OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 10 April 2018

Prabowo Maju Capres atau Jadi king Maker, Ini Kata PKS dan Gerindra

Prabowo Maju Capres atau Jadi king Maker, Ini Kata PKS dan Gerindra

10Berita, JAKARTA—Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera buka suara soal pencapresan Prabowo Subianto oleh Partai Gerindra. Menurut Mardani, ketua umum Gerindra itu punya hak untuk maju atau memilih jadi king maker di Pilpres 2019 nanti.

“Pilihan maju atau jadi King Maker hak pribadi Pak Prabowo dan Partai Gerindra. PKS nyaman dengan Gerindra,” ujar Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta itu, Selasa (10/4/2018).

Mardani menilai terbuka pintu pada opsi bukan Prabowo Subianto yang menjadi Capres, atau sosok lain yang akan didorong menjadi Capres.

“Upaya membuka opsi lain, tentu dimungkinkan. Siapa figurnya? Akan dirapatkan bersama dengan partai koalisi,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Menurut Mardani, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Gerindra siapa sosok yang akan diputuskan menjadi Capres di Pilpres 2019.

“Haknya Gerindra untuk mencari waktu dan momen kapan Gerindra mengajukan calon,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyebut Prabowo Subianto dan Gerindra masih membahas strategi pemenangan Pilpres 2019. Sehingga sang Ketua Umum hingga kini belum mendeklarasikan diri sebagai capres.

Sedangkan, soal kabar ‘kegalauan’ Prabowo untuk maju sebagai capres, Desmond membantahnya.

“Pak Prabowo belum deklarasi dibilang galau, sebenarnya tidak ada kegalauan itu, kami sedang membicarakan pertarungan untuk melihat apakah Pak Prabowo sebagai capres atau sebagai ‘king maker,” ujarnya, di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Menurut Desmond, yang menjadi konsentrasinya adalah tentang pemimpin yang diinginkan rakyat.

“Kami masih bicarakan apakah Pak Prabowo yang diinginkan masyarakat untuk menjadi presiden atau ada calon lain. Kami ikuti harapan masyarakat, yang penting kita ganti Pak Jokowi,” tegasnya.

Desmond juga menyebut 2 nama yang mungkin menggantikan Prabowo sebagai capres dari Gerindra.

“Kami juga membahas tokoh lain yang sedang berkembang seperti sekarang Pak Anies Baswedan dan Pak Gatot Nurmantyo,” imbuhnya.

Desmond juga menjelaskan, pada 11 April 2018 besok Gerindra akan menggelar Rakornas untuk mendengar aspirasi dewan pimpinan daerah seluruh Indonesia mengenai Pilpres 2019.

Ia mengatakan bisa jadi besok Prabowo Subianto akan memberi keputusan setelah mendengar aspirasi dari daerah.

“Pertemuan besok lebih kepada penerimaan aspirasi yang mendesak dari DPD seluruh Indonesia agar Pak Prabowo maju sebagai presiden. Jadi besok bisa jadi Pak Prabowo mendeklarasikan diri bisa tidak,” pungkas Desmond. []

SUMBER: TRIBUNNEWS

Aksi Bela Islam Berulang Kali Adalah Indikasi Aparat yang Kurang dipercaya Masyarakat

Aksi Bela Islam Berulang Kali Adalah Indikasi Aparat yang Kurang dipercaya Masyarakat

10Berita, Adanya demo atau aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat bisa jadi menandakana bahwa petugas kepolisian tidak berlaku profesional atas kasus yang sedang dipersoalkan. Misalkan saja terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarno Putri atas puisi Ibu Indonesia.

“Justru adanya demo harus dimaknai pertanda kurangnya kepercayaan publik kepada aparat. Jika aparat gerak cepat pada semua kasus hukum saya yakin masyarakat akan percaya kepada aparat. #AyoLebihBaik,” demikian kata Sohibul Iman, Presiden PKS, belum lama ini, di akun Twitter pribadi miliknya.

Menurut dia, tidak perlulah memakai retorika menggebu untuk jaga harmoni sosial, dengan mulailah belajar tenggang rasa pada keyakinan orang lain. “Ada kasus X dann Y sama-sama langgar hukum. Lalu masyarakat A desak dan demo aparat agar usut kasus X, tapi mereka diam terhadap kasus Y.

Itu tidak aneh sebab rasionalitas manusia terbatas. Boleh jadi masyarakat B lakukan sebaliknya. Yang tidak boleh adalah aparat bertindak parsial, aparat wajib usut keduanya. Yang paling elok aparat mengusut semua kasus hukum baik ada desakan dan demo masyarakat atau tidak.”

Sebelumnya dia menyebut bahwa kasus puisi Sukmawati Soekarno Putri gaduh sebab elit yang tak memiliki rasa sensitif terhadap masyarakat muslim. “Negeri ini gaduh lagi oleh elit yang iseng dan tidak punya sensitifitas sosial.”

Selain itu, dia juga mengatakan elit tersebut (penulis) hidup jauh dari realitas rakyatnya. “Kita beda atau tidak suka pada keyakinan orang lain itu tidak apa-apa, tapi mengeluarkan pernyataan yang menyinggung pihak lain, terutama keyakinan, mesti kita buang jauh-jauh.”

Sumber :www.tribunislam.com

Biaya Pemilu Tinggi, Tidak Ada Jaminan Pilkada Lewat DPRD Mengurangi Korupsi

Biaya Pemilu Tinggi, Tidak Ada Jaminan Pilkada Lewat DPRD Mengurangi Korupsi



10Berita, Wasekjen Partai Golkar Sarmuji menilai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak menjamin berkurangnya korupsi.

Menurutnya, pandangan maraknya korupsi dari hasil Pilkada langsung karena tingginya biaya politik baik bagi calon maupun penyelenggara pemilu.

“Tidak ada jaminan jika Pilkada dikembalikan ke DPRD akan mengurangi korupsi. Inikan karena kita melihat biaya Pilkada langsung lebih tinggi sehingga orang sering mengaitkan ke korupsi, padahal tidak demikian,” ungkapnya di komplek Parlemen, Selasa, (10/4).

Sebelumnya wacana untuk merevisi UU Pilkada terkait mekanisme pemilihan kepala daerah agar dilakukan DPRD disampaikan usai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/4).

Menurut Bambang, baik DPR maupun pemerintah sepakat untuk mengkaji Pilkada langsung.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD diwacanakan karena pemilihan langsung oleh masyarakat memiliki banyak permasalahan, salah satunya yang mendasar adalah terkait besarnya biaya kampanye dan biaya penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan data Kemendagri, ia menyatakan biaya penyelengaraan Pilkada langsung bisa mencapai Rp18 triliun. 

Sumber : rmol, Dakwah Media

Guntur Romli FITNAH: Anies Hapus KJMU. FAKTA: Goodbener Anies TAMBAH Penerima Jadi 20Rb!

Guntur Romli FITNAH: Anies Hapus KJMU. FAKTA: Goodbener Anies TAMBAH Penerima Jadi 20Rb!


10Berita, Kekalahan Ahok dan kesuksesan Anies menata Jakarta rupanya semakin membuat kebencian Guntur Romli terhadap Anies menjadi-jadi.

Saking pedihnya, Guntur tak segan menyebar kabar bohong guna menjatuhkan nama baik Anies, seraya tak lupa menyanjung Ahok.

Lihat saja cuitan Guntur Romli siang ini, Selasa,10 April 2018. Dengan penuh semangat, berbekal sebuah tautan berita Gatra, Guntur memfitnah Anies.

"Program Tunjangan Mahasiswa Bikinan Ahok Dihapus Anies Sandi  https://t.co/JIj4PCXz7H harusnya program baik dilanjutkan, ini malah disetop, yg terjadi malah pemborosan unt gaji Tim Gubernur," cuit Guntur melalui akun twitter @Gun_Romli.

Program Tunjangan Mahasiswa Bikinan Ahok Dihapus Anies Sandi https://t.co/JIj4PCXz7H harusnya program baik dilanjutkan, ini malah disetop, yg terjadi malah pemborosan unt gaji Tim Gubernur

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) April 10, 2018


Sayangnya, lagi-lagi Guntur harus menelan pil pahit fitnah dan kebohongannya sendiri saat dengan telak dan meyakinkan, akun relawan Anies memaparkan fakta mengejutkan.

Relawan Anies mengungkapkan bahwa dalam pembahasan RPJMD 2018-2022, KJMU malah akan ditingkatkan jadi 20rb mahasiswa dari sebelumnya 15rb pada era Ahok.

— Suara Anies Baswedan (@SuaraAnies) April 10, 2018

Nah, kalau sudah begini wajar kan kalau warganet menggunduli kader PSI ini.




Sumber :Portal Islam 

Jokowi Pidato Tanggapi Kaos #2019GantiPresiden, Tanggapan Dahnil ini Jleb Banget

Jokowi Pidato Tanggapi Kaos #2019GantiPresiden, Tanggapan Dahnil ini Jleb Banget


10Berita, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak turut angkat bicara mengenai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pantauan TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter Dahnil Anzar Simanjutak yang diunggah pada Senin (9/4/2018).

Menurut Dahnil Anzar Simanjutak, tanggapan Jokowi terhadap tagline #2019GantiPresiden merupakan hal yang wajar.

Terlebih bagi seseorang yang mati-matian mempertahankan kekuasaan.

Ia juga menganggap pidato dan tanggapan Jokowi tidaklah berlebihan.

@Dahnilanzar: Bagi saya pidato Pak Jokowi menanggapi taqline #2019GantiPresiden yg penuh semangat, biasa saja dan wajar.

Sangat wajar.

Sangat wajar bagi seseorang yg sedang mati-matian mempertahankan kekuasaannya.

Jadi tidak ada yang berlebihan.

Bagi saya pidato Pak Jokowi menanggapi taqline #2019GantiPresiden yg penuh semangat, biasa saja dan wajar. Sangat wajar. Sangat wajar bagi seseorang yg sedang mati-matian mempertahankan kekuasaannya. Jadi tidak ada yang berlebihan.

— 364 Hari (@Dahnilanzar) April 9, 2018


Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyinggung soal kaos dengan tagar #2019GantiPresiden yang marak beredar.

Jokowi mengatakan hal tersebut di pidatonya dalam acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018).

Presiden menyebut ada oknum yang sengaja membuat kaos dengan sablonan tagar tersebut.

"Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. #2019GantiPresiden di kaos,

Masak kaos bisa sampai ganti presiden.

Juga ada kehendak dari Allah SWT. Masak pakai kaos itu bisa ganti presiden, enggak bisa," kata Jokowi.

Sementara itu, tagar #2019GantiPresiden mencuat di media sosial.

Menurut Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) tagar tersebut sah-sah saja dilakukan.

Dikicaukan melalui akun resmi miliknya, DPP PKS menilai bahwa dalam negara demokratis, tidak ada yang salah dengan gerakan #2019GantiPresiden.

Lebih lanjut, DPP PKS mengajak untuk berkompetisi secara positif agar kualitas demokrasi semakin baik.

"Kita kan berada dalam negara demokratis, tidak ada yang salah dengan gerakan #2019GantiPresiden

Mari berkompetisi secara positif agar kualitas demokrasi kita semakin baik.

@MardaniAliSera," tulis DPP PKS.

Sebelum marak beredar melalui kaos, PKS telah terlebih dahulu menggalakkan tagar #2019GantiPresiden melalui gelang karet yang mereka tunjukkan dalam berbagai kesempatan, termasuk acara TV.

Sumber : b-islam24h.com

Tidak Bubar, IDAMAN Buat Koalisi Permanen dengan Partai Lain

Tidak Bubar, IDAMAN Buat Koalisi Permanen dengan Partai Lain

10Berita - Rhoma Irama menegaskan Partai Idaman tidak akan bubar karena ditolak Komisi Pemilihan Umum untuk jadi peserta pemilu. Dia mengklaim partai yang dia ketuai akan tetap solid.

Setelah gugatannya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ke depan Rhoma akan merancangkan koalisi dengan partai-partai yang sejalan dengan Partai Idaman.

"Kami tengah mengadakan aliansi taktis bersama partai politik untuk mendukung Pilkada. Di Pilpres, kami akan membentuk koalisi permanen dengan partai-partai yang sehaluan dengan kami," ujar Rhoma di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Cawang, Jakarta Timur, Selasa (10/4/2018).

Ia menyebut PAN, PKS, dan Gerindra di antara partai yang akan menjadi koalisinya.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal Partai Idaman Ramdan Syah pun mengatakan koalisi itu juga berlaku di daerah-daerah yang tengah menyelenggarakan Pilkada serentak 2018.

"Aliansi taksis sudah jalan Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Jabar dengan PAN, PKS dan Gerindra," ujar Ramdan.

Sumber:Suara.com

Jeruk Nipis Di Iris Tips, Di Campurkan Air Garam Hasilnya Mengejutkan Seperti Ini

Jeruk Nipis Di Iris Tips, Di Campurkan Air Garam Hasilnya Mengejutkan Seperti Ini 

Referensi pihak ketiga

10Berita, Penggunaan bahan alami kembali di galakan oleh sebagian besar orang. Sebagian besar orang merasakan manfaat bahwa penggunaan bahan alami lebih menyehatkan dan membuat aman dibandingkan dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang di jual di pasaran.

Produk kecantikan pun begitu pula, dimana penggunaan bahan alami lebih di sukai dibandingkan dengan penggunaan bahan non alami atau kimia. Pada kesempatan kali ini pojok wanita akan memberikan cara alami agar ketiak anda tidak bau tanpa penggunaan deodoran kimia yang tersedia di pasaran.

Cara ini seperti di lansir dalam detik.com (17/05/16) dimana seorang blogger farah dhukai yang mencoba menggunakan jeruk nipis untuk di gosokan di bagian ketiaknya. Hasilnya mengejutkan di mana jeruk nipis tersebut dapat menjadi deodoran alami.

Cara penggunaan deodoran alami dengan bahan dasar jeruk nipis diantaranya adalah cukup dengan jeruk nipis yang sudah di iris lantas langsung di gosokan di bagian ketiak yang hendak di jaga agar tidak bau. Cara ini bisa juga anda aplikasikan dengan kombinasi air garam yang mana hasilnya juga akan sangat baik.

Bahkan campuran air garam dapat membunuh bakteri yang ada di bagian ketiak penyebab munculnya bau tersebut. Caranya adalah siapkan mangkuk sebagai wadah, masukan air yang sudah di campurkan garam secukupnya. Iris jeruk nipis dan peras airnya. Aduk hingga merata lalu oleskan di bagian ketiak.

Apabila anda mau praktis masukan bahan tadi ke dalam alat semprot seperti parfum untuk di semprot di bagian ketiak anda. Cara mudah, sehat, dan tentunya memiliki manfaat dan khasiat. Sebagai bahan informasi tambahan perasan apabila anda menggunakan bahan tersebut di bagian ketiak, maka ketiak anda tidak akan mengeluarkan bau apek yang menyengat, bahkan jika anda tidak menggunakan deodoran sekalipun.

Sumber: detik.com

Jawab Tantangan Luhut, Fadli Zon Buat buku “100 Janji Jokowi-JK”

Jawab Tantangan Luhut, Fadli Zon Buat buku “100 Janji Jokowi-JK”



10Berita, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjawab tantangan Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan soal ajakan bertemu bagi orang yang menyebut pemerintahan Joko Widodo gagal.

“Saya sudah menyusun sebuah buku. Judulnya, Seratus Janji Jokowi-JK,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Fadli menyebutkan dalam buku itu dimuat janji-janji Jokowi-JK selama masa kampanye. Bukan hanya kegagalan, dalam bukunya juga diulas soal keberhasilan walau masih dominan data kegagalan.

“Nah, kita ulas saja dari situ, itu ada klipingnya di sebelah kirinya, di sebelah kanannya sinopsisnya gitu. Saya kira masyarakat memang merasakan kok banyak juga kegagalan-kegagalan,” jelasnya.

Meski begitu, Fadli tidak sepenuhnya menyalahkan Luhut. Menurutnya, bisa saja Luhut hanya memandang soal keberhasilan dan melupakan kegagalan Jokowi.

“Ya mungkin (Luhut) tidak keliru ya, mungkin hanya melihat yang berhasilnya saja,” tukas wakil ketua DPR ini.

Sebelumnya, Luhut yang sudah menjadi pembantu Jokowi sejak awal periode menyatakan pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Sehingga, alasan itu dia pakai untuk menantang siapapun yang menyebut Jokowi gagal.

“3,5 tahun saya menjadi pembantu Presiden Jokowi, kita memiliki success story yang sangat banyak. Saya boleh bertanggung jawab dengan itu dan saya juga ingin bertemu dengan orang yang menyatakan tidak ada success story-nya,” kata Luhut beberapa waktu lalu.

Sumber: eramuslim

Kutuk Tindakan Represif Pasukan Zionis, KAMMI Sebut Pawai Kepulangan Dilindungi Hukum Internasional

Kutuk Tindakan Represif Pasukan Zionis, KAMMI Sebut Pawai Kepulangan Dilindungi Hukum Internasional


Pawai Kepulangan Palestina. (Aljazeera.net)

10Berita – Jakarta. Aksi damai “Great Return March” yang dilakukan rakyat Palestina di jalur Gaza sejak 30 Maret 2018 semakin memanas. Pihak Israel yang merasa terganggu dengan gerakan ini merespon dengan kekerasan. Korban pun berjatuhan.

Berdasarkan infografis dari Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina, terhitung sejak aksi ini bergulir, delapan orang syahid dan 1,356 menderita luka. Korban tersebar di lima wilayah aksi massa, yakni Gaza Utara, Gaza, Kawasan Tengah, Khan Younis dan Rafah.

Menanggapi aksi brutal ini, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Musim Indonesia (PP KAMMI) memberikan pernyataan sikap. Melalui Ketua Umum-nya, Ahmad Fauzi, organisasi mahasiswa itu mengutuk keras tindakan zionis Israel dalam menanggapi aksi.

Ahmad mengatakan, “Gerakan Great Return March merupakan aksi protes massa yang bersuara untuk menjemput kembali hak-hak atas tanah dan tempat tinggal mereka yang dirampas secara semena-mena oleh Zionis sejak tahun 1948.”

“Aksi ini dilakukan dengan cara damai, bukan perlawanan melalui tindakan kekerasan,” imbuhnya. “Seharusnya pihak keamanan Israel tidak bertindak represif.”

Hal senada juga disampaikan Kepala Departemen Dunia Islam dan Asia Timur PP KAMMI, Afif Pratama Putra. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan yang harus dilindungi menurut konteks hukum internasional.

Afif kemudian menjelaskan tentang hukum yang melindungi aksi tersebut, seperti tertuang dalam Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil Dan Politik 1966 (International Convenant On Civil And Political Rights 1966).

Ada dua poin utama dalam pasal tersebut; yaitu: 1) Setiap orang harus berhak untuk memiliki opini tanpa intervensi. 2) Setiap orang harus berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima serta mengungkapkan segala jenis informasi dan gagasan, terlepas dari garis perbatasan, secara lisan, tulisan atau tercetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui segala media lain pilihannya sendiri.

Sementara Ibadurrahman, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri KAMMI dengan terang mengecam tindakan represif zionis itu. Ia mengatakan, “Oleh karena itu, KAMMI mengecam keras tindakan represif aparat Israel dalam menghadapi demonstran.”

Selain itu, Ibadurrahman juga menyeru dunia untuk mengadari menyadari bahwa tindakan kolonialisme Israel selama ini merupakan tindakan illegal terhadap tanah dan tempat tinggal rakyat Palestina.

Ibbadurrahman melanjutkan, “Para pemimpin dunia harus bersuara tegas dan melakukan hal-hal solutif untuk menyelesaikan konflik yang merenggut Hak Asasi Manusia bangsa Palestina selama tujuh decade.”

“Terakhir, kami menyerukan Pemerintah RI untuk ikut membela dan menyuarakan hak-hak konstitusional rakyat Palestina, terutama terkait aksi Great Return March ini melalui forum-forum Internasional”, tegas Kabid HLN tersebut menutup pernyataan. (whc/)

Sumber :dakwatuna

PKS: Permudah TKA Masuk Sama Saja Pemerintah Tak Peduli Dengan Pengangguran di Indonesia

PKS: Permudah TKA Masuk Sama Saja Pemerintah Tak Peduli Dengan Pengangguran di Indonesia


10Berita – Kebijakan Jokowi mengeluarkan Perpres 20/2018 tentang Pengunaan Tenaga Kerja Asing dianggap sebagai salah satu alasan gerakan #GantiPresiden2019.

Ketua bidang politik DPP PKS, Pipin Sopian menilai jika pemerintah mempermudah TKA, sama artinya pemerintah tidak peduli dengan jumlah pengangguran di tanah air.

Menurut Pipin, kebijakan tersebut juga melupakan janji kampanye saat Pilpres 2014 lalu untuk membuka 10 juta lapangan pekerjaan selama lima tahun.

Faktanya dalam kurun waktu tiga tahun, pemerintah hanya menyerap 200 ribu tenaga kerja.

Data menunjukan pengangguran 2014 berjumlah 7,24 juta orang sedangkan 2017 berjumlah 7,04 juta orang.

“Inilah alasan rasional kenapa mayoritas rakyat Indonesia mendukung Gerakan #GantiPresiden2019,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/4).

Pipin menambahkan sangat wajar jika nantinya ada pertanyaan mengenai realisasi janji Jokowi tentang 10 juta lapangan pekerjaan baru. Apalagi sejak munculnya Perpres tersebut membuat pertanyaan semakin mendalam sebenarnya pemerintah sekarang berjalan untuk kepentingan siapa.

“Jika tenaga kerja asing di era Pemerintahan Jokowi dipermudah bekerja di Indonesia bagaimana nasib WNI yang saat ini pengangguran yang jumlahnya 7.04 juta orang?” tandasnya. (kl/)

Sumber:rakyatmerdeka