OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Rabu, 28 Februari 2018

Polisi Berantas Ujaran Kebencian, IKAMI: Harus Tanpa Diskriminasi

Polisi Berantas Ujaran Kebencian, IKAMI: Harus Tanpa Diskriminasi

"Kami sudah melalukan pelaporan yang terduga melakukan ujaran kebencian, (yaitu) Ade Armando dan Victor, namun tidak ada perkembangan penyidikan lebih lanjut."

10Berita – Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Djudju (Juju) Purwantoro, mendukung upaya pemerintah dan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum terkait pemberantasan ujaran kebencian dan permusuhan.

“Namun, dalam hal pelaksanaan penegakannya, pihak yang berwajib harus memegang prinsip equality before the law, yaitu persamaan di mata hukum, bagi seluruh warga negara. Harus semua ditegakkan tanpa ada diskriminasi,” ujarnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Rabu (28/02/2018).

Ia menambahkan, ada persepsi dari sebagian besar masyarakat Indonesia, bahwa ada upaya pemanggilan, pemeriksaan, maupun penangkapan yang hanya ditujukan kepada golongan, masyarakat, dan agama tertentu saja.

Dia berharap kepada kepolisian agar pemeriksaan, pemanggilan, dan penangkapan tidak hanya menyasar kepada kelompok tertentu saja.

“Contohnya, kami sudah melakukan pelaporan yang terduga melakukan ujaran kebencian, (yaitu) Ade Armando dan Victor, namun tidak ada perkembangan penyidikan lebih lanjut,” tegasnya.

Kepolisian saat ini sedang gencar memerangi kasus dugaan ujaran kebencian terutama di media sosial.* Zulkarnain

Baca: Berjargon “Saya Pancasila” tapi Mengumbar Ujaran Kebencian, Sindir HNW


Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Sumber : Hidayatullah.com

Pimpinan KPK Perintahkan Penyidik Dalami Puan Maharani di e-KTP

Pimpinan KPK Perintahkan Penyidik Dalami  Puan Maharani di e-KTP


Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (12/9).

10Berita, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyerahkan ke tim penyidik guna mendalami peran mantan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP.

Saut juga menyerahkan ke penyidik apakah akan memeriksa Ketua Fraksi PDIP periode 2009-2014 itu.

“Penyidik yang akan mengembangkan sejauh apa mereka melihat potongan-potongan keterangan menuju fakta-fakta yang dapat dikembangkan,” ujar Saut, melaui pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (27/2).

Pernyataan Saut tersebut mengingat sejumlah fakta persidangan mantan Ketua DPR Setya Novanto mengungkap adanya peran Puan. Salah satunya dari kesaksian mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo yang mengakui kerap melaporkan perkembangan pembahasan proyek e-KTP kepada Puan yang saat itu selaku Ketua Fraksi PDIP.

Saut menegaskan, penyidik KPK akan mengusut sejumlah pihak yang diduga kecipratan dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun itu.

“Hukum pembuktian itu melihat sejauh apa dapat membuktikan peran atau keterkaitan orang perorang,” tegasnya.

Selain Ganjat, mantan Bendahara Umum (Bendum) partai Demorkat, M Nazaruddin yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara Novanto mengakui semua Ketua Fraksi ikut kecipratan uang haram dari megakorupsi senilai Rp2,3 triliun tersebut. Dia menyebut besaran fee untuk ketua fraksi tidak sama atau bervariasi.

Sementara, anggota Fraksi PDIP Ganjar menyebut perkembangan pembahasan proyek pengadaan e-KTP dilaporkan bersamaan dengan pembahasan program lainnya yang ada di DPR kepada Ketua Fraksi PDIP saat itu, Puan Maharani.

(Nebby)

Sumber : Aktual.com

Ketum MUI Minta Polisi Segera Usut Modus Orang Gila Serang Pemuka Agama

Ketum MUI Minta Polisi Segera Usut Modus Orang Gila Serang Pemuka Agama


10Berita, Sederet pemuka agama dilaporkan mengalami penyerangan dan sebagian pelakunya disebut memiliki gangguan jiwa. Ketum MUI KH Ma’ruf Amin meminta polisi mengusut tuntas modus tersebut.

“Harus diselidiki mana yang gila benar, apa mana yang nggak, sehingga membuat semua orang ikut ‘gila’ juga itu. Jadi supaya ditelitilah, diberi penjelasan,” ujar Ma’ruf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Ma’ruf melanjutkan, jika memang benar pelaku mengalami gangguan jiwa, mereka harus segera diobati. Namun, jika tidak ada gangguan jiwa, pelaku harus ditindak tegas.

“Saya melihat ada yang benar gila, ada yang kayaknya agak diragukan kebenaran gilanya,” terang Ma’ruf.

Sebelumnya, pihak Istana sudah angkat bicara terkait modus tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko memastikan pemerintah sudah mengetahui pola-polanya.

“Ada yang diindikasikan orang gila, tapi saya sampaikan ini model lama. Saya paham betul modus operandi seperti itu karena saya cukup lama di Jakarta, mulai dari kapten dan kolonel di Jakarta 11 tahun, paham betullah peristiwa demi peristiwa,” kata Moeldoko saat berbincang dengan detikcom di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jl Veretan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

sumber: detik

MCA Ori Bela Islam Tanpa Ujaran Kebencian, Beda Dengan MCA Kw

MCA Ori Bela Islam Tanpa Ujaran Kebencian, Beda Dengan MCA Kw

10Berita – Pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya menegaskan bahwa aktivis Muslim Cyber Army (MCA) beragama Islam dan mendukung Islam lewat dunia maya. Dalam jiwa MCA, membela Islam tanpa melakukan ujaran kebencian (hate speech) dan melanggar hukum adalah pakem utama.

“Siapapun yang mengaku MCA apalagi pake email, dan yang mengarah pidana atau melakukan pidana, itu bukan MCA,” ujar Mustafa saat menjadi narasumber dalam acara talkshow di salah satu stasiun televisi swasta, Rabu (28/02).

Mustafa menambahkan, MCA bekerja tanpa organisasi, tanpa afiliasi politik, tanpa ada yang membiayai. Mereka bergerak atas panggilan jiwa. Setiap aktivis Muslim yang memiliki akun media sosial dan mendukung Islam di dunia maya, itulah MCA sebenarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan, MCA berdiri pada tahun 2012 sebagai respons munculnya Jokowi Ahok Social Media Volunteer (JASMEV) yang dinilai merusak dan mengaduk-aduk alam dunia maya. Kehadiran JASMEV tersebut harus dilawan.

“Awalnya di internet kita anteng-anteng saja, lalu muncullah Jasmev, maka kita hanya merepsons saja untuk meng-counter isu-isu yang berkembang,” terang anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah ini.

Kemudian, pada tahun 2014 saat Pilpres, Jasmev ini tambah berkembang lagi, bukan hanya mengangkat isu pemilihan gubernur-wakil gubernur, tetapi juga pilpres. Kata dia, kelompok hitam di dunia maya berkembang pesat, bukan hanya menyesatkan tetapi menularkan ilmu-ilmu yang tidak baik.

Diketahui sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap empat orang diduga terkait ujaran kebencian di empat kota berbeda.

Keempat orang ini disebut-sebut sebagai anggota MCA yang tergabung ke dalam aplikasi pesan grup WhatsApp “The Family MCA” yang tidak mempertasikan islam dengan menyebar berita Hoax.

Inisial keempat tersangka yakni ML (ditangkap di Sunter, Jakarta Utara), RSD (ditangkap di Bangka Belitung), RS (ditangkap di Jembrana, Bali), dan Yus (ditangkap di Sumedang, Jawa Barat). (Hi/Ram)

Sumber : Eramuslim

Ini Urutan Pemblokiran Kartu Prabayar Jika Belum Registrasi

Ini Urutan Pemblokiran Kartu Prabayar Jika Belum Registrasi


10Berita – Rabu (28/2/2018) ini merupakan tenggat waktu registrasi kartu SIM Prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Setelahnya, maka hitungan mundur menuju pemblokiran sudah dimulai.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan jika pengguna layanan prabayar tak kunjung mendaftarkan diri, maka secara bertahap akan dikenai sanksi.

“Mulai 1 Maret berlaku pemblokiran untuk outgoing call dan outgoing SMS,” ujar Plt Kepala Humas Kemenkominfo, Noor Iza dalam pesan singkatnya, Rabu (28/2/2018).

Registrasi prabayar tersebut sesuai dengan Peraturan Kementerian Kominfo Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Tahap selanjutnya, jika telepon dan SMS keluar sudah diblokir tapi belum juga melakukan registrasi kartu prabayar sampai 14 April, maka mulai 15 April April pemblokiran juga akan dilakukan untuk telepon masuk dan SMS masuk.

Tahap berikutnya jika belum juga dilakukan registrasi kartu prabayar sampai 29 April maka mulai 30 April ditambah blokir layanan Internetnya.

Akan tetapi khusus SMS Registrasi Ulang ke 4444 tetap dapat dilakukan, dan layanan registrasi masih bisa dilakukan sampai dengan habis masa berlaku kartu.

Sebelumnya, total pelanggan seluler yang sudah berhasil mendaftarkan diri, berdasarkan catatan Kemenkominfo pada Selasa (27/2/2018) pagi tadi, sudah mencapai lebih dari 296 juta orang dan terus bertambah.

Sementara itu, Ericsson pernah mengumumkan bahwa hasil perhitungannya di 2017 lalu menemukan bahwa total pelanggan seluler di Indonesia mencapai 370 juta orang.

Bila mengacu pada data tersebut, bisa dikatakan saat ini masih ada sekitar 84 juta orang yang belum mendaftar ulang memakai NIK dan Nomor KK.(kk/kp)

Sumber :Eramuslim 

Menolak Lupa! Mimpi Buruk Indonesia Saat Ikuti Saran IMF

Menolak Lupa! Mimpi Buruk Indonesia Saat Ikuti Saran IMF

10Berita – Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan timnya berkunjung ke Jakarta. Presiden Jokowi kemudian mengajak Legarde blusukan ke sejumlah tempat. Mulai dari rumah sakit hingga pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat.

Namun Jokowi menyebut belum ada rencana kerja sama antara Indonesia dan IMF. Namun, tidak menutup kemungkinan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia, pada Oktober mendatang.

“Kerja samanya nanti di bulan Oktober, akan ada IMF-World Bank annual meeting,” kata Jokowi.

Indonesia sendiri punya sejarah kelam saat berurusan dengan IMF. Bukannya keluar dari krisis moneter tahun 1998, Indonesia malah terjerumus ke dalam krisis ekonomi hingga mematik kerusuhan di bidang politik dan keamanan.

Ekonom Rizal Ramli, mengungkapkan saat-saat paling buruk ketika IMF mendikte pemerintah Indonesia di era 1998.

Rizal masih mengingat dia menjadi salah satu ekonom yang diundang pemerintah untuk bertemu dengan petinggi IMF di Jakarta. Dengan keras Rizal menentang masuknya IMF saat itu.

“Cuma saya dulu ekonom yang menentang masuknya IMF. Saya bilang keras-keras, Indonesia tidak butuh IMF. Krisis akan makin buruk kalau IMF diundang masuk ke Indonesia,” tegas Rizal kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

Namun terlambat, keesokan harinya Presiden Soeharto meneken perjanjian dengan IMF. Bos IMF Michael Camdessus menyaksikan momen penandatanganan tanggal 15 Januari 1998 itu sambil menyilangkan kedua lengan di dada. Sementara Soeharto membungkuk untuk menandatangani Letter of Intent (LoI). Inilah momen kekalahan Indonesia oleh IMF.

Kekhawatiran Rizal soal IMF bukan tanpa alasan. Dia melihat beberapa negara malah terperosok makin dalam. Benar saja, IMF segera mengeluarkan aneka kebijakan yang membuat situasi makin buruk.

“Begitu IMF masuk, dia sarankan tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen rata-rata jadi 80 persen. Banyak perusahaan langsung bangkrut,” kata Rizal.

Saran IMF untuk menutup 16 bank juga menuai polemik. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan Indonesia. Para nasabah ramai-ramai menarik uang simpanan mereka di bank.

Dari sini pemerintah terpaksa menyuntikkan dana BLBI sebesar US$ 80 miliar. Inilah awal mula kasus korupsi megatriliunan yang belum tuntas di Indonesia.

Namun yang paling parah, IMF meminta Indonesia menaikkan harga BBM. Akhirnya pada 1 Mei 1998, Presiden Soeharto menaikkan harga BBM hingga 74 persen. Hal ini menurut Rizal yang memantik kerusuhan besar-besaran di Indonesia.

“Besoknya demonstrasi besar-besaran. Kerusuhan di mana-mana, ribuan orang meninggal. Rupiah anjlok,” kata Rizal.

Butuh bertahun-tahun hingga Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi itu. Rizal membandingkan sikap Malaysia yang menolak IMF dan mengeluarkan kebijakan ketat soal moneter. Hasilnya mereka dengan mudah keluar dari krisis.

Karena itu saat menjadi Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli tak sudi menuruti saran IMF. Menurutnya, cuma di era Gus Dur ada presiden tak menambah jumlah utang negara.

“Waktu saya masuk, minus 3 persen ekonominya. Kami putuskan tidak mengikuti kebijakan IMF, kita jalan sendiri dengan segala kontroversinya,” kata Rizal.

Rizal mengaku bisa menarik napas lega saat perekonomian Indonesia yang tadinya minus 3 persen dalam kurun waktu 2 tahun tumbuh menjadi 4,5 persen.

Mimpi buruk soal IMF itu masih diingat. “Indonesia tak perlu bantuan IMF,” katanya. (ma/ram)

Sumber : Eramuslim

Israel Khawatir Munculnya Intifadah Jilid Tiga

Israel Khawatir Munculnya Intifadah Jilid Tiga

10BeritaAl Quds  - Dalam sebuah laporan yang berjudul "Militan Camp keluar dalam kegelapan," disebutkan, sistem keamanan Israel khawatir intifadah ketiga terjadi mengingat kelemahan Otoritas Palestina yang diperkirakan akan runtuh.

Dalam laporan yang diberitakan Pusat Informasi Palestina, Selasa (27/2), bahwa Israel percaya hal ini, mengingat daerah selatan Jalur Gaza serta ketegangan di perbatasan utara, dapat menjadi medan pertempuran setelah masuknya elemen-elemen Fatah yang terlibat konfrontasi dengan Israel, sebagaimana terjadi dalam intifada kedua, setelah kemunduran hubungan dengan Otoritas Palestina .
 
Laporan juga menunjukkan, beberapa faktor dapat mengubah orang-orang Palestina dan mendorong ke arah pecahnya Intifadah, seperti, pengalihan Kedutaan Besar AS dari "Tel Aviv" ke kota Al-Quds, serta aksi-aksi yang terus berlanjut setelah deklarasi Trump dan pembicaraanya tentang perundingan damai.

Sementara stasiun televisi Israel mengatakan, kondisi ini menunjukkan adanya indikasi dan keinginan yang tak terkendali untuk memulihkan perlawanan heroik di jalanan Palestina di Tepi Barat, terutama setelah Asy-Syahid Ahmed Jarrar yang membunuh "Rabbi Shiv" yang telah berubah menjadi sebuah legenda baru perlawanan.

Dipercaya bahwa kamp-kamp Palestina di Tepi Barat mungkin memicu dimulainya konfrontasi di masa mendatang.

Laporan tersebut diakhiri dengan mengatakan, tantangan besar bagi Israel untuk mempertahankan ketenangan Tepi Barat dan memberikan harapan kepada bangsa Palestina, jika tidak, situasi saat ini akan mengarah pada skenario di mana setiap orang kehilangan harapan dan akan merugikan semua orang.

Sumber : SI Online

Rupiah makin terdesak, nilai tukar hari ini tembus Rp 13.700 per dollar AS

Rupiah makin terdesak, nilai tukar hari ini tembus Rp 13.700 per dollar AS


10Berita, Posisi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) makin terdesak. Rabu (28/2), kurs tengah Bank Indonesia (BI) menunjukkan nilai tukar rupiah di Rp 13.707 per dollar AS.

Rupiah melemah 0,42% ketimbang hari sebelumnya. Posisi rupiah ini adalah level terlemah sejak 4 Februari 2016.

Di pasar spot pada pukul 10.16 WIB, rupiah pun terkapar ke level Rp 13.716 per dollar AS. Rupiah melemah 0,27% dari penutupan hari sebelumnya, dan turun 1,73% dari kurs rata-rata sepanjang tahun ini.

Nilai rupiah di pasar spot ini terlemah sejak 4 Februari 2016. Rupiah pun melemah 1,17% sejak awal tahun.

Rupiah tidak sendiri menghadapi pelemahan. Hampir seluruh mata uang kawasan Asia melemah pada hari ini. Hanya baht, peso, dan yen yang masih menguat tipis terhadap the greenback. Di Asia, rupiah menjadi mata uang dengan kinerja terburuk keempat setelah peso, rupee, dan won.

Asal tahu, indeks dollar sejak kemarin menguat setelah bos bank sentral AS mengungkapkan bahwa kenaikan suku bunga AS bisa lebih cepat ketimbang prediksi awal yang sebanyak tiga kali tahun ini. Indeks dollar hari ini berada di 90,44, menguat tipis dari angka kemarin 90,35. Dalam dua hari ini, indeks dollar sudah kembali ke atas level 90.

Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, Ahmad Mikail mengatakan, pertumbuhan ekonomi AS yang cukup kuat dan kemungkinan inflasi yang lebih tinggi membuat Gubernur Federal Reserve Jerome Powell semakin yakin untuk menaikan tingkat suku bunga acuan AS pada tahun ini. “Pidato Powell tersebut membuat investor di AS yakin tingkat suku bunga akan lebih dibandingkan ekspektasi sebelumnya,” terang Ahmad dalam riset.

Ahmad pun memprediksi, rupiah akan bergerak di level Rp 13.650 – Rp 13.700 per dollar AS.

sumber: kontan, dakwah media

Prihatin, Izin Pesantren tidak Dipermudah

Prihatin, Izin Pesantren tidak Dipermudah

Izin pendirian pesantren ditarik ke pusat bertentangan dengan semangat debirokratisa

10Berita , JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) sedang menyusun regulasi standar minimum dan izin pendirian pesantren di Indonesia. Kedepannya, Izin pendirian pesantren tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Tapi akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Kemenag.

Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sodik Mudjahid berpandangan, izin pendirian pesantren ditarik ke pusat bertentangan dengan semangat debirokratisasi. Yakni semangat penyederhanaan birokrasi. Di mana-mana pendelegasian wewenang ke kabupaten/ kota. Tapi Kemenag malah mengambil perizinan dari daerah ke pusat.

"Prihatin karena pesantren tidak dipermudah, tapi dipersulit karena isu radikalisme. Berapa persen pesantren yang radikal? Jangan karena isu radikal kemudian digeneralisir pesantren radikal sehingga izin pendirian pesantren harus dari pusat," kata Sodik kepada Republika, Rabu (28/2).

Ia mengatakan, Kemenag jangan berlawanan dengan arus zaman, yaitu penyederhanaan perizinan. Kemenag juga jangan termakan dengan isu-isu pesantren radikal. Buktikan secara ilmiah dan berikan fakta tentang berapa persen pesantren yang terkena radikalisme. Mereka yang radikal itu hanya oknum-oknum pesantren saja.

Ia menyampaikan, menteri agama tolong bersikap, jangan mudah terkena gosip dan isu dari pihak-pihak lain. Menteri agama tolong berprinsip membela umat, jangan memperberat umat karena desakan dari umat yang lain atau kelompok lain.

"Harus berpihak ke umat, Kementerian Agama. Jangan berpihak ke isu-isu yang menekan umat," ujarnya.

Menurut Sodik, pemerintah membuat standar mutu pesantren boleh, tapi izinnya tidak harus dari pusat. Nanti akan makin sulit mendapatkan izin dan segala macamnya.

Sebelumnya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dari Kemenag, Ahmad Zayadi mengatakan, selama ini pendirian pesantren kurang terkontrol oleh pemerintah. Dengan dilakukan standarisasi pesantren, nanti akan bisa mengontrol pemahaman-pemahaman ekstrem di Indonesia.

Pendirian pondok pesantren ke depannya harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur Arkanul Ma'had dan Ruuhul Ma'had. Arkanul Ma'had meliputi ketersediaan kiai, ustaz, santri, asrama, masjid dan kitab kuning. Ruuhul Ma'had meliputi ruh NKRI dan nasionalisme, ruh keilmuan, keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, kemandirian, kebebasan dan optimisme, serta ruh keseimbangan.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Prof Kamarudin Amin menjelaskan, regulasi tersebut sebagai upaya kehadiran negara dalam menjaga keutuhan NKRI. "Kita tidak ingin seperti India, Bangladesh, Afghanistan yang tidak mengkontrol diri dari ideologi ekstrem," ujarnya, dilansir dari web resmi Kemenag, Selasa (27/2).

Sumber :Republika.co.id 

Dijerat Utang, BUMN pun Dijual

Dijerat Utang, BUMN pun Dijual

10Berita – Utang telah menjadi sandaran utama pemerintah Jokowi-JK untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur yang terancam mangkrak.

“Kalau tidak utang maka mangkraklah seluruh infrastruktur transportasi dan non transportasi yang tengah dibangun pemerintah,” ujar peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/2).

Apalagi hingga kini belum banyak investor asing ditarik. “Semua infrastruktur justru hanya dibangun dengan dana utang BUMN yang dijamin oleh pemerintah,” ujarnya.

BUMN sudah terlanjur dijerat banyak utang. Salamuddin memperkirakan akan banyak aset negara yang dijual dalam tahun-tahun mendatang. Penjualan itu ditengarai untuk membayar utang dan kewajiban BUMN lainnya. Situasi ini juga tidak lepas dari penerimaan pajak yang minus target, meskipun pemerintah sudah menjalankan tax amnesty.

“Justru yang terjadi sebaliknya tax amnesty malah menjadi ajang penghapusan piutang negara kepada wajib pajak jumbo,” kritiknya.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi dan Managing Director International Monetery Fund (IMF), Christine Lagarde bertemu yang sedianya membahas soal persiapan Indonesia menjadi tuan rumah acara annual meeting IMF-World Bank 2018 di Bali, pada Agustus 2018 mendatang.

Berkaitan kedatangan pejabat IMF ini, Salamuddin ragu keinginan pemerintah Jokowi berutang lagi berjalan mulus.

“Waduh, kayaknya sulit. IMF itu bukan lembaga keuangan dan pembangunan. IMF adalah lembaga yang melakukan penataan politik untuk memastikan sistem politik dan orang-orangnya mengikuti perintah IMF,” jelas Salamuddin.

Sebaliknya ada enam syarat IMF kepada pemerintah Jokowi. Pertama, jangan terlalu banyak utang untuk menggenjot investasi infrastruktur.

Kedua resiko ke depan tetap condong ke sisi negatif, termasuk lonjakan volatilitas keuangan global, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi AS, penurunan pertumbuhan di China dan ketegangan geopolitik.

Ketiga resiko domestik, termasuk kekurangan pajak dan kebutuhan pembiayaan fiskal yang lebih besar karena suku bunga yang tinggi.

Keempat prioritas harus diberikan untuk pembiayaan infrastruktur dengan pendapatan dalam negeri. Kelima, membatasi penumpukan hutang eksternal perusahaan dan kewajiban kontinjensi dari BUMN.

Dan yang paling penting adalah permintaan IMF kepada pemerintah untuk mengurangi kontrol negara dan peran perusahaan milik negara di beberapa sektor ekonomi. Mirip penjajahan terselubung lewat sektor ekonomi. (Gr/Ram)

Sumber : Eramuslim