Benarkah Perang Candu Kini Menyasar Indonesia?

Benarkah Perang Candu Kini Menyasar Indonesia?

Peta jalur peredaran narkoba di tanah air. (Foto: Ilustrasi/Antara)

10Berita, Jakarta – Sedikitnya 9 kontainer bahan narkoba asal Cina yang akan dikirim ke Indonesia digagalkan aparat keamanan negara Timor Leste. Tak tanggung-tanggung, 9 kontainer itu berisi 150 ton bahan narkoba. Jumlah yang sangat fantastis. Jika berhasil masuk ke Indonesia, lalu ke mana barang haram itu akan bersemayam? Benarkah Perang Candu sedang menyasar Indonesia?

Bagi Indonesia, narkoba adalah barang yang sangat diharamkan. Artinya, tidak boleh masuk dan beredar di Indonesia, apalagi mengkonsumsinya.

Tak lama berselang, TNI AL berhasil memergoki kapal Sunrise Glory yang muncul di perairan perbatasan Singapura-Batam. Dengan KRI Sigurot-864, TNI AL menangkap kapal Sunrise Glory dan melakukan penggeledahan. Karuan saja, kapal berbendera Singapura itu ternyata memuat narkoba jenis sabu sebanyak 1,037 ton.

Setidaknya, dua kasus tersebut sangat mencengangkan di tengah gencarnya kampanye melawan narkoba di Indonesia yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Indo Police Watch menilai, dengan terkuaknya dua kasus besar tersebut membuktikan bahwa Indonesia terus jadi incaran untuk kegiatan bisnis narkoba karena negara berpenduduk 260 juta jiwa ini dianggap sebagai pasar potensial.

“Akibatnya, sindikat narkoba selalu nekat untuk memasukkan narkoba dalam partai besar ke Indonesia,” kata IPW kepada NusantaraNews, 7 Februari lalu.

Dua kasus penyelundupan di atas adalah kasus narkoba paling aktual di tanah air. Dewasa ini, ketegangan yang terus meningkat di Kawasan Asia pasifik membuat berbagai ancaman pertahanan kian mengemuka dan tampak nyata. Praktik Perang Candu seolah tengah menyasar Indonesia. Setidaknya, keberhasilan model peperangan ini yang menerjang Cina sekira lebih dari satu abad silam tampaknya berusaha kembali digelar. Sasarannya di abad 21 adalah Indonesia, yang menjadi salah satu negara yang ikut bersengketa di Kawasan Laut Cina Selatan.

“Candu atau opium —kini disebut narkoba— adalah sarana merusak bangsa dengan harga murah, karena dapat menghancurkan daya juang sebuah bangsa. Dan kerap kali, ia dijadikan modus kolonialisme guna merusak moral sebuah bangsa,” ujar Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI), M Arief Pranoto.

Arief menilai, maraknya penyelundupan sabu dalam jumlah besar secara massif ke Indonesia menimbukan berbagai spekulasi dan asumsi liar publik. Karena dalam pola kolonialisme klasik, menjadi rahasia umum bahwa narkoba kerap dijadikan salah satu modus atau metode guna melumpuhkan serta memperbudak sebuah bangsa. Ini fakta empirik dinamika geopolitik global.

“Pertanyaan menarik timbul, dari negara manakah berton-ton sabu yang masuk ke Indonesia?,” katanya.

Dia mengilustrasikan hikmah emas yang bisa dipetik dari sejarah Perang Candu di Cina tempo dulu ibarat pukulan stick biliar —meracuni dengan narkoba— seperti mengenai beberapa bola bahkan recochet.

“Bagi si pemasok, bola pertama ialah menikmati money laundry atas hasil transaksi ilegal tersebut; bola kedua, hancurnya sebuah generasi bangsa (dan negara target koloni) dengan harga murah; bola ketiga, untuk konsumsi para pekerja massal di sebuah proyek yang memiliki target waktu (deadline),” paparnya.

“Istilahnya total lembur,” tambahnya. Kenapa? Arief melanjutkan, efek mengkonsumsi sabu akan menimbulkan stimulan pada pikiran dan fisik pemakainya terus terjaga tanpa merasa lelah.

Lantas, negara manakah yang memiliki proyek besar dengan deadline serta pola mempekerjakan buruh secara massal?, tanya Arief. Singkat kata, apabila di sebuah negara telah marak peredaran candu atau narkoba, kemudian ada upaya-upaya kuat oleh asing untuk menguasai simpul-simpul transportasi dengan berbagai skema investasi, atau menciptakan ruang-ruang (living space) baru seperti membangun kota atau daerah baru, atau membuat pulau reklamasi dan lain-lain, maknanya adalah peperangan asimetris tengah berlangsung secara masiv dan sistematis di negara tersebut.

Menurut IPW lagi, para bandar narkoba terus bermanuver untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai budak narkoba, bahkan menyasar aparat keamanan. Tugas Irjen Pol Heru Winarko yang menggantikan Komjen Budi Waseso sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) semakin berat.

“Kasus penangkapan narkoba selalu terjadi, tapi kasus yang tidak tertangkap mungkin lebih banyak lagi. Ibarat teori gunung es, yang tertangkap hanya bagian puncaknya. Semua ini terjadi akibat tidak tegasnya pemerintah dalam menyatakan perang terhadap narkoba. Akibatnya banyak anak bangsa yang menjadi budak narkoba dan makin banyak jumlah aparatur, terutama polisi yang terlibat narkoba,” kata IPW.

Di seluruh dunia, pihak kepolisian sebagai leading sector yang harus mampu merangkul dan mengoptimalkan seluruh kewenangan hukum yang dimiliki semua institusi. Dengan kata lain, sudah saatnya prajurit TNI juga dilibatkan untuk menjadi dilibatkan sebagai rganik di dalam struktur organisasi BNN. Sehingga sinergi betul-betul kuat. BNN seperti halnya Bakamla dapat diawaki oleh TNI, Polri, Jaksa dan aparat lainnya,” ujar pengamat pertahanan Susaningtyas Kertopati kepada redaksi, 10 Februari lalu.

“Kesadaran untuk berintegrasi antar aparat keamanan di Indonesia adalah kunci sukses pemerintah Indonesia menyelamatkan generasi muda Indonesia. BNN sebagai penjuru perlu lebih memberdayakan semua instansi hukum di Indonesia untuk memberantas peredaran narkoba,” katanya.

“TNI AD menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan semua kalanga atau level kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku penyalagunaan narkoba tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena bila sudah terkontaminasi dengan narkoba maka sendi-sendi kekuatan bangsa akan semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga yang sudah terpengaruh dengan narkoba sudah tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, warga masyarakat selaku bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan,” bunyi pernyatan TNI AD terkait narkoba, 27 Februari lalu. (redaksi)

Editor: Eriec Dieda, Romandhon, Achmad S / nusantaranews.co

Sumber : nahimunkar.org

Read More

Jokowi Effect’ Bisa Buat Dolar Sentuh Rp 10.000?

‘Jokowi Effect’ Bisa Buat Dolar Sentuh Rp 10.000?

10Berita – Beberapa analis sempat memprediksi pada tahun 2014, jika terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) saat pemilu Presiden pada 2014 silam bisa memicu menguatnya nilai tukar (kurs) rupiah hingga ke level Rp 10.000 per US$. Namun hingga saat ini, prediksi tersebut tidak juga kunjung terealisasi. Bahkan kurs rupiah malah melemah hingga ke kisaran Rp 13.700-an.

Diliput oleh Detik, Kepala Riset Ekuator Swarna Sekuritas, David Sutyanto, mengatakan bahwa prediksi tersebut tidak bisa terealisasi lantaran cateris peribus atau asumsi ekonomi yang dilakukan ekonom terbantahkan. Terbantahkannya asumsi ekonomi para ekonom tersebut lantaran sejumlah asumsi yang diprediksi tetap sama malah berubah.

“Itu kan kita berikan klaim istilahnya cateris paribus, yaitu dengan anggapan variabel lain tidak berubah. Unexpected-nya (yang tidak diharapkan) kan yang terjadi, Donald Trump (jadi Presiden AS) dan the Fed jadi agresif. Itu yang menyebabkan target-target para analis kemarin itu tidak tercapai,” kata David, Senin (5/3/2018).

Dengan kondisi global yang dinamis seperti sekarang ini, David bilang akan sangat kecil kemungkinannya prediksi nilai tukar dolar bisa menyentuh angka Rp 10.000. David mengatakan bahwa sentimen terbesar yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah kebijakan ekonomi AS yang saat ini sangat agresif di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Menurut David, nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa bertengger di kisaran Rp 11.000 jika kebijakan ekonomi AS tidak seagresif saat ini. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, menurutnya rupiah bisa bertahan di kisaran Rp 13.000 dalam kondisi stabil.

Sumber : Ngelmu.co

Read More

Bukan Soal Kemanusiaan, Bagi Umat Islam Isu Palestina Masuk Dalam Ranah Aqidah

Bukan Soal Kemanusiaan, Bagi Umat Islam Isu Palestina Masuk Dalam Ranah Aqidah

10Berita – Wasekjen MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia), Fahmi Salim menyebut umat Islam tidak di dunia tidak akan tenang selama satu dari tiga tanah sucinya masih dijajah oleh pihak asing.

Dia mengingatkan, umat Islam bukan hanya memiliki tanah suci Mekkah dan Madinah. Tetapi, juga Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis.

“Persoalan Palestina bukan hanya persoalan politik isu kemanusiaan, tapi bagi umat Islam juga adalah masalah yang sangat fudamental bagian dari masalah aqidah,” terang Fahmi Salim di Hotel Bidakara, Sabtu (03/02/2018).

Fahmi meminta umat Islam melibatkan seluruh elemen dan potensinya demi membebaskan Masjid Al Aqsha dari cengkeraman Zionis Israel. Dia juga mengimbau umat agar berpegang teguh pada visi dan cita-cita bersama utuk membebaskannya.

“Dan kita harus terus bersama-sama berdoa memberikan tenaga, materi, moril, dalam upaya perjuangan membebaskan Baitul Maqdis dari segala bentuk penjajahan,” ujar Fahmi.

Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengumumkan Yerusalem -tempat Masjid Al-Aqsha berdiri- sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember. Hal itu memicu protes dan demonstrasi di wilayah-wilayah yang diduduki dan di berbagai belahan dunia. Rakyat Palestina sendiri dengan tegas menyatakan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Amerika sendiri telah mengumumkan akan memindahkan kantor Kedubesnya dari Tel Aviv ke Al Quds pada 14 Mei mendatang. (Ki/Ram)

Sumber : Eramuslim

Read More

Nasrudin Joha: Menyiapkan “Kekalahan Jokowi” Sejak Dini

Nasrudin Joha: Menyiapkan “Kekalahan Jokowi” Sejak Dini

 

Oleh: Nasrudin Joha

10Berita Dalam teori perang, adakalanya pasukan menunjukan kekuatan jumlah dan kecanggihan peralatan kepada musuh, untuk menggentarkan hati musuh, sehingga secara psikologis dapat memenangkan pertempuran sejak awal sebelum penyerangan dilakukan.

Pada kondisi lain, pasukan justru menyembunyikan seluruh informasi kekuatan, bahkan menyembunyikan informasi kapan melakukan penyerangan. Pada saat yang tepat, pasukan secepat kilat menggempur musuh dengan kekuatan penuh. Musuh yang tak mampu membaca kekuatan lawan, akan kelimpungan menghadapi serbuan. Kekuatan musuh dapat ditaklukan dengan strategi serangan mendadak, sehingga dapat dikalahkan secara telak.

Dalam politik, strategi model ini juga terjadi. Hanya saja, jika para pemikir partai salah mengambil strategi, apakah mendadak melakukan penyerangan atau justru sesumbar kekuatan sejak dini, justru langkah ini bisa menjadi blunder politik.

Strategi terbuka, menunjukan kekuatan dan kemampuan penetrasi politik sejak dini, bisa juga menimbulkan blunder politik ditinjau dari beberapa aspek.

Pertama, strategi ini bisa dibaca lawan politik sejak dini, sehingga antisipasi perlawanan juga bisa dilakukan sejak dini.

Kedua, strategi ini jika tidak dilakukan oleh tim solid, maka berpotensi membuka banyak celah kekeliruan dan aib politik, sehingga justru bisa memicu serangan balik lawan.

Ketiga, strategi ini kadangkala bukan diarahkan untuk menundukan lawan secara psikologis (psiwar), tetapi bisa juga dimanfaatkan berbagai kepentingan internal untuk berebut pengaruh dan meminta komitmen kompensasi.

Keempat, penetrasi politik sejak dini juga dapat memicu serangan politik balik dari lawan yang dilakukan pula sejak dini.

Kelima, kulminasi serangan sejak dini dari lawan juga bisa memiliki efek “TAICHI MASTER”, sebab menyerang dengan kesalahan lawan jauh lebih dahsyat dampaknya ketimbang menyerang untuk mencari kesalahan lawan. Ini bisa dilakukan lawan ketika posisi politik telah dibuka secara vulgar sejak dini.

Keenam, pemetaan lawan juga akan berpengaruh pada efek balik serangan sejak dini. Dalam konteks politik, apalagi politik era Now (era sosmed), lawan politik bukan saja partai politik, tetapi juga kelompok kepentingan dan aktivis sosmed. Deklarasi sejak dini akan berpotensi memicu “Perlawanan Sejak Dini”.

Jokowi dan thinktank-nya nampaknya keliru mengambil strategi mengumbar kekuatan jumlah dan amunisi sejak dini, untuk menyongsong pertarungan politik di tahun 2019.

Realitas politik yang terindera, bukan mengarah pada kesimpulan kegentaran musuh pada kekuatan politik Jokowi yang didukung mayoritas partai, kekuatan sumber daya dan amunisi, serta seabrek jurus “pamer kekuatan” lainnya.

Publik lebih melihat berbagai manuver politik Jokowi sesungguhnya mengkonfirmasi dialektika internal partai mitra koalisi untuk mencari daya tawar agar mendapat kompensasi posisi jabatan dan kekuasaan.

Reaksi Jokowi yang banyak membentuk relawan (Projo, RENAS 212 JPRI, dan akan menyusul lainnya), justru menjadi semacam “duri politik” di internal mitra koalisi partai. Partai pendukung akan merasa “dikerdilkan perannya” dengan banyak bermunculan relawan-relawanan.

Padahal, hukum besi pencapresan menyebut tegas partailah yang memiliki suara atau kursi di DPR yang berhak mengusung Jokowi, bukan relawan-relawanan.

Posisi relawan ini akan dipahami partai sebaga way out bagi Jokowi, untuk tidak mengikuti kehendak partai dengan dalih kemenangan politik yang ditangguk bukan karena suara dan perjuangan partai, tetapi sebab kegigihan dan berkeringatnya para relawan.

Kondisi ini pernah dirasakan PDIP, dimana pada awal kepemimpinan Jokowi, PDIP merasa diabaikan. Padahal, PDIP memiliki saham politik mayoritas yang mengusung Jokowi hingga menjadi Presiden.

Perang kepentingan sejak dini internal relawan dan partai pendukung Jokowi, juga akan menyebabkan friksi politik sejak dini. Jika komitmen kompensasi kekuasaan dipandang tidak sebanding dengan saham yang ditanam partai, partai akan mudah mengubah haluan -karena proses Pilpres masih jauh- dan Karena banyak memiliki informasi politik koalisi, akan mampu menghukum Jokowi secara telak ketika menyebrang di barisan oposisi.

PKB, misalnya telah menghidupkan lampu ‘Early Warning’ dengan pernyataan akan mempertimbangkan pembentukan poros baru dan mengusung Cak Imin sebagai capresnya, jika komitmen cawapres bagi Jokowi tidak terpenuhi.

Pengumuman kekuatan politik sejak dini juga akan memperbesar potensi blunder politik, apalagi jika mitra politik Jokowi tidak memiliki pengalaman politik yang cukup dalam bermanuver. Kasus blunder politik PSI di istana Presiden adalah contoh kongkritnya.

Konsolidasi sejak dini -dengan model koalisi yang super gemuk- belum lagi potensi pertarungan kepentingan dari partai luar yang terus mencoba merapat, akan menyebabkan Jokowi disibukan dengan pertarungan internal, ketimbang berhadapan dengan lawan politik.

Merapatnya Demokrat yang mengajukan proposal AHY sebagai cawapres Jokowi, termasuk fakta politik yang semakin menyulitkan membagi konsesi kekuasaan.

Belum lagi, manuver kelompok kepentingan non partai juga pasti terus bergerilya. Group LBP, klan JK tentu tidak akan berdiam diri melihat situasi ini.

Kelompok politik non partai yang di motori oleh Nasrudin Joha juga akan terus memantau perkembangan politik, terus membongkar makar jahat penguasa, membongkar hakekat pengkhianatan penguasa, melakukan aktivitas “DARBUL ‘ALAKOT” yang tentu memiliki andil besar dalam menggembosi suara Jokowi.

Jika kondisi itu terus berlangsung, bisa dipastikan Jokowi akan layu sebelum berkembang. Ibarat pisang goreng, Jokowi terlalu dini digoreng. Seharusnya, menggoreng Jokowi dilakukan mendekati Pilpres, agar hangat dan nikmat dihidangkan.

Penggorengan isu pencapresan Jokowi sejak dini, bisa berpotensi mempersiapkan kekalahan Jokowi sejak dini. Sebab, pada saat Pilpres, Jokowi bisa dianggap barang basi yang tidak laku lagi untuk dijual. Bisa juga, Jokowi ditinggalkan mitra koalisi partai sejak dini, setelah partai merasa tidak dihargai setimbang melalui kompensasi kekuasaan yang dijanjikan.

Alhasil, sadar atau tidak sadar, tim pemikir, tim politik Jokowi, tengah mempersiapkan Jokowi untuk kalah sejak dini. Ini blunder politik kawan, Anda harus banyak belajar lagi tentang politik jika tidak ingin terus melakukan kesalahan. Ingat ! Kulminasi kesalahan politik berimbas pada kekalahan politik. Waspadalah ! Waspadalah ! [].

Sumber : Dakwah media 

Read More

Polri Janji 2 Pekan Ungkap Serangan Orang Gila, MUI Akan Tagih Janji Itu

Polri Janji 2 Pekan Ungkap Serangan Orang Gila, MUI Akan Tagih Janji Itu

10Berita, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, menagih janji pengungkapan kasus penyerangan sejumlah ulama oleh orang yang diduga “gila” kepada Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono.

“Waktu pertemuan dengan anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Kabareskrim menyampaikan periode Desember 2017 hingga waktu itu 21 Februari 2018 sudah ada 21 kasus, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Beliau berjanji dalam waktu 2 minggu setelah itu, ini sudah lewat, akan dijelaskan apa sesungguhnya yang terjadi,” terang Din Syamsuddin usai menghadiri sarasehan antar pemuka agama di Pusat Pemerintah Kota (Puspemkot) Tangsel, Senin (5/3/2018).

Menurutnya, kejanggalan itu jelas terlihat mengingat pelakunya dianggap sebagai orang tak waras alias gila. Bahkan, penyerangan dilakukan beruntun dan serentak terhadap para pemuka agama, baik ulama, biksu, pendeta, bahkan meluas kepada sarana rumah ibadah.

“Pada kesimpulan awal saya, logika saya yang sederhana, sepertinya kejadian-kejadian itu tidak berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-orang yang ingin membenturkan antar umat agama. Kita tidak perlu mendebatkan, ada yang hoax, ada yang fakta, tapi ini terjadi, maka usutlah. Bukan pelakunya orang gila atau bukan, tapi siapa di balik (penyerangan) ini,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menghadiri sarasehan antar pemuka agama di Pusat Pemerintah Kota (Puspemkot) Tangsel, Senin (5/3/2018).

Ia menjelaskan, hal serupa pernah dialami bangsa ini pada beberapa tahun silam di Banyuwangi. Kemiripan kasus tersebut dapat menjadi acuan bagi publik untuk menduga-duga apa yang sebenarnya direncanakan otak intelektual para pelaku yang dianggap orang gila itu.

“Sekian tahun yang lalu itu pernah kejadian peristiwa yang serupa, tindak penganiayaan terhadap ulama di Banyuwangi, Jawa Timur, dalam waktu yang mirip-mirip sekarang, menjelang tahun-tahun politik. Saya mengimbau umat beragama tidak perlu terprovokasi atas kejadian seperti ini,” tukasnya.

Pihak kepolisian hingga kini telah menangani kasus dugaan penganiayaan terhadap pemuka agama maupun perusakan rumah ibadah oleh para pelaku yang dianggap orang gila.

Meski sebagiannya tak terbukti atau hanya informasi hoax yang diviralkan di media sosial, kekerasan itu rupanya telah membuat masyarakat menjadi resah hingga ada pula yang bergilir melakukan penjagaan terhadap masjid atau para kiai di daerahnya masing-masing.

oleh: okezone

Read More

Jokowi Telpon Janji Biayai Habibie, Zara Zettira: Sudah Tugas Negara, Gak Usah Call Call Bangga Lah

Jokowi Telpon Janji Biayai Habibie, Zara Zettira: Sudah Tugas Negara, Gak Usah Call Call Bangga Lah

10Berita, Kabar menurunnya kesehatan mantan Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie, menjadi perhatian publik dan media di Indonesia.

Menariknya, alih-alih menekankan bahwa merawat presiden dan mantan presiden merupakan amanat UU No 7 tahun 1978, media lebih suka mem-blow up tingkah Jokowi saat merespon kabar tersebut.

Dikabarkan TEMPO, Jokowi menelpon pihak BJ Habibie dan berjanji akan menanggung biaya perawatan mantan presiden RI tersebut.

— Tempo News Room (@temponewsroom) March 5, 2018

Warganet pun bingung, mengapa media memilih mengabarkan telpon dan janji Jokowi ketimbang membahas detil kondisi kesehatan mantan presiden RI tersebut.

Hal ini dicuitkan Rakhmat Hidayat, seorang dokter, melalui akun twitternya @dayatia.

Kenapa telpon yg diberitakan soal biaya?

1. Habibie gak miskin
2. Semua mantan Presiden itu tanggungan negara
3. Habibie juga gak minta2 https://t.co/wrYahw4UGm

— Rakhmad Hidayat (@dayatia) March 5, 2018

Warganet lain pun keheranan.

Iya dok knp framing beritanya di biaya ya? Beritanya begini, seolah2 pak Habibie yg meminta, pdhl tanpa itu pun sdh kewajiban negara. pic.twitter.com/Uzi0OZVYR7

— LovePeaceRespect (@faridaliee) March 5, 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

TERCYDUK! Tsamara Hapus Cuitan Lawas yang Ejek Megawati dan PDI P, Warganet: Takut Diterkam?

TERCYDUK! Tsamara Hapus Cuitan Lawas yang Ejek Megawati dan PDI P, Warganet: Takut Diterkam?

10Berita, Pasca audiensi dengan Presiden Jokowi di istana, Kamis, 1 Maret 2018, beberapa elite PSI nampak begitu jumawa dalam bercuit di media sosial twitter.

Tengok saja Tsamara Amany, yang terang-terangan menyebut Ananda Sukarlan pemberani, padahal kala itu Ananda dilaporkan karena menyebarkan hoax mengenai MCA dan Prabowo Subianto.

Kemudian muncul cuitan SekJen PSI Raja J. Antoni yang  menyebut Fadli Zon "pembuat hoax tiap hari".

Belum cukup panas, Ketum PSI Grace Natalie bercuit, "ndeso ah" karena mendapat kritik terkait audiensi dengan Jokowi.

Kecaman luas warganet akhirnya membuat jejak digital elite PSI dikorek satu demi satu.

Terbongkarlah jejak digital yang kelam itu. Salah satu jejak kelam tersebut adalah cuitan Tsamara mengenai Ridwan Kamil. (Baca: ANEH! PSI Dukung Ridwan Kamil, KOK Jejak Digital Tsamara Menyatakan Sebaliknya?)

Tak berhenti sampai di situ, warganet terus mengejar cuitan lawas Tsamara. Ternyata ada banyak sekali cuitan lawas Tsamara yang menyerang PDI P dan Megawati.

Menyadari kekeliruannya, alih-alih secara berani mengakui kesalahan, Tsamara justru diam-diam menghapus cuitannya. Akibatnya, Tsamara kembali menjadi bahan tertawaan warganet.

— M. KHUMAINI (@mkhumaini) March 5, 2018

Hahaaa 😂...ayo bu @TsamaraDKI mulailah merangkai kata2 biar emak ga marah

— Febri Candra K (@FebriSipe) March 5, 2018

Berikut cuitan warganet lain.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Inilah Orang Islam yang Paling Besar Kejahatannya

Inilah Orang Islam yang Paling Besar Kejahatannya

10Berita, Islam telah mengatur perkara mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita dapat membedakan antara kedua hal tersebut.

Kita harus melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan Allah. Pada zaman dahulu, Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat-sahabat yang patuh sebagai pengikut beliau.

Mereka merupakan kelompok kehidupan yang senantiasa taat setelah mengetahui perintah dari Rasul yang mereka kasihi itu. Inilah orang Islam yang paling besar kejahatannya sehingga harus dihindari agar tidak menimbulkan dosa besar.

Banyak bertanya ialah salah satu penyebab yang menjadikan generasi terdahulu hancur. Mereka bertanya hanya untuk berkelit, meskipun alasannya untuk mencari kebenaran.

Larangan banyak bertanya dalam Islam harus kita perhatikan karena dapat membuat sesuatu yang halal menjadi haram untuk dilakukan.

Nabi pernah bersabda pada umatnya untuk tidak membiarkan berbagai masalah yang tidak beliau persoalkan atas kita.

Hal ini dikarenakan, penyebab binasanya orang terdahulu salah satunya adalah karena banyak bertanya dan menentang Rasul yang telah menjadi utusan Allah.

Pada riwayat lain, Nabi bersabda apabila beliau memerintahkan sesuatu pada umatnya, hendaknya kita melakukan hal tersebut semampu kita. Dan apabila beliau melarang kita untuk mengerjakan sesuatu, hendaknya kita meninggalkan hal tersebut.

Berdasarkan hadits ini, diketahui bahwa telah jelas ketentuan yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari. Peraturan resmi yang dibuat oleh Nabi pastinya menjadi peraturan yang terbaik untuk umat manusia.

Hal ini dikarenakan apa yang disampaikan Rasul pastinya sesuai dengan ajaran Islam karena Allah sangatlah mengasihi beliau.

Dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Mughirah bin Syu’ban menyebutkan bahwa Rasulullah telah melarang umatnya untuk membicarakan setiap kabar yang tidak jelas asal muasalnya, menghambur-hamburkan harta, dan banyak bertanya.

Adab bertanya dalam Islam perlu untuk diketahui agar kita bertanya pada tempatnya dan tidak berlebih.

Pada zaman terdahulu, terdapat kisah Bani Israil yang gemar akan bertanya. Namun, apa yang mereka tanyakan telah menyulitkan diri sendiri saat ingin mengerjakan perintah Allah melalui Nabi Muhammad SAW.

Padahal, tanpa bertanya pun, maka seburuk apapun amalan yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah karena ketaatannya.

Hadits shahih lain yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir menjelaskan jika banyak bertanya dapat membuat sesuatu yang awalnya halal menjadi haram.

Kemudian, Rasulullah melanjutkan sabdanya bahwa ternyata ada kesalahan paling besar yang bisa dilakukan oleh orang Muslim. Karena rasa ingin tahunya, salah seorang bertanya mengenai kesalahan terbesar itu.

Rasul pun menjawab bahwa kesalahan itu adalah menanyakan sesuatu yang tak diharamkan, tapi dapat menjadikan hal itu haram karena pertanyaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita tahu betapa pentingnya menjaga lisan dan keimanan kita terhadap etika bertanya dalam Islam. Bertanya memanglah bukan hal yang dilarang jika untuk mencari kebenaran.

Tapi jika kita banyak bertanya mengenai ketentuan Allah, maka dapat menjerumuskan kita pada hal-hal yang salah. Keimanan kita pada Allah seharusnya dapat diiringi kepercayaan terhadap ajaran Allah.

Apa yang dilarang oleh-Nya pasti akan memberikan madharat yang lebih banyak, sedangkan apa yang Dia perintahkan pastinya memberikan banyak manfaat untuk hamba-Nya.

Oleh karena itu, selagi kita memiliki ilmu mengenai perilaku tertentu dari Al-Qur’an ataupun hadits maka janganlah banyak bertanya agar tidak menyesatkan dan membuat sesuatu yang dihalalkan menjadi diharamkan. Inilah orang Islam yang paling besar kejahatannya.

Sumber: kumpulanmisteri.com

Read More

Polisi Diminta Adil Tangkap Penyebar Hoaks

Polisi Diminta Adil Tangkap Penyebar Hoaks

10Berita , Jakarta – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini menegaskan bahwa masyarakat harus berhenti untuk memberikan dan menyebarkan kabar hoaks. Menurutnya, hoaks bisa menimbulkan instabilitas negara.

“Stop memberikan dan menyebarkan hoaks sekarang juga. Hoaks harus distop karena sudah menimbulkan instabilitas bangsa,” katanya kepada Kiblat.net melalui keterangan tertulis pada Senin (05/03/2018).

Ia juga tak menampik bahwa hoaks harus menjadi musuh bersama masyarakat Indonesia. Maka, kepada aparat, Jazuli mewanti-wanti, harus mengusut penyebaran hoaks.

Namun, ia tetap menghimbau agar kepolisian menangkap para penyebar hoaks secara transparan, jujur dan adil. Jazuli menegaskan, jangan sampai ada tebang pilih dalam memberantas hoaks.

“Jangan ada kesan yang ini ditindak, ditangkap sedemikian rupa, sementara yang lain seolah dibiarkan atau tidak diproses. Keadilan itu penting agar memberi ketenteraman bagi seluruh rakyat,” jelasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Syafi’i Iskandar

Sumber :  Kiblat.

Read More

Gaji 84 Juta per Bulan Tapi Tidak Bisa Kaya, Itulah Fakta Rakyat Swiss

Gaji 84 Juta per Bulan Tapi Tidak Bisa Kaya, Itulah Fakta Rakyat Swiss

10Berita, Benarkah masyarakat Swiss itu kaya raya, hanya karena negaranya digolongkan sebagai negara kaya di dunia?

Jawabannya tidak sama-sekali. Tetapi, penduduk Swiss, adalah masyarakat yang teramat-sangat sejahtera. Antara kaya raya dan sejahtera, banyak perbedaannya.

Contoh, seorang sarjana S1 lulusan dari universitas (jalur sains) atau Fach-hochschule (jalur politeknik) ketika memasuki dunia kerja akan mendapatkan gaji sekitar CHF6.000-an (Rp84 juta) per bulan. Banyakkah jumlah itu?

Jika gaji itu dipakai untuk hidup di Indonesia pastilah banyak sekali. Tetapi, jumlah itu sangat pas-pasan untuk hidup di Swiss.

Apalagi jika karyawan sarjana tadi sudah beristri dengan dua anak. Pasti ia menjadi sangat kekurangan.

Biaya hidup di Swiss teramat tinggi, sehingga gaji sebesar itu terasa pas-pasan. Contoh untuk sewa rumah. Di Swiss, seperti juga di Jerman, semua ukuran rumah diukur sesuai takaran layak kemanusiaan.

Dengan standar menurut hukum setempat yang memang harus dipatuhi, harga sewa rumah ukuran 80-100 m2 adalah CHF2.000 per bulan (Rp28 juta)

Sebagai keluarga yang hidup di negara dengan kesejahteraan tinggi, keluarga itu juga harus membayar asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan dana pensiun bagi (jaminan hari tua) di hari tua. Satu keluarga inti dengan empat kepala, harus keluar sekitar CHF1.200 (Rp 16,8 juta) per bulan.

Sisa gaji dipakai untuk hidup sehari-hari. Contoh harga bensin setara Pertamax CHF1,5 (Rp21.000) per liter. Makan siang di rumah makan biasa CHF 20 (Rp280.000) per orang.

Sebotol air mineral 600 ml Rp 30.000. Tarif kereta api cepat kelas dua berjarak 150 Km CHF 56 (sekitar Rp 800.000) sekali jalan. Dan seterusnya.

Berbeda dengan orang-orang yang sudah menduduki jabatan tertentu. Misalnya manajer, guru besar di universitas, atau kelas menengah lain yang pendapatannya bisa 3-4 kali lipat dari karyawan tadi.

Namun meski gajinya lebih tinggi, masyarakat kelas menengah itu juga tidak kaya-raya, karena pajak yang luar biasa tingginya. Semakin tinggi gaji, pajaknya pun semakin besar.

Menariknya, meski kondisi ekonominya pas-pasan, seorang karyawan biasa tidak akan kekurangan. Sebab, negara melalui Gemeinde atau kantor pemerintah kota akan memback-up sang karyawan tadi habis-habisan dari hasil pajak orang-orang yang bergaji 4-5 kali dari dia.

Ada tunjangan anak, tunjangan sosial, dll. Hidup mereka menjadi bergairah. Bahkan keluarga itu bisa menikmati liburan.

Di Swiss, produktivitas SDM dipacu dengan gaji. Semakin tinggi gajinya, kelak pensiun yang didapatkan pun akan tinggi.

Semua warga (tak peduli PNS, karyawan swasta, maupun petani) semua akan menerima tunjangan sosial-kesejahteraan di hari tua. Besar tunjangan bernama AHV yang diambil dari pajak itu sekitar CHF2.500 per bulan

Bagi yang memiliki gaji, dana pensiun dari pemerintah pasti di atas AHV. Dengan uang tersebut, minimum seseorang bisa bertahan hidup walau pas-pasan.

Tetapi, negara via pemerintah daerah akan memberikan tunjangan lain (sesuai kemampuan pemerintah daerah), hingga seseorang tetap bisa hidup layak pada akhirnya.

Jangan lupa, di Swiss kita bersekolah sejak SD sampai S1, S2, S3 sekalipun semua gratis. Kita ingin meraih tiga kali doktor pun, tidak akan keluar biaya sepeser pun.

Jadi sebenarnya orang Swiss tidak kaya raya, melainkan hidupnya sejahtera. Sebab. setiap individu, swasta dan negara bekerja bahu-membahu menegakkan kesejahteraan. Mereka tidak hidup dalam kemewahan ala selebritas kaya raya.

Salam hangat dari Swiss. Mari kita perbaiki Indonesia. Tidak perlu caci-maki. Berpikirlah dan bertindaklah untuk Indonesia yang lebih baik.

Sumber: intisari.grid.id

Read More