hari ke depan. Tetapi karena para pedagang PKL butuh penghasilan untuk makan keluarga, maka mereka berani turun lagi ke jalan, kucing-kucingan dengan aparat.

Bersyukurlah kini Gubernur Jakarta merupakan orang yang mempunyai keberpihakan kepada Rakyat kecil. Walaupun Sandiaga Uno belum mengetahui lokasi sementara untuk PKL di kawasan Jalan Sudirman, tapi itu tetap diperjuangkan. Dia sedang diskusi bersama Dinas Usaha Kecil Menengah (UKM) DKI Jakarta.

Bersyukurnya Sandiaga pun menyerap aspirasi dengan menyempatkan diri berbicara dengan pedagang Sudirman. Mereka menyampaikan tidak punya lahan usaha lain. Itu merupakan periuk nasi mereka. Jadi, tentunya Pemprov akan harus pikirkan juga untuk periuk nasi mereka. Pemerintah DKI masih mencarikan lokasi sementara agar tidak mengakibatkan mereka mengokupasi trotoar lagi seperti yang terjadi sekarang.

Sumber : Ngelmu

Read More

JLEB! Nasihat MENOHOK Jurnalis Senior untuk Ketum PBNU: Soal Pak Tito, Said Aqil Tak Perlu Menakut-Nakuti Orang

JLEB! Nasihat MENOHOK Jurnalis Senior untuk Ketum PBNU: Soal Pak Tito, Said Aqil Tak Perlu Menakut-Nakuti Orang

Oleh: Asyari Usman

Setelah menerima kunjungan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kantornya, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj, mengatakan bahwa masalah rekaman video Pak Tito yang menyebutkan bahwa hanya NU dan Muhammadiyah yang berjuang untuk Indonesia, tidak perlu lagi diperpanjang.

“Sudah selesai di sini,” kata Said Aqil.

Seperti diketahui, Kapolri mengatakan Polisi hanya akan memperkuat NU dan Muhammadiyah.

“Jangan yang lain,” ujar Tito di rekaman video itu.

Menurut Kapolri, hanya NU dan Muhammdiyah yang konsisten membangun dan menjaga NKRI, yang lain-lain malah mau menghancurkan Indonesia. Pernyataan Pak Tito ini memicu reaksi keras dari sejumlah ulama dan pimpinan ormas yang merasa disepelekan oleh Kapolri.

Tentu pantas diapresiasi upaya Said Aqil dan Kapolri untuk menyelesaikan kisruh pernyataan yang menyinggung perasaan itu. Kita semua berharap agar suasana sosial-politik tidak terganggu. Akan tetapi, sayang sekali Said Aqil malah mengeluarkan ucapan yang berpotensi untuk memperkeruh situasi. Ketua PBNU itu mengatakan, kalau ada pihak yang masih mengembangkan pembahasan tentang pernyataan Pak Tito itu, patut dicurigai.

Kata kuncinya adalah “patut dicurigai”. Kalimat Said Aqil ini tidak multi-tafsir. Cukup jelas. Nadanya sangat intimidatif. Sinonimnya tak jauh-jauh dari makna “menggertak”. Bertetangga juga dengan makna kata “menakut-nakuti”. Yaitu, menakut-nakuti orang agar berhenti membicarakan isu yang sangat mengganggu ini. Intervensi Said Aqil itu terasa seperti suasana zaman otoriter dulu.

Saya teringat, seandainya Said Aqil hidup di zaman otoriter dan beliau menduduki posisi sebagai kepala lembaga keamanan, bisa jadi sudah banyak orang yang dia tangkapi dan digertak-gertak karena mengomentari ucapan Pak Tito yang memang harus dibahas sampai tuntas. Bukan malah dilarang-larang.

Kalau Said Aqil ingin mendinginkan suasana, seharusnya tidak melontarkan ucapan yang sifatnya menggertak dan menakut-nakuti. Gaya semacam ini pasti akan kontra-produktif. Sebab, kita tidak lagi hidup di era yang penuh dengan intimidasi. Yang diperlukan adalah uluran tangan persuasif dari beliau kepada para pimpinan ormas-ormas yang telah tersakiti oleh pernyataan Pak Tito.

Eskpektasi masyarakat kepada tokoh sekaliber Said Aqil sangatlah tinggi. Beliau semestinya muncul dengan uacapan yang bisa menghibur pimpinan ormas-ormas yang saat ini merasa resah. Bukan malah memperberat cedera perasaan yang mereka alami.

Semoga saja Said Aqil Siraj bisa memahami seriusnya ketersinggungan yang dialami oleh para pimpinan dan aktivis ormas-ormas kaum muslimin yang sejak puluhan tahun ikut berjuang membangun Indonesia sesuai dengan kiprah mereka masing-masing. Kita berharap agar beliau mau memahami perasaan sanak-saudara beliau yang semuanya melakukan kegiatan dakwah meskipun tidak membawa bendera NU atau Muhammadiyah.

Sumber : portal-islam.id

  

Read More

Tindaklanjuti Hasil Investigasi Media Masa, Anies Siap Sikat Alexis

Tindaklanjuti Hasil Investigasi Media Masa, Anies Siap Sikat Alexis

10Berita – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan menindaklanjuti hadil temuan investigasi salah satu media massa nasional terkait praktik prostitusi yang kembali terjadi di Hotel Alexis, Pademangan, Jakarta Utara.

“Kita sudah instruksikan terkait pariwisata tempat hiburan. Untuk lakukan tindaklanjut atas laporan investigasi itu,” ujarnya di Balai Kota, Rabu (31/1).

Gubernur Anies meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta langsung bergerak karena tak ingin kejadian di masa lalu kembali terulang. “Jadikan itu titik awal untuk bergerak, jadi nggak usah dari nol kemudian lakukan, intinya kalau melanggar kita lakukan tindakan,” tegas Anies.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah memanggil manajemen Hotel Alexis pasca diberitakannya hasil investigasi Tempo terkait dugaan praktik prostitusi dan layanan esek-esek di bekas Hotel Alexis yang kini berganti nama menjadi 4Play.

Pemanggilan dilakukan untuk mengonfirmasi kebenaran atas investigasi yang diulas media tersebut.

Pihak Disparbud DKI Jakarta sudah meminta keterangan manajemen Hotel Alexis dan menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sejauh ini, belum bisa dipastikan soal kebenaran adanya praktik prostitusi di lokasi yang berubah nama menjadi 4Play itu.

Tim investigasi Tempo berhasil mengungkap praktik prostitusi terselubung di 4Play pada Rabu 10 Januari 2018, atau  belum genap tiga bulan setelah pemerintah DKI Jakarta mengirim surat pemberitahuan tak memperpanjang izin Hotel dan Griya Pijat Alexis. Izin Alexis tak diperpanjang karena hotel itu diduga menjadi sarang prostitusi

Kendati Hotel Alexis sudah tidak beroperasi lagi, karaoke 4Play atau dibaca Foreplay di Alexis masih tetap berjalan seperti biasa. Dalam laporan investigasi Tempo awal Januari lalu disebutkan, di lantai tiga bangunan tersebut atau tepatnya di belakang meja resepsionis, sekitar 40 perempuan sedang duduk-duduk di sofa merah.

Para perempuan yang berkedok pemandu karaoke atau lady companion (LC) itu bisa dipesan untuk sekadar menari telanjang (striptease), bahkan berhubungan badan.

Sementara Legal and Corporate Affairs Group Alexis Lina Novita membantah hal tersebut saat dihubungi Tempo. Menurut dia, para LC itu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, yaitu memandu tamu yang ingin berkaraoke. (Gr/Tmp/Ram)

Sumber : Eramuslim 

Read More

#Swasembada Pangan: Usai Beras, Gula, Garam, Pemerintah Akan Impor Jagung…

#Swasembada Pangan: Usai Beras, Gula, Garam, Pemerintah Akan Impor Jagung…

10Berita  – Setelah polemik impor beras, gula dan garam, pemerintah Jokowi kembali membuka kran impor jagung pada bulan Januari 2018. Sebanyak 77.760 ton jagung akan didatangkan dari luar negeri dalam kurun waktu 3 bulan kedepan.

Proses Impor jagung rencananya akan dilakukan PT Miwon Indonesia dari Argentina, Brasil, Ukraina, dan Amerika Serikat. Jagung yang diimpor akan digunakan untuk bahan baku industri. Persetujuannya pun telah diteken Kementerian Perdagangan pada 17 Januari 2018 dan berlaku mulai 17 Januari hingga 17 April 2018.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluhuddin menyayangkan kebijakan Kemendag yang terlalu gampang mengobral rekomendasi impor kepada pengusaha. Terlebih, alasan yang digunakan juga selalu sama, untuk keperluan industri. Padahal, kebutuhan industri tersebut seharusnya masih bisa dipenuhi dari dalam negeri.

“Ini kan alasannya semua begitu, untuk industri. Padahal, importase ini kan bisa saja merembes juga ke masyarakat.

Ini terjadi karena tidak ada pengawasannya. Importase ini tidak ada kepastian di masyarakat karena begitu merembes pasti akan memukul pasar di dalam negeri. Kasihan petani kita kalau seperti ini,” ucap politisi PKS ini, Rabu (31/01) malam.

Selama ini importase pangan sering bermasalah karena selalu terjadi kebocoran. Yang awalnya disebut untuk industri, namun kenyataannya barang impor itu masuk ke pasar konsumsi masyarakat. Begitu masuk ke pasar, harga komoditas tersebut langsung anjlok akibat terlalu banyak suplai. Para petani pun langsung rugi, karena hasil panennya tidak laku.

Andi mencium adanya aroma kental kental kepentingan politik dalam importase ini.

“Ini semangat impor juga dekati Pemilu. Sehingga, semakin kuat (dugaannya). Padahal, dasar impor itu harusnya dikeluarkan kementerian teknis,” ujarnya.

Andi menegaskan, sejak awal, Komisi IV menyatakan menolak impor, baik beras maupun jagung. Sebab, impor itu telah menggelisahkan petani. Buktinya, untuk beras, baru rencana impor saja, harga padi petani langsung anjlok.

Dia yakin, Presiden Jokowi juga tidak setuju dengan impor itu. Ketidaksetujuan Jokowi dapat dilihat dari kemarahannya saat membuka rapat kerja Kemendag di Istana, kemarin. Sebab, yang diinginkan Jokowi dari Kemendag adalah menggenjot ekspor, bukan mengobral impor.

“Genjot ekspor kan bisa bikin devisa negara kita makin bagus. Sementara, importase pangan ini malah membuat petani-petani kita kesulitan,” tandasnya. (Pi/Ram)

Sumber : Eramuslim 

Read More

Ini Lambang Baru Persaudaraan Alumni 212

Ini Lambang Baru Persaudaraan Alumni 212

Umat selalu bersama dalam menjaga Islam sebagai rahmatan lil alamin.

10Berita ,  JAKARTA -- Humas Presidium alumni 212 mengumumkan lambang baru dari persaudaraan alumni 212. Lambang baru ini merupakan lambang persaudaraan antara sesama Muslim di Indonesia.

"Ada gambar orang-orang bersalaman berwarna merah putih yaitu melambangkan persaudaraan sesama anak bangsa Indonesia. Tidak membedakan suku, agama, ras, bahasa, mazhab dalam aswaja," kata Koordinator Divisi Media Center sekaligus Humas Reuni akbar 212, Habib Novel Bamukmin saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (1/2).

Gambar lima kubah masjid, kata dia, melambangkan masjid. Mengisyaratkan umat Islam selalu bersama dalam menjaga Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selain itu, selalu menjadikan masjid sebagai pusat pergerakan mengawal negara ini yang berketuhanan.

Adapun jumlahnya lima kubah itu melambangkan rukun islam ada lima. "Tulisan 212 adalah tanggal dan bulan terselenggarakan aksi bela Islam. Memang dari sana spirit persatuan menjadi sejarah terbesar sepanjang masa sejak Islam hadir di muka bumi ini," kata Novel.

Sedangkan Monas adalah lambang ibukota DKI Jakarta, tempat pusat terselenggara aksi bela Islam dengan jumlah 8 juta orang. Sementara gambar kepulauan Indonesia adalah keberagaman yang harus dijaga persatuannya dari sabang sampai marauke sebagai NKRI yang harganya mati.

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Pernyataan Sikap Persaudaran Alumni 212 Atas Video Kapolri

Pernyataan Sikap Persaudaran Alumni 212 Atas Video Kapolri

PERNYATAAN SIKAP
PERSAUDARAAN ALUMNI 212
TERHADAP PROVOKASI, INSINUASI, DISKRIMINASI DAN TERORISASI
KAPOLRI TITO KARNAVIAN
TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA

Kami Pimpinan Persaudaraan Alumni 212 menyampaikan sikap tegas kami terhadap
pernyataan Kapolri yang sudah viral sejak beberapa hari ini.

1. Pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang berbunyi: “Para Kapolsek wajib, di tingkat
kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.
Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan
negara malah iya”.

Bagi kami pernyataan ini sungguh mengagetkan, karena pernyataan itu
jelas sedang menyudutkan umat Islam non-NU dan non-Muhammadiyah karena mereka dianggap malah merontokkan Negara, Pernyataan yang ultra-diskriminatif, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan berpotensi mengadu-domba sesama anak bangsa.

2. Pernyataan itu telah menghina, melecehkan dan memusuhi umat Islam selain dari NU dan Muhammadiyah yang juga telah berjuang memerdekakan dan mempertahankan bangsa Indonesia.

Karena Tito Karnavian adalah Kapolri, maka tidak mustahil seluruh jajaran Polri dibawahnya, yang sehari-hari hidup di tengah masyarakat akan mengambil sikap mencurigai, memata-matai dan memusuhi orang Islam yang bukan NU dan Muhammadiyah. Karena kegiatan mereka dinilai sedang merontokkan negara.

3. Allah SWT sedang membuka mata umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, kebenaran firman Nya: “Bahwa kadangkala muncul kebencian (pada agama Islam) dari mulut mereka (pembenci Islam), tetapi kebencian yang tersimpan dalam dada mereka sungguh lebih besar”. (Al-Qur’an: 3: 118)

Kami belajar dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi serta tarikh perjuangan kaum beriman, bahwa tidak semua orang yang mengaku muslim dan beragama Islam secara lahiriah, betul-betul menghargai Islam. Seperti sinyalemen Al-Qur’an di atas, kebencian yang tersembunyi dalam dada mereka justru lebih besar.

4. Umat Islam sudah cukup terhina dengan kasus Ahok tahun lalu, terkejut ada Perppu Ormas yang ganjil, juga Victor Laiskodat si pembenci Islam tetap berkeliaran bebas, dan sekarang seorang Tito Karnavian mengekspresikan sikapnya di depan publik yang benar-benar tidak bisa kami terima.

5. Kami minta pada Presiden Jokowi supaya Kapolri Tito Karnavian segera di copot dari
jabatannya. Karena kami yakin masih ada perwira tinggi Polri yang betul-betul Pancasilais, faham sejarah bangsa sendiri, tidak membenci Islam serta bersahabat dengan umat Islam.

6. Kepada Presiden Jokowi kami minta menertibkan para pembantunya yang telah terbukti meresahkan umat Islam Indonesia.

7. Meminta kepada Kapolri Tito Karnavian untuk meminta maaf kepada Umat Islam Indonesia terutama kepada ormas – ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah.

8. Atas perhatian dan tindakan follow-up dari Presiden Jokowi, kami seluruh Alumni 212 menyampaikan terima kasih.

Jakarta, 31 Januari 2018

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN ALUMNI 212

Ketua Umum
Ust. Slamet Ma’arif, SA.g.MM

Sekretaris Umum
Ust. Drs. Bernard Abdul Jabbar

Sumber : Dakwah Media

Read More

Kuasa Hukum Alfian Tanjung : Barang Bukti Didapat dari Perbuatan Melawan Hukum

Kuasa Hukum Alfian Tanjung : Barang Bukti Didapat dari Perbuatan Melawan Hukum

Sidang ke- 6 terhadap aktivis pegiat anti komunisme Alfian Tanjung kembali digelar dii Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Rabu (31/01/2018).

10Berita, Dalam sidang terungkap bahwa barang bukti yang digunakan  untuk melapor oleh Tanda Perdamaian selaku kuasa hukum  dari Hasto yang bertindak mewakili PDIP adalah hasil unggahan yang diperoleh Muhamad Aditya Iman Fahkevi selaku redaktur dari Portal online  Sebarr.com.

Diketahui, Sebarr.com mengunduh dari Twiter Alfian  dan kemudian mengunggah kembali/ menyebarkan perkataan Alfian yang dituding mengandung ujaran kebencian.

“Aditya tidak menyadari  bahwa perbuatannya dengan menyebarkan konten tsb adalah termasuk  perbuatan melawan hukum yg juga dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE no 11 Tahun 2008. Apalagi perbuatan Aditya yang tidak minta ijin dari Alfian selaku pemilik akun twitter tsb juga melanggar pasal 32 ayat 1 UU yang sama,” kata Kuasa Hukum Alfian Tanjung, Abdullah Alkatiri.

Dalam sidang tersebut, JPU rencananya menghadirkan dua orang yaitu Sekjen PDIP Hasto selaku pelapor yang ternyata tidak hadir.

“Kami selaku kuasa kuasa hukum memprotes keras alasan tidak dapat hadirnya dengan alasan yang sama dengan Rabu minggu lalu yaitu karena kesibukan tugas partai dan kami juga keberatan terhadap ahli yang hadir sebelum Hasto selaku saksi pelapor diperiksa.Dan hakim meminta JPU untuk menghadirkan Hasto minggu depan dan jika tidak hadir majelis hakim akan mengeluarkan surat untuk dijemput pakasa,” pungkasnya.

Sumber : jurnalislam.com

 

Read More