Ust. Hilmi Tegas Tolak Intervensi Bawaslu Dalam Materi Kutbah Jumat

Ust. Hilmi Tegas Tolak Intervensi Bawaslu Dalam Materi Kutbah Jumat

10Berita – Langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang akan menyusun materi khotbah menjelang masa kampanye Pilkada Serentak 2018 ditentang banyak pihak.

Putra ulama Nahdlatul Ulama (NU) KH Amin Afandi, Ustadz Hilmi Firdausi menegaskan tidak akan mau khutbah jika diintervensi.

“Hadeeh..apalagi ini? Yang pasti, saya ga akan mau khutbah jika diintervensi. Idealisme diperlukan dalam berdakwah, tidak terima titipan dan pesanan. Clear!” tegas Ustadz Hilmi di akun Twitter @Hilmi28.

Selain intervensi khutbah, Ustadz Hilmi menyesalkan kebijakan sertifikasi khotib. “Dulu Khotib mau disertifikasi, sekarang isi khutbah mau diintervensi. Selamat datang di negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia!” tulisa @Hilmi28.

Pengamat kebijakan publik Prijanto Rabanni juga mempertanyakan kebijakan intervensi materi khutbah tersebut. “Bawaslu bikin materi khotbah. Jadi makin geli sekaligus prihatin melihat wajah negeri ini. Ada apa dengan bangsa ini? #iDeasRabbani,” tulis Prijanto di akun @PrijantoRabbani.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, alasan penyusunan materi khotbah agar mencegah hal yang dialami saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Kami sekarang lagi menyusun kerja sama dengan pemuka agama, KWI PGI, agar khotbah-khotbah menjelang pilkada, kampanye, diisi dengan hal-hal menenteramkan,” kata Rahmat dalam diskusi Setara Institute (08/02).(kl/ito)

Sumber : Eramuslim

Read More

Pengabdian Perawat Berjilbab di Kampung Suku Asmat

Pengabdian Perawat Berjilbab di Kampung Suku Asmat

Laporan wartawan Republika Muhyiddin, langsung dari Asmat Papua:

Bukan rahasia, daerah-daerah di Kabupaten Asmat sukar dijangkau. Demikian juga dengan Kampung Yaosakor, Distrik Siret. Dari Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, kampung ini hanya bisa dijangkau dengan perahu cepat melalui Sungai Aswed.

Bersama tim relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Republika.co.id menyusuri sungai yang membentang berkelok-kelok dan banyak bercabang itu sejak Rabu (7/2)."Biasanya kalau air lagi surut, buaya-buaya itu ada di pinggir sungai, tidur," ujar Doni, salah satu awak perahu cepat.

Bercabangnya Sungai Aswed membuat awak perahu harus menanyakan arah menuju Yaosakor ke penduduk lokal yang juga menggunakan perahu cepat atau kepada nelayan yang tengah memancing ikan. Setelah empat jam berperahu, Republika.co.id dan tim ACT akhirnya tiba di Kampung Yaosakor. Anak-anak tempatan yang tengah bermain di dermaga ramai melambaikan tangan saat perahu merapat dan akhirnya bersandar di pelabuhan kecil dari kayu.

Tak jauh dari tempat kapal bersandar, tampak sebuah puskesmas yang tak sebegitu besar. Bangunannya dari kayu dan berdiri di semacam panggung. Bentuknya seperti bangunan lain di Asmat yang menyesuaikan dengan kontur tanah yang berawa.

Puskesmas itu termasuk yang paling ramai di Asmat. Ada sebanyak 26 tenaga kesehatan yang terdiri atas perawat, bidan, dan ahli gizi. Namun, tidak ada dokter di Puskesmas Yaosakor. Akibatnya, anak-anak yang menderita penyakit parah harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Distrik Agats, pusat pemerintahan Kabupaten Asmat.

Republika.co.id menemui Devi Dewiana (26 tahun), salah satu perawat di puskesmas itu. Di tengah warga Yaosakor, Devi dan rekan-rekannya tampak ganjil. Dia satu dari sedikit yang berjilbab di Yaosakor. Penduduk Muslim yang tinggal di kampung itu hanya empat perempuan dan dua laki-laki.

"Yang Muslim hanya kami-kami ini saja enam orang," kata Devi. Untuk melaksanakan Shalat Jumat, laki-laki Muslim di kampung itu harus naik kapal ke masjid di kampung tetangga.

Membuka obrolan, Devi mengatakan, banyak tantangan yang dihadapinya saat mengabdi di kampung ini. "Kemarin, pas imunisasi kita panggil masyarakatnya, yang kadang tidak mau. Takut disuntik," ujar Devi kepada Republika.co.id. Perawat asal Makassar, Sulawesi Selatan itu sudah setahun mengabdi di Yao Sakor setelah ditugaskan Dinas Kesehatan Papua dari Jayapura.

Meski sempat terkejut dengan penugasannya, Devi saat ini merasa bangga karena bisa menolong anak-anak pedalaman dari ancaman penyakit, seperti malaria dan campak ataupun gizi buruk. Terlebih, sang suami bersedia menemani ke Yaosakor.

Bagaimanapun, belakangan ini, upaya Devi dan rekan- rekannya seolah tenggelam di tengah mencuatnya kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk. Distrik Siret, termasuk salah satu wilayah terdampak bersama sejumlah distrik lainnya, seperti Suator, Kolofbrasa, Fait, Aswit, Pulau Tiga, dan Jetzi.

Tim Dinkes Papua menyatakan, dari lima kampung di Distrik Siret, sebanyak 108 orang terkena campak dalam pemeriksaan Januari lalu. Meski begitu, tak seperti di beberapa distrik lainnya, tak ada yang meninggal di Siret.

Terkait hal itu, menurut Devi, pemahaman warga Yaosakor memang masih kurang soal pentingnya kesehatan. "Pendidikannya masih rendah. Kadang kalau kita datang ke sana berlarian ke mana. Tapi kita edukasi, beri pengertian," ucapnya.

Ia mencontohkan, kondisi Puskesmas yang tak memiliki dokter kerap memaksa para perawat merujuk warga yang sakit parah ke RSUD Agats. "Nah, kadang pasien tidak mau dirujuk. Kalau tidak mau rujuk, kita kasih tanda tangan penolakan tindakan rujukan," kata Devi.

Hal senada juga diungkapkan perawat lainnya yang juga bertugas di Yaosakor, Ria Amriana (26). Seperti Devi, ia juga berasal dari Makassar dan berhijab. Meski berbeda keyakinan dengan kebanyakan warga Asmat yang beragama Katolik, Ria bersaksi jika ia diterima dengan baik.

Masyarakat kampung tersebut, menurut Ria, juga menghormati keduanya meskipun berbeda agama. "Untuk sementara, belum pernah (diusir). Kan pelayanannya kita di pustu (puskesmas pembantu) di kampung-kampung," ujar perempuan yang belum bersuami tersebut.

Berdasarkan pengakuan Devi dan Ria, mengedukasi warga tempatan soal kesehatan memang bukan pekerjaan mudah. Meski begitu, pekerjaan yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang mustahil. Salah satu kuncinya, menurut Ria, adalah pendidikan.

Ada sekitar 50 persen lebih peningkatannya. Cuma kalau di kampung sini ada sekolah SMP dan SD. Nahdi kampung lain juga ada sekolah cuma kadang mereka (para murid) ke bivak (rumah berpindah di hutan) mencari kayu hitam (gaharu)," kata Ria.

Sejak kabar KLB campak dan gizi buruk menyeruak dari Asmat, penampakan perempuan berjilbab di Asmat jadi bertambah. Mereka merupakan relawan dari sejumlah lembaga amil zakat (LAZ) yang menyalurkan bantuan dan tenaga kesehatan di daerah tersebut, seperti ACT yang sempat memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga Kampung Yaosakor, Rabu (7/2).

"Kemarin Maghrib saja ada enam sampai tujuh saf yang shalat berjamaah, sedangkan subuh ada sekitar tiga saf," ujar Hajri, salah seorang relawan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) saat ditemui Republika.co.id di Masjid An-Nur di Agats, Rabu (7/2). Di sela-sela obrolan selepas Shalat Subuh itu, tampak empat relawan dengan seragam Baznas sedang membaca Alquran di masjid.

Umat Islam yang tinggal di Agats tergolong leluasa menjalankan ibadah mereka. Kebanyakan Muslim di daerah itu adalah para pedagang, pegawai pemerintahan, dan relawan.

Salah seorang tokoh masyarakat Asmat, Norbertus Kamona mengatakan, umat Katolik sebagai mayoritas juga sadar kalau umat Islam berhak melaksanakan ibadahnya dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Bahkan, menurut dia, saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga kerap dibantu oleh umat Katolik. Begitu juga sebaliknya. "Sampai dengan hari ini, tetap kalau ada namanya takbiran yang bikin takbiran itu kita. Kemudian yang kerja kita orang Kristen," kata Norbertus sembari tersenyum.

Dia mengatakan, ada sekitar 80 Muslim dan Muslimah tempatan di distrik dengan jumlah total penduduk sekitar 15 ribu jiwa itu. "Yang agama Islam ada sekitar 80-an orang, yang lain itu mereka kan mendukung untuk membantu mereka untuk apa. Jadi masalah kehidupan beragama di sini tidak ada," kata Norbertus.

Wakil Bupati Asmat Thomas E Safanpo menjelaskan, setidaknya ada dua masjid di Kabupaten Asmat. Masjid An-Nur, salah satunya, dibangun dari tanah yang dihibahkan kakeknya. "Itu dibangun sekitar tahun 1972," katanya saat berbincang dengan Republika.co.id di pelabuhan Distrik Agats. "Kalau kalian mau lihat NKRI yang sesungguhnya, ada di Papua."

Sumber: Republika

Read More

Menkominfo Ingatkan Batas Akhir Registrasi Kartu Prabayar

Menkominfo Ingatkan Batas Akhir Registrasi Kartu Prabayar

10Berita, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengingatkan masyarakat yang belum melakukan registrasi untuk segera melakukan registrasi ulang kartu prabayar sebelum batas akhir 28 Februari 2018. Ia menekankan pentingnya registrasi prabayar seluler untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan pengguna jasa telekomunikasi.

“Siapa yang belum pernah menerima sms mama minta pulsa, siapa yang belum pernah menerima kredit? Kita tidak tahu siapa yang mengirim. Tujuan registrasi nomor untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut,” ujar Rudiantara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/2).

Registrasi kartu prabayar gratis tidak berbayar dan hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK). Sementara hingga Kamis pagi, lebih dari 195 juta pengguna telepon seluler berhasil melakukan registrasi ulang kartu prabayar dengan pertambahan rata-rata per hari 1,5 juta pelanggan.

Selain untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan jasa telekomunikasi, registrasi ulang nomor telepon seluler mencegah kerugian pada operator karena gangguan lalu lintas data. Registrasi kartu prabayar juga bagian dari menyehatkan industri telekomunikasi karena penyedia jasa layanan tidak perlu mengeluarkan dana banyak untuk mencetak kartu SIM baru.

Ada pun kartu prabayar yang tidak melakukan registrasi hingga batas waktu 28 Februari 2018 akan dilakukan pemblokiran secara bertahap. Dalam 30 hari setelah batas waktu, nomor yang belum melakukan registrasi tidak dapat melakukan panggilan ke luar, selanjutnya 15 hari kemudian tidak dapat menerima panggilan masuk. [rol]

Sumber :rol , Dakwah media

Read More

DPR Curigai Pemotongan Gaji ASN Upaya Pemerintah Menambal Defisit Keuangan Negara

DPR Curigai Pemotongan Gaji ASN Upaya Pemerintah Menambal Defisit Keuangan Negara

10Berita -Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menduga, pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tak lebih sebagai upaya pemerintah untuk menutupi semakin menganganya defisit keuangan negara.

“Ini akan menimbulkan polemik. Bahkan, sampai pada anggapan bahwa pemerintah sedang mencari dana untuk menambal defisit anggaran saat ini,” sindirnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Tak hanya itu, menurutnya, menjadi sangat aneh ketika negara terlalu jauh mengintervensi ranah privat setiap warganya.

“Kita tahu, zakat adalah ranah privat dan sifatnya sukarela. Kalau kemudian hal yang bukan ranah negara itu harus diatur dengan Perpres, maka berpotensi memunculkan polemik baru,” ujar Heri.

Belum lagi, sambung dia, pada kelompok ASN yang beragama Islam itu tidak tertutup kemungkinan ada yang wajib diberi zakat. “Bagaimana mungkin orang yang wajib menerima, justru dipungut zakat?,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi VI itu.

Lebih jauh, Heri menilai, wacana tersebut seperti tidak sensitif terhadap kesanggupan ASN. Disebutkan bahwa ASN yang wajib dipungut zakat adalah penghasilannya setara 85 gram emas setahun.

“Kalau kita pakai patokan harga emas per 7 Februari 2018 sebesar Rp576.511 per gram, maka emas 85 gram itu setara dengan penghasilan Rp49.003.435 per tahun atau per bulannya sebesar Rp4 juta. Artinya, ASN dengan penghasilan minimal Rp4 juta per bulan dikenai potongan zakat. Dengan gaji sebesar itu banyak ASN yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya karena alasan macam-macam: dari kebutuhan harian, bayar sekolah anak, sampai bayar kredit dan utang,” papar legislator dari Dapil Jabar IV itu.

Yang jelas, tegas Heri, Wacana ini sangat tidak tepat dan perlu kajian berulang-ulang. “Apalagi itu dicetuskan di tahun politik. Sangat sensitif sehingga perlu kehati-hatian penuh. Apalagi potensinya tidak sedikit. Bisa mencapai di atas Rp200 triliun,” ungkapnya.

Sekali lagi, tandas Heri, bahwa zakat adalah suatu yang bersifat sukarela dan sudah diatur berdasarkan kaidah-kaidah syariah.

“Negara tidak perlu ikut campur di situ. Jangan sampai akan muncul pandangan pungutan zakat lewat Perpres itu adalah cara tersembunyi pemerintah untuk menutup defisit,” pungkasnya.(kl/ts)

Sumber :Eramuslim 

Read More

Tulisan Asyari Usman Adalah Produk Jurnalistik

Tulisan Asyari Usman Adalah Produk Jurnalistik

10Berita, Seluruh muatan Teropong Senayan adalah produk jurnalistik, termasuk surat pembaca karena ia terdaftar di Dewan Pers yang dilindungi UU No 40 tentang Pers, lex specialis terhadap KUHP dan KUHAP, termasuk UU ITE dan sejenisnya. Juga diatur oleh SEMA.

Terhadap produk jurnalistik, tak bisa main tahan, sangka dan dakwa. Itu otoritas Dewan Pers yang menentukan, memakai sejumlah fasilitas hukum pers. Tort, kesalahan pidana baru bisa jalan setelah Dewan Pers menyatakan “itu bukan produk jurnalistik”, seperti pada face book, twiter, milis. Tidak berlaku pada pers online yang terdaftar di Dewan Pers.

Seluruh produk jurnalistik dilindungi UU No 40 cq Dewan Pers. Tak bisa main tangkap. Orde Baru saja tak pernah melakukan main tangkap seperti itu. Wartawan, menulis salah, lalu serta merta ditangkap. Penulis opini di Teropong Senayan, salah menulis, langsung ditangkap hanya karena Ketum PPP tak bahagia dengan tulisan itu.

Tak bisa seperti itu. Bahkan di Ode Baru, penulis produk jurnalistik dilindungi. Jika tulisan produk jurnalistik, mengandung perbuatan melawan hukum, polisi lebih dulu meminta pendapat Dewan Pers. Belum pernah langsung menangkap penulisnya dan dijebloskan ke sel tahanan seolah pelaku kejahatan kekerasan (Jatanras). Ini jalan mundur demokrasi!

Remi Silado dengan tulisan anekdotisnya, mirip tulisan Asyari Usman, pernah ditahan atas laporan Ateng, Walikota Bandung, hanya ditahan 24 jam, lalu selesai. Remi Silado adalah penulis di Majalah Aktuil, membuat opini tentang penggusuran di Bandung yang tak membahagiakan Pak Walikota. Itu di zaman Orde Baru, masa otoriterian.

Sulit dipahami, di zaman reformasi, zaman demokrasi, Asyari Usman dijebloskan ke sel tahanan seolah penjahat Jatanras, hanya karena tulisannya tak membahagiakan Ketum DPP PPP.

Pertanyaan hukumnya, bersumber dari UU No 40 tentang pers (baca produk jurnalistik Teropong Senayan), kemana hak jawab Asyari Usman? Kemana hak perlindungan produk jurnalistik itu? Itu satu.

Kedua, mengapa Teropong Senayan yang terdaftar di Dewan Pers, diperlakukan seperti Saracen (yang bukan produk jurnalistik, yang tak terdaftar di Dewan Pers)?

Ketiga, dengan kasus penahanan Asyari Usman yang 30 tahun lebih menjadi wartawan bergengsi, maka semua penulis yang salah tulis, dapat sewaktu-waktu dijebloskan ke sel tahanan, tanpa proses UU No 40 tentang pers, hanya karena Ketum DPP PPP tidak bahagia. Riot!

Keempat, subtansi materi kasus PPP Cagub Sumut, tanpa tulisan Asyari Usman pun, sudah paradoks. Semua orang politik paham apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga yang dimaksudkan adalah “jangan kritik keburukan Romi”. Bukan main. Ini bahaya besar bagi demokrasi, bagi pers, das sein dan das sollen. Semua penulis praktis seolah diminta hanya menjadi tipe writer (penulis iklan). Jika tidak, gue jeblosin loe ke penjara!

Semoga besok, pentolan para aktivis yang bertemu dan membahas ancaman yang terkandung dalam kasus ini, dapat menyelesaikan bahaya demokrasi ini dengan Kapolri Jenderal Profesor Tito Karnavian PHd dan Dewan Pers. 

Sumber : teropongsenayan

Read More

Ini Saran Pakar untuk Pemprov DKI yang Ingin Air Sungai Jadi Bening

Ini Saran Pakar untuk Pemprov DKI yang Ingin Air Sungai Jadi Bening

10Berita, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin agar kali yang ada di Ibu Kota dinaturalisasi agar bersih dan aman dikonsumsi. Pakar lingkungan hidup mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Apa rekomendasi pakar?

“Kali-kali di Jakarta ingin dibuat bening kalau secara teknologi memungkinkan. Namanya remediasi pemulihan, tapi dengan syarat penanganannya harus komprehensif dari upstream sampai downstream,” kata Dosen Teknik Lingkungan Hidup IPB, Agus Jatnika saat dihubungi via telepon, Jumat (9/2/2018) malam.

Agus menambahkan syarat utama untuk mewujudkan hal itu dengan mengolah sumber limbah, seperti limbah rumah tangga. Dengan pengolahan limbah, pencemaran sungai bisa diminimalisir.

“Jadi kalau kali-kali di Jakarta ingin dibersihakan maka syarat pertama penyebabnya harus disembuhkan artinya limbahnya harus diolah, apakah pemprov bisa melakukan pengolahan secara terpusatkah atau pengolahan secara individu. Setahu PT PAL punya septic tank yang bisa dimodifikasi supaya kualitas airnya layak dibuang ke badan air,” jelas Agus.

Jika sungai di Jakarta sudah pulih, langkah selanjutnya barulah menggunakan teknik pengolahan sederhana. Ada beberapa teknik seperti melakukan penyaringan, sedimen trap, hingga menggunakan tanaman.

“Air sungainya bisa sebagian disodet pengolahan sederhana, penyaringan pasir, kemudian dilewatkan sedimen trap, filtrasi kandungan kimianya bisa dilakukan tumbuhan yang potensial untuk melakukan penyaringan. Kuncinya di hilir dulu, di mana-mana pun begitu, pada negara Eropa pun saat akan memulihkan sungai maka mereka akan mengendalikan sumber-sumber pencemarnya baru kemudian diolah,” jelasnya.

Agus mengatakan butuh proses lama untuk memulihkan air sungai di Jakarta menjadi bening hingga layak konsumsi. Namun, bukan berarti hal itu tidak mungkin.

“Waktunya ini akan sangat lama, karena yang kita olah bukan 1 m3 ukurannya tapi ratusan m3/detik. Hitungannya bisa puluhan tahun. Ya tergantung kualitas air seperti apa,” ujarnya.

Senada dengan Agus, Ketua Kelompok Keahlian Rekayasa Air dan Limbah IPB Prayatni mengatakan memulihkan sungai di Jakarta bukan hal yang tak mungkin. Butuh ketekunan untuk mewujudkan hal tersebut.

“Dapat dilakukan dengan proses fisik, kimia dan biologis. Tentunya akan memerlukan biaya yang cukup besar,” ucap Prayatni.

Dia kemudian mencontohkan program water treatment yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di Kota Tua. Prayatni optimistis program tersebut bisa membantu untuk meningkatkan kualitas air di daerah tersebut.

“Salah satu yang akan dilakukan di sungai dekat area Kota Tua, yaitu menggunakan membran, yang mana sebelumnya ada proses biologis. Kelihatannya proyek tersebut masih berjalan dan belum selesai. Diharapkan kualitas air disekitar daerah tersebut menjadi kualitas airnya lebih baik,” ucapnya.

“Yang dilakukan secara kontinue, sehingga diharapkan suatu saat akan jernih dan usahakan tidak ada kontaminan baru yang masuk ke badan air tersebut. Misal dari limbah cair domestik, limbah cair dari industri, kemudian sampah dan lain-lain,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin sungai-sungai di Ibu Kota dinaturalisasi. Konsep itu akan dikombinasikan dengan sistem pengolahan limbah (water treatment) agar air sungai di Jakarta menjadi bersih dan bisa dikonsumsi.

“Mungkin nanti konsep naturalisasinya itu bisa di-combine juga dengan treatment water. Yang tadinya air di Jakarta kan hitam, pekat nah itu nanti, katakanlah dinaturalisasi menjadi lebih bening, bahkan nanti ke depan dengan teknologi itu nanti bisa buat minum, air bersih,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018). 

Sumber :detik, Dakwah Media 

Read More

Penahanan Aktivis Mahasiswa dan Wartawan Senior, Ini Reaksi Keras Fahri Hamzah

Penahanan Aktivis Mahasiswa dan Wartawan Senior, Ini Reaksi Keras Fahri Hamzah

Dari twit Fahri Hamzah (Sabtu, 10-2-2018):

~ Ini video mahasiswa KAMMI yang ditangkap saat sampaikan aspirasi pada kunjungan Jokowi di Padang kemarin. DIA BIKIN siaran dari atas mobil polisi. Jadi maksud polisi nangkap orang itu apa ya?

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 9 Februari 2018

~ Sepertinya modus penangkapan dan penahanan orang zaman pak @jokowi dan @Pak_JK ini termasuk wartawan senior Asyari Usman kemarin adalah untuk bikin orang takut aja. Padahal penangkapan dan penahan Di luar yg di atur KUHAP adalah pelanggaran HAM. SADARKAH PAK?

~ Sejak kegiatan #ABI atau #AksiBelaIslam yg lalu ada banyak orang ditangkap, ditahan lalu dilepas. Nama2 besar; Rahmawati Sukarno, Sri Bintang Pamungkas, dll. Mungkin Maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada publik bawa negara ini hadir dalam hukum. Ini keliru.

~ Negara hadir dalam hukum ditentukan caranya oleh hukum itu sendiri. Penangkapan dan penahanan adalah peristiwa hukum yg membatasi hak warga negara maka ia didefinisikan secara ketat. Tidak bisa ia diselenggarakan secara sembarangan apalagi kepada mahasiswa dan wartawan.

~ Dalam KUHAP, penangkapan dan penahan dilakukan dalam proses penyidikan ketika sudah cukup bukti bahwa seseorang telah melakukan tidak pidana. Sehingga dengan kata kain, orang ditangkap jika ia sudah masuk ke tahap penyidikan sebagai tersangka.

~ Sehingga seharusnya, tidak ada warga negara yang ditangkap atau ditahan jika hanya untuk sebuah penyelidikan. Dalam penyelidikan seharusnya seseorang maksimal dipanggil saja bukan ditangkap atau ditahan. Dipanggil pun sebaiknya diam2 saja. Bukan diumbar untuk gagah2an negara.

~ Sekali lagi, negara tidak ditaati oleh warga negaranya karena melanggar HAM ATAU NAMPAK MELAKUKAN TINDAKAN REPRESIF YANG TIDAK ADIL TAPI KARENA MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARANYA. Tolonglah pak @jokowi dan @Pak_JK aturlah keadilan ini.

~ Apa sih hebatnya kalian bisa menangkap orang hanya karena sebuah tulisan dan berpendapat? Apa gagahnya kalian di depan wartawan dan mahasiswa? Pesan apa yang kalian akan sampaikan kepada Ustadz, mubalig dan ulama? Atau dosen serta aktifis pergerakan? Ayolah pak!

~ Rakyat ditakuti tidak akan merasa takut ketika rezim kalian tidak mau memproses orang2 kaya dan pejabat tinggi  yang telah melampaui batas dengan kata2 dan tindakannya. Toh mereka tidak berani kalian sentuh...apakah karena mereka partai berkuasa?

~ Ada batas pada semua hal. Sekarang berhentilah. Kalian ingin melindungi diri dengan cara yang salah. Janganlah. Hukum harus tajam semua sisinya. Ia memotong ke segala penjuru dan jangan berat sebelah. Sebab rasa terzalimi bisa melahirkan pemberontakan. Berhentilah.!

~ Mari kita jaga demokrasi kita. Kebebasan kita ini Mahal karena banyak orang mati dalam sejarah Indonesia karena merebutnya. Air mata, peluh dan darah, tulang2 berserakan  adalah harga dari kebebasan kita. Jangan biarkan upaya sedikitpun untuk merampasnya.

~ Dan apabila ada yang tidak tahan melihat kebebasan ini lalu ingin memutar sejarah ke belakang; memakai Perpu ormas, pasal penghinaan presiden, penangkapan sembarangan, atau apapun. Berhentilah. Mungkin kalian memang bukan jodoh dari kebebasan kami.

~ Indonesia tidak memerlukan pemimpin yang gemar senyum tetapi bengis kelakuannya. Indonesia tidak memerlukan pemimpin berpenampilan sederhana tapi seolah mempertahankan kemewahan kekuasaannya. Cukuplah. Indonesia memerlukan kepemimpinan otentik.

~ Kebebasan ini bisa kita kelola, sederhana karena dia adalah mimpi kita. Sedungu-dungu manusia adalah yg tak sanggup menjaga mimpinya. #AkuMarah #ItuSaja

Sumber :Portal Islam 

Read More

Ketua PWI Ajak Pilih Jokowi 2019, Letjen (Purn) Suryo Prabowo: Apa Pers Berfungsi Sebagai "Jilaters"?

Ketua PWI Ajak Pilih Jokowi 2019, Letjen (Purn) Suryo Prabowo: Apa Pers Berfungsi Sebagai "Jilaters"?

10Berita, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono mengajak masyarakat Sumatera untuk kembali memilih Joko Widodo pada Pemilu Presiden tahun 2019. Alasannya, pemimpin yang baik adalah yang disukai rakyat, dan itu ada pada Jokowi.

Seruan yang bernada canda itu disampaikan Margiono dalam pidatonya pada pembukaan Hari Pers Nasional di Kota Padang, Sumatra Barat, pada Jumat, 9 Februari 2018.

Bermula ketika Margiono melihat begitu banyak spanduk penyambutan kedatangan Presiden Jokowi. Dalam spanduk yang ia jumpai terdapat kata "mokasi" (terima kasih).

"Saya penasaran dengan kata mokasi yang terdapat di spanduk penyambutan itu. Saya pun bertanya kepada Gubernur Sumatra Barat (Irwan Prayitno)," kata Margiono, Jumat 9 Februari 2018.

Saat bertanya kepada sang gubernur, dia segera mengetahui artinya terima kasih atau makasih. Kata terakhir itu dipelesetkan dengan "mau kasih".

"Sumbar mau kasih apa? Lalu saya bisikkan ke Gubernur, kasih Pak Presiden suara yang paling banyak di 2019 nanti," katanya.

Margiono juga menyampaikan tantangan pers sekarang dan masa yang akan datang. Media dan wartawan, katanya, seperti kehilangan peran, terutama ketika pejabat malah banyak memilih kolom media sosial. Bahkan media juga sekarang banyak mengangkat isu yang berasal dari netizen.

Walau demikian, Margiono menyebutkan bahwa kini sudah tercatat empat belas ribu wartawan yang dinyatakan berkompentensi dan lulus uji kelayakan.

Sumber: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1005424-ketua-pwi-ajak-masyarakat-kembali-pilih-jokowi

***

Pernyataan Ketua Umum PWI ini mendapat sorotan luas publik.

"Apakah FUNGSI PERS dan JURNALISTIK dalam negara demokrasi itu untuk MENDAHULUI kampanye politik atau berfungsi sebagai sarana “jilaters”?" ujar mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn.) Johannes Suryo Prabowo, melalui akun twitternya.

Apakah FUNGSI PERS dan JURNALISTIK dalam negara demokrasi itu untuk MENDAHULUI kampanye politik atau berfungsi sebagai sarana “jilaters” ?https://t.co/LMjLd6p70A

— J.S. Prabowo (@marierteman) 9 Februari 2018

Warganet yang lain menimpali.

"Nah, jadi paham kan kenapa isi berita ttg Jokowi selalu abal-abal: sandal jepit, mie rebus, kamar murah, kaos oblong, kuis ikan. Apalagi?"celetuk akun @herditiya1.

"Pers itu seharusnya Netral, Aneh kalau ketua PWI sudah seperti tim Sukses. Lagian Orang Sumbar itu paling Jeli & paling selektif dlm hal memilih Pemimpin. Mengajari Orang Minang berpolitik ibarat mengajari Ustadz mengaji,"komen akun @ronaldy596.

Seperti diketahui, di Pilpres 2014 lalu Jokowi kalah telak di provinsi Sumatera Barat. Jokowi hanya memperoleh 23,08%, kalah telak dengan Prabowo yang meraih 76,92%.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Kritik Keras Jokowi, Fadli Zon: Kata-katanya Semakin Tidak Bisa Dipegang

Kritik Keras Jokowi, Fadli Zon: Kata-katanya Semakin Tidak Bisa Dipegang

10Berita, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menuliskan kritik dengan mengunggah sebuah video pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @fadlizon yang ditulis pada Kamis, (8/2/2018) ia menulislan kritik pada Jokowi.

Sebelumnya, Airlangga Hartanto tetap dipertahankan presiden Joko Widodo (Jokowi) meski telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Kita lihat memang di Menperin Pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro, konsep makro industri di negara kita, hilirisasi ke depan seperti apa,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018) yang dilansir dari Tribunnews.com

Jokowi mengungkapkan Kementerian Perindustrian termasuk kementerian yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena menyangkut teknis pelaksanaan perindustrian.

“Jangan sampai dalam kondisi ini jangan sampai berubah dan yang baru bisa belajar lebih, ini kementerian yang tidak mudah,” kata Jokowi.

Jokowi menilai Airlangga menguasai, maka Jokowi menjelaskan, jangan sampai orang baru yang belum menguasai detil soal perindustrian mengahmbat proyeksi kabinet kerja.

“Kita tahu ya Pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” kata Jokowi.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Jalla menilai tidak menjadi masalah Airlanggo Hartarto rangkap jabatan.

"Kalau Airlangga kebijakannya menteri dulu baru ketua umum (Golkar), kemudian ada waktu setidak-tidaknya 90 persen urus kementeriannya," ujar Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurutnya, persoalan rangkap jabatan merupakan kebijakan dari masing-masing partainya.

Terkait dengan pernyataan Jokowi tersebut, Fadli Zon mengunggah video pernyataan Jokowi.

Dalam video tersebut, tampak Jokowi mengenakan kemeja batik lengan panjang saat ditemui awak media.

"Tidak boleh merangkap-rangkap jabatan, kerja disatu tempat aja belum tentu bener kok, " tegas Jokowi.

Tak hanya mengunggah video itu, Fadli Zon juga bercuit "kata Pak @jokowi soal rangkap jabatan. Jadi kata-kata semakin tak bisa dipegang."

Netizen yang melihat cuitan Fadli Zon tersebut sonatk meninggalkan komentar:

@thaufiq1922: boleh bilang plin plan tidak???.

@Indahwa42695171: Betul rakyat sudah cerdas tk usah di nyinyirin rakyat sudah tau.

@ayahdiar: Mungkin beliau sdg khilaf tp kok khilafnya kebanyakan en berkali2 ya, bodi amat ah pusing gw jadinya.

@yoo_mamen: Maju terus pak jokowi, 2 periode.

@winardhi_zhed: Pak Jokowinya udah melanglang buana kesana kemari membangun negeri anda masing ngbeributin soal rangkap jabatan.. udahlah zon.

@abi_ranata: Janji Ingkar Janji Inkar Janji Inkar begitu seterusnya.

@sudibyyo: Kejang kejangnya di sambung nyampe 2 periode.

Sumber : kabarsatu.news, tribunnews.com

Read More

Gelar Aksi Protes Jokowi, Aktivis Mahasiswa KAMMI Diciduk dan Dibubarkan

Gelar Aksi Protes Jokowi, Aktivis Mahasiswa KAMMI Diciduk dan Dibubarkan

10Berita, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat menggelar aksi saat kedatangan Presiden Joko Widodo di Padang dalam peringatan Hari Pers Nasional, Jumat (9/2/2018).

Dilansirir minangkabaunews.com, aksi yang baru berlangsung sekitar lima menit di depan PT Trakindo Padang itu langsung dibubarkan oleh Polresta Padang.

Abu Said selaku Sekjen KAMMI Sumbar mengatakan bahwa pihak kapolresta langsung memukul peserta aksi dan membawa ke mobil menuju kantor polres.

"Baru sekitar 5 menit kami sampai di lokasi aksi, kami langsung dibubarkan bahkan kami belum sempat untuk menyampaikan aspirasi kami. Padahal aksi kami sesuai prosedur dan kami juga memasukkan surat pemberitahuan aksi," jelas Said yang juga Korlap aksi kali ini.

Said juga menambahkan bahwa tuntutan dalam aksi ini agar pemerintah dapat mengatasi masalah kompleks di negeri ini yaitu masalah naiknya tarif listrik, pencabutan subsidi BBM, pupuk, gas, impor kebutuhan pokok seperti beras yang merugikan petani, serta kriminalisasi kepada Ulama.

Berikut pernyataan sikap KAMMI Sumbar:

1. Hentikan kenaikan TDL.
2. Kembalikan subsidi BBM, pupuk, dan gas.
3. Berikan dukungan kepada petani.
4. Hentikan kriminalisasi ulama dan usut tuntas kasus pembunuhan ulama.

"Kami sangat kecewa dengan rezim anti kritik ini, hingga saat ini kami masih ditahan di kapolresta Padang, padahal ini era demokrasi yang setiap orang bisa berpendapat. Stop pembungkaman mahasiswa!!! Kami tidak akan diam," pungkasnya.

Sumber: Minangkabau News

Read More