Auratmu Dosaku

Auratmu Dosaku

Foto: Aldi/Islampos

Oleh: Ustaz Felix Y Siauw

10Berita, SEBEBAS-bebasnya manusia, pasti akan ada batasnya, artinya kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Malah sebenarnya kebebasan itu pasti ada aturannya

Misal seseorang mengatakan, “Saya bebas, saya boleh berbuat apa saja, tidak boleh ada aturan melarang saya”, dengan bilang begitu, dia sudah melanggar dua kebebasan

Yang pertama, dia melanggar kebebasan orang lain. Yang kedua, dia membuat aturan, agar kebebasan tidak dilarang. Artinya kebebasan pun harus punya aturan

Misalnya, seorang karyawan bebas melakukan apa saja, asal diluar jam kantor. Atau seorang Muslimah bebas membuka aurat, asal di depan mahramnya, atau yang berhak

Jadi tidak ada kebebasan sebebas-bebasnya. Artinya kalau ada yang mengatakan, “Aurat-aurat saya, dosa-dosa saya, maka bebas saya umbar”, ini pun aneh

Mengapa? Karena yang lain juga punya mata, bebas untuk mengarahkan pandangan, juga punya lisan, bebas untuk memberi masukan ataupun nasihat

Dan masalahnya lagi, bila semua orang dibiarkan membuat aturan untuk melindungi ‘kebebasan’ dirinya sesuai tafsirnya masing-masing, maka kacaulah kehidupan

Maka aturan ini harusnya bukan datang dari manusia, tapi dari yang Mahatahu, yakni Allah. Itulah logika sederhana di dalam Islam, Allah Mahatahu, Allah tentukan aturan

Bila sudah berada dalam aturan Allah, dalam ketaatan, itulah kebebasan hakiki. Karena mau tidak mau kita itu terikat dengan konsekuensi dalam kehidupan

Bagi yang meyakini hidup selepas mati, dan meyakini Allah. Inilah kebebasan. Maka Muslimah yang sejati, merasakan kebebasan sekaligus kebahagiaan dalam hijabnya

Menjadi wanita berkelas tidak ditandai dengan mengumbar aurat, kalau mengumbar aurat tanda berkelas, maka di Taman Safari kelasnya paling tinggi, begitu kiranya

Jadi dalam Islam, auratmu bisa jadi dosaku. Maka tugasku untuk memuliakan dirimu dengan memintamu menutup aurat. Ini kemuliaan dalam Islam yang tak diatur yang lain

Islam memuliakan wanita sesuai fitrahnya, sementara yang namanya feminisme itu malah menjauhkan wanita dari fitrahnya, alhamdulillah Islam cukup bagi kita. []

Sumber :Islampos 

Read More

SPN akan Segera Deklarasikan Gatot Nurmantyo sebagai Capres

SPN akan Segera Deklarasikan Gatot Nurmantyo sebagai Capres

Foto: Rakyat Jakarta

10Berita, JAKARTA—Ketua Relawan Selendang Putih Nusantara Rama Yumatha mengatakan akan mendeklarasikan Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden yang akan berlaga dalam Pilpres 2019 mendatang.

“Insya Allah (akan segera deklarasi),” ujar Rama, Sabtu (10/3/2018).

Rama menuturkan tim relawan masih belum menetapkan tanggal pasti pendeklarasian itu.

Mereka pun masih belum memastikan lokasi deklarasi itu, tapi kegiatan tersebut akan dilakukan di Jakarta.

“Setelah (Gatot) pensiun, kami akan bahas deklarasi secepatnya dan kami integrasikan,” kata Rama. Ia pun menyebut gerakan SPN masih gerakan senyap.

Saat ini, kata dia, relawan tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik mengenai peluangnya mengusung Gatot.

“Dua partai yang sudah berkomunikasi adalah PKS dan PAN. Dalam waktu dekat ini akan bertemu Demokrat dan PKB,” ujarnya.

Rama menuturkan, selain dengan relawan, dia berharap deklarasi pencapresan Gatot nantinya bisa dihadiri partai-partai yang sepakat mencalonkan Gatot.

“Kalau sudah sepakat nanti bersama partai, besar-besaran di Jakarta,” ujarnya.

Relawan Selendang Putih Nusantara adalah kelompok relawan yang mendukung Gatot Nurmantyo untuk maju sebagai capres. Mereka mengklaim sebagai tim yang beroperasi secara mandiri. []

SUMBER: TEMPO

Read More

Gerindra: Rakyat Sendiri Banyak Yang Nganggur, Ngapain Permudah Pekerja Asing?

Gerindra: Rakyat Sendiri Banyak Yang Nganggur, Ngapain Permudah Pekerja Asing?

10Berita – Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari Taslam mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia.

Kemudahan masuknya TKA ini tak ubahnya seperti menggelar karpet merah untuk menyambut kedatangan tamu istimewa.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, bahwa kebijakan Pemerintah bagi TKA ini sangat kontraproduktif dengan kondisi tenaga kerja nasional yang masih tinggi tingkat penganggurannya. Belum lagi keberadaan TKA khususnya asal China dapat mengancam tenaga kerja lokal.

“Alih-alih penyederhanaan izin TKA akan memperlancar investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang terjadi justru bisa sebaliknya menjadi masalah baru,” ujar Putih Sari, di Jakarta, Ahad (11/3).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta agar izin pekerja asing yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah. Tak hanya itu, sebuah Peraturan Presiden (Perpres) akan disiapkan untuk menyederhanakan aturan-aturan mengenai TKA di semua kementerian dan lembaga. Artinya, tak ada lagi kerumitan saat TKA hendak mengurus izin bekerja di Indonesia.

Putih Sari pun mempertanyakan teguran Presiden Jokowi yang terlalu berlebihan terhadap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM lantaran beberapa kali melakukan sweeping terhadap TKA. Dengan alasan hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dari para pengguna TKA.

“Sudah seharusnya Kemenaker dan Dirjen Imigrasi melakukan sweeping karena dari pengalamaan selama ini, itu cara pengawasan yang paling efektif untuk mengetahui keberadaan TKA. Apakah sesuai dengan jabatan keahliannya atau tidak, dokumen kerjanya legal atau tidak dan sebagainya,” tegas Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat ini.

Menurutnya, sejak tahun 2015, Pemerintahan Presiden Jokowi telah mempermudah TKA bekerja di Indonesia. Di antaranya dengan menghilangkan syarat kemampuan berbahasa Indonesia dalam proses perizinannya, serta menghilangkan syarat rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal.

Berikut juga dengan alasan untuk memudahkan investasi sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa TKA bisa masuk ke Indonesia untuk keahlian tertentu dan posisi-posisi tertentu di jajaran manajerial.

“Kenyataannya apa? Permasalahan yang kerap muncul adalah tidak digunakannya izin kerja dan izin tinggal sesuai dengan peruntukannya. Sudah banyak temuan-temuan TKA yang bekerja sebagai buruh kasar. Penemuan TKA asal China tanpa dokumen resmi di sejumlah daerah seperti Bogor, Gresik, Konawe-Sulewesi Tenggara, Morowali Sulawesi Tengah dan daerah lainnya mengindikasikan keberadaan TKA ilegal asal Tiongkok telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia,” paparnya.

Dirinya mengaku, masuknya TKA ke Indonesia memang suatu keniscayaan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan liberalisasi pasar ASEAN dengan China, serta meningkatnya investasi China di Indonesia di sektor pertambangan dan infrastruktur.

Hal itulah yang membuat Pemerintah merasa tak perlu khawatir atas keberadaan mereka. berdasarkan data resmi, jumlahnya dianggap masih kecil. Alasan Menaker, Hanif Dhakiri, paling lama bekerja 6 bulan dan tidak ada yang jadi buruh kasar.

Namun, Putih Sari melanjutkan, Pemerintah tak bisa hanya berdasar data resmi untuk membantah keberadaan banyaknya pekerja China. Karena kalau dasarnya yang mengurus ijin resmi di Kemenaker atau Dinas Imigrasi, pasti tidak akan mengkhawatirkan.

Faktanya, kata Putih Sari, terjadi berbagai pelanggaran terkait penyalahgunaan izin kerja mereka modusnya cantumkan posisi tenaga ahli, seperti Mechanical Engineering atau manajer Quality Control, meski kenyataannya tidak sesuai dan ilegal. Sebagian besar masuk pake visa turis secara berkelompok. Begitu ada kesempatan, akan bekerja.

“Selama ini, banyak permasalahan yang dialami tenaga kerja kita di dalam negeri yang tidak tertangani dengan baik karena minimnya tenaga pengawas di dinas-dinas tenaga kerja. Dengan keterbatasan itu, bagaimana mungkin mereka bisa menjangkau pengawasan terhadap penggunaan TKA. Apalagi untuk memantau pekerja asing ilegal yang tanpa dilengkapi dokumen kerja,” terangnya.

Dengan akan dikeluarkannya Perpres untuk memudahkan masuknya TKA seiring dengan meningkatnya investasi asing di Indonesia, Putih Sari menjelaskan, hal itu akan membuka celah masuknya TKA ilegal semakin meluas. Hal tersebut akan terjadi jika pengawasan terhadap TKA masih lemah dan Pemerintah pun mengabaikannya.

Karena itu dirinya mengingatkan, Pemerintah harus melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki keberadaan TKA supaya pekerja lokal tetap terlindungi. Di antaranya dengan merevisi Peraturan Menaker yang menghilangkan kewajiban bagi TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Juga merevisi kebijakan rasio 1:10 untuk jumlah TKA dibanding jumlah pekerja lokal di satu badan usaha.

“Selama kebijakan tersebut tidak diperbaiki, masalah TKA ilegal khususnya asal China akan selalu muncul. Alih-alih memberi kemudahan kepada pekerja asing yang berkapasitas ahli atau setingkat manajer ke atas dan terjadi alih teknologi, yang terjadi justru sebaliknya. Banjirnya tenaga kerja teknis di lapangan,” jelasnya.

Kendati demikian, Putih Sari mengaku bahwa tidak anti terhadap TKA, melainkan dengan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang masih lemah dan kepemimpinan negara yang tak berdaya dalam menghadapi investor asing.

“Itu sangat membahayakan bagi kelangsungan dan masa depan bangsa kita,” pungkasnya. (kk/sw)

Sumber:Garudayaksa

Read More

Kasus-kasus Hoax yang Dilaporkan Fadli Zon Diakui Tak Ada Kejelasan

Kasus-kasus Hoax yang Dilaporkan Fadli Zon Diakui Tak Ada Kejelasan

"Sampai kapanpun akan saya kejar, karena kita kan sama kedudukannya di mata hukum."

zakhi hidayatullah

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada diskusi bertema 'War on Hoax' di Aula Masjid Abu Bakar Ash Shidiq, Jakarta, Sabtu (10/03/2018).

10Berita – Instrumen hukum menjadi koridor untuk mengatasi produksi dan penyebaran hoax. Hanya saja, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, ada masalah dalam penegakan hukum itu sendiri.

Fadli mengungkapkan, persepsi tidak adil dalam penegakan hukum terhadap kasus hoax oleh aparat tidak hanya ada di masyarakat. Tetapi juga dialami oleh dirinya sendiri.

Politisi Partai Gerindra ini bercerita, ia kerap melaporkan akun-akun yang menyebarkan hoax atau fitnah terhadap dirinya ke aparat kepolisian, tetapi hingga saat ini laporan itu tidak ada kejelasan.

Baca: ‘Harus Dibedakan, Antara Mengkritik Penguasa dan Menyebarkan Hoax’

“Saya termasuk yang melaporkan sejumlah hoax. Saya tidak ada masalah sebetulnya secara pribadi, tetapi kalau kita mau berantas hoax lebih baik kita berantas sekalian semuanya.

Tapi keliatannya dari beberapa insiden yang terjadi, misalnya saya melaporkan ada yang namanya Nathan Suwanto tahun lalu bulan Mei, mengancam pembunuhan, fitnah crowdfunding, dan sebagainya, saya laporkan tidak ada tidak lanjut. Begitupun dengan laporan-laporan lainnya,” tuturnya dalam diskusi bertema ‘War on Hoax’ yang diselenggarakan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) di Aula Masjid Abu Bakar Ash Shidiq, Jakarta, Sabtu (10/03/2018).

Baca: Fadli Zon Bersyukur Wakapolri Serukan Tak Sebut “Muslim Army” terkait Hoax

Tetapi, lanjut Fadli, contoh lain dimana Ketua PPP Romahurmuziy yang melaporkan jurnalis senior Asyari Usman dan langsung direspons aparat, kemudian yang bersangkutan didatangi dan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa.

“Ini contoh bagaimana penindakan yang dilakukan kepada mereka yang dianggap mengkritisi pemerintah berjalan begitu cepat. Sementara sebaliknya yang saya lakukan sendiri pelaporan itu tidak ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sehingga, menurutnya, ada upaya tebang pilih dalam menegakkan hukum dan menjadikan hukum sebagai alat politik.

“Sampai kapanpun akan saya kejar, karena kita kan sama kedudukannya di mata hukum. Tapi kita melihat proses penegakan hukum ini tidak adil, dan ini yang menjadi masalah,” pungkasnya.*

Sumber :Hidayatullah.com 

Read More

Membaca Sinyal Politik SBY

Membaca Sinyal Politik SBY

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

Pimpinan partai koalisi agaknya juga membuka pintu bagi Demokrat untuk bergabung.

10Berita , Oleh: Rangga Pandu Asmara Jingga*)

Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menebar sinyal dukungan politiknya terhadap Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019, melalui pidato politik pada Rapat Pimpinan Nasional Demokrat di Sentul International Convention Center, Sabtu (10/3).

Dalam pidatonya SBY memang menyatakan Demokrat belum menentukan Capres dan Cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2019. Tapi, ia berulang kali menampilkan sinyal dukungan terhadap Jokowi.

Sedikitnya ada lima sinyal dukungan politik yang diutarakan SBY secara lugas dalam forum yang terbuka bagi media massa itu. Pertama, SBY menekankan bahwa suksesnya Pemilu merupakan tanggung jawab moral dan politik Presiden Jokowi. Oleh karenanya, Demokrat akan membantu Jokowi menyukseskan Pemilu yang adil dan jujur. 

Kedua, SBY menyatakan, Jokowi adalah Pemimpin bangsa. Sehingga, dalam etika yang dipahami Partai Demokrat, wajib hukumnya bagi Demokrat memberikan penghormatan yang tinggi bagi Jokowi.

Ketiga, SBY memahami Pemerintahan Jokowi tengah berjuang mengatasi tekanan ekonomi global dan regional yang dapat berdampak pada ekonomi nasional. Ia mendoakan sekaligus meyakini Pemerintahan Jokowi dapat sukses menjawab tantangan yang ada dan mengakhiri masa bakti lima tahun periode pertama dengan gemilang.

Keempat, SBY menyatakan harapan dan doanya agar Jokowi sukses pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 sesuai harapan dan keinginan Jokowi. Kelima, yang paling lugas dan benderang, SBY menyatakan Demokrat bisa mendukung Jokowi jika takdir Tuhan sudah memutuskan.

Namun khusus sinyal yang terakhir ini, SBY menekankan, kebersamaan Demokrat dengan Jokowi hanya mungkin tercipta jika dilandasi dengan rasa saling percaya dan saling menghargai.

Sebab, kata SBY, koalisi adalah masalah hati. Maka dari itu, SBY jelas menyebut Demokrat ingin diikutsertakan dalam penyusunan landasan koalisi dan agenda-agenda ke depan. 

Pengamat politik dari "The Indonesian Institute" Fadel Basrianto mengatakan saat ini Jokowi merupakan tokoh yang memiliki tingkat elektabilitas tertiggi dibandingkan kandidat lain yang pernah disebut dalam sejumlah survei selama ini. 

Sinyal politik SBY, menurut dia, adalah bentuk strategi SBY memanfaatkan momentum tingginya elektabilitas Jokowi untuk menjajaki kemungkinan dipasangkannya Jokowi dengan putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilpres 2019.

Selain itu, kata dia, dengan adanya sinyalemen dukungan Demokrat kepada Jokowi dalam Pilpres nanti, dapat dibaca sebagai strategi SBY untuk mengamankan pemilih potensial Demokrat yang secara figur lebih memilih Jokowi dibandingkan Agus Harimurti Yudhoyono.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Yusa Djuyandi mengatakan sinyalemen politik yang dilontarkan SBY memang kontras dengan sikap Demokrat diawal pemerintahan Jokowi.

Awalnya ada cukup banyak hal yang berseberangan antara SBY dengan Jokowi. Tetapi, menurut dia, tidak bisa dipungkiri masih tingginya elektabilitas Jokowi dan ketiadaan alternatif calon lain yang bisa mengimbangi Jokowi membuat SBY dan Demokrat kemungkinan pada akhirnya secara rasional mendukung Jokowi.

Apalagi posisi Demokrat selama empat tahun ini tidak berpihak pada kubu manapun. Maka sinyal politik SBY bisa dikatakan sebagai strategi untuk menentukan posisi politik di 2019. 

Yusa memandang Demokrat tengah memetakan pihak yang memiliki potensi besar untuk menang, apakah Jokowi, Prabowo, atau justru ada calon alternatif lain.

Pengamat politik dari "Indonesian Public Institute" Jerry Massie melihat sinyal politik SBY sudah terbaca sejak jauh-jauh hari. Misalnya dengan kehadiran Agus Harimurti Yushoyono ke Istana Negara. 

Walaupun dibalut dengan maksud menyampaikan undangan Rapimnas untuk Presiden Jokowi, tetapi diutusnya Agus Harimurti ke Istana itu boleh jadi ada maksud tersendiri.

Bagi Jerry, ini adalah manuver politik Demokrat di bawah kepemimpinan SBY. Menurut Jerry, sejatinya ini adalah seni politik yang sedang dimainkan SBY.

Jerry menilai SBY memahami tipisnya peluang Agus Harimurti Yudhoyono untuk menang dalam Pilpres. Maka satu-satunya jalan adalah dengan masuk ke gerbong pemerintahan dengan mendukung Jokowi.

Dia mengatakan SBY sudah lama dikenal sebagai ahli strategi politik. Mantan Menkopolhukam itu dinilainya lihai membaca peta dan konstelasi politik, bahkan matematika politik.

Jerry pribadi mengaku sudah menduga Demokrat akan mendukung Jokowi, namun seiring dengan itu ia meyakini Demokrat tetap akan menampilkan figur Agus Harimurti Yudhoyono agar elektabilitas Agus naik. 

Jerry menekankan politik kadang kala tak ubahnya sebuah permainan. Kadang seseorang harus menyerang, kadang pula harus bertahan. Strategi politik SBY saat ini, lebih cenderung bermain aman.

Jerry menekankan keberhasilan koalisi Demokrat dengan Jokowi akan ikut ditentukan oleh komunikasi politik Demokrat dengan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. 

Pintu bagi Demokrat

Pimpinan partai koalisi agaknya juga sudah membuka pintu bagi Demokrat untuk bergabung. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pernyataannya kepada wartawan mengatakan PDI Perjuangan selaku partai pengusung utama Presiden Jokowi menilai semua partai, tak terkecuali Demokrat, mendapat tempat sangat penting dalam hal koalisi.

Menurut Hasto, akan sangat baik apabila semua partai ikut mendeklarasikan mendukung Jokowi 2019 layaknya yang dilakukan PDIP, Golkar, PPP, NasDem, Hanura, PSI, dan Perindo.

Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan harapannya agar Demokrat mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.  

Namun ia menyatakan dukungan yang diberikan harus diikuti dengan adanya persamaan landasan berpolitik sehingga dapat tercipta kerja sama yang erat antara partai-partai pendukung Jokowi

*) Pewarta Antara

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Politikus PKS Tolak Rencana BPKH Kelola Wakaf Aceh

Politikus PKS Tolak Rencana BPKH Kelola Wakaf Aceh

10Berita , JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menegaskan penolakan rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ingin berinvestasi di tanah wakaf milik rakyat Aceh di Makkah, Arab Saudi. Menurut dia, investasi yang dilakukan oleh BPKH adalah membangun hotel di atas tanah wakaf tersebut.

"Pastinya ini adalah isu yang sensitif bagi rakyat Aceh. Saya kira kalau rencana itu benar maka Gubernur Aceh harus menolaknya," kata legislator asal Aceh tersebut, saat dikonfirmasi, Ahad (11/3).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu menyatakan, BPKH harus bisa memahami sejarah dan peruntukkan tanah wakaf ini sebelum mengajukan rencana investasi. Nasir beralasan, tanah wakaf di kota suci memiliki sejarah dan hubungan emosional yang sangat kuat dengan rakyat Aceh.

Nasir melanjutkan selama ini jamaah asal Aceh memperoleh hadiah berupa uang dari hasil pengelolan tanah wakaf tersebut. Apabila rencana BPKH tersebut tak sesuai dengan ikrar wakaf dan peruntukannya, rakyat Aceh berhak menolaknya.

"Dalam berbagai sumber dapat kita pahami bahwa ikrar wakaf Baitul Asyi ini yang dilakukan pada tahun 1224 H/ 1809 M di hadapan Mahkamah Syariyah jelas diperuntukkan untuk jamaah haji asal Aceh. Namun jika tidak ada orang Aceh bisa digunakan untuk pelajar dari Nusantara," kata dia.

Nasir pun meminta BPKH agar lebih sensitif terhadap perasaan masyarakat Aceh. Dia mengatakan, dalam sejarahnya, rakyat Aceh kerap merasa kecewa ketika pemerintah pusat mengelola wakaf atau sumbangan milik masyarakat di Negeri Serambi Makkah itu.

"Jangan sampai nantinya investasi terhadap tanah wakaf milik Aceh menjadi sebab lahirnya kekecewaan yang baru karena tidak adanya ruang keadilan atau keuntungan secara materi dan immateri bagi rakyat Aceh," tuturnya.

Selain itu, Nasir juga meminta Pemerintah Aceh untuk membentuk tim kerja. Hal itu, menurut Nasir, untuk melakukan antisipasi rencana BPKH tersebut. Nasir menambahkan, sebenarnya, investasi itu boleh saja di atas tanah wakaf itu, tetapi Aceh yang harus mengendalikannya dan bukan BPKH. 

Sumber : Republika.co.id 

Read More

Mencari Teman

Mencari Teman

Memilih teman bukan perkara gampang.

10Berita , JAKARTA — Bait itu adalah penggalan senandung terkenal yang dirangkai oleh penyair terkemuka di abad kelima Masehi Addi bin Zaid al-'Ibadi. Sosok pendeta itu boleh saja hidup prarisalah Islam, tetapi petuah-petuah bijaknya masih terekam apik di khazanah sastra klasik pra-Islam.

Mencari teman, bukan hal yang mudah. Tetapi, tak berarti perkara rumit pula. Teman, seperti penegasan 'Addi adalah cermin bagi sahabatnya. Intensitas komunikasi dan pergumulan keduanya itulah yang membantuk karakter, seiya sekata. 

Dalam Islam, seperti dijelaskan oleh Syekh Hayat 'Iyadi pada makalahnya yang berjudul as-Shadaqah fi al-Islam, teman memiliki peran krusial di perjalanan hidup seseorang. Teman menjadi penentu saleh tidaknya kehidupan seseorang.

Sebuah riwayat dari Ahmad, mengibaratkan posisi seorang teman. Teman menjadi tolok ukur guna menakar sejauh mana tingkat kesalehan atau kualitas keagamaannya. “Seseorang itu ditentukan oleh agama sahabatnya,” demikian sabda Rasulullah SAW. 

Atas dasar inilah, hendaknya tidak sembarang memilih teman. Bergaul dengan para penjual minyak wangi maka aroma harum semerbak akan menempel. Berteman dengan peniup di dapur pandai besi maka bau asap menyengatlah yang akan didapat. Demikian titah Rasul.

Salah pergaulan hanya akan menyisakan duka dan penyeselan mendalam kemudian hari. Bila berkawan di koridor negatif, berpotensi pula menjerumuskan di jurang yang sama. Jika bersahabat dengan para saleh, atmosfer kebaikan yang sama akan kita raih

Sumber : Republika.co.id

Read More

Ini Sumbangsih Signifikan Al-Kindj

Ini Sumbangsih Signifikan Al-Kindj

Al-Kindi merupakan salah satu ilmuwam brilian.

10Berita , JAKARTA — Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq adalah salah satu filsuf Islam terkemuka. Dunia mengenalnya sebagai al-Kindi. Dunia melihatnya sebagai jembatan bagi filsafat Yunani dan Islam.

Al-Kindi hidup sebagai cendekiawan brilian abad kesembilan ketika Dinasti Abbasiyah berkuasa di Baghdad, Irak. Ia adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada putra khalifah. Dia gemar mempelajari pemikiran Aristoteles yang telah diterjemahkan.

Sumbangsih al-Kindi yang paling signifikan adalah terminologi filsafat dan pengembangan kosakata filsafat dalam bahasa Arab. Karyanya ini dilanjutkan oleh Ibnu Sina pada abad ke-11.

Al-Kindi adalah orang yang mengawali debat mengenai filsafat dalam Islam ortodoks. Gagasan al-Kindi mungkin terdengar tidak revolusioner. Namun, pada masanya, mengembangkan ilmu pengetahuan asing bisa dianggap cukup mengagumkan.

Saat itu filsafat dianggap sebagai ilmu pengetahuan asing yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan Arab, seperti tata bahasa dan studi Alquran.

Sumber : Republika.co.id

Read More

DIANCAM AS, Turki: Anda Tak Bisa Takut-Takuti Kami!

DIANCAM AS, Turki: Anda Tak Bisa Takut-Takuti Kami!

10Berita, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu menegaskan, pihaknya tidak takut dengan rencana Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi kepada Ankara. Cavusoglu justru melemparkan ancaman balik, dengan menyatakan Turki akan memberikan respon yang sesuai jika sanksi itu jadi dijatuhkan.

AS dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan tengah menggodok rencana untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki, terkait dengan keputusan Ankara untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia.

"Jika AS ingin menghukum Turki dengan sanksi, Turki akan bereaksi dengan cara lain, tidak seperti Rusia atau negara lainnya. Kami akan merespon. Anda tidak dapat mengancam Kami. AS mengancam banyak negara dengan mengatakan 'Jangan membeli gas dari satu atau negara lain. ' Itu tidak berhasil terhadap kami," ucap Cavusoglu, seperti dilansir Sputnik pada Ahad, 11 Maret 2018.

Di kesempatan yang sama, Cavusoglu menyinggung mengenai upaya damai di Suriah. Dirinya menyatakan Turki bersama dengan Rusia telah mencapai kemajuan nyata dalam penyelesaian konflik Suriah.

"Dalam satu setengah tahun, kita bersama-sama dengan Rusia mencapai kemajuan, dalam memastikan rezim gencatan senjata dan penciptaan zona de-eskalasi, untuk menemukan solusi politik dalam konflik Suriah," ucapnya.

Cavusoglu menambahkan, Turki berharap Rusia dan Iran akan mengakhiri pelanggaran terhadap kesepakatan yang dicapai di Astana dan Sochi mengenai Suriah.

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

DHUAARR! Diduga Pria Dalam Paspor China Ini Miliki KTP DKI Jakarta, KOK BISA?

DHUAARR! Diduga Pria Dalam Paspor China Ini Miliki KTP DKI Jakarta, KOK BISA?

10Berita, Beredar foto paspor warganegara Republik Rakyat China (RRC) di jejaring media sosial. Foto yang beredar memperlihatkan halaman permohonan pihak yang mengeluarkan paspor (RRC) agar negara tujuan memberikan akses masuk bagi pemegang paspor.

"The Ministry of Foreign Affairs of the People's Repubic of China request all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of passport to pass freely and afford assistance in case of need," bunyi permohonan tertulis dalam bahasa Inggris tersebut.

Pemilik paspor tercatat atas nama Huang Hui, kelahiran Fujian, 22 Oktober 1975. Hal yang membingungkan adalah tertulis pada halaman identitas bahwa paspor diterbitkan di Jakarta.

Foto paspor itu disandingkan dengan foto sebuah KTP Provinsi DKI Jakarta. Di bagian identitas tertulis KTP itu dimiliki oleh orang yang sama dengan yang memiliki paspor RRC tadi. 

Bedanya pada KTP DKI bernomor 36710922107500008 tersebut tertulis Huang Hui kelahiran Jakarta dengan alamat di Rukan Exclusive Blok A nomor 52 BGM PIK, RT 006/005 Muara Kamal.

Hingga saat ini belum ada klarifikasi pihak terkait. 

Sumber: RMOL

Read More