Gubernur Terbaik Indonesia Siap Dampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019

Gubernur Terbaik Indonesia Siap Dampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019

10Berita – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan kesiapannya maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ahmad Heryawan sebelumnya dikabarkan menjadi salah satu figur yang layak dipertimbangkan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sinyal kesiapannya ini ditegaskan Ahmad Heryawan usai menjadi pembicara dalam seminar ‘Peran Jawa Barat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045’ di Bale Sawala Universitas Padjajaran (Unpad) Jatinangor Kabupaten Sumedang.

“Tentu siapa pun anak bangsa kan mesti siap, ketika dianggap pantas, dianggap punya kepantasan yang mempunyai kesiapan. Itulah prinsip saya, prinsip semuanya,” ujar Ahmad Heryawan, Rabu (4/04).

Menurutnya, menjalankan tugas di sisa jabatan sebagai gubernur Jawa Barat masih menjadi hal utama, meskipun Pilpres 2019 sudah ramai menjadi perbincangan. “Ngalir saja lah, kalau saya didoakan Amien. Kalau ditanya? Ngalir,” katanya.

Lanjut pria yang akrab disapa Aher ini, mengaku belum ada ancang-ancang persiapan maju di Pilpres 2019. Bahkan, pengalaman menjadi Gubernur Jawa Barat selama 10 tahun, memberikan jenjang politik yang cukup.

“Langkah-langkah? Ya mengalir saja, saya udah merasakan jadi gubernur 10 tahun, capek. Apalagi kalau jadi presiden atau wakil presiden,” terangnya.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Sebelumnya, Sekjen PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, jika Partai Gerindra mengajukan Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden atau cawapres. PKS akan menerimanya. Sebab, Anies memang dekat juga dengan PKS.

Meski begitu, ia mengakui, informasi soal nama-nama bakal cawapres memang banyak. Malah, ia mendengar Prabowo telah dipasangkan dengan Ahmad Heryawan.

Perlu diketahui bahwa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Aher sebagai salah seorang gubernur terbaik di Indonesia. Politisi PDIP ini menyebut Aher telah menepati sekitar 90% janjinya selama menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode.

“Hampir 90 persen janji-janji kampanye terpenuhi. Saya harap penggantinya bisa lebih baik nanti,” ujar Tjahjo. (Vv)

Sumber : Eramuslim

Read More

Kemkominfo akan Berikan Sanksi kepada Facebook terkait Kebocoran Data Pengguna di Indonesia

Kemkominfo akan Berikan Sanksi kepada Facebook terkait Kebocoran Data Pengguna di Indonesia

10Berita, JAKARTA—Pengguna Facebook di Indonesia, termasuk salah satu yang menjadi korban kasus Cambridge Analytica terkait kebocoran dan penyalahgunaan data. Akibatnya,  Facebook terancam dijatuhi sanksi dan hukuman karena tidak bisa mengamankan data penggunanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan Facebook harus mengikuti peraturan di Indonesia, dalam hal ini Peraturan Menteri (PM) Kominfo Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan peraturan yang berlaku, kata Rudiantara, penyalahgunaan data itu berarti telah melanggar kedua regulasi. Kemkominfo akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait hukuman tersebut atas pelanggaran tersebut.

“Sanksinya, bisa mulai dari administrasi, hukuman badan sampai 12 tahun dan denda hingga Rp 12 miliar,” jelas Rudiantara dalam pesan singkat, Kamis (5/4/2018).

Pemerintah saat ini sedang menunggu konfirmasi langsung dari Facebook terkait jumlah pengguna Indonesia yang menjadi korban kasus Cambridge Analytica.

“Kami sedang meminta angka pastinya,” sambungnya.

Dijelaskan Rudiantara, ia juga telah menelepon Facebook secara pribadi 10 hari yang lalu terkait masalah ini. Saat itu, Kemkominfo dan Rudiantara meminta dua penjelasan, yaitu:

1. Memberikan informasi apakah dari 50 juta pengguna Facebook yang datanya digunakan Cambridge Analytica, adakah yang berasal dari Indonesia? Jika ada berapa besar?

2 Meminta jaminan Facebook sebagai PSE untuk mematuhi Permen Kominfo Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam kesempatan terpisah, Rudiantara sebelumnya mengancam akan memblokir Facebook jika data pribadi pengguna Indonesia disalahgunakan.

Pemblokiran juga akan berlaku jika jejaring sosial besutan Mark Zuckerberg itu gagal menghentikan penyebaran berita palsu jelang Pemilihan Umum mendatang.

Diketahui, setelah muncul kritikan keras, Facebook akhirnya mengungkap bahwa informasi dari sekira 87 juta pengguna telah digunakan secara tidak layak oleh perusahaan konsultan politik, Cambridge Analytica. Jumlah itu lebih besar daripada laporan awal, sebanyak 50 juta pengguna.

Sebagian besar merupakan data pengguna Facebook di Amerika Serikat (AS). Indonesia termasuk tiga besar yang menjadi korban.  []

SUMBER: LIPUTAN 6, Islampos.

Read More

BPK Temukan 9 Kesalahan dalam Impor Pangan

BPK Temukan 9 Kesalahan dalam Impor Pangan

10Berita, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan tata niaga impor pangan selama periode tahun 2015 hingga semester I 2017.

Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan setidaknya 9 kesalahan dalam impor pangan yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 yang dilaporkan kepada DPR RI pada hari ini, Selasa (3/4/2018), BPK menyatakan, tujuan pemeriksaan terhadap pengelolaan tata niaga impor pangan adalah untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

BPK juga memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor, serta monitoring dan evaluasi impor untuk komoditas pangan.

Komoditas yang dimaksud adalah gula, beras, sapi dan daging sapi, kedelai, serta garam.

Adapun obyek pemeriksaan adalah Kementerian Perdagangan RI (Kemendag). Berikut ini adalah temuan pemeriksaan yang dilaporkan BPK terkait pengelolaan tata niaga impor pangan.

Pertama, izin impor beras 70.195 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan. Selain itu, importasi ini juga melampaui batas berlaku dan bernomor ganda.

Kedua, impor beras kukus sebesar 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Ketiga, impor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86.567,01 ton serta impor garam sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan.

Keempat, Kemendag tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir.

Kelima, alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Keenam, persetujuan impor (PI) gula sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi.

Ketujuh, PI gula kristal merah kepada PT Adikarya Gemilang sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.

Kedelapan, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog tahun 2015 sebanyak 50.000 ekortidak melalui rapat koordinasi. Terakhir, penerbitan PI daging sapi sebanyak 97.000 ton dan realisasi sebanyak 19.012,91 ton senilai Rp 737,65 miliar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan/atau tanpa rekomendasi Kementan.

BPK menyimpulkan, SPI Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan agar Kemendag mengembangkan Portal Inatrade dan mengintegrasikan dengan portal milik instansi atau entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi dan data rekomendasi.

Sumber: kompas

Read More

HNW: Kasus Sukmawati Tantangan Polisi Menegakkan Hukum

HNW: Kasus Sukmawati Tantangan Polisi Menegakkan Hukum

hidayatullah.com/Rifa'i Fadhli

Wakil Ketua MPR Dr Hidayat Nur Wahid

10Berita – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri menjadi tantangan bagi kepolisian untuk menegakkan hukum.

Hal itu, terangnya, karena banyak pihak yang telah melaporkan Sukmawati ke kepolisian.

“Memang polisi sedang gencar memberantas ujaran kebencian, SARA, maupun hoax. Sekarang tantangan bagi polisi bagaimana menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (03/04/2018).

Hidayat menilai, wajar jika umat marah dengan puisi yang dibuat dan dibacakan Sukmawati yang menyinggung syariat Islam, adzan, dan cadar.

“Apalagi yang juga menyampaikan protes dan melaporkan ke polisi adalah PWNU Jawa Timur,” ungkapnya.

Ia berharap, persoalan tersebut dapat dituntaskan sebaik-baiknya sehingga tidak ada lagi yang menyebar ujaran kebencian atau SARA melalui puisi dan apapun.*

Sumber : Hidayatullah.com

Read More

MRI Ingatkan Ancaman “OBOR” RRC

MRI Ingatkan Ancaman “OBOR” RRC

10Berita -Bangsa Indonesia harus mewaspadai One Belt One Road (OBOR) yang dijalankan China karena dapat mengancam NKRI.

Peringatan itu disampaikan Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti (04/03).  Kata Yudi, dalam menghadapi kebijakan OBOR China, pemerintah harus menguatakan sistem Pribumi atau Bumiputera atau sistem atas hak-hak rakyat Indonesia asli.

“Hal ini menyangkut sumber-sumber daya alam, sumber kemakmuran dan manusianya sendiri dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam,” beber Yudi.

Menurut Yudi, pembangunan kekuatan pribumi merupakan hak menentukan nasib sendiri sebagai Bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 45.

“Sebuah manifesto kebangsaan Indonesia untuk mendirikan negara yang merdeka tanpa penjajahan dan penghisapan,” ungkapnya.

Yudi menegaskan, penguatan pribumi juga dasar untuk membangun tatanan masyarakat multikultural. “Sehingga meski kita membuka diri untuk pergaulan sosial Internasional, akan tetapi kita juga tetap kokoh berdiri sebagai rakyat bangsa yang berdaulat,” pungkas Yudi. (kl/)

Sumber :itoday

Read More

Pemakaman Besan Presiden Jokowi Ignatius Didit Supriyadi

Pemakaman Besan Presiden Jokowi Ignatius Didit Supriyadi

10Berita  SOLO - Besan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayahanda Selvi Ananda, Ignatius Didit Supriyadi (53), meninggal dunia di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/4/2018).

Selvi Ananda adalah istri anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Ignatius Didit Supriyadi meninggal sekitar pukul 09.00 WIB di Rumah Sakit Dr Moewardi, Jalan Kolonel Sutarto, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah. Jenazah dibawa ke kediamannya, di Perum Harmony Kutai Residence 2 Blok B, Jalan Kutai Tengah, Sumber, Kota Solo. Prosesi pemakaman digelar pada Rabu (4/4/2018) dengan prosesi agama Katolik.

Ignatius Didit Supriyadi dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Purwoloyo, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu (4/4/2018) pukul 11.00 WIB.

Jenazah diberangkatkan dari rumah duka Jalan Kutai Barat, Perum Kutai Harmony Residence 2 RT 004 RW 016 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, sekitar pukul 10.00 WIB.

Acara diawali dengan misa pemberkatan jenazah.

Pada malam sebelum pemakaman, menantu Presiden Jokowi, Selvi Ananda dan keluarga terlihat menangis.

Usai ibadat malam di rumah duka, suami Selvi, Gibran Rakabuming Raka, membacakan surat di hadapan para awak media.

Gibran mengucapkan terima kasih kepada warga, kerabat, dan semua pihak yang turut berduka atas meninggalnya besan Presiden Joko Widodo itu.

Ia juga memohonkan maaf jika mertuanya memiliki salah selama hidupnya.

Bersamaan dengan pembacaan surat, Selvi dan keluarga yang berada di samping Gibran tak kuasa menahan tangis.

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

SMI dan Faisal Basri Beda Data Soal Utang RI, Prabowo: Yang Bohong Yang Mana?

SMI dan Faisal Basri Beda Data Soal Utang RI, Prabowo: Yang Bohong Yang Mana?

10Berita -Ekonom Faisal Basri mengungkapkan, penggunaan utang luar negeri Pemerintahan Joko Widodo selama ini paling banyak digunakan untuk belanja pegawai. Padahal, selama ini pemerintah menyatakan utang luar negeri pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

Soal penggunaan dana utang luar negeri Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menegaskan bahwa utang RI ditambah untuk pembangunan infrastruktur.

Mantan Kasum TNI Letjen (purn) Suryo Prabowo membandingkan pernyataan Sri Mulyani dengan pemaparan data Fasial Basri.

“Nah lhooo ….. yang BOHONG siapa nih?” tulis Prabowo di akun Twitter @marierteman. @marierteman membandingkan tulisan bertajuk “Kata Faisal Basri: RI Utang Banyak Bukan untuk Infrastruktur” dengan tulisan “Sri Mulyani bilang, RI tambah Utang buat Bangun Infrastruktur”.

Menurut Faisal Basri, proyeksi belanja pegawai pada 2018 adalah sebesar Rp 366 triliun, atau naik 28% sejak 2014. Sementara di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun atau naik 58% sejak 2014.

Sementara infrastruktur, yang masuk dalam kategori capital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun atau naik 36% sejak 2014.

“Infrastruktur itu paling banyak dibiayai dari utang BUMN, yang tidak masuk dalam kategori utang yang direncanakan,” beber Faisal seperti dikutip kumparan (03/04).

Proyek-proyek besar, menurut Faisal, kebanyakan dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Sebagian kecil dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan selebihnya BUMN disuruh mencari dana sendiri.

“Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek-proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan cash flow, mengeluarkan obligasi, dan pinjaman komersial dari bank. Selanjutnya, BUMN menekan pihak lain dengan berbagai cara,” kata Faisal.

Sementara pengeluaran modal untuk sosial malah menurun sebesar 44% sejak tahun 2014. Proyeksi expenditure untuk sektor ini adalah sebesar Rp 81 triliun pada 2018. “Kita termasuk negara dengan social safetiness terburuk se-Asia Pasifik,” kata Faisal Basri.(kl/)

Sumber :itoday, Eramuslim.com

Read More

Ini Kata Yahudi Ultra Ortodok Palestina Tentang Kekaisaran Ottoman dan Erdogan

Ini Kata Yahudi Ultra Ortodok Palestina Tentang Kekaisaran Ottoman dan Erdogan

10Berita, AL QUDS – Ben Tziyon Margilit, seorang Yahudi Ultra-Ortodoks (Haredi), mengatakan Israel menindas warga Palestina dan warga Yahudi Haredi, serta menegaskan bahwa orang Yahudi menikmati “hari terbaik mereka di bawah Kekaisaran Ottoman.”

Haredi Yahudi berkumpul di Yerusalem pada hari Selasa (3/4/2018) memprotes keputusan Pengadilan Pidana Perdamaian Ashkelon untuk melakukan otopsi – sebuah praktik yang secara tegas dilarang oleh Haredi Yahudi – pada seorang anak berusia sebulan yang meninggal hari Senin.

“Kami menginginkan tubuh anak itu, tetapi mereka [pihak berwenang] ingin melakukan otopsi,” kata pemrotes Ben Tziyon Margilit kepada Anadolu Agency, Rabu (4/4/2018) “Mereka tidak akan mengizinkan kita mengubur mayatnya.”

Berkenaan dengan isu sensitif hukum Israel tentang wajib militer, Margilit menambahkan: “Mereka juga memberlakukan layanan militer terhadap warga Yahudi Haredi padahal kita tidak memiliki kesamaan dengan negara Israel sekuler.”

Mengenai struktur politik “sekuler dan Zionis” Israel, ia menyesalkan: “Kami hanya ingin menjalani kehidupan Yahudi, tetapi mereka [otoritas] melanggar hari Sabat [hari istirahat Yahudi pada hari Sabtu] dan mereka juga tidak melaksanakan kewajiban agama mereka.”

“Kakek-nenek kami mengatakan kepada kami bahwa era Ottoman Palestina adalah zaman keemasan bagi orang Yahudi,” kata Margilit, menambahkan bahwa, hari ini, warga Yahudi yang setia dengan ajarannya – bersama dengan warga Palestina – menghadapi penindasan di tangan negara Israel.

“Kami ingin orang Turki kembali,” katanya. “Kami ingin seperti ketika Israel belum didirikan.”

Dia menambahkan: “Israel ingin menjadi negara sekuler, bukan negara Yahudi yang memenuhi kewajiban agama.”

Ketika mereka mengetahui bahwa reporter Anadolu Agency yang meliput protes itu berasal dari Turki, beberapa warga Yahudi Haredi mulai meneriakkan slogan-slogan memanggil Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Haredi Yahudi, yang merupakan 11 persen dari total penduduk Israel, bereaksi terhadap keputusan pengadilan baru-baru ini dengan menutup Alun-alun Sabat Yerusalem dan menurunkan tempat sampah sampah.

Menurut polisi, lima orang Yahudi Haredi ditangkap selama insiden karena “mengganggu ketenangan.”

Kemudian pada hari yang sama, warga Yahudi Haredi berkumpul kembali di sepanjang Meah Shearim, sebuah jalan di dekatnya, tetapi segera dibubarkan oleh polisi.

Dikenal karena topi hitam, mantel hitam panjang dan sidelock (jambang) panjang mereka, Haredi Yahudi baru-baru ini mengorganisir protes di seluruh negeri mengekspresikan penolakan mereka untuk bertugas di bidang militer.

Banyak pengunjuk rasa membawa spanduk, membaca: “Kami lebih baik mati daripada melayani tentara Israel, yang menentang Taurat kami [kitab suci Yahudi].”

Yahudi Haredi percaya bahwa bertugas di militer akan mencegah mereka melaksanakan tugas agama mereka.

Terkonsentrasi terutama di Yerusalem dan kota Bnei Brak di timur Tel Aviv, warga Yahudi Haredi menolak sistem pendidikan sekuler Israel, dan lebih memilih untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah agama (yeshivas).

Di bawah hukum Israel saat ini, warga Yahudi yang dididik di yeshiva dibebaskan dari dinas militer.

Kebanyakan Yahudi Haredi tidak menggunakan ponsel pintar atau menonton televisi. Banyak dari mereka yang menerima subsidi dari negara, sementara ukuran komunitas mereka di Palestina  meningkat pesat.

Sumber :Jurnal Islam  

Read More

Khotbah Singgung Islam, Pastor ini Minta Maaf

Khotbah Singgung Islam, Pastor ini Minta Maaf

10Berita, Seorang pendeta Singapura meminta maaf kepada para pemimpin Muslim pekan ini atas dugaan komentar anti-Islam yang dibuat oleh seorang pendeta Kristen asing di Singapura bulan lalu.

Pastor Yang Tuck Yoong adalah pendiri Cornerstone Community Church, yang menyelenggarakan konferensi tiga hari Kerajaan Invasi 2018 di mana seorang pendeta Amerika Serikat, Lou Engle memberikan khotbah pertengahan Maret lalu.

Selama khotbah, Engle tampaknya menunjukkan bahwa Islam adalah ancaman bagi agama Kristen.

Departemen Dalam Negeri (MHA) sedang menyelidiki klaim ini.

Menanggapi hal ini, Pastor Yang menyampaikan permintaan maafnya.

“Kami datang untuk meminta maaf dan membuat hak di antara komunitas. Kami memahami bahwa pernyataan itu cukup menyakitkan bagi beberapa orang,” kata Yang yang mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan dengan pimpinan komunitas Muslim Singapura.

“Kami kecewa dengan pernyataan (dibuat oleh Tuan Engle),” sambungnya seperti dimuat Channel News Asia.

Sumber: rmol

Read More

Mosi Integral Natsir Bisa Dijadikan Penyemangat Indonesia Tak Bubar

Mosi Integral Natsir Bisa Dijadikan Penyemangat Indonesia Tak Bubar

10Berita – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, peristiwa Mosi Integral Natsir pada 3 April 1950 yang menyatukan kembali Indonesia setelah terpecah-pecah menjadi negara bagian bisa dijadikan penyemangat agar Indonesia tidak bubar.

“Ini harus ditumbuhkembangkan, sehingga apa yang menjadi harapan para founding fathers bisa dilanjutkan,” ujarnya dalam diskusi memperingati Mosi Integral Natsir yang diselenggarakan Fraksi PKS di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (03/04/2018).

Hidayat menjelaskan, apa yang digagas Mohammad Natsir sebagai Ketua Fraksi Partai Masyumi kala itu, juga sekaligus memberikan bukti bahwa dalam peran umat Islam sangat luar biasa untuk menyelamatkan NKRI.

Sehingga, terangnya, selayaknya harmoni relasi keindonesiaan harus semakin dijaga. Dan jangan lagi ada yang menggunakan pendekatan Islamophobia dalam mengelola negara.

“Dengan demikian segenap warga bangsa akan bekerja maksimal menjaga NKRI,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pembahasan “Indonesia bakal bubar” sebelumnya ramai diperbicangkan karena adanya video pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengutip kajian luar negeri yang memprediksi bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030.*

Sumber : Hidayatullah.com

Read More