Rektor IPB Menolak Stigma Kampus IPB Terpapar Paham Radikal

Rektor IPB Menolak Stigma Kampus IPB Terpapar Paham Radikal

10Berita,  Bogor – Merespon pemberitaan terkait aliran sesat di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Rektor IPB Dr Arif Satria memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Arif menyatakan bahwa hal tersebut keliru dan ia pun menegaskan bahwa tidak pernah memberikan pernyataan tersebut. “Saya tidak pernah mengatakan ada aliran sesat di IPB,” jelas Arif kepada media, di Bogor, Selasa (5/6/2018).

Arif menjelaskan bahwa ia pernah diwawancarai oleh sebuah media pada hari Minggu (3/6/2018). Menurutnya terjadi kesalahan pengutipan, dan kesalahan penulisan dalam berita yang menyebutkan dirinya menyatakan bahwa ada aliran sesat pada tahun 2000-an. “Dalam berita tersebut, saya ditulis menyatakan bahwa ada aliran sesat pada tahun 2000-an. Padahal saya tidak pernah menyatakan ada aliran sesat,” jelas mantan Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB tersebut.

Ia menambahkan bahwa memang ada beberapa aliran yang dianggap oleh pihak luar sebagai aliran yang dianggap menjurus pada radikalisme, tetapi itu ada di masa lalu. Tapi kini, lanjutnya, IPB sudah sangat kondusif, terus meningkatkan komunikasi dengan para mahasiswa, meningkatkan komunikasi dengan para dosen, dan pada aktivis mahasiswa. “Karena saya kira aktivitas mahasiswa dan tenaga pendidikan, dosen itu punya komitmen yang sama untuk menjaga NKRI dan menjaga stabilitas kampus,” ujar Arif.

Arif mengaku tidak rela jika dibangun stigma bahwa paham radikal hidup di lingkungan kampus IPB. Saat ini banyak santri-santri di kampus, mahasiswanya memiliki religius yang tinggi. Kondisi ini lanjutnya, perlu disyukuri sebagaimana amanah para orang tua untuk IPB mendidik anak-anaknya menjadi orang yang pintar, berakhlak mulia dan taat beragaman.

“Jadi ini bagus, mahasiswa IPB jadi religius dan nasionalis yang menjadi kekuatan IPB. Karena akhlak dan moral bangsa, akan ditentukan dari moral dan akhlak generasi mudanya,” katanya.

Arif pun menyatakan dengan tegas menolak adanya stigmatisasi jika orang yang mengaji, beribadah, rajin ke masjid dianggap radikal. Hal tersebut membahayakan, membuat gaduh dan menciptakan sesuatu yang tidak kondusif. “Karena akhlak itu bersumber dari agama,” tegasnya.

Ia menerangkan bahwa IPB semaksimal mungkin berupaya membuat situasi kondusif, sebagaimana tugas IPB adalah untuk menciptakan SDM yang bagus, menghasilkan inovasi. Dan SDM yang bagus tersebut bisa memberikan kontribusi pada pembangunan. “Jangan sampai upaya-upaya yang mulia ini diganggu dengan stigma-stigma yang tidak perlu diteruskan lagi,” tegas Arif.

Sumber: KBN

Read More

Habib Rizieq Shihab, King Maker yang Ditakuti Istana

Habib Rizieq Shihab, King Maker yang Ditakuti Istana

10Berita, Amien Rais, Prabowo dan Habib Rizieq berjumpa. dikawal ketua PA 212, Slamet Riyanto. Bahas keadaan politik Indonesia. Khususnya pilpres 2019.

Spekulasi muncul. Prabowo dapat dukungan? Ternyata tidak. Belum ada dukung mendukung soal calon Keputusan pertemuan itu pertama, menyatukan empat partai koalisi. PKS, Gerindra, PAN dan PBB. Soal calon? Akan ditentukan pada waktu berikutnya. Kapan? Hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Umat menunggu.

Kedua, memberi peluang partai lain untuk bergabung. Demokrat bisa saja masuk. Kecuali jika istiqamah dengan abstainnya, seperti di pilpres 2014. Tapi, posisi abstain tak menguntungkan. Oposisi bukan. Sama penguasa, berseberangan. Saling mengirim sinyal perlawanan. Dan yang jelas, tak punya kawan. Demokrat mau insaf? Insaf politik maksudnya. Itu akan jauh lebih menguntungkan.

Jenis kelamin yang jelas akan memudahkan langkah koalisi. Enak mengawinkannya. Sebab, koalisi butuh syarat identitas. Banci gak masuk katagori.

Apalagi, Demokrat punya 61 kursi. Ada jagoannya juga, yaitu AHY. Berkoalisi akan membuka peluang bagi AHY untuk berkiprah. Cawapres misalnya, atau menjadi menpora.

Ketiga, segera deklarasi koalisi “empat partai plus” untuk pilpres 2019. Orang2 yg direkomendasikan jadi capres dan cawapres harus dikomunikasikan dengan para Ulama dalam ijtima’ Ulama-ummat yang akan dilaksanakan oleh GNPF dan didukung oleh PA 212. Baru kemudian menentukan sosok yang akan diusung jadi capres-cawapres

Sejumlah nama rekomendasi PA 212 berpeluang. Itu aspirasi umat. Diberikan kesempatan untuk muncul dan branding. Seleksi sosial akan berlaku, mana yang diterima umat dan punya signifikansi elektabilitas, mana yang harus tahu diri.

Dari sekian banyak daftar bakal calon itu ada nama-nama populer dan beken. Ada Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ahmad Heritawan , Yusril Ihza Mahendra dan Anis Matta.

Siapa yang akan dipilih oleh ulama? Akan bergantung aspirasi umat. Bagaimana kapasitas, komitmen dan integritas para tokoh itu akan diukur berdasarkan kualifikasi keumatan. Tentu saja juga kualitas kebangsaannya Dari sisi kuantitas, akan dikalkulasi sejaumana potensi kemenangan para kandidat itu. Dinamika dan pergerakan survei elektabilitas akan jadi ukuran.

Parameter kualitas dan kuantitas berbasis pada penilaian ulama dan umat inilah yang akan menentukan mana kandidat calon terbaik dan punya peluang menang untuk direkomendasikan para ulama.

Satu catatan yang diharapkan Rizieq, siapapun calon yang direkomendasikan dari hasil syura ulama dan empat partai plus, sebaiknya diterima dan diusung partai koalisi. Termasuk jika calon yang dipilih itu ternyata bukan Prabowo. Ini strategis untuk menyatukan dukungan suara umat

Menjadi tidak jalan jika deklarasi Prabowo sebagai capres dianggap final dan tidak bisa dievaluasi. Langkah Gerindra ini akan jadi bumerang buat koalisi yang digalang ulama dan umat.

Jika veto Gerindra terjadi, lalu, Gerindra memilih abstain dalam pilpres jika Prabowo tidak didukung dan mendapat mitra koalisi, maka apa langkah HRS dan umat? Bagi HRS, tersisa satu alternatif: dorong PKS dan PAN bergabung dengan Demokrat. Ini satu-satunya jalan untuk bisa mengusung calon. Kompensasinya? Kasih cawapresnya ke AHY, Demokrat akan gabung di koalisi.

Apakah PKS bisa melakukan itu kepada Gerindra? Apakah itu bisa dikategorikan berkhianat kepada Prabowo? Jawabnya sederhana. PKS lebih mengutamakan persekutuan partai yang sempit, atau ngin memenangkan pertarungan untuk selamatkan umat dan Indonesia?

Tiga poin penting yang diangkat Habib Rizieq; pertama, satukan empat partai plus dan kokohkan koalisi. Kedua, serap aspirasi ulama dan umat. Ijtima’ ulama akan menjadi sarana menjaring aspirasi. Ketiga, kalkulasi tingkat kemenangan calon. Ketiga poin ini merupakan langkah taktis dan cerdas untuk pertama, mampu menampung aspirasi umat. Kedua, mendapatkan calon terbaik bagi umat dan bangsa. Ketiga, akan lebih memperlebar kesempatan untuk memenangkan pertarungan melawan Jokowi

Tiga poin ini menunjukkan tingkat kecerdasan dan kepiawian Rizieq. Punya kelas politik tersendiri. Tak keliru jika posisi Rizieq saat ini jadi orbit politik 2019.

Jika Anies Baswedan santer terdengar sebagai calon yang ditakuti Jokowi, sehingga dengan berbagai cara harus dihadang kemunculannya, maka HRS adalah King Maker yang jadi momok buat istana.

Penulis: Tony Rosyid

Sumber :Portal Islam 

Read More

Gereja Anglikan di Tasmania Dijual untuk Bayar Korban Pendeta Pedofil

Gereja Anglikan di Tasmania Dijual untuk Bayar Korban Pendeta Pedofil

Gereja Anglikan St Oswald di Tasmania, Australia, akan dijual untuk membayar korban pendeta pedofil.

10Berita –Pendeta John Stanley mengaku tidak akan pernah melupakan prosesi pembaptisan, pernikahan dan pemakaman yang pernah dilakukan di gereja yang dipimpinnya.

Akan tetapi sekarang, gereja yang terletak di Tasmania, Australia, itu menjadi salah satu dari belasan properti Anglikan di pulau tersebut yang dijadwalkan akan dijual, lapor BBC Selasa (5/6/2018). Organisasi-organisasi Kristen banyak yang kewalahan mencari dana guna membayar kompensasi terhadap korban kejahatan seksual rohaniwan gereja terhadap anak-anak.

Di Tasmania, para pemimpin gereja Anglikan mengatakan penjualan properti akan memainkan peran penting.

Mereka berencana menjual 108 properti, termasuk lebih dari setengah bangunan gereja Anglikan yang berada di negara bagian itu –total berjumlah 78– guna mengumpulkan uang sekitar A$20 juta.

Dari jumlah itu, sekitar A$5 juta akan disalurkan ke korban kejahatan seksual yang dilakukan rohaniwan di lingkungan gereja.

Kompensasi itu merupakan bagian dari skema nasional, yang dipimpin pemerintah Australia, menyusul penelusuran selama 5 tahun atas kasus-kasus kejahatan seksual di lingkungan institusi keagamaan dan nonkeagamaan.

“Orang-orang di gereja mengenali dan mengingat siapa saja yang pernah disakiti dan mereka sekarang harus berbuat sesuatu,” kata Stanley kepada BBC hari Selasa.

Perwakilan-perwakilan dari paroki Anglikan se-Tasmania telah menyetujui daftar 108 properti yang akan dijual pada akhir pekan kemarin. Segala kebereratan harus diajukan sebelum bulan Desember tahun ini.

Di lingkungan paroki Stanley, di New Town dan Lenah Valley, empat bangunan termasuk sebuah gereja dan dua pastoran (rumah pendeta) sudah ditandai akan dijual.

Gereja dimaksud, St Andrew’s, sudah ditutup sejak tahun 2016, ketika jemaatnya yang berjumlah 120 orang dipindahkan ke gereja lain di dekatnya. Meskipun demikian, bagi para jemaat kabar penjualan gereja tersebut sangat menyedihkan, kata Stanley.

“Bangunan-bangunan itu membawa kenangan banyak orang. Keluarga mereka tumbuh besar di gereja itu. Tempat itu merupakan lokasi di mana peristiwa-peristiwa spesial terjadi,” imbuhnya.

Namun demikian, Stanley mengatakan bahwa jemaatnya dan para rohaniwan berkomitmen untuk menjual 78 gereja yang tersebar di wilayah negara bagian Tasmania.

“Kami semua sadar bahwa uang tidak dapat memperbaiki kesalahan itu. Namun, kami ingin orang tahu bahwa kami turut berduka mengetahui mereka (korban) telah begitu disakiti.”

Keuskupan setempat mengatakan beberapa gereja yang akan dijual yang berada di daerah pedesaan sudah lama kesulitan untuk bertahan. Beberapa di antaranya yang memiliki hanya sedikit jemaat bahkan tidak sanggup membayar gaji seorang pendeta.

Uskup Tasmania Richard Condie mengatakan kepada BBC bahwa gereja diperkirakab harus mengeluarkan uang A$8 juta untuk mebayar kompensasi kepada 200 korban pencabulan pendeta pedofil di negara itu. Berdasarkan skema yang dibuat pemerintah, setiap korban akan menerima sampai A$150.000 (sekitar 1,5 miliar rupiah).

Seperempat dari hasil penjualan masing-masing properti dipakai untuk membayar kompensasi. Sisanya akan ditanggung bersama lewat kontribusi dari seluruh paroki.

Sebagian tokoh lokal mempertanyakan nasib makam-makam yang berada di lingkungan properti yang dijual, yang akan menjadi milik pihak pembeli.

“Warga marah. Mereka berharap kerabat-kerabatnya dikubur dan beristirahatdi sana selamanya,” kata Tony Bisdee, kepala daerah Southern Midlands.

Sebagian orang mengkhawatirkan akses ke makam-makam dan keberlangsungan jangka panjangnya yang mungkin akan terdampak oleh penjualan properti gereja tersebut.

Akan tetapi, Uskup Condie mengatakan bahwa tempat-tempat itu akan dilindungi dan dipelihara melalui ketentuan hukum.

Pihak keuskupan mengatakan akan terus menerima masukan dari masyarakat terkait penjualan properti milik gereja.*

Sumber : Hidayatullah.com

Read More

Masjid Sebar Radikalisme, Anies: Yang Ngomong Suruh Nunjukin

Masjid Sebar Radikalisme, Anies: Yang Ngomong Suruh Nunjukin

Disebutkan sekitar 40 masjid di DKI penceramah justru mengajarkan paham radikal.

10Berita , JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi santai terkait dugaan adanya puluhan masjid yang memberi tempat bagi penceramah dalam menyampaikan paham radikal. Anies meminta yang bicara hal tersebut menunjukkan masjid mana yang dimaksudnya. "Ya yang ngomongsuruh nunjukin (masjid yang mana--Red)," kata dia di Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (6/6).

Informasi tentang adanya masjid-masjid yang menjadi tempat penyebaran paham radikal datang dari cendekiawan Muslim Azyumardi Azra. Hal itu disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para cendekiawan Muslim di Istana Negara, Senin (4/6).

Ia mengatakan, terdapat sekitar 40 masjid di wilayah DKI yang memberikan ceramah mendekati radikalisme. Penceramah justru mengajarkan paham radikal dan intoleran.

Azyumardi mengungkapkan, para cendekiawan mengusulkan untuk menghadapi intoleransi memang harus komprehensif. Pemerintah harus memperkuat kembali koalisi sosial melalui, misalnya, pemantapan kembali semangat kebangsaan, kemudian juga kearifan lokal dan penguatan Islam wasatiyah.

Menurut dia, hal itu bisa dilakukan dengan lokakarya di perguruan tinggi melalui para dosen, guru, kemudian juga ketua-ketua BEM yang memang ini rentan terhadap intoleransi dan radikalisme. Terutama concern topiknya terkait peningkatan intoleransi dan radikalisme.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang penyebaran paham khilafah. Azyumardi mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta khatib di sejumlah masjid didominasi oleh mereka yang tidak memberikan ceramah mengenai paham kekhalifahan.

Asyumardi mengatakan, dalam salah satu survei yang dilakukan terdapat sekitar 40 masjid di wilayah DKI yang memberikan ceramah mendekati radikalisme. Penceramah justru mengajarkan radikal dan intoleran.

"Tapi Pak Jokowi menegaskan bahwa sebetulnya masalah itu sedikit banyak sudah diatasi. Karena dia sudah menugaskan ada orang, pimpinan dari lembaga sosial keagamaan tertentu, untuk melakukan perbaikan di dalam masjid," ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membenarkan adanya masjid di DKI menyebarkan paham radikal. Sandi menyebut ada puluham masjid di Ibu Kota yang menjadi tempat penyebaran paham radikal. Sandi memerintahkan anak buahnya di lingkungan Pemprov DKI untuk melakukan pembinaan terhadap masjid-masjid tersebut.

"Kami juga sudah punya datanya di teman-teman Biro Dikmental dan BAZIS DKI. Akan kita arahkan ke kegiatan kita lebih banyak ke sana," kata Sandiaga.

Dia mengatakan akan memberikan pembinaan kepada pengurus masjid yang menjadi tempat penyebaran paham radikal. Sandi mengaku sudah mengetahui 40 masjid yang diduga terpapar radikalisme itu.

"Ini data yang kami pegang tentunya kami akan pastikan bahwa ada pembinaan. Sudah terpantau dan kami akan berikan pembinaan," kata dia.

Namun, Sandiaga mengaku tak bisa membeberkan nama-nama masjid yang disebutnya menjadi tempat penyebaran radikalisme tersebut. Dia mengatakan akan melakukan pendekatan khusus agar di Ibu Kota tak ada radikalisasi.

"Tentunya ini tugas kita sama-sama untuk memastikan tidak ada radikalisasi di DKI. Dan tidak ada paham-paham yang mendorong ke ekstremisme di DKI," ujar dia.

Sandi menyebut, salah satu indikasi adanya radikalisme adalah di tempat tersebut selalu disampaikan ujaran kebencian yang memecah belah persatuan. Ia mengaku tak ingin hal itu terjadi. Sebab, kata dia, masjid adalah tempat memakmurkan masyarakat.

"Bahwa ke depan masjid ini harus jadi sarana untuk memakmurkan masyarakat. Jadi, jangan sampai masuk paham radikalisme," katanya.

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Gunung Padang, Sisa Peradaban Maju Bangsa Indonesia di Masa Lampau?

Gunung Padang, Sisa Peradaban Maju Bangsa Indonesia di Masa Lampau?

Referensi pihak ketiga

10Berita, Gunung padang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Kawasan ini dibuka untuk umum sebagai tempat wisata. Adakah dari Ucers yang pernah mengunjunginya? Jika berkesempatan berkunjung ke Gunung Padang, harap dijaga ya karena situs budaya ini ternyata merupakan sisa peradaban maju dari masa lampau. Hebat ya, ternyata sisa-sisa kejayaan di masa lalu ada di Indonesia tercinta.

Sejak pertama kali ditemukan, situs ini menarik perhatian para arkeolog. Penelitian terhadap situs ini telah berlangsung dari November 2011. Para arkeolog menemukan fakta mencengangkan mengenai situs ini. Diperkirakan usianya sekitar 13.000 tahun dan dibangun dari beberapa peradaban. Artinya Gunung Padang merupakan sisa peradaban masa lalu yang berusia lebih tua dari Giza,Mesir dan Mesopotamia yang usianya sekitar 2.500 - 4.000 tahun Sebelum Masehi.

Referensi pihak ketiga

Dr Ali Akbar seorang peneliti prasejarah di UI yang juga ketua riset TTRM mengatakan kemungkinan akan menemukan bangunan 3 kali lebih besar dari candi Borobudur. Sedangkan luas situsnya diperkirakan 10 kali lebih luas dari situs candi Borobudur. Susunan batu mirip dengan situs Machu Pachu di Peru. Memiliki susunan batu yang berbeda di setiap lapisnya.

Lapisan pertama diperkirakan berusia 500 tahun Sebelum Masehi, lapisan ke dua berusia 5200 tahun Sebelum Masehi, ada lapisan ke tiga berumur sekitar 7.000 tahun Sebelum Masehi, lapisan ke empat diperkirakan berusia 13.000 tahun SM dan lapisan ke lima yang berusia lebih tua .

Diperkirakan dulunya Gunung Padang merupakan daerah maju, namun terjadi bencana dan akhirnya ditinggalkan. Karena berlokasi di tempat yang cukup baik, maka dibangun lagi bangunan sampai 4 kali peradaban.

Referensi pihak ketiga

Para arkeolog dibuat terkejut karena dari hasil penggalian ditemukan artefak berupa logam, gerabah, dan teknik penyusunan yang terbilang canggih untuk masa itu. Batu-batu direkatkan dengan semen masa lampau. Keberadaan batu berjenis Columnar joit terpotong sangat rapih, membuktikan jika manusia pada masa itu telah memakai teknologi pemotongan batu.

Bangunan yang dibangun di atas perbukitan, sederhana namun sangat kuat. Dengan susunan batu-batu yang sangat besar. Tentunya sangat mustahil jika dibangun hanya dengan tenaga manusia atau pun cara tradisional.

Referensi pihak ketiga

Hebat ya, penemuan ini bisa merubah sejarah dunia. Banyak arkeolog asing ingin melakukan riset di Gunung Padang, bahkan banyak media asing menuliskannya. Hingga saat ini riset masih dilakukan oleh tim riset dalam Negeri. Saat berkunjung ke Gunung Padang, harap dijaga dari bermacam kerusakan karena situs ini adalah aset bangsa yang sangat berharga.

Sumber : Kumparan.com, Wisatalova,com, Dailymail.co.uk, Voaindonesia.com

Read More

THR PNS, Bu Risma: Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

THR PNS, Bu Risma: Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

10Berita , SURABAYA - Pemko Surabaya yang punya APBD Rp 9,1 triliun juga kebingungan untuk membayar THR PNS dengan besaran gaji pokok plus tunjangan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memang tidak secara eksplisit menolak kebijakan pusat tersebut. Namun, dia ragu kebijakan itu bisa diterapkan di Surabaya.

”Bukannya begitu (menolak, Red), tapi memang nggak ada di APBD. Nggak ada dananya, terus mau pakai uang siapa?” ucap Risma, Selasa (5/6).

Selama ini, lanjut Risma, Pemkot Surabaya tidak pernah memberlakukan THR untuk PNS. Hanya ada gaji ke-13 yang berlaku sejak tiga tahun terakhir. Meski tidak mendapatkan THR, PNS di lingkungan Pemkot Surabaya sudah memiliki penghasilan yang tinggi.

Setiap bulan mereka mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Besaran TPP sudah diatur dalam perwali dengan basis kinerja. Perwali Nomor 4 Tahun 2018 menjadi payung hukum terbaru untuk TPP.

APBD pemkot banyak terserap untuk memenuhi TPP tersebut. Sebagai gambaran, seorang wakil kepala sekolah di Surabaya mendapatkan TPP di atas Rp 10 juta per bulan. Kalau harus menambah THR, bisa-bisa pemkot memotong anggaran untuk pembangunan.

Keluhan serupa dilontarkan anggota DPRD Surabaya. Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha menilai kebijakan pemberian THR bagi PNS perlu dipertanyakan. Salah-salah, jika langsung dilakukan pemkot, dana yang dikeluarkan bakal menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK. ”Kami bingung juga. Anggaran tidak ada,” ujarnya kemarin.

Menurut Masduki, biasanya THR atau gaji ke-13 masuk dalam APBN. ”Kenapa sekarang dibebankan ke APBD pemda masing-masing? Ini perlu dipertanyakan,” cetusnya.

Masduki menganggap kebijakan tersebut sebenarnya bisa saja diterapkan di daerah tertentu yang perlu melakukan perubahan anggaran keuangan (PAK). Sayang, Pemkot Surabaya baru akan menyusun PAK pada triwulan ketiga atau antara Agustus dan September. Karena itu, sulit memasukkan anggaran tambahan bagi THR pegawai.

Masduki juga mewanti-wanti pemkot tetap berhati-hati dalam menjalankan surat edaran tersebut. ”Kita perlu formula tertentu, yakni koordinasi dengan Mendagri dan gubernur,” tuturnya.

DPRD Surabaya, jelas Masduki, akan berkonsultasi lebih dulu dengan kementerian untuk memastikan payung hukum yang jelas. Selain mengamankan pengeluaran APBD, juga untuk memberikan kepastian bagi PNS. ”Kasihan PNS ini kalau memang mereka berhak, tapi akhirnya tidak dapat,” ujarnya. (deb/c9/ang)

Sumber :jpnn 

Read More

Romo Syafii: Isu Terorisme Bisa Disalahgunakan untuk Serang Lawan Politik

Romo Syafii: Isu Terorisme Bisa Disalahgunakan untuk Serang Lawan Politik

10Berita , Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii mengungkapkan bahwa isu terorisme bisa disalahgunakan. Menurutnya, salah satunya yaitu untuk menyerang lawan politik atau yang mengkritik Pemerintah.

“Saya kira isu teroris bisa disalahgunakan. Bisa dikenakan kepada siapa saja yang mengkritik dan tidak setuju dengan Pemerintah. Dan ini sangat berbahaya,” katanya saat ditemui Kiblat.net pada Selasa (05/06/2018).

“Ini semakin menguatkan bahwa pemerintahan ini harus diganti. Pertama karena tidak sanggup lagi memerintah, kedua tidak lagi taat kepada konstitusi,” sambungnya.

Pria yang akrab dengan sapaan Romo ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mau dikritik, maka Indonesia bukan lagi negara hukum. Tapi negara otoriter.

“Kalau orang sudah tidak mau dikritik, itukan otoriter. Kita nggak mengakui negara hukum lagi. Rakyat harus ramai-ramai datang ke DPR kalau memang negara ini melanggar konstitusi,” ucapnya.

Sumber :  Kiblat.

Read More

VIRAL Video TKA China Bikin Warganet MERADANG, Luhut: Tenaga Kerja Lokal Kurang Bagus (Mental KACUNG?)

VIRAL Video TKA China Bikin Warganet MERADANG, Luhut: Tenaga Kerja Lokal Kurang Bagus (Mental KACUNG?) 

10Berita ,   Viral video pemberangkatan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok dari Kampung Butung, Kelurahan Kasilampe, Kendari menuju Morowali, menjadi perbincangan hangat warganet.

Warganet bingung, TKA asal Tiongkok tersebut diperlakukan bak wisatawan mancanegara.

Pake kapal khusus, dijaga, diarahkan, diberdayakan... sapa luu?? 💪🏼👊😡😡

— Suria Ati Kusumah (@ati_Gerindra) June 5, 2018

Bener2 di provide ya 😡🤬

— #2019GantiPresiden (@KopiPahitnyaEga) June 5, 2018

Terkait kehadiran ribuan TKA di Morowali, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun sibuk memberi alasan.

Menurut Luhut, investor kesulitan mendapat tenaga kerja lokal yang memenuhi standar mereka. Alasannya, kualitas pendidikan di wilayah setempat masih kurang baik.

"Kami sadar, di luar Jawa di daerah terpencil (investor) kewalahan mendapat tenaga ahli. Kenapa? Karena berbelas tahun tidak membuka politeknik. Contoh Morowali. Ada 2.400 pegawai Tiongkok dan naik jadi 2.700. Karena ada pabrik baru," ujarnya di Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018 lalu seperti dirilis JawaPos.

Luhut mengaku tidak bisa menjamin pengurangan para pekerja asing sampai mendapat tenaga ahli yang sesuai. Oleh karena itu, pembangunan politeknik diharapkan mampu menjadi solusi dari minimnya tenaga ahli di wilayah setempat.

"Kapan mau diturunkan? Tergantung ketersediaan tenaga ahli," tambah Luhut.

Luhut menegaskan, kemampuan SDM lokal di Morowali ternyata kurang bagus pada bidang tertentu.

"Ternyata mereka di sana (Morowali) banyak yang kurang bagus seperti di bidang matematika, fisika, komputer dan lainnya," ungkapnya.

Benarkah kualitas SDM Indonesia serendah itu?

Rahmat Ramadhan, salah seorang warga lokal Morowali menjelaskan, bahwa TKA asal Tiongkok yang bekerja di salah satu perusahaan asing di Morowali bukan hanya pekerja ahli, namun juga pekerja kasar.

“Tenaga AHLI dari Tiongkok, mungkin kuli bangunan di negara ini belum ahli,sampai harus Impor TKA.” tulisnya Rahmat melalui akun media sosialnya @RahmatR35554528.

— Rahmat Ramadhan (@RahmatR35554528) May 4, 2018

Rahmat juga mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan para tenaga kerja asal China yang sedang bekerja sebagai buruh bangunan.

Pekerjaan mereka sama,melakukan penyambungan besi,dan memperbaiki beberapa komponen mesin yang rusak,fasilitas dan gaji yang di bayarkan berbeda,anak bangsa upah UMR,TKA diatas UMR,wajar dong kalau kecemburuan terhadap TKA itu muncul pic.twitter.com/8w36qJV7Qq

— Rahmat Ramadhan (@RahmatR35554528) May 9, 2018

Berikut videonya.

Wah..Tercyduk Beginilah Cara TKA Cina Masuk Melalui Jalur Laut yg akan menju Morowali lokasi : Kampung Butung Kel Keselampe Kota Kendari Minggu 3/6/2018..hmmm ??? pic.twitter.com/qGnucmkm9u

— #2019GP🆔 (@Neng_Zepret) June 5, 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Bukti-bukti Pemerintah Tidak Pancasilais dan Lebih Radikal Sangat Jelas dan Gamblang, Apa Saja?

Bukti-bukti Pemerintah Tidak Pancasilais dan Lebih Radikal Sangat Jelas dan Gamblang, Apa Saja?

Presiden Jokowi saat memberikan konferensi pers terkiat kerusuhan Mako Brimob, Kamis (10/5/2018). Foto: Setgab

10Berita, JAKARTA – Pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat ideologi negara tersebut.

Tapi apakah pemerintah sendiri sudah Pancasilais?

Kalaulah bukti-bukti ini menunjukkan memang benar pemerintah sendiri belum Pancasilais makan sasaran utama yang musti didahulukan lembaga BPIP itu adalah pemerintahan Jokowi itu sendiri.

Selama ini pemerintah hanya selalu menggunakan senjatan Pancasila untuk menangkal isu keberagaman dan radikalisme terorisme dengan sensitifitas agama.

Padahal ada sikap lebih radikal yang dilakukan pemerintah menyangkut hajat rakyatnya. Dan poin ini merupakan bagian dari sila-sila Pancasila.

Ratna Sarumpaet mengungkapkan pemerintah hanya fokus mengartikan Pancasila sebatas sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa.

Padahal ada butir lain yang tak kalah penting seperti tentang ekonomi, sosial, dan musyawarah.

“Bukan itu tidak penting, tapi jangan kita lemahkan Pancasila. Ada masalah keadailan, musyarawah mufakat, keadilan beradab,” paparnya dalam acara ILC, Selasa (5/6/2018) malam.

Ratna sangat menyayangkan sikap yang diambil pemerintah yang berat sebelah itu.

Ia menunjukkan kebijakan pemerintah melakukan impor beras di tengah para petani yang sedang panen adalah bentuk radikalisme pemerintah yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila.

“Sudah beradab kah ketika rakyat teriak please don’t do it, tapi tetap impor saat rakyat masih panen. Itu pancasilais tidak?” ujarnya.

Sikap tidak Pancasilais pemerintah bahkan lebih kentara bahkan setara dengan apa yang dilakukan para pihak yang dituduhkan berlaku radikal.

Hanya saja opini sudah terbentuk seakan mereka yang tidak Pancasilais hanya menyangkut soal keberagaman saja.

“(Padahal) semua orang mengeluh mempertanyakan, tapi lebih penting (membangun jalan) tol. Rakyat miskin semakin miskin, dan tidak mau dengar. Pemerintah tidak mau dengar,” tukasnya.

Sumber : Pojoksatu

Read More

Israel Tolak Turis Indonesia Masuk ke Negaranya. Sebuah Balasan Akan Sikap Politik Indonesia?

Israel Tolak Turis Indonesia Masuk ke Negaranya. Sebuah Balasan Akan Sikap Politik Indonesia?

10Berita, Pemerintah Israel resmi menutup pintu masuk negara tersebut kepada WNI pemegang paspor Indonesia. Yap, kamu yang berpaspor lambang Garuda dilarang memasuki negara Israel, termasuk 3 tempat sucinya di Jerusalem. Keputusan ini dikeluarkan oleh pihak imigrasi Israel pada tanggal 30 Mei 2018 lalu. WNI tak lagi bisa berziarah ke Jerusalem per tanggal 9 Juni 2018 nanti.

Hal ini tentu mengejutkan karena peziarah atau turis yang datang ke Israel dari Indonesia relatif cukup banyak. Kurang lebih ada 26 ribu turis asal Indonesia datang ke Israel terutama Jerusalem tiap tahunnya. Apakah ini bentuk balas dendam Israel karena warga Israel ditolak masuk Indonesia?

Apakah keputusan ini adalah dampak sikap politik Indonesia Palestina terhadap dan upaya membalas perlakuan pemerintah Indonesia?

tegas dukung palestina via www.beritasatu.com

Advertisement

Menlu RI Retno Marsudi selalu menegaskan bahwa Indonesia selalu berada di pihak Palestina dan mendukung kemerdekaan negara yang wilayahnya kini diduduki Israel tersebut. Hal ini ia sampaikan lagi ketika pemerintah Israel melarang masuk WNI ke negaranya per 9 Juni 2018. Banyak kalangan meyakini bahwa keputusan ini disebabkan sikap politik Indonesia yang berada di pihak Palestina. Lagipula kedua negara juga tidak mempunyai hubungan diplomatik, sehingga kebijakan itu adalah hak suatu negara.

Menkumham Yasonna Laoly juga mengatakan pernah menolak visa 53 warga Israel yang akan masuk ke Indonesia dampak ketegangan di jalur Gaza. Israel pun membalas dengan menutup pintu bagi seluruh turis berpaspor WNI. Serangan balasan Israel ini dinilai tidak adil karena Jerusalem merupakan ibukota 3 agama samawi.

“Indonesia akan terus bersama Palestina memperjuangkan mereka mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak mereka. Jadi keberpihakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas,” kata Retno di Kementerian Luar Negeri, Jumat (1/6).

Jerusalem dan destinasi ziarah tiga agama samawi di dunia, apakah boleh ditutup untuk publik?

jerusalem via www.pbs.org

Advertisement

“Israel telah berupaya mengubah keputusan Indonesia. Namun langkah yang kami lakukan tampaknya gagal. Hal itu mendorong kami melakukan tindakan balasan,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Rabu (30/5).

Jerusalem menjadi kota suci bagi 3 agama samawi di dunia, Islam, Kristen dan Yahudi. Kota yang sebelumnya jadi wilayah Palestina kini diklaim jadi bagian Israel. Apalagi keputusan Trump untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Jerusalam mempunyai konsekuensi logis bahwa Israel ingin mencaplok Jerusalem seutuhnya dengan menjadikannya sebagai ibukota. Ibukota Israel sebelumnya adalah Tel Aviv.

Adalah wewenang setiap negara untuk menolak atau menerima kedatangan turis asing ke dalam negara mereka. Indonesia juga telah menolak kedatangan 53 warga berpaspor Israel yang ingin berkunjung ke Indonesia. Sebagai balasannya, Israel malah melarang sama sekali WNI datang ke Israel baik kelompok maupun perorangan. Meskipun begitu, Israel harus menyadari bahwa Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama: Islam, Kristen, dan Yahudi. Israel tak bisa begitu saja membatasi para umat yang hendak mengunjungi kota suci itu dalam rangka ziarah.

Dampak yang paling terasa tentu pada biro jasa wisata ziarah ke Israel. Banyak sekali turis yang akhirnya harus gagal berangkat berziarah dengan keputusan pemerintah Israel ini.

jerusalem via www.levif.be

Sebenarnya dilarangnya WNI masuk ke Israel akan berdampak kepada 3 pihak sekaligus yakni Indonesia, Palestina dan Israel itu sendiri. Bagi Indonesia, banyak WNI yang tidak bisa berziarah ke kota suci dan biro wisata yang sudah punya rencana trip ke sana harus dibatalkan. Kerugian secara materiil pasti akan sangat besar. Bagi Palestina sendiri, pariwisata mereka yang sudah kembang kempis juga bakal merosot dengan tidak adanya turis Indonesia ke sana. Bagi Israel sendiri, mereka akan kehilangan potensi pendapatan yang cukup besar mengingat jumlah turis Indonesia yang cukup besar dan spend money-nya besar pula.

Kebijakan ini merugikan 3 pihak yakni Indonesia, Palestina dan Israel. Memang hak bagi Israel untuk menolak visa tapi mengingat Jerusalem adalah kota suci bagi 3 agama di dunia, tidak selayaknya mereka membatasi umat beragama untuk berziarah ke sana. Semoga kabar baik akan datang jika tragedi Gaza sudah mereda.

Sumber :Hipwee 

Read More