Penuhi Hidup Dengan Karya Dan Inspirasi Yang Bisa Di Bawa Ke Akhirat

Penuhi Hidup Dengan Karya Dan Inspirasi Yang Bisa Di Bawa Ke Akhirat

 

Apakah anda tahu orang ini ?

Referensi pihak ketiga

Referensi pihak ketiga

Referensi pihak ketiga

Dan mengapa kita bisa mengenal mereka ? Mungkin karena karya mereka. Lalu apakah karya mereka bisa menjadi aliran pahala? Mereka berusaha dan menjadi sebuah inspirasi dan orang terkenal di dunia karena karya menabjub kan yang mereka ciptakan.

Jangan lupa bersyukur, Alhamdulillah saya muslim. Setidak nya kita bisa beribadah kepada Allah untuk menuntaskan kewajiban kita dalam hidup ini. Tidak perlu harus ingin menjadi orang yang jaya kehidupan nya di dunia. Tidak apa tidak jaya, asalkan selalu bersyukur dengan apa yang ada dan juga membawa bekal untuk akhirat.

Referensi pihak ketiga

Dalam islam kita mengenal yang namanya hukum perbuatan.

Wajib Sunnah Mubah Makruh Haram

Apakah 3 orang di atas melakukan hal tadi? Mereka hanya bisa berkarya dan berinspirasi di dunia saja.

Tinggali dunia ini dengan jejak yang penuh inspirasi serta meninggalkan yang terbaik juga. Akan tetapi tiga orang gambar di atas juga meninggalkan jejak yang sama. Lalu apa yang kurang dari mereka ? Karya dan inspirasi untuk akhirat.

Di dunia ini Allah memberi rezeki sama rata kepada umat Nya, tidak memandang bulu apapun kepercayaan umat Nya. Meskipun ia tidak menyembah kepada Allah, selama umatnya tersebut selalu berusaha semua nya wajib dan berhak untuk sukses.

Namun berbeda di akhirat, Allah memang memilih orang-orang tertentu saja. Bukan hanya orang yang meninggalkan karya dan inspirasi di dunia, namun juga membawa karya dan inspirasi itu ke akhirat lewat amal dan ibadah nya.

Referensi pihak ketiga

Sumber : slideshare.net

Read More

Panglima TNI: tak Ada Toleransi Bagi Prajurit tak Netral

Panglima TNI: tak Ada Toleransi Bagi Prajurit tak Netral

10Berita, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

     

0

0SHARE

Red: Gita Amanda | Rep: Ronggo Astungkoro

Itu karena politik TNI dan Polri adalah politik negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berpesan kepada seluruh prajuritnya untuk menjunjung netralitas sebagai pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Menurutnya, tak ada toleransi bagi plajurit yang melanggar netralitas.

"Tidak ada toleransi bagi prajurit pelanggar netralitas tersebut. Untuk itu, pegang teguh misi utama, yakni Pilkada serentak tahun 2018 dan tahapan Pemilu 2019 harus sukses," ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (19/4) lalu.

Panglima TNI menyampaikan, sudah menjadi tugas TNI dan Polri untuk menjamin kelancaran, keamanan dan kesuksesan Pilkada serentak 2018 maupun tahapan Pemilu 2019. Tugas-tugas tersebut meliputi pengamanan distribusi logistik dan pengamanan saat masa kampanye, pelaksanaan dan penetapan hingga pascapenetapan, terutama jika didapati adanya sengketa hasil Pilkada.

"Semuanya harus berjalan tertib dan aman serta konstitusional. Dengan banyaknya institusi yang terkait dan terlibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait lainnya," kata dia.

Menurut Hadi, hal yang tak kalah penting adalah netralitas TNI-Polri harus dipegang teguh. Itu karena politik TNI dan Polri adalah politik negara. "Bagi prajurit TNI, hanya ada satu komando tegak lurus dari Panglima TNI, tidak ada komando atau perintah dari pihak lain," tegasnya.

Di sisi lain Panglima TNI mengatakan, anggota TNI-Polri yang bertugas di wilayah Sumatera Utara patut merasa terhormat dan bangga. Ia berkata demikiam karena mereka mendapat kepercayaan untuk mendedikasikan pengabdiannya di wilayah yang luas dengan permasalahan yang kompleks dan menuntut pengabdian yang tulus.

"Tidak banyak prajurit mendapatkan kesempatan dan pengalaman yang sangat berharga seperti ini," sebutnya.

Hadi mengaku paham, bertugas di Sumatera Utara tidak ringan karena memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Di pundak para prajuritnya itulah eksistensi, kedaualatan, dan keutuhan NKRI dipertaruhkan. Itu karena banyak jalan dan potensi yang dapat mengganggunya.

Sumber : Republika.co.id

Read More

PKS Tak Rela Jika Anies Baswedan Jadi Cawapres Prabowo Subianto

PKS Tak Rela Jika Anies Baswedan Jadi Cawapres Prabowo Subianto

10Berita, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya tidak rela jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. PKS memprioritaskan kadernya menjadi kandidat wapres di Pilpres 2019.

Berdasarkan survei Cyrus Network, Anies berada di urutan teratas sosok cawapres ideal bagi Prabowo. Mantan Mendikbud itu meraih dukungan sebesar 15,3 persen.

"Kalau melihat kondisi sekarang, tidak rela (Anies menjadi cawapres Prabowo). Tetapi 4-10 Agustus 2018 (masa pendaftaran kandidat Pemilu 2019) itu masih panjang. Anything can happen," kata Mardani di di Resto D’Consulate Lounge, Menteng, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dia menuturkan, alasan PKS tetap mendorong 9 kader menjadi cawapres Prabowo agar mendapatkan efek politik di pemilu serentak. Dia optimistis, dengan majunya kader PKSsebagai cawapres, dapat mendongkrak elektabilitas partai tersebut.

"Begini, ada (tokoh politik) yang mau maju, ada mau menang. Mau maju dan menang itu bukan perkara mudah. Sebagian mau maju saja untuk menjaga cartel effect agar partai kita naik. Kami berharap maju dan menang," ujar Mardani.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

9 Kandidat

PKS telah mengantongi 9 kandidat presiden dan wakil presiden yang berasal kadernya sendiri. Kesembilan nama tokoh merupakan hasil kajian dari Majelis Syuro PKS.

Kesembilan nama kader PKS yang masuk bursa kandidat itu adalah Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Mohamad Sohibul Iman, Salim Segaf Al'Jufrie, Tifatul Sembiring, Al Muzammil Yusuf, Mardani Ali Sera.

"9 nama capres dan cawapres itu sebenarnya menunjukkan urutan, yang memilih kader PKS. Tetapi beberapa mengatakan kenapa Kang Aher tinggi (dukungannya) karena mayoritas kader PKS di Jawa Barat," kata Mardani.

Sumber: Merdeka.com

Read More

Tenaga Kerja Asing, Tuntutan Investasi atau Ancaman bagi Pekerja Lokal?

Tenaga Kerja Asing, Tuntutan Investasi atau Ancaman bagi Pekerja Lokal?

10Berita, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), pada 26 Maret 2018. Keluarnya aturan tersebut ditujukan untuk mendukung ekonomi nasional dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

Dalam Perpres ini menyebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

Namun aturan ini ternyata menuai perdebatan. Sejumlah pihak khawatir penyederhanaan izin bagi warga asing yang bekerja di Indonesia akan berdampak luas, terutama bagi pekerja lokal.

Apalagi data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menunjukkan, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia mengalami kenaikan signifikan pada 2017. Pada tahun lalu, jumlah TKA yang tercatat di Kemnaker mencapai 126.006 pekerja. Sedangkan per November 2016, jumlah TKA yang tercatat hanya 74.183 pekerja. Dari total tersebut, paling banyak berasal dari TKA asal China.

Kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku khawatir keberadaan Perpres tenaga kerja asing bisa mengancam keberadaan pekerja lokal. Terutama bila yang direkrut buruh kasar.

"TKA harusnya skill worker tapi unskill workeratau buruh kasar dari China,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi Liputan6.com,Kamis (19/4/2018).

Menurut Said, proyek infrastruktur yang berasal dari investasi China membutuhkan tenaga kerja masif. Namun, investor negeri Tirai Bambu mengambil pekerja dari negara asalnya.

"Secara G to G, China itu berbeda investasi dengan negara lain yaitu Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat. Mereka tidak ikut sertakan unskill worker," kata dia.

Kekhawatiran lain terkait tak adanya kewajiban berbahasa Indonesia bagi pekerja asing. Hal ini dinilai dapat menimbulkan konflik karena berkaitan dengan budaya dari asal masing-masing pekerja.

Said mengatakan, pemerintah seharusnya dapat menata dan menindak buruh kasar dari negara lain. Bahkan dia meminta pemerintah mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) ‎DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, sejak awal pemerintah mengeluarkan paket kebijakan untuk menarik investasi, pengusaha sudah mengingatkan agar berhati-hati khususnya terhadap penggunaan tenaga kerja asing.

"Memang kita dari dulu sudah mengingatkan pemerintah, agar berhati-hati akan adanya paket invetasi yang didalamnya termasuk tenaga kerja yang dibawa," kata Sarman saat berbincang dengan Liputan6.com.

Menurut Sarman, tujuan investasi yang datang ‎adalah untuk menyediakan lapangan kerja. Namun, jika lapangan kerja tanpa keahlian khusus diisi pekerja asing maka akan menjadi ancaman bagi anak bangsa.

Dia mengatakan, meski investor mempekerjakan TKA yang memiliki ke‎ahlian, tetapi perusahaan harus melakukan alih teknologi, sehingga ke depannya akan dan anak bangsa yang bisa menguasai teknologi.

Dia pun menyarankan, guna meredam serbuan pekerja asing menggarap pekerjaan non keahlian, pemerintah harus melakukan pengawasan, terkait jumlah pekerja asing dan pekerjaan yang dibutuhkan.

Bukan untuk pekerja kasar

Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara seiring munculnya perdebatan tentang aturan tenaga kerja asing. Dia meminta pihak yang keberatan untuk membaca terlebih dahulu Perpres pekerja asing sebelum berkomentar.

Dia menegaskan keberadaan perpres bukan untuk memudahkan masuknya pekerja asing ke Indonesia, melainkan hanya menyederhanakan administrasi.

"Jadi hal yang berkaitan dengan TKA yang dipermudah itu administrasinya. Karena selama ini administrasinya terlalu berbelit-belit, kemudian pengurusannya terlalu lama," kata Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 April 2018.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, administrasi yang dipermudah itu hanya bagi tenaga kerja asing menengah ke atas. Misalnya, mereka yang menduduki posisi manajer atau direktur di sebuah perusahaan.

"Sama sekali tidak berhubungan dengan tenaga kerja non-skill. Ini hanya pada level medium ke atas, level manajer, jenderal manajer, kemudian direktur, mereka-mereka yang akan memperpanjang izin kerjanya itu tidak perlu balik lagi ke Singapura, baru ke sini," ungkap dia.

Ajukan Judicial Review

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Susilo Andi Darma, mengungkapkan sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur tentang tenaga kerja asing, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada Pasal 45 disebutkan pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing.

"TKA itu boleh masuk dalam konteks alih keahlian, bukan untuk pekerja yang tidak ada ilmu atau non-skill. Kenapa harus ada pekerja asing? Ya karena kita tidak punya skill. Contohnya di perusahaan teknologi tinggi, seperti pertambangan, otomotif," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Namun praktiknya, Andi menegaskan, pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Alih-alih investasi, tenaga kerja asing justru menyerbu Indonesia.

"Waktu saya ke Balikpapan, banyak pekerja dari China yang masuk ke sana tanpa diketahui pemerintah. Ya itu, konteksnya investasi," ujarnya.

Bahkan Andi mengaku, para mahasiswanya sedang meneliti maraknya tenaga kerja asing di Indonesia, salah satunya menjadi pengajar bahasa Inggris. Padahal, izin mereka sebagai turis.

"Sudah banyak peraturan menteri (permen) ketenagakerjaan terkait pekerjaan tertentu yang dibolehkan untuk asing. Sampai pendamping karaoke bisa dari asing, itu ada sekitar 10 permen yang mengatur soal itu," paparnya.

Itu artinya, Andi bilang, selama ini dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 saja, pemerintah tidak konsisten dengan peraturan tersebut. Lalu,ditambah lagi dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dengan dalih bukan untuk mempermudah masuknya tenaga kerja asing, melainkan untuk menyederhanakan izin warga asing yang bekerja di Indonesia. Tentunya jabatan manajer ke atas.

Andi khawatir, Perpres 20 Tahun 2018 tentang penggunaan pekerja asing akan bernasib sama dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga akan mengancam nasib para pekerja Indonesia.

Dia menyarankan kepada pemerintah untuk kembali berkiblat pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kembali saja ke UU, tidak usah bikin sesuatu yang baru. Konsisten jalankan UU yang sudah ada karena mereka (pemerintah) bikin aturan populis tapi merusak diri sendiri. Sebab seolah-olah baru, padahal sudah banyak Permen yang dikeluarkan tapi tidak sejalan dengan UU," terangnya.

Bahkan dia mengaku para pemerhati atau pengamat ketenagakerjaan akan bergerak mengajukan permohonan judicial review terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018.

"Dari teman-teman asosiasi pengajar dan pemerhati ketenagakerjaan akan melakukan judicial review terhadap Perpres tersebut karena tidak sesuai UU Nomor 13 Tahun 2018," paparnya.

 

Buka lapangan kerja

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menjelaskan jika ditekennya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo dapat meningkatkan lapangan kerja lebih banyak di Indonesia.

Dia menggambarkan, jika ada satu tenaga kerja asing yang datang ke Tanah Air, setidaknya akan membuka 100 lapangan pekerjaan. Sehingga, industri di Tanah Air dapat berkembang lebih pesat.

"Jadi hukumnya ialah satu tenaga asing bisa membuka setidak-tidaknya 100 lapangan pekerja. Kalau tidak ada tenaga asing itu tidak ada lapangan kerja. Kurang lapangan kerja," kata JK.

Dia menepis dengan ditekennya Perpres tersebut dapat menyaingi tenaga kerja Indonesia. Dia mencontohkan, tenaga kerja asing di Thailand 10 kali lipat jumlahnya dari tenaga asing yang ada di Indonesia.

"Bukan menyaingi tenaga kerja di Indonesia. Justru membantu tenaga kerja di Indonesia untuk skill sehingga industri bisa maju. Sehingga industri dan ekspor Thailand lebih banyak dari kita," kata JK.

Kemudian, JK juga menjelaskan bahwa tenaga kerja asing yang dimudahkan masuk ke Tanah Air terkait peraturan tersebut adalah para pekerja yang profesional, dengan kejelasan status yang jelas.

 

 

 

Tak Ancam Pekerja Lokal

Kepala Seksi Rencana Penggunaan TKA Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja & Peluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Harry Ayusman menambahkan, dengan penyederhanaan ini bukan berarti TKA dengan keterampilan apapun bisa dengan mudah masuk ke Indonesia.

"Perpres ini dikeluarkan untuk mempermudah tapi bukan dalam artinya siapa pun bisa bekerja di Indonesia. Yang disederhanakan adalah prosedurnya. Jadi tidak berbelit-belit. Sedangkan yang kita datangkan tetap yang ahli," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Dia menjelaskan, pemerintah tetap akan mengatur jabatan apa saja yang bisa masuk dan bekerja di Indonesia dan jabatan apa yang tidak bisa.‎ Sebagai contoh, jabatan personalia dilarang untuk diisi oleh TKA."Contohnya, dalam Undang-Undang mengatakan jabatan yang terkait personalia, itu wajib hukumnya.

Yang boleh jabatan yang spesialis, jadi bagaimana kita mendatangkan TKA ini yang punya manfaat bagi tenaga kerja Indonesia," kata dia.

Sementara terkait dengan adanya kekhawatiran jika Perpres ini akan membuat TKA membanjiri Indonesia dan mengancam tenaga kerja lokal. Harry menjamin hal tersebut tidak akan terjadi. Menurut dia, adanya penyederhanaan perizinan ini justru akan membuka lebih banyak lapangan kerja di Tanah Air.‎

"Semangat dari Perpres ini adalah penyederhanaan. Dengan demikian investor mau untuk datang ke Indonesia. Kalau investasi meningkat, maka kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia bekerja semakin besar. Dampaknya bukan kesempatan bagi tenaga kerja kita menurunnya, justru kita membawa investor untuk datang dan mempekerjakan tenaga kerja kita," tutur dia.

Menurut Harry, sebenarnya TKA yang bekerja di Indonesia tidak bersifat permanen, tetapi hanya sementara. TKA ini biasanya dibutuhkan saat masa pembangunan pabrik dari investor, sedangkan jika telah selesai maka TKA tersebut akan kembali ke negaranya.

"Tenaga kerja asing juga biasanya digunakan untuk jangka pendek, karena hanya untuk pemasangan mesin. Misalnya investor beli mesin dari Jerman, maka dia butuh tenaga pemasangan mesin itu asal Jerman. Setelah dia selesai membangun, kecenderungan tenaga kerja asing ini justru menurun. Maka kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia semakin besar," jelas dia.

 

Aturan turunan

Pemerintah juga mempersiapkan aturan turunan seiring terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Rencananya akan dituangkan melalui Peraturan Menaker atau Keputusan Menaker yang mengatur tentang persyaratan, kualifikasi, dan jenis-jenis jabatan yang diperbolehkan maupun dilarang diduduki tenaga kerja asing.

“Kita hanya memiliki waktu tiga bulan harus selesai untuk menerima masukan dari para stakeholder agar segera akan jadi Kepmen atau Permen. Jangan sampai batas waktu yang ditentukan belum selesai," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudharmanto.

Dia mengungkapkan masukan yang diminta antara lain menyangkut Perpres No 20 pasal 5 ayat (3) yang berbunyi dalam hal kementerian/lembaga mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi, atau melarang TKA untuk jabatan tertentu, menteri/kepala lembaga menyampaikan syarat atau larangan dimaksud kepada menteri untuk ditetapkan.

Masukan lainnya terkait Perpres pasal 6 ayat (3) tentang jenis jabatan, sektor dan tata cara penggunaan TKA dan pasal 10 ayat (1c) mengenai pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Hery juga meminta masukan dari sektor apabila ada syarat kualifikasi dan kompetensi jabatan yang ada pada sektor, jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing.

“Apabila memang ada, agar disampaikan kepada Kemnaker untuk ditetapkan dengan Kepmenaker selambat-lambatnya disampaikan pada akhir bulan Mei 2018. Mekanisme pengawasan untuk jabatan-jabatan sesuai kewenangan K/L (kementerian dan lembaga) agar dibahas lebih lanjut, “ kata dia.

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Maruli Hasoloan menambahkan secara prinsip Perpres bertujuan penyederhaan prosedur dengan tetap mengikuti persyaratan ketat. Dia berharap lintas K/L memikirkan penggunaan TKA dari segi persyaratan, larangan dan kebutuhan sektor.

“Tapi harus tetap dipikirkan untuk tingkatkan daya saing, apakah syarat yang ketat itu akan menghambat atau menambah daya saing tenaga kerja Indonesia. Kalau sudah dipikirkan, tolong diinfo ke kita, nanti kita bareng-bareng lagi membuat Permenaker, “ ungkap dia.

Sumber : Liputan6

Read More

Seteru PKB - PPP demi Kursi Cawapres

Seteru PKB - PPP demi Kursi Cawapres

10Berita, Siapa calon wakil presiden  (cawapres)Jokowi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 masih teka-teki. Sejumlah daftar nama dari kalangan parpol hingga nonparpol menunggu untuk dipilih oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Langkah mengais simpati pria bernama lengkap Joko Widodo pun terus dilakukan sejumlah parpol pendukung. Tujuannya jelas, tokoh yang diusung jadi pilihan Jokowi sebagai cawapres. Tak peduli langkah politik tersebut menuai kritik dari partai sesama pendukung Jokowi lainnya.  

Salah satu partai yang getol lobi politik ke Jokowi adalah PKB. Memastikan dukungan ke Jokowi 10 April lalu, PKB sekaligus mendeklarasikan perjodokan Jokowi dengan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai caprep-cawapres 2019. Jokowi-Muhaimin (Join) dinilai sebagai pasangan yang cocok di Pilpres 2019. 

Cak Imin mengatakan, Dia berani taruhan bahwa akan dipilih Jokowi menjadi cawapres.

"Ya otomatis (dukung Jokowi), resmi dengan Join (Jokowi-Cak Imin) kita membawa bendera Join," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 April 2018 .

"Pokoknya optimistis (jadi cawapres Jokowi), mau taruhan apa?" sambung dia.

Menurutnya, para alim ulama di PKB ingin sekali Jokowi dan Cak Imin bersama di Pilpres 2019 menjadi pasangan Jokowi-Cak Imin. Hal itu pun harus tetap diperjuangkan.

Cak Imin juga menegaskan, hingga saat ini belum ada rencana dengan partai lain. Selama ini, kata dia, PKB tidak akan pernah keluar dari koalisi Jokowi.

"Saya belum pernah ada yang menghubungi, kan begitu," tandas Cak Imin.

Dia pun membantah bahwa ini bagian syarat partainya mendukung Jokowi. Dirinya menegaskan inilah yang akan diusung PKB.

Cak Imin mengaku kerap berkomunikasi dengan Jokowi. Terakhir, mereka bersama-sama pergi dari Lanud Husain Sastranegara, Bandung, ke Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 17 April lalu.

Dalam pertemuan yang kesekian kalinya itu, Cak Imin mengakui sempat berbicara mengenai Pilpres 2019. Sayangnya, ia enggan secara spesifik terkait pembicaraan tersebut.

"Tentu tapi rahasia (pembicaraan dengan Jokowi)," kata Cak Imin. Menurutnya, selama perjalan dari Bandung menuju Jakarta banyak yang mereka bicarakan. Mulai dari isu nasional hingga pilkada.

"Semua hal kita bahas bersama beliau di perjalanan dari bandung ke jakarta, itu mulai dari ancaman perpecahan dalam pilkada," ungkapnya.

Respons Miring PPP

Aksi sepihak PKB mendeklarasikan Jokowi-Muhaimin menuai respons dari parpol pendukung Jokowi lainnya.  

Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menyatakan, langkah PKB tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap Jokowi dalam memilih pendampingnya.

"Memaksakan Cak Imin sebagai cawapres itu terlalu jauh, karena itu terkesan mengintervensi Pak Jokowi," kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

"Kalau soal harapan silakan saja orang berharap, tetapi kalau sampai intervensi kami keberatan," imbuh dia.

Awiek, panggilannya, menjelaskan masalah cawapres merupakan hak dan ranah dari Jokowi. Sehingga tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

"Itu yang kami sayangkan dan kami pertanyakan. Maksudnya Join (Jokowi-Cak Imin) itu apa? Mau memaksa Pak Jokowi mengambil Cak Imin padahal ranah cawapres itu merupakan domain dari Pak Jokowi," jelas dia.

PPP sendiri meski secara resmi tidak menyebut nama sosok pendamping Jokowi, sejumlah kader partai kabah ini mengelu-elukan Ketua Umum M Romahurmuziy atau Romi untuk dipasangkan dengan Jokowi.

Hal tersebut terlihat saat Munas Alim Ulama 13 April lalu.  Ketua Pelaksana Munas Alim Ulama Ahmad Mustaqim di sambutannyaber pantun berisi harapan agar Romi jadi cawapres Jokowi. Pantun ini dibacakan langsung di depan Romi.

"Mega pelangi tertutup awan. Sang Bidadari turun dari Kayangan, telah banyak capres dan cawapres yang dideklarasikan. Hanya pasangan Joko Widodo-Romi yang dinanti-nantikan," kata Mustaqim membuka pantunnya, Jumat 13 April 2018.

Pantun Mustaqim soal Romi menjadi cawapres Jokowi itu disambut tepuk tangan dan sorak-sorai dari seluruh kader dan peserta Munas Alim Ulama PPP.

Ketua Umum PPP M Rommahurmuziy menyatakan, partainya tidak menyorong nama untuk cawapres Jokowi. PPP hanya menyampaikan sejumlah rekomendasi soal kriteria cawapres. Kriteria itu disampaikan agar Jokowi menggandeng cawapres yang sejalan dengan partai-partai Islam, termasuk PPP.

"Iya, yang pasti kita menginginkan agar calon yang mendampingi Pak Jokowi besok merupakan calon yang sejalan dan senapas dengan warna PPP dan partai Islam," kata Romi di Hotel UTC, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 14 April 2018.

Romi mengaku tidak ingin berspekulasi kriteri-kriteria cawapres yang dirumuskan oleh para ulama dalam forum Munas itu mengarah kepadanya. PPP, kata dia, tidak menawarkan nama cawapres kepada Jokowi.

Rekomendasi soal kriteria cawapres itu hanya menjadi rujukan bagi Jokowi agar memilih cawapres ideal menurut para ulama PPP.

"Saya tidak mau berspekulasi mengarah kemana karena PPP tidak sedang mendorong nama," ujarnya.

 

Tantang Debat

Silang kata soal cawapres Jokowi 2019 membuat hubungan PKB dan PPP memanas. Saling cibir pun dilakukan dua kader partai berbasis Islam ini. Wasekjen PKB Jazilul Fawaid menyebut, PPP tidak banyak berkontribusi untuk pemerintahan Jokowi. PPP hanya menumpang berswafoto bersama Jokowi dibanding membahas mengenai isu negara.

"Hanya selfie-selfie bersama presiden. Tidak bicara menangani isu terkait pandangan Islam terhadap negara atau tokoh-tokoh Islam sekarang," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 18 April 2018.

Tak hanya itu, dia menyebut PPP akan bubar karena tidak lolos dalam ambang batas dalam Pemilu 2019 jika tidak mendukung Jokowi. 

"Karena enggak ada cara lain kecuali bersama Jokowi. Kalau enggak (bersama Jokowi) bubar itu PPP," kata Jazilul.

Dia membandingkannya dengan PKB yang sudah sejak awal mendukung Jokowi di Pilpres 2014. Namun, dia enggan menyebut hal tersebut merupakan bagian dari balas budi Jokowi kepada PKB.

Jazilul Fawaid juga meminta Ketum PPP tak malu-malu jika ingin menjadi cawapres Jokowi. PKB justru mengapresiasi apabila Romi berani menyatakan kesiapannya menjadi cawapres Jokowi.

Cercaan PKB langsung menuai reaksi. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyarankan Jazilul fokus mengurusi pencalonan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres ketimbang mengurusi partai lain.

"Daripada susah-susah memprediksi PPP, mending menyiapkan diri untuk bersedih hati," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 18 April 2018. 

Apalagi, kata Arsul, Cak Imin disebut-sebut bakal patah hati bila tidak dipilih sebagai cawapres Jokowi.

"Kata Cak Imin kan kalau enggak dipilih Jokowi patah hati. Yang penting kalau patah hati jangan lama-lama," ujarnya.

Arsul membalas tudingan yang menyebut PPP tak cukup memberikan kontribusi terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dia balik bertanya sumbangsih PKB di pemerintahan.

"Emang kontribusi PKB apa selama pemerintahan Pak Jokowi? Menterinya mana sih yang ada di 10 besar? Menteri terbaik dari PKB kan enggak ada," tegas dia.

Arsul menyatakan PPP menantang ada debat publik antara Rommy dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Biar kontestasi partai atau jabatan publik tidak berbasis hal-hal yang sifatnya nyinyir, PPP ajak agar ada debat publik antara Ketum PKB dengan Ketum PPP terkait isu-isu nasional di hadapan panel ahli," kata Arsul Sani.

Arsul mengungkap Cak Imin tak berani diadu debat dengan Rommy di acara Q & A (Question & Answer) Metro TV beberapa waktu lalu. Padahal saat itu format acara seharusnya beradu pandangan dan konsep berdasar pertanyaan dari 12 panelis.

Menurutnya, PPP ingin mengajak PKB berkontestasi dengan cara-cara yang memberikan pencerahan kepada rakyat.

"Caranya ya mari beradu konsep dan pemikiran dalam debat publik di hadapan panel ahli, biar kelihatan kualitas intelektual masing-masing," katanya.

Tantangan PPP adu debat bersambut. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku siap jika ditantang untuk adu gagasan dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Ya siapa ajalah (diajak debat), tapi berdebat itu bagian dari proses politik. Semua negara yang demokrasinya jalan ada perdebatan. Kalau hanya berdebat, itu pekerjaan saya dari kecil," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 18 April 2018.

Dia pun membantah adanya isu dirinya tidak mau satu panggung dengan Romi. Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu hanya menegaskan tidak pernah diundang dalam acara tersebut.

"Saya enggak pernah (diundang), enggak tahu. Enggak pernah tahu itu, enggak pernah ada yang ngundang," tegas dia.

Selain itu, dia juga menceritakan pertemuan yang kesekian kalinya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam perjalanan menuju dari Bandung menuju Jakarta pada Selasa 17 April lalu. Cak Imin mengakui sempat berbicara dengan Jokowi mengenai Pilpres 2019 dalam pesawat yang membawa mereka.

"Tapi rahasia (pembicaraan dengan Jokowi)," kata Cak Imin.

Menurutnya, selama perjalan dari Bandung menuju Jakarta banyak yang mereka bicarakan. Mulai dari isu nasional hingga pilkada.

"Semua hal kita bahas bersama Beliau di perjalanan dari Bandung ke Jakarta, itu mulai dari ancaman perpecahan dalam pilkada," ungkap dia.

 

Sumber :Liputan6.com 

Read More

Turunkan Satpol PP Wanita Saat Penutupan Exotic,Sandiaga : The Power of Emak-Emak

Turunkan Satpol PP Wanita Saat Penutupan Exotic,Sandiaga : The Power of Emak-Emak

10Berita, JAKARTA - Penutupan diskotek Exotic dan tempat karaoke Sense Sasca yang melibatkan puluhan satpol PP wanita. Menurut Sandi diterjunkannya satpol PP wanita dengan paras cantik itu karena perempuan memiliki kekuatan yang beda dengan laki-laki.

"Ya itu, the power of emak-emak dinilai mampu menjalankan tugas penutupan dua diskotek tersebut," ujar Sandiaga Uno di Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

(Baca: Selain Diskotek Exotic, Pemprov DKI Resmi Segel Tempat Karaoke Sense)

Perhitungan lain menurut Sandi, diterjunkannya Satpol PP cantik tersebut, mengingat pengelola dua diskotek yang beberapa hari sebelum penyegelan sudah menerima surat pemberitahuan pengosongan tempat usahanya, telah mematuhi perintah dari Pemprov.

"Saat mereka tiba, dua diskotek tersebut telah dikosongkan oleh dua pengelola diskotek tersebut dan tugas para satpol PP tidak terlalu berat," papar Sandi.

Oleh karenanya, Sandi menilai bahwa pihak manajemen diskotik Exotic sudah menyadari bahwa tempatnya sudah melanggar hukum yang ada dikarenkan terdapat peredaran narkoba di dalamnya.

 

 

"Jadi pihak pengelola menyadari bahwa ada temuan dan ada landasan hukum yang jelas untuk kami mengambil tindakan," ucapnya.

sebelum dilakukan penempelan stiker dan garis pembatas berwarna oleh para petugas Satpol PP, tempat hiburan tersebut masih beroperasi. Terlihat juga beberapa karyawan karaoke Sense yang sedang melakukan aktifitasnya.

Sejumlah personel Satpol PP berupaya negosiasi dengan beberapa karyawan dan managemen karaoke Sense terkait adanya penutupan dan penyegelan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dalam penggeledahan yang dilakukan BNN, diamankan 36 orang yang diduga sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Puluhan orang tersebut berasal dari pengunjung dan manajemen karaoke Sense.

"Barang bukti narkotika (yang diamankan) jenis sabu, ekstasi, ganja, ketamin dalam plastik-plastik kecil (belum dirinci jumlahnya) untuk diedarkan di dalam ruang karaoke," ungkap Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Arman Depari.

(muf)

Sumber : okezone

Read More

Bawa Arahan Prabowo, Sandiaga Uno Temui Petinggi PKS

Bawa Arahan Prabowo, Sandiaga Uno Temui Petinggi PKS

10Berita, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP GerindraSandiaga Uno bertandang ke rumah Ketua Umum Prabowo Subianto. Sandiaga mengaku mendapat arahan sebelum menemui pihak PKS.

"Kita baru mendapat arahan dari Pak Prabowo, kebetulan setelah ini akan bertemu dengan pimpinan dari PKS. Jadi kisi-kisi dari diskusinya apa saja yang selama ini ditangkap oleh aspirasi masyarakat yang ini harus kita diskusikan dengan teman teman dari mitra koalisi," kata Sandi usai keluar dari kediaman Prabowo, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (19/4).

Sandiaga menuturkan, PKS merupakan mitra koalisi pertama Gerindra dalam pengusungan Capres dan Cawapres 2019.

"Dan malam ini mitra koalisi pertama yang kita ingin diskusikan sesuai dengan jadwal miladnya yang sebentar lagi digelar yaitu PKS," ucap Sandi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan Prabowo menginginkan supaya hubungan mitra koalisi terbangun dengan baik. Khususnya untuk misi ekonomi kemasyarakatan kedepan bersama PKS.

"Jadi Pak Prabowo menginginkan agar terbangun komunikasi yang baik dengan mitra koalisi dan juga apa yang diaspirasikan masyarakat khususnya di bidang ekonomi ini terkomunikasikan dengan baik," kata dia.

Sandi enggan menjawab rinci apakah pertemuan ini membahas 9 cawapres yang disodorkan PKS untuk Prabowo. Dia hanya mengatakan bahwa sang Ketua Umum Gerindra menyampaikan terima kasih mengenai nama-nama dari PKS itu.

"Kami sendiri akan terus menangkap aspirasi masyarakat dan keinginan dari mitra koalisi bagaimana platform daripada di awal Agustus kita tentukan," tutur Sandiaga.

Pertemuan Sekjen PKS- Gerindra

Sandiaga kemudian bertemu dengan elite PKS di restoran Meradelima, Jakarta Selatan, Kamis malam (19/4/2018). Pertemuan dihadiri Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Mustafa Kamal mengatakan, pertemuan ini sebagai syukuran Ahmad Muzani yang dilantik sebagai wakil ketua MPR. Selain itu, membahas teknis koalisi politik ke depan.

"Lalu juga mencoba untuk menjajaki berbagai hal hal yang sifatnya lebih teknis dari koalisi ke depan. Mudah mudahan dengan silaturahim ini dan rasa syukur yang mendalam ini, perjuangan bersama Partai Gerindra maupun PKS selama ini kita akan semakin mematangkan perencanaan ke depan untuk beberapa Pilkada seluruh Indonesia bersama sama, lalu kemudian juga mengarah juga kepada Pilpres," kata Mustafa usai pertemuan di lokasi.

Dia mengatakan, Gerindra - PKS ini juga akan mengadakan kegiatan kegiatan untuk menguatkan koalisi politik.

Gerindra sendiri sudah mantap mengusung Ketum Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019. Sementara PKS sudah menyodorkan 9 nama cawapres.

"Tentu saja terkait dengan nama nama itu sudah ada mekanismenya. Kalau di PKS ada Majelis Syuro, kalau Gerindra sudah mantap melakukan deklarasi capresnya, kita mencari event event yang memungkinkan kita untuk terus membangun kebersamaan," tandas Mustafa. 

 

Sumber :Liputan6.com 

Read More

JEBRET! Fahri Hamzah Ungkap Fakta Mencengangkan Tentang TKA

JEBRET! Fahri Hamzah Ungkap Fakta Mencengangkan Tentang TKA

10Berita,   Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan protes atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pimpinan DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat itu mencurigai perpres tersebut akan menjadi pintu masuk bagi TKA untuk menjadi buruh kasar di Indonesia.

"Buruh kasar gak ada tempat di Indonesia. Orang kita masih banyak stok kok," tegas Fahri di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 19 April 2018.

Legislator yang dikenal vokal itu menepis pernyataan pemerintah yang menyebut isu pekerja asing sengaja digoreng karena sekarang memasuki tahun politik.

Menurut Fahri, fakta di lapangan menunjukkan ada TKA jadi pekerja kasar.

“Faktanya begitu. Saya sudah periksa kok ke lapangan laporannya. Itu buruh kasar kok. Jadi Indonesia tidak memerlukan buruh kasar. Indonesia tutup pintu untuk buruh kasar," tutur politikus PKS ini.

Saat ditanya mengenai jumlahnya, Fahri tidak menyebut secara spesifik. Namun, dia mengaku telah melihat sendiri orang asing menjadi pekerja kasar di salah satu perusahaan di Jakarta.

"Yang jelas saya melihat sendiri, dengan mata kepala sendiri bahwa itu buruh kasar. Saya wawancara. Manajernya saya wawancara. Itu di sekitar Jakarta. Jadi bukan bohong," pungkasnya.

Sumber: PORTAL ISLAM 

Read More

DHUAR! Survey: PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

DHUAR! Survey: PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

10Berita,  Hasil survei Cyrus Network memperlihatkan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) berada di urutan teratas daftar partai yang tidak akan dipilih di pemilu 2019.

Menurut Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto, ada 9,3 persen responden yang menyatakan tidak akan memilih PSI dari total 1.230 responden.

"Urutan kedua PDIP (8,8 persen). Kemudian Golkar (8 persen), Partai Garuda (5,7 persen), Demokrat (4,8 persen), PBB (3,8 persen), PAN (3,7 persen), NasDem (3,3 persen) dan Gerindra (2,8 persen)," ujar Eko saat merilis hasil survei di Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/4) petang.

Urutan berikutnya terdapat Perindo (2,5 persen), PKS (2,4 persen), Partai Berkarya (2,4 persen), PPP (2,1 persen), PKB (2,1 persen) dan Hanura (1,6 persen).

"Mayoritas responden menyatakan tidak tahu saat kami tanya parpol mana yang tidak akan pernah mereka pilih di masa depan. Jumlahnya mencapai 36,7 persen," ucapnya.

Temuan lain, PSI ternyata juga bukan partai yang dinilai paling siap mendekati kelompok anak muda dan pemilih pemula. Padahal partai pimpinan Grace Natalie itu disebut-sebut sangat concern dengan anak muda. Apalagi pengurusnya rata-rata merupakan anak muda.

"Urutan teratas justru PDIP (23,3 persen). Kemudian disusul Perindo (9,4 persen), Gerindra (8,2) persen dan Golkar (5,7 persen). Setelah itu baru PSI (3,9 persen)," kata Eko.

Survei Cyrus Network dilaksanakan pada 27 Maret hingga 3 April. Jumlah responden mencapai 1.230 orang yang tersebar pada 123 desa/kelurahan terpilih di 34 provinsi. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error lebih kurang 3 persen.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Ada Kesamaan Pendukung dari Kasus Ahok-Konde dan Kidung

Ada Kesamaan Pendukung dari Kasus Ahok-Konde dan Kidung

JAKARTA (voa-islam.com)- Pendakwah, ustaz Haikal Hassan mengamati beberapa kejadian atau kasus-kasus belakangan ini, seperti adanya (dugaan) penistaan terhadap agama Islam oleh orang ataupun sekelompok oknum. Dalam pengamatannya, kasus ataupun kejadian tersebut muncul kerap kali karena, misalkan satu pandangan atas pendukungnya.

“Dimulai kasus Ahok sampai dengan konde dan kidung, perhatikanlah semua pendukung adalah orang-orang yang sama. Itu juga,” katanya, belum lama ini, di akun Twitter miliknya.

Padahal, menurut ustaz Haikal, apa yang terjadi belakangan ini bisa saja bagian dari adanya upaya untuk memecah bangsa dan negara. Mereka-mereka yang dianggap itu-itu saja oleh ustaz Haikal pun dianggapnya berbahaya.

“Mereka berbahaya dalam tatanan masyarakat yang dahulu tenang, damai, tentram dalam bingkai NKRI yang berpancasila lengkap dengan kebhinekaannya. Sadarilah, ada upaya adu domba.” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More