Impor Beras Saat Panen Raya Itu Membunuh Petani Bumiputera!

Impor Beras Saat Panen Raya Itu Membunuh Petani Bumiputera!

10Berita – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyayangkan masuknya beras impor saat petani tengah menyambut panen raya di berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah mestinya lebih peka dalam melihat situasi saat ini, terutama petani yang berharap hasil panennya memiliki harga tinggi dan diserap maksimal oleh pemerintah.

“Kebijakan impor ini memperlihatkan pemerintah tidak peka melihat kondisi pertanian kita. Di tengah petani menyambut panen raya, pemerintah malah melakukan impor beras. Ini sangat menyakitkan petani kita,” tegas Taufik di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Taufik melihat, perbedaaan data antar pihak terkait pangan ini masih menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Bahkan, imbas dari perbedaan data telah menyebabkan anomali kebijakan pangan, yang justru malah merugikan petani.

Pemerintah pun diminta lebih berpihak kepada petani.

“Data dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Bulog, bahkan BPS tidak ada yang sama terkait kondisi pangan kita, baik pasokan dan kebutuhannya. Ketidaksamaan ini menunjukkan bahwa komunikasi antar kementerian dan lembaga tidak berjalan harminis,” analisa Taufik.

Waketum PAN ini pun meminta pemerintah harus mensinergikan data-data terkait kebutuhan, produksi pangan, dan data lainnya agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah bisa lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, kebijakan yang diambil pun berpihak kepada petani.

“Jangan seperti sekarang ini, beda data, tahu-tahu impor. Ada yang klaim stok beras cukup, ada yang klaim harus impor. Padahal petani berharap hasil panennya dapat diserap maksimal, baik oleh pemerintah dan pasar. Pemerintah harus punya data yang valid dan menjadi acuan,” tandas Taufik.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemendag telah mengeluarkan izin impor beras jilid II ini sebanyak 500 ribu ton dari total 1 juta ton yang sebagiannya telah tiba Januari lalu.  Padahal, data pangan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kebutuhan beras dari Mei-Juni 2018 adalah 5,3 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri 8,1 juta ton, sehingga masih terjadi surplus beras sebanyak 2,8 juta ton.(kl/)

Sumber :teropongsenayan

Read More

Erdogan Marah Besar,Pakistan Siapkan Nuklir,Israel Kalang Kabut

Erdogan Marah Besar,Pakistan Siapkan Nuklir,Israel Kalang Kabut

10Berita, Serangan Israel ke Palestina mengundang rasa solidaritas negara-negara Arab. salah satu seruan presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengajak negara-negara muslim bersatu melawan Israel mendapat respon dari negara Arab lainnya yang terkumpul dalam Organisasi OKI di Istanbul.

Referensi pihak ketiga;Pertemuan Pemimpin OKI di Istanbul

Aljazeera.com 19/05 merilis pertemuan tersebut berlangsung di Istanbul ibukota Turki,Erdogan minta dukungan dan perlawanan terhadap Israel.

“Untuk mengambil tindakan bagi orang Palestina yang dibantai oleh bandit-bandit Israel adalah untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa umat manusia tidak mati,” kata Erdogan kepada kelompok pemimpin Muslim yang berkumpul di kota terbesar Turki, Istanbul.

Salah satu negara yang mendukung Palestina merdeka adalah Pakistan. Pakistan merupakan salah satu negara pemilik Nuklir di dunia. menanggapi seruan Erdogan, Pakistan bersedia metransfer teknologi Nuklir ke negara Arab lainnya jika dibutuhkan.

Referensi pihak ketiga;parade nuklir Pakistan

Pada tahun 2017 silam, Pakistan dengan Israel sempat bersitegang soal Nuklir. sebuah ancaman Israel yang didapat oleh pakistan mendapat respon keras dari Menhan Pakistan. bahkan Pakistan tak segan-segan mengirim senjata Nuklirnya ke Israel jika negara tersebut berani serang duluan.

Sumber :Aljazeera.com,

Read More

Pesan Amien Rais dari Tanah Suci: Berjuanglah LILLAH Hanya Untuk Allah, Bukan Karena Jabatan DLL

Pesan Amien Rais dari Tanah Suci: Berjuanglah LILLAH Hanya Untuk Allah, Bukan Karena Jabatan DLL

10Berita,  Bapak Reformasi Prof. Dr. Muhammad Amien Rais saat ini tengah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Makkah Mukarromah, di Bulan Suci Ramadhan Mubarok.

Amien Rais juga bertemu dengan Habib Rizieq Syihab dan Prabowo Subianto di Makkah.

Melalui akun instagramnya (@amienraisofficial), Amien Rais berbagai video-video yang berupa pesan-pesan atau nasihat-naishat singkat.

Dalam salah satu video yang diunggah, Amien Rais berpesan penting agar pejuangan yang kita lakukan semuanya harus LILLAH... hanya karena mengharap ridho Allah. Bukan LI GHOIRILLAH... jangan untuk tujuan-tujuan lain.

"Saudara-saudaraku, dalam agama kita, agama Islam, sesungguhnya jelas sekali, setiap hamba Allah, tatkala dia berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, melangkah ke depan, bahkan berkorban, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama: untuk Allah (Lillah), dan yang kedua: untuk selain Allah (Lighairillah). Lighairillah ini bisa kekuasaan, jabatan, uang, harta benda, bahkan mengejar lawan jenis dsb.

Karna itu, marilah kita bekerja hanya untuk Allah semata-mata. Sementara yang lighairillah kita tinggalkan. Lebih aman. Fiddunya wal akhirah..," demikian disampaikan Amien Rais.

Sumber : PORTAL ISLAM 

Read More

Salah Besar Bibit Terorisme Berasal Dari Solidaritas Palestina

Salah Besar Bibit Terorisme Berasal Dari Solidaritas Palestina

10Berita – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa salah besar jika ada pihak yang menganggap bahwa salah satu bibit terorisme itu berasal dari solidaritas terhadap Palestina. Menurut Hidayat Nur Wahid, kalau hanya solidaritas saja maka solidaritas terhadap Palestina yang pertama kali dilakukan di Indonesia itu antara lain dilakukan oleh Presiden RI pertama, Soekarno.

“Saya pikir itu cara pandang yang salah. Solidaritas terhadap Palestina pastilah harus didudukkan pada proporsi yang sebenarnya,” kata Hidayat Nur Wahid dalam pernyataan tertulisnya yang diterima, di Jakarta, Selasa (5/6).

Hidayat mengingatkan bahwa Bung Karno adalah tokoh pertama yang mengajarkan solidaritas terhadap Palestina karena pada saat Konferensi Asia Afrika, Bung Karno menolak untuk mengundang Zionis-Israel, sedangkan yang diundang justru Imam Besar Masjid Al-Aqsa. “Bung Karno menegaskan selama Israel menjajah bangsa Palestina maka Indonesia tidak akan membuka hubungan Israel,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR itu menyatakan bab solidaritas terhadap Palestina tidak bisa dijadikan indikasi munculnya terorisme. Ia berpendapat bahwa harus dipahamkan ke keluarga bahwa solidaritas terhadap Palestina bukan bibit radikalisme, tapi menjadi bagian ekspresi mencintai Indonesia.

“Karena Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Sikap kita melawan penjajahan Israel karena kita Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Liga Arab pada Ahad (3/6) mengutuk tindakan Israel baru-baru ini membunuh seorang petugas paramedis Palestina yang sedang menolong orang yang cedera di Jalur Gaza dan mencapnya sebagai babak baru terorisme Israel. Tentara Israel menembak petugas paramedis yang berusia 21 tahun, Razan An-Najjar, di dekat pagar perbatasan di Jalur Gaza pada Jumat (1/6), saat wanita itu sedang merawat pemrotes yang cedera di Jalur Gaza.

Ribuan orang Palestina memberi penghormatan terakhir kepada relawan muda tersebut dalam pemakaman besar pada Sabtu. “Kejahatan Israel ini serta perbuatan lain adalah rangkaian baru babak terorisme Israel, yang tidak memberi perlindungan bagi tim medis dan petugas pertolongan, memburu dan membidik wartawan serta menghukum mati mereka dengan cara darah dingin,” kata badan pan-Arab tersebut di dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Xinhua. (kl/republika)

Sumber : Republika.co.id

Read More

Dapat Ancaman Saudi karena Beli Pertahanan Anti Serangan Udara, Emir Abdulrahman Al Thani: Qatar Negara Berdaulat

Dapat Ancaman Saudi karena Beli Pertahanan Anti Serangan Udara, Emir Abdulrahman Al Thani: Qatar Negara Berdaulat

Emir Mohammad Abdulrahman Al Thani

10Berita, DOHA  Menteri luar negeri Qatar menepis ancaman Arab Saudi yang mengancam akan menyerang jika Qatar membeli sistem pertahanan anti-serangan udara S-400 dari Rusia.

Emir Qatar Mohammad bin Abdulrahman Al Thani mengatakan keputusan Qatar untuk membeli senjata adalah sebagai negara berdaulat.

Ancaman dari negara tetangganya tersebut diungkapkan Al Thani sebagaimana dilansir Aljazeera pada Senin (4/6/2018), adalah tindakan melanggar huku dan semua norma internasional.

Pembelian peralatan militer adalah keputusan berdaulat yang tidak ada hubungannya dengan negara lain,” kata Al Thani kepada Aljazeera.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, seperti diberitakan harian Prancis Le Monde,Le Monde, Jumat (1/6) lalu, Raja Salman bin Abdul Aziz menyatakan tentang “keprihatinan mendalamnya” atas pembicaraan yang sedang berlangsung antara Moskow dengan Doha untuk penjualan sistem senjata anti-serangan pesawat tersebut.

Raja Saudi, yang meminta Prancis meningkatkan tekanannya pada Qatar

tersebut, mengatakan bahwa dia khawatir pembelian senjata Rusia oleh Qatar, dapat mengancam keamanan Saudi.

Raja Salman mengatakan dalam suratnya, akan siap mengerahkan segala upaya untuk menghentikan pembelian senjata tersebut, bahkan sampai dengan penegerahan miiter sekalipun.

“Kerajaan akan siap untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghilangkan sistem pertahanan ini, termasuk tindakan militer,” kata Raja Salman dalam suratnya.

Surat Raja Raja Salman pun dianggap Al Thani merespons surat Raja Salman dengan mengatakan bahwa surat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak dapat dijadikan dalih untuk membenarkan tindakan apapun.

“Surat itu tidak memiliki dasar hukum untuk membenarkan tindakan apa pun,” kata Al Thani dalam sebuah wawancara dengan Aljazeera.

“Sangat disayangkan bahwa mereka (Saudi) melihat ini sebagai destabilisasi, karena Qatar tidak mewakili ancaman terhadap Saudi,” ujarnya.

Menteri luar negeri negara kaya gas itu juga mengatakan bahwa ancaman Saudi tersebut telah “melanggar piagam Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk (GCC)” yang menyatakan bahwa negara-negara anggota seharusnya tidak saling menyerang.

Saat ini, Al Thani mengaku, Qatar tengah mencari konfirmasi resmi terkait ancaman

Saudi yang dilaporkan oleh pemerintah Prancis tersebut. (MNM/Salam-Online)

Sumber: Aljazeera,  Salam Online.

Read More

Direktur CEDeS: NGERI.. APBN Dikelola Ugal-Ugalan THR dan Gaji Ke-13 Cuma Isapan Jempol

Direktur CEDeS: NGERI.. APBN Dikelola Ugal-Ugalan THR dan Gaji Ke-13 Cuma Isapan Jempol

10Berita, Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini adalah bukti bahwa klaim itu cuma isapan jempol. Faktanya Pemerintah mengelola APBN dengan ugal-ugalan.

Beberapa bukti itu antara lain, pertama, Presiden Jokowi mengaku tidak tahu-menahu tentang THR dan gaji ke-13 tersebut. Untuk perkara ini memang bisa disebut aneh bin ajaib. Kok bisa Presiden tidak tahu ada alokasi duit hingga Rp35,8 triliun yang diklaim Sri sudah dianggarkan di APBN.

Keanehan berikutnya, kalau pun Jokowi tidak tahu-menahu, kok Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI, dan Anggota Polri, pada 23 Mei 2018 silam?

Selain untuk para pegawai sipil, militer, dan Polri, PP tersebut menyebut pejabat negara lainnya seperti Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR dan DPR juga dapat THR. Rinciannya, anggaran THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR untuk tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp 6,85 triliun, gaji ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun,‎ dan pensiunan ke-13 senilai Rp 6,85 triliun.

Bukti kedua bahwa APBN dikelola dengan ugal-ugalan adalah, para kepala daerah (bupati/walikota) ternyata kebingungan. Pasalnya, Sri mengatakan pemberian THR dan gaji ke-13 di daerah menjadi tanggungjawab APBD. Yang jadi persoalan, para kepala daerah tadi tidak tahu ada ketentuan tersebut. Bukan itu saja, mereka malah menyatakan tidak tahu harus mencomot dari pos mana di APBD.

Sebagai Menkeu, tentu saja, Sri mengklaim semuanya sudah diurus rapi-jali sejak awal. Menurut dia, penganggaran THR dan gaji ketiga belas tahun ini sudah masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) di APBN 2018. Artinya, Pemerintah sudah membahas dengan DPR.

Pembohongan publik

Kelau Sri memang benar, bahwa penganggarannya sudah masuk dalam pos DAU, kenapa para kepala daerah kebingungan? Keluhan seperti inilah yang disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan, hari-hari belakangan. Bahkan, menurut Zulkifli, dia mengaku mendapat informasi ada Bupati yang membayar sendiri THR tersebut. Tidakkah ini berarti Sri telah melakukan pembohongan publik?

Sengkarut perkara THR ini kian jadi pabalieut setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut cawe-cawe. Melalui surat bernomor 903/3387/SJ, Tjahjo melimpahkan pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada APBD.

Sayangnya, niat Tjahjo untuk membantu koleganya, justru makin menguak betapa APBN disusun dan dikelola dengan serampangan. Buktinya, pada poin keenam surat menyebutkan bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji 13 dalam ABBD tahun 2018, pemerintah daerah segera menyediakan. Caranya, dengan menggeser anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan dan atau menggunakan kas yang tersedia.

Lalu, poin ketujuh surat tersebut menyebutkan penyediaan anggaran THR dan gaji ke-13 atau penyesuaian nomenklatur anggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 dilakukan dengan cara mengubah penjabaran APBD tahun 2018 tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2018. Meski demikian, para kepala daerah harus segera memberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat sebulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD.

Praktik geser-menggeser anggaran karena tidak dialokasikan sebelumnya jelas membongkar kebohongan Sri. Menkeu yang satu ini dengan yakin dan percaya diri menyatakan, soal THR dan gaji ke-13 sudah dialokasikan dalam DAU. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Para bupati dan walikota kebingungan dan kelimpungan.

Pidana korupsi

Tapi, tahukah Sri, Tjahjo dan para pejabat publik lain, bahwa praktik geser-menggeser anggaran dalam APBD dan atau APBN tidak bisa sembarangan dilakukan? Kalau nekat, mereka bisa dikenai pasal-pasal pidana korupsi. Paling tidak, begitulah pendapat pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Menurut Margarito, dari segi tata negara dan hukum keuangan, memberi THR dan gaji ke-13 adalah hal yang lazim saja. Keganjilan baru terjadi bila keduanya tidak dianggarkan dalam APBN dan atau APBD.

Seperti diketahui, APBN dan APBD adalah produk hukum. Di tingkat pusat, APBN disahkan dengan Undang Undang. Sedangkan di daerah sah melalui Perda. Dengan demikian, jika sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBN dan atau APBD, maka akibat hukumnya adalah Pemerintah tidak punya dasar hukum melakukan pembayaran THR dan gaji ke-13 itu.

Baca juga : Ngebut 100 km/jam Dengan Satu Gigi, Konyol!
“Pembayaran THR dan gaji-13 tidak dapat dipecahkan dengan cara menggeser mata anggaran dalam APBD. Bila Pemda melakukannya, maka tindakan itu absolut bertentangan dengan hukum. Dapat dipastikan pergeseran itu akan menjadi temuan oleh BPK. Surat edaran Mendagri tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh Pemda menggeser anggaran. Bila Pemda memaksakan diri, maka potensi munculnya tindak pidana korupsi,” papar Margarito.

Itu baru dari sisi hukum. Di luar itu, masih ada masalah lain. Duit Rp35,8 triliun jelas bukanlah sedikit. Jumlah itu kian terasa jumbo, manakala pada banyak kesempatan Pemerintah berteriak-teriak tidak punya uang untuk membiayai pemban gunan. Namun anehnya, pada saat yang sama Pemerintah dengan entengnya menggelontorkan dana sangat besar untuk keperluan yang aroma politisnya sangat menyengat ini.

Asal tahu saja, alokasi THR dan gaji ke-13 tahun ini memang benar-benar superjumbo. Dibandingkan dengan alokasi serupa tahun lalu yang ‘hanya’ Rp23 triliun, kali ini kenaikannya mencapai 68,92%. Lonjakan ini lantaran adanya penambahan komponen THR pensiun sebesar Rp6,9 triliun dan THR tunjangan kinerja sebesar Rp5,8 triliun.

Pada 2017, THR hanya diberikan kepada aparatur pemerintah sebesar gaji pokok tanpa tunjangan. Sedangkan pensiunan tidak diberikan THR. Sebaliknya tahun ini komponen THR mencakup gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara THR yang diterima para pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan tambahan penghasilan. THR dengan berbagai komponen seperti itulah yang juga diterima Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota DPR dan MPR.

Katanya ber-Pancasila?

Sampai di sini sedikitnya ada dua muatan. Pertama, aksi bagi-bagi duit di tahun politik ini jelas jadi hajat penting Pemerintah. Gampang ditebak, Pemerintah mencoba merayu aparat dan pensiunan untuk meraup suara dukungan mereka. Sahkah? Hmmm…. gimana yaaa…

Kedua, apa iya Presiden, Wapres, pimpinan dan anggota DPR/MPR masih perlu dapat THR dan gaji ke-13. Lha wong hampir bisa dipastikan, mereka selama ini sudah relatif tajir. Para pejabat publik itu sudah memperoleh gaji dan guyuran fasilitas lebih dari cukup, untuk tidak menyebut berlebihan, yang semuanya dibiayai dengan uang rakyat. Tidakkah ada sedikit saja empati mereka terhadap sebagain besar rakyat yang kesehariannya harus berakrobat dan pontang-panting untuk sekadar bertahan hidup?

Katanya ini negeri ber-Pancasila? Dimanakah nilai-nilai Pancasila itu? Bagaiman dengan jargon dan slogan para pejabat publik yang getol berteriak paling lantang, “kami Pancasila, kami Indonesia, NKRI harga mati”?

Masih soal empati dan teposliro dari para pejabat publik tadi. Iseng-iseng hitung, berapa jumlah seluruh aparatur negara? Silakan gabung jumlah PNS, aparat sipil dan militer dari Sabang sampai Merauke? Adakah total jumlah mereka 10 juta orang saja? Katakanlah, rata-rata tiap aparat/pegawai menanggung beban empat jiwa (satu istri plus tiga anak), maka jumlahnya baru 50 juta jiwa. Kalau kini penduduk Indonesia ada 263 juta jiwa, lalu, bagaimana dengan nasib 213 juta jiwa sisanya? Kepada siapa mereka berharap THR dan gaji ke-13?

Makin dikulik, perkara THR dan gaji ke-13 ini makin miris saja. Bagaimana tidak, APBN di tangan seorang Menkeu yang konon terbaik di dunia, kok bisa-bisanya jadi amburadul dan acak-kadut begini? Sekali lagi, ini jadi bukti bahwa dia memang memang cuma moncer di media belaka. Gemerlap yang ada adalah buah kolaborasi media mainstream dan kapitalisme global yang punya kepentingan dan agenda tersembunyi, baik secara ekonomi maupun politik, terhadap negeri ini. Ngeriii…!

Penulis: Edy Mulyadi, Direktur Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Sumber : PORTAL ISLAM 

Read More

Kecewa Atas Kebijakan Pemerintah Harga Gula Murah, Petani Tebu Bondowoso Kompak Pakai Kaos #2019GantiPresiden

Kecewa Atas Kebijakan Pemerintah Harga Gula Murah, Petani Tebu Bondowoso Kompak Pakai Kaos #2019GantiPresiden

10Berita - Merasa kecewa dengan kebijakan Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), ratusan petani tebu dan buruh tani di Kabupaten Bondowoso kompak pakai kaos #2019GantiPresiden.

Para petani dan buruh tani itu melakukan aksi serentak, Sabtu 2 Juni 2018, di berbagai daerah mulai di lokasi kebun tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen, Desa Paguan dan Sumber Kokap Kecamatan Taman Krocok, Curahdami serta berbagai daerah lain di Kabupaten Bondowoso.

H Abdul Fatah, salah satu petani tebu mengaku sangat kecewa dengan kebijakan Pemerintah pusat saat ini yang hanya menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap Gula sebesar Rp 9700.

Harga tersebut menurutnya adalah harga yang sangat jauh dari ekspektasi petani yang berharap pemerintah pusat menetapkan HPP diatas Rp 10 ribu mengingat semakin tingginya biaya produksi gula yang hanya panen sekali dalam setahun.

"Harga sekarang ini jauh dari tahun 2015 yang tembus ke harga Rp 15 Ribu," tegas H Fatah seperti dilansir TIMES.

Pihaknya mengaku jika keresahan ini sudah lama di diskusikan dengan para petani tebu dan bahkan èvc di organisasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) untuk disampaikan pada Pemerintah pusat (Presiden Jokowi).

"Ternyata kebijakan pemerintah tidak berpihak pada petani tebu," aku Fatah.

Sementara itu, Koordinator Pekerja Tebu, Sofi mengaku, pihaknya khawatir kehilangan pekerjaan jika harga gula rendah yang akan mengakibatkan petani tebu berhenti menanam.

"Saya berharap pemerintah mempertahankan harga gula tinggi, agar kami tetap bisa bekerja," katanya.sumber: portal islam

Sumber : Konten  ISLAM

Read More

KEJAMNYA JEJAK DIGITAL! Simak BEDA Pernyataan Mahfud MD, SEBELUM dan SESUDAH Menjabat BPIP

KEJAMNYA JEJAK DIGITAL! Simak BEDA Pernyataan Mahfud MD, SEBELUM dan SESUDAH Menjabat BPIP

10Berita, Pada acara Dialog Kebangsaan HUT ke-9 tvOne dengan topik "Merekatkan Bangsa" pada 20 FEBRUARI 2017...

Prof. Mahfud MD menyatakan:

"Pidato Bung Karno 1 Juni 'Hai Pak Bagus Hadikusuma ndak usah nuntut Negara Islam, ini Negara Pancasila. Tapi kalau orang Islam ingin agar di Indonesia ini keluar Hukum-hukum Islam maka rebutlah kursi-kursi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat agar Hukum-hukum di Indonesia masuk aspirasi Islam'. Itu kata Bung Karno, baca pidato 1 Juni."

Jadi, Pak Mahfud MD dengan mengutip Pidato Bung Karno tidak mempersoalkan tentang upaya Umat Islam untuk berjuang di DPR (juga tentu DPRD) agar hukum-hukum Islam bisa diberlakukan.

LALU.. pernyataan itu SANGAT BEDA ketika Mahfud MD bicara di ILC tvOne tadi malam (5 JUNI 2018).

Mahfud MD menyatakan kelompok/orang-orang yang berusaha membuat PERDA SYARIAH sebagai KELOMPOK RADIKAL. (video dibawah)

Seperti diketahui, pada 7 JUNI 2017, Mahfud MD diangkat Presiden Jokowi menjadi Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang lalu 28 Februari 2018 UKP-PIP diubah menjadi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Mahfud MD sebagai Anggota Dewan Pengarah BPIP digaji sebesar Rp 100 juta/bulan. Bahkan dirapel setahun.

Di ILC tvOne tadi malam, Selasa (5/6/2018), Mahfud MD menyatakan:

"Yang ketiga KPPSI (Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam) di Sulawesi Selatan. Targetnya adalah karena tidak mungkin menggantikan negara dengan Khilafah dalam waktu pendek, karena tidak mungkin memberlakukan Hukum Islam secara nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang Umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat Perda Syariah. Apa ini bukan tindakan Radikal?"

Simak videonya...

Lain dulu lain sekarang, simak peryataan prof mahfud sebelum dan sesudah turun perpres BPIP gaji Rp 100 juta. Jejak digital memang kejam, untuk konsiten emang berat Bung. pic.twitter.com/5dwVnNMADV

— CAK KHUM (@CakKhum) 6 Juni 2018

[Video utuh Mahfud MD 20 Februari 2017]

Sumber :Portal Islam 

Read More

Giliran Elite PKS Temui Habib Rizieq Shihab di Makkah

Giliran Elite PKS Temui Habib Rizieq Shihab di Makkah

Elite PKS menemui Habib Rizieq Shihab di Makkah (Foto: Ist)

10Berita , JAKARTA - Setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menemui Imam Besar Front Pembepa Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Makkah, Arab Saudi.

Kini, giliran sejumlah elite petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemui Rizieq di sela-sela ibadah umrah.

Dalam foto yang beredar di kalangan awak media, nampak Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri didampingi Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsyi menemui Rizieq.

Saat dikonfirmasi, Jazuli membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan yang dilakukan pada Selasa 5 Juni 2018 kemarin itu dalam rangka silaturahim dengan Rizieq dan keluarganya.

"Ini silaturahim biasa dan sudah kali kedua kami berkunjung ke kediaman Habib Rizieq di Makkah. Tentu kami tanya kabar dan bertukar pikiran tentang kondisi keumatan, kerakyatan dan kebangsaan Indonesia," kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu (6/6/2018).

Anggota Komisi I ini menceritakan bahwa Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri mendiskusikan banyak hal dengan Habib Rizieq. Inti pembicaraan, lanjut Jazuli, adalah memikirkan bagaimana sama-sama menjaga umat dan bangsa Indonesia dari berbagai bahaya serta komitmen untuk melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten.

Selain itu, para petinggi PKS itu dan Habib Rizieq juga sepakat untuk terus menjaga kemandirian bangsa dari pengaruh asing yang jelas-jelas merugikan dan mengancam kedaulatan bangsa dan negara.

"Habib Rizieq tadi juga berpesan agar semua komponen bangsa menjaga NKRI dari berbagai rongrongan yang menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, agar menghormati ulama dan agama-agama yang diakui di Indonesia," papar Jazuli.

Intinya, jangan memberi ruang pada paham dan kepentingan yang bertententangan dengan konstitusi, Pancasila dan norma-norma agama yang diakui di Indonesia.

(Ari)

Sumber : Okezone 

Read More

Kemarin ‘Ratakan Radar Bogor’, Sekarang ‘Hati-hati Urusan dengan Bu Mega’

Kemarin ‘Ratakan Radar Bogor’, Sekarang ‘Hati-hati Urusan dengan Bu Mega’

Massa PDI Perjuangan geruduk Radar Bogor

POJOKSATU.id, SOLO – Pernyataan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Bambang ‘Pacul’ Wuryanto yang menyebut ‘Ratakan Radar Bogor’ disebutnya bukan ancaman.

Demikian disampaikan Bambang ditemui JawaPos.com di sela pembagian KIP di Pendapi Gede, Balai Kota, Solo, Selasa (5/6/2018).

Hal itu melanjutkan insiden penggerudukan massa dan kader PDI Perjuangan ke kantor redaksi Radar Bogor pekan lalu.

Insiden itu dipicu pemberitaan tentang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Bambang, apa yang ia ucapkan saat itu sama sekali bukan ancaman maupun intimidasi kepada media dalam sebuah pemberitaan.

Melainkan hanya menyampaikan apa yang selama ini menjadi kulptur di internal partai berlambang banteng hitam itu.

Sebab katanya, baik partai maupun polisi, tidak bisa menahan gejolak dari grassroot terkait aksi tersebut.

“Kayak sampeyean nggak paham saja. Di PDIP, Megawati dianggap ibu. Kalau ibu dilecehkan, bisa marah rakyat. Rakyat PDIP maksud saya,” katanya.

Ketua DPD Jawa Tengah itu membeberkan, sudah pernah mengalami hal serupa di provinsi tengah Pulau Jawa itu.

“Saya tidak mengancam, tapi memberikan sinyal. Kayak gitu terjadi di Jateng, bisa seperti yang saya bilang (kantor bisa rata dengan tanah),” lanjutnya.

Ia pun berpesan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang mengganggu Megawati Soekarnoputri.

Sebab, jika pemberitaan seperti di Radar Bogor itu terjadi di Jawa Tengah, ia tak bisa menjamin keamanannya.

“Sebab semua kader PDIP akan marah dan siap melakukan tindakan,” terangnya.

Bambang menambahkan, jika hal seperti itu sudah terjadi, maka dirinya sebagai Ketua DPD pun tak akan digubris lagi.

“Ibu Megawati itu ibunya anak-anak PDIP. Itu ibunya banteng. Kalau njenengan (Anda) lecehkan, mereka langsung bergerak,”

“Kalau itu terjadi di Jateng, bisa parah. Bisa rata dengan tanah kantornya,” ucap pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu.

Karena itu, Bambang berharap kepada media, meski dalam era kebebasan berpendapat, tetap berhati-hati saat memberitakan soal Megawati.

Jangan sampai melecehkan atau membuat masalah.

“Agar (media) lebih berhati-hati berurusan dengan Bu Mega. Kami nggak mau dicap sebagai anak durhaka dan ini bukan mengancam,” tegasnya.

(apl/JPC/)

Sumber :pojoksatu

Read More