OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Sabtu, 03 Maret 2018

KORSA: Penangkapan “MCA” Pengalihan Isu…

KORSA: Penangkapan “MCA” Pengalihan Isu…

10Berita – Komunitas Relawan Sadar (KORSA) menyebut gencarnya operasi penangkapan dan pemberitaan kasus kelompok Muslim Cyber Army (MCA) palsu hanya untuk pengalihan isu atas gagalnya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengurus negara.

Kordinator KORSA Amirullah Hidayat mengatakan hal ini dapat dibuktikan sejak isu MCA tersebut mencuat dengan dilakukan penangkapan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota MCA, maka kasus-kasus kerakyatan seperti busung lapar, melemahnya Rupiah, impor beras di musim panen, kenaikan BBM, dan lainnya hilang ditelan bumi.

Hampir semua media apakah itu media elektronik maupun online sibuk mengangkat isu MCA, tidak ada yang mengangkat isu gagalnya pemerintahan Jokowi.

Menurut Amirullah, pemerintah dapat dengan mudah menyelesaikan kasus hoax ini di sosmed.  Apalagi pemerintahan Jokowi telah membentuk Badan Cyber Nasional yang dapat berkordinasi dengan penyedia layanan seperti Fecebook, Twitter dan WhatsApp untuk memblokir akun hoax tersebut.

“Penilaian ini juga setelah kita melihat banyak keganjilan dalam proses hukum terhadap penangkapan beberapa orang yang mengaku anggota MCA, seolah-olah kasus hoax ini dilakukan secara masif padahal kalau kita perhatikan kenyataan di lapangan, bahwa keberadaan MCA hanya individu-individu muslim yang aktif di sosial media dan mereka tidak saling kenal, meraka disatukan oleh semangat keislaman maka pasti tidak terstruktur,” tuturnya, Sabtu (3/3).

Apalagi dalam Islam menyebarkan kabar hoax atau bohong sangat dilarang dan siapa pelakunya akan menanggung dosa. Jadi tidak mungkin penyebaran hoax itu dilakukan oleh aktivis sosial media yang benar benar murni membela Islam.

“Makanya kita menilai kasus MCA ini hanya untuk mengalihkan perhatian publik terhadap permasalahan yang dialami negara saat ini,” ujar Amirullah yang juga tokoh muda Muhammadiyah.

Pihaknya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak terbuai dengan permainan isu yang dilakukan pemrintah. Rakyat harus fokus membahas kondisi negera yang memprihatinkan dan terus melakukan kritikan tajam dengan tidak melakukan ujaran kebencian, SARA dan hoax. (Rmol/Ram)

Sumber : Rmol, Eramuslim

Singgung Jasmev dan Seword, PKS Imbau Polri Adil Tindak Penyebar Hoaks

Singgung Jasmev dan Seword, PKS Imbau Polri Adil Tindak Penyebar Hoaks

10BeritaJakarta  -  Aparat kepolisian diminta berlaku adil dalam mengungkap sindikat yang diduga menyebarkan hoaks. Hal tersebut diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman.

"Kita semua sepakat ingin medsos yang sehat, semua hoaks ingin diberantas. Kalau bicara dari kubu ini kubu itu ini udah complicated, udah susah," ujar Sohibul dilansir Okezone, Sabtu (3/3/2018).

Sohibul tak lupa menyinggung adanya kelompok bernama 'Jasmev' dan situs Seword.com yang ditengarai kerap menyebarkan hoaks. Ia mengungkapkan bahwa PKS sudah berulang kali menyuarakan tentang hal itu tetapi tidak ada tindakan dari penegak hukum.

"Sudah berulang kali kami suarakan tapi tidak ada tindakan," terangnya.

Sohibul mengimbau aparat penegak hukum melakukan penindakan secara adil dan proporsional terhadap kelompok-kelompok yang diduga menebarkan hoaks.

"Yang ingin saya imbau tolong penegak hukum, kami dukung pemberantasan hoaks ini, tapi lakukan secara proporsional dan adil," harapnya.

Meski demikian, ia mengaku tetap berbaik sangka terhadap aparat kepolisian yang belakangan ini begitu gigih menangkap kelompok diduga penebar hoaks. Namun, ia berharap penindakan dilakukan dengan azas keadilan.

"Kita semua sepakat, kita ingin medsos yang sehat, semua hoaks ingin diberantas," pungkas Sohibul.

Red: Ma'faza

Sumber : SI Online

NGAKAK! Arie Untung: Susah Nangkap Tikus, Kucing Disuruh Ngaku Jadi Family Tikus

NGAKAK! Arie Untung: Susah Nangkap Tikus, Kucing Disuruh Ngaku Jadi Family Tikus


10Berita, Arie Kuncoro Untung, adalah sedikit dari pesohor tanah air yang secara terbuka mendukung perjuangan umat Islam Indonesia dalam membela agama dan ulama.

Arie hadir dan berbaur menjadi satu dengan jutaan umat Islam dalam aksi damai.

Arie juga menjadi pemerhati beberapa isu yang melibatkan umat Islam, salah satunya yang terkait dengan penangkapan Ketua The Family MCA baru-baru ini oleh pihak kepolisian.

Temuan warganet baru-baru ini, justru menunjukkan bahwa The Family MCA ditengarai memiliki hubungan dengan kader PSI dan relawan Jokowi.

Berkicau melalui akunnya @ariekuntung, Arie membandingkan situasi ini dengan kisah seorang petani.

Baca cerita petani. Krn susah nangkep tikus, akhirnya nangkep kucing2 disuruh ngaku jadi familynya tikus, ya tikusnya jadi pada ketawa😄

— Arie untung (@ArieKuntung) March 3, 2018


Kisah petani yang dicuitkan Arie ini membuat warganet tertawa.

Bahasa pantun nya ayam bertelur...suruh bebek ngaku

— samsuddin (@ZakyYasid) March 3, 2018

Biar kliatan ada kerjaan...
Rindu pujian GoodJob

— ☣Dreams🌠ComeTrue™ 🇮🇩🇵🇸❤ (@sailordreamer) March 3, 2018

Anehnya si Tikus ngaku nggak kenal Kucing padahal pernah bareng dalam satu got

— Tan Malaka Jr. (@rubendasilva583) March 3, 2018


Sumber :Portal Islam 

Gemuruh Sebut "Presiden Indonesia" Saat Anies Hadiri Temu Kangen Aktivis Mahasiswa Angkatan 80-90

Gemuruh Sebut "Presiden Indonesia" Saat Anies Hadiri Temu Kangen Aktivis Mahasiswa Angkatan 80-90


10Berita, Gemuruh dan teriakan "Presiden" membahana saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara temu kangen aktivis mahasiswa angkatan 80-90 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, tadi malam, Jumat (2/3/2018).

“Hidup Presiden Indonesia, Hidup Anies,” kata hadirin yang ada di ruangan acara.

Teriakan "Anies Presiden" juga membahana saat penggagas acara, Syahganda Nainggolan menyampaikan orasi. Di awal orasinya dia menceritakan soal keberanian para aktivis di zamannya dulu. Zaman dimana katanya negeri ini dikuasai oleh pemerintahan yang tergolong otoriter.

"Kita ditangkap-tangkapi, tapi kita gak takut. Padahal kita gak pernah Metallica," kata dia seakan menyindir Jokowi yang ngakunya penggemar Metallica.

Kata dia para aktivis turun ke jalan karena melihat keadaan bangsa berjalan tidak semestinya. Hal itu ditandai dengan rakyat miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Untuk mengatasi itu, kata dia, negara haruslah dipimpin oleh aktivis.

"Saya pesankan bahwa dalam umur kita yang 40-50-an, saya berharap pemimpin besar kita itu muncul dari kalangan aktivis," tegasnya.

Mendengar itu, salah satu aktivis meneriakkan nama Anies Rasyid Baswedan, seolah menjawab harapan Syahganda.

"Anies Baswedan," teriaknya disambut tepuk tangan hampir semua aktivis yang hadir.

Anies hanya melemparkan senyum saat beberapa hadirin menyebut mantan aktivis UGM dan penentang Presiden Soeharto itu layak menggantikan Jokowi di Pilpres 2019.

Syahganda nampak tersenyum lebar. Dia mengaku yakin Indonesia akan dipimpin seorang aktivis asalkan dibarengi dengan kerja keras dan doa.

"Gak usah takut, yang penting bagaimana caranya kita bekerja keras. Bang Hariman sudah bilang, ini tanda-tanda dari Allah akan datang. Mudah-mudahan kita ketemu pemimpin yang paling benar," ujarnya, seperti dilansir RMOL.

Anies Baswedan juga diminta menyampaikan orasi.

Di acara temu kangen aktivis mahasiswa angkatan 80-90 hadir juga 'Singa Parlemen' Fahri Hamzah yang juga menyampaikan orasi.



Sumber :Portal Islam 

Ustadz Abu Bakar Baasyir Jalani Perawatan Tanpa Harus Ada Izin Presiden

Ustadz Abu Bakar Baasyir Jalani Perawatan Tanpa Harus Ada Izin Presiden

10Berita , Jakarta – Ustadz Abu Bakar Baasyir (ABB) kembali menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusuko (RSCM) Jakarta pada Kamis (01/03/2018) untuk mengobati gangguan aliran darah yang menyebabkan pembengkakan pada bagian kaki.

Pemeriksaan terkahir merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya saat Ustadz ABB menjalani rawat inap di (RSCM) Jakarta, untuk dalam rangka pemeriksaan mendalam. Tim dokter Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) menjelaskan bahwa terdapat masalah pada vena dalam yang tidak kuat untuk memompa darah ke atas. Sementara, katup-katup tidak ditemukan sumbatan dan aliran darah arteri pembuluh darah utama bagus alirannya. Masalahnya pada vena dalam itulah yang menyebabkan kaki ustaz bengkak.

Belakangan muncul pemberitaan bahwa Ustadz ABB menjalani perawatan setelah mendapat izin dari presiden Joko Widodo. Menanggapi kabar itu putra Ustadz ABB, Abdul Rochim Baasyir mengungkapkan bahwa ayahnya telah rutin menjalani perawatan di RSCM meskipun tidak ada izin terlebih dahulu dari presiden.

“Bahwa ada kabar ada izin presiden baru ke rumah sakit itu tidak benar, pemeriksaan ke rumah sakit itu maupun ada izin nggak ada izin dari Presiden ya prosedur ke rumah sakit seorang napi memang sudah ada dari pihak Lapas, dan tidak perlu ada izin dari Presiden,” ungkapnya saat dihubungi Kiblat.net, Jumat (02/03/2018).

Ustadz Iim, sapaan Abdul Rochim Baasyir, menjelaskan perawatan mantan ketua Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu dimulai sejak Kamis pagi. Dia harus kembali ke tempatnya ditahan di Lapas Gunung Sindur sebelum hari berganti.

“Hanya hari kamis saja, melakukan kontrol di RSCM, dan tidak melakukan rawat inap, jadi rawat jalan saja. Tapi kamis depan diminta kembali lagi ke RSCM,” tukasnya.

Sebelumnya, ustadz ABB dijadwalkan berobat ke RSCM pada 19 Januari. Namun, diketahui, pada tanggal 23 Februari, pihak Ustadz ABB baru mendapatkan izin. Menurut Farid Ghozali, salah satu problem molornya kontrol Ustadz Abu adalah soal izin dari BNPT.

“Memang keluhannya kaki. Kalau beliau duduk, bangun, dari duduk agak lama, dengkul (lutut) ke paha agak kesemutan. Jadi sekian detik diam, baru bisa berdiri. Itu kondisi yang terbaru,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Jumat (23/02/2018).

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Sumber :  Kiblat.

HAM PBB Tuntut Rezim Assad dan Rusia Diseret ke Pengadilan Pidana Internasional

HAM PBB Tuntut Rezim Assad dan Rusia Diseret ke Pengadilan Pidana Internasional

10Berita, JENEWA  – Kepala hak asasi manusia PBB pada hari Jumat (02/03/2018) mengatakan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berat terjadi di Ghouta Timur dan di tempat lain di Suriah dan harus diseret ke Pengadilan Pidana Internasional, lanasir Anadolu Agency.

“Apa yang kita lihat, di Ghouta Timur dan tempat lain di Suriah, kemungkinan adalah kejahatan perang, dan berpotensi juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berat,” Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra’ad al-Hussein mengatakan dalam sebuah pertemuan mengenai situasi di pinggiran kota Damaskus yang terkepung pada sesi ke-37 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

“Warga sipil dituntut untuk tunduk atau mati. Pelaku kejahatan ini harus tahu bahwa mereka diawasi, bahwa berkas sedang disusun dengan maksud untuk menuntut mereka, dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan,” dia menambahkan.

Kepala hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa meskipun jeda lima jam telah diumumkan oleh Rusia untuk memungkinkan bantuan medis dan kemanusiaan, serangan udara dan serangan darat oleh rezim Suriah dan Rusia terus berlanjut.

“Selain itu, badan-badan kemanusiaan telah sering benar-benar menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk memberikan bantuan selama jendela lima jam karena untuk bisa melewati pos pemeriksaan saja membutuhkan waktu satu hari,” katanya.

“Rezim Suriah harus diseret ke Pengadilan Pidana Internasional. Upaya untuk menggagalkan keadilan, dan melindungi para penjahat ini, merupakan tindakan yang tercela,” tambahnya.

Perwakilan AS di dewan tersebut, Theodore Allegra, mengutuk serangan “brutal” oleh rezim Bashar al-Assad.

“Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kebrutalan serangan rezim terhadap penduduknya sendiri. Kengerian situasi ini bahkan tidak mampu diucapkan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkannya,” katanya.

Memperhatikan bahwa tidak ada upaya menghentikan permusuhan meski Dewan Keamanan PBB telah menetapkan resolusi gencatan senjata Sabtu lalu, Allegra menambahkan: “Rezim Assad dan pendukungnya, Rusia, terus melakukan serangan udara – serangan udara yang menyebabkan lebih banyak kematian orang-orang yang tidak bersalah, perempuan, dan anak-anak, dan yang menyebabkan lebih banyak penghancuran infrastruktur sipil, termasuk bangsal rumah sakit bersalin.”

“AS menyesalkan semua serangan senjata kimia, dan sangat prihatin dengan laporan lain tentang serangan senjata beracun klorin di Ghouta Timur kurang dari satu hari setelah gencatan senjata seharusnya mulai berlaku,” katanya.

Duta Besar Turki untuk PBB di Jenewa, Naci Koru mengatakan pengepungan yang diterapkan oleh rezim di wilayah sipil “tidak dapat diterima”, mengacu pada Ghouta Timur.

“Kami siap untuk merawat warga sipil yang kritis dan terluka [dari Ghouta timur] di Turki. Kami akan terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Suriah dan mendukung usaha masyarakat internasional dan PBB,” katanya.

Rezim Suriah, Rusia, China dan beberapa negara lain menentang diadakannya diskusi semacam itu di Dewan Hak Asasi Manusia PBB sedangkan AS, Inggris, negara-negara Uni Eropa, dan Turki mendukung sesi mendesak mengenai Ghouta Timur.

Rusia menolak dengan alasan bahwa pertemuan tersebut “tidak berguna dan kontraproduktif”.

Ghouta Timur, pinggiran kota Damaskus, telah diblokade dan dikepung selama lima tahun terakhir, dan akses kemanusiaan ke daerah tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 400.000 orang, telah benar-benar terputus.

Dalam delapan bulan terakhir, pasukan rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad telah mengintensifkan pengepungan mereka terhadap Ghouta timur, sehingga hampir tidak mungkin bagi makanan atau obat-obatan masuk ke distrik tersebut dan membuat ribuan pasien memerlukan pengobatan.

674 orang tewas akibat serangan udara rezim Syiah Assad dan Rusia dalam beberapa hari ini.

Sabtu lalu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata 30 hari di Suriah tanpa penundaan.

Sumber : Jurnalislam.com

Ini Bentuk Kepanikan Pemerintah

Ini Bentuk Kepanikan Pemerintah


10Berita -Dalam beberapa waktu terakhir pemerintah seperti terlihat panik. Pertandanya dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan rencana kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan berikut ini. Yang membuat kita geleng-geleng kepala.

Pertama adalah kebijakan pajak berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 tahun 2018. PMK ini menyatakan bahwa kantor pajak dapat menentukan penghasilan atau omset peredaran bruto atas dasar gaya hidup dari data-data yang tersedia, seperti data tabungan perbankan, hipotek perbankan, dan pemakaian kartu kredit (credit card).

Jadi, pemerintah dapat mengawasi transaksi pembayaran telpon, listrik, pembelian tiket pesawat, pinjaman bank, angsuran bank, pembelian rumah, pembelian mobil, dsb. Otoritas pajak juga sudah seperti intelejen yang dapat menebak dan memprediksi nilai ekonomi usaha wajib pajak, bukan lagi hanya berdasar laporan keuangan wajib pajak.

Kedua adalah kebijakan PMK No 19 tahun 2018. Dalam aturan yang merupakan penambahan dari aturan sebelumnya (PMK No 70 tahun 2017) ini, data warisan milik pajak pribadi juga harus dilaporkan ke Ditjen Pajak. Berlaku bagi warisan yang belum terbagi, jika pemiliki harta sudah meninggal.


Jadi hati-hati kepada para seluruh pemilik aset warisan, yang bersangkutan akan terkena pajak tambahan lagi di luar pajak yang telah dibayarkan untuk si harta tersebut.

Ketiga adalah kebijakan Kementerian Perhubungan menaikkan airport tax Bandara Soekarno-Hatta hingga 40% per penumpang. Kenaikan ini akan dibebankan kepada maskapai-maskapai penerbangan, yang pada gilirannya akan mengerek naik harga tiket pesawat yang dijual kepada masyarakat.

Keempat, yang cukup konyol, adalah rencana gembar-gembor pemerintah akan mengenakan pungutan zakat khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragam Muslim sebesar 2,5% gaji.

Memang belakangan ide ini terus disebarluaskan oleh Kementerian Agama, tapi kita ingat bahwa awalnya yang menggulirkan adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa dana zakat yang besar bisa dikelola layaknya pajak.

Ide yang sangat kontroversial, mengingat Indonesia bukan Negara Islam, dan cukup banyak ASN yang non-Muslim. Lalu bagaimana aturan yang adil untuk ASN non-Muslim? Bagaimana juga koordinasi dengan lembaga badan zakat daerah dan nasional yang sudah berjalan selama ini?


Dari keempat pertanda di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa saking paniknya pemerintah memang menggunakan berbagai cara untuk mengejar kenaikan pendapatan negara.

Sepintas wajar saja mengingat target pajak yang tidak pernah tercapai dari tahun ke tahun, dan terus menurun. Namun, begitu mengetahui pertanda-pertanda berikutnya, kesimpulan dapat berbeda. Ini adalah kepanikan yang berbeda. Bukan lagi panik karena target pajak tidak tercapai.

Kelima adalah rencana pemerintah beberapa hari lalu yang menyebutkan proses pelaksanaan belanja pemerintah akan menggunakan kartu kredit.

Pemerintah menyatakan bahwa ini adalah suatu kebijakan uji coba. Jelas uji coba, karena memang tidak umum diterapkan di negara maju seperti Amerika Serikat atau yang lainnya, yang belanja pemerintahnya menggunakan cek pemerintah (government cheque).

Menjadi masalah kemudian, bagaimana dengan bunga kartu kredit yang cukup besar? Lalu, utang kartu kredit akan masuk ke pos anggaran yang mana? Bila alasannya hanya demi efisiensi dan akuntabilitas, mengapa pemerintah tidak menggunakan cash card dari perbankan, yang tidak memiliki bunga (hanya dikenakan biaya administratif)?

Keenam adalah pertanda dari Bank Indonesia (BI). Pada akhir Januari 2018, BI kembali melakukan pelonggaran ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dari sebesar bagi bank umum konvensional dan bank syariah.

Kebijakan GWM adalah simpanan minimum dalam rupiah atau valas yang wajib dimiliki oleh perbankan dalam rekening BI, yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga. Seperti diketahui, kebijakan pelonggaran GWM hanya dilakukan bila terjadi situasi kekurangan likuiditas dalam sistem perbankan. Karena bila yang terjadi ekses likuiditas, BI akan merespon sebaliknya dengan menaikkan GWM.

Berdasarkan enam pertanda di atas kita dapat mengambil simpulan pertanyaan: apakah pemerintah panik karena terjadi mismatch dalam likuiditas? Tidak sesuai perkiraan tempo antara pengeluaran dan pemasukan. Benarkah likuiditas kita yang sedang bermasalah?? (kl/akt)

Sumber : aktual, Eramuslim

Lupa Hapus Jejak, Ketua MCA yang Ditangkap TERNYATA Bagian dari Relawan Jokowi. Ini BUKTINYA!

Lupa Hapus Jejak, Ketua MCA yang Ditangkap TERNYATA Bagian dari Relawan Jokowi. Ini BUKTINYA!


10Berita, Dunia maya guncang pasca polisi mengklaim sudah menangkap ketua Muslim Cyber Army (MCA). Momen ini kemudian dipergunakan sebaik-baiknya oleh pendukung Jokowi dan Basuki T. Purnama alias Ahok.

Secara masif, mereka terus menggoreng fitnah soal MCA tanpa henti. Hal tersebut sontak menaikkan suhu politik di Indonesia yang sebelumnya sudah panas.

Kondisi ini mendadak menjadi antiklimaks setelah seorang warganet berhasil mengungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa sebuah akun yang mengaku mantan MCA ternyata merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Baca:

Usai hal ini terungkap, sebuah fakta mengejutkan lainnya pun mulai terkuak.

Beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa polisi menangkap Muhammad Luth, orang yang disebut-sebut sebagai ketua MCA.

Setelah ditelusuri, warganet justru berhasil membongkar bahwa akun yang disebut-sebut sebagai Ketua MCA merupakan salah satu akun relawan Jokowi dan Ahok (jasmev) yang akrab bergaul dengan relawan Jokowi-Ahok lainnya seperti akun @PartaiSocmed.

Berikut hasil penelusuran warganet.

— Hulk (@PartaiHulk) March 2, 2018

Anggota Family MCA 102 ribu sementara follower ketuanya di twitter cuman 3000. Elu nyebar hoaxnya pake spanduk nyet? Sandiwara ini bikin geli 😃

— ronin (@roninkhalid) March 3, 2018

— AVB🇮🇩 (@arulsVB) March 2, 2018

— Pamela Landy (@EVALockheart) March 3, 2018

— 🇲🇨 HENAO 🇵🇸 (@henao_212) March 3, 2018


Sumber :Portal Islam 

Jokowi-PSI Ketemu di Istana Bahas Pilpres, Pengamat: Ya Allah, Ini Gak Pantes!

Jokowi-PSI Ketemu di Istana Bahas Pilpres, Pengamat: Ya Allah, Ini Gak Pantes!


10Berita -Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Merdeka (01/03) untuk membahas pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, ditentang banyak pihak.

Pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Edy Effendi, mengecam pertemuan itu. “Ya Allah Pak @jokowi, ini jelas tak pantas. Tak beretika. Ini istana Merdeka loh. Masya Allah kok begini amat,” tulis Edy di akun Twitter @eae18.

Menurut Edy, tindakan Jokowi yang membahas strategi pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI di “Istana Rakyat” adalah tindakan ceroboh dan tidak punya etika.

“Tindakan Pak @Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI di ‘Istana Rakyat”, adalah tindakan ceroboh dan tak punya etika. Tindakan yang tak pantas dilakukan seorang presiden. Jangan blunder Pak. Jangan semborono. Jangan semau gue,” tegas @eae18.

Tak hanya itu, wartawan senior ini menegaskan, bahwa rapat Jokowi-PSI bahas strategi pemenangan Pilpres 2019 bukan hoaks. “Kalau saya tulis Pak @Jokowi tak punya integritas sebagai presiden terkait rapat dengan PSI bahas strategi pemenangan Pilpres 2019, ini bukan hoaks. Ini fakta. Kawan-kawan @BareskrimPolri harus paham terkait ini,” tulis @eae18.

Soal pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka (01/03), Ketua DPP Tsamara Amani, mengakui pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar satu setengah jam salah satunya membahas pemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2019. “Ya ada lah (pembahasan terkait pemenangan pilpres),” kata Tsamara kepada wartawan usai pertemuan.

Jokowi menerima pengurus PSI yang diwakili Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni serta Ketua DPP Tsamara Amani.(kl/ito)

Sumber :Eramuslim 

Para Aktivis Senior Kompak Teriak: “Satu Periode!”

Para Aktivis Senior Kompak Teriak: “Satu Periode!”


10Berita -Agenda berkumpulnya para aktivis era 1980-1990 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, malam ini, menyiratkan pesan tersendiri kepada pemerintah yang berkuasa.

Wajah-wajah lama yang hadir dalam dunia pergerakan memang membuat suasana penuh nuansa nostalgia, sebut saja Hariman Siregar, Fahri Hamzah dan Ferry Juliantono.

Tapi, celetukan-celetukan mereka ketika berkelakar bersama juga menarik untuk ditafsirkan.

Salah satunya ketika Hariman Cs berfoto bersama di beranda Galeri Cipta 2, tempat di mana acara “Temu Kangen Aktivis Era 80-90” itu digelar.

Di depan kamera, belasan aktivis senior itu mengacungkan jari telunjuknya sambil berteriak “satu periode”. Orang-orang yang melihat aksi mereka hanya bisa mengira-ngira apa yang dimaksud dengan “satu periode”.

Ketika redaksi mencoba menanyakan Hariman soal maksud teriakan satu periode, tokoh Malari itu tidak mau terbuka.

“Enggak apa-apa, cuma teriak-teriak saja kok,” lontarnya enteng sambil memasuki ruang acara.

Yang lebih menarik, acara ini juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bahkan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dijadwalkan menyampaikan orasi bertema “Menuju Indonesia Berkeadilan Sosial”. Belakangan, nama Anies masuk dalam bursa calon presiden dan calon wakil presiden yang dirilis lembaga-lembaga survei.

Ketua panitia temu kangen, Syahganda Nainggolan, mengatakan, acara ini tidak berkaitan langsung dengan tahun politik. Namun, para aktivis mengangkat tema keadilan sosial untuk merespons data lembaga-lembaga kompeten yang menyebut ketimpangan sosial di Indonesia sudah sangat tinggi.(kk/rmol)

Sumber : Eramuslim