OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 16 Juli 2024

Saat JK Bertemu Pemimpin Hamas, 5 Tokoh muda NU ” Menjilat” Presiden Israel

Saat JK Bertemu Pemimpin Hamas, 5 Tokoh muda NU ” Menjilat” Presiden Israel




10Berita - Pada momen pertemuan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, lima tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, mengadakan pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Agenda pertemuan ini tidak dijelaskan oleh pihak NU.

Hamas mengumumkan pertemuan antara pemimpin mereka, Ismail Haniyeh, dan Jusuf Kalla di Doha, Qatar.

Ini merupakan pertemuan kedua antara JK dan Hamas, setelah sebelumnya bertemu di Kuala Lumpur.

“Saudara Ismail Haniyeh, kepala biro politik gerakan Hamas, dan sejumlah pemimpin gerakan tersebut, menerima Dr. Jusuf Kalla, ketua Dewan Masjid di Indonesia dan mantan Wakil Presiden Indonesia, di ibu kota Qatar, Doha,” demikian bunyi pernyataan dari Hamas.

Dalam pernyataan tersebut, JK menyampaikan belasungkawa atas syahidnya sejumlah putra, cucu, dan saudara perempuan Ismail Haniyeh. Pada April lalu, serangan udara Israel di Gaza menewaskan tiga putra dan empat cucu Haniyeh.

Haniyeh mengungkapkan bahwa sekitar 60 anggota keluarganya telah syahid sejak serangan Israel di Gaza pecah pada 7 Oktober tahun lalu. 

Pada Juni, adik perempuan Haniyeh bersama sembilan anggota keluarga besar lainnya syahid dalam serangan udara Israel di Kota Gaza.

Jusuf Kalla juga menyampaikan belasungkawa atas syahidnya warga Palestina akibat bombardir Israel selama sembilan bulan terakhir. 

Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan sejauh ini 38.300 warga Gaza syahid, kebanyakan perempuan dan anak-anak.

“Ia (Jusuf Kalla) menekankan solidaritas terhadap rakyat Palestina dalam menghadapi pembantaian yang dilakukan terhadap warga sipil yang tidak berdaya, dan mengatakan bahwa rakyat Indonesia mempunyai posisi yang tegas dan jelas terhadap Palestina dan perjuangannya,” lanjut pernyataan Hamas.

Sedangkan sikap PB NU tidak jelas terhadap perjuangan Hamas dalam membebaskan Palestina dari cengkeraman Israel.

Sementara itu, Haniyeh memuji posisi dan peran diplomatik Indonesia, pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Gaza, kontribusinya dalam merawat korban luka, gerakan kerakyatan dalam demonstrasi, dan solidaritas luas mereka terhadap rakyat Palestina.

Selama pertemuan tersebut, keduanya juga berbincang soal kondisi di lapangan, krisis kemanusiaan serta perkembangan politik. 

Haniyeh juga menyampaikan laporan tentang kondisi tahanan warga Palestina di penjara Israel serta kondisi penjara itu sendiri.

Jusuf Kalla adalah negosiator Indonesia pada perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 2004 silam. 

Pengalaman itu membuatnya aktif menjadi juru damai di berbagai wilayah. Ia belakangan terlibat dalam upaya mediasi di Afghanistan.

Dalam konteks itu, Hamas saat ini tengah terlibat perundingan damai dengan Israel yang dimediasi oleh sejumlah negara. 

Presiden AS Joe Biden mengklaim bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati draf gencatan senjata terbaru.

Anggota delegasi Jusuf Kalla, Hamid Awaludin, mengatakan bahwa Hamas sebelumnya telah meminta mantan wakil presiden Indonesia tersebut untuk memediasi upaya mengakhiri konflik di Palestina. Hamid menyampaikan pernyataan itu melalui keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin (6/5/2024).

Dalam keterangan itu, dia mengatakan bahwa pihak-pihak yang bertikai meminta Jusuf Kalla untuk bisa memediasi kedua belah pihak agar mengakhiri kekerasan yang berlangsung belakangan ini.

Dalam upaya damai untuk Palestina-Israel tersebut, JK bertemu dengan delegasi Hamas yang dipimpin oleh Pejabat Biro Politik sekaligus Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas, Dr. Bassem Naim. 

Salah satu fokus dalam pembicaraan itu adalah terkait upaya menghentikan aksi kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil secara masif.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi lima tokoh muda NU yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di tengah kebiadaban Zionis Israel terhadap warga Gaza Palestina.

Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi, menyatakan bahwa PBNU tidak mengetahui kunjungan tersebut dan mengklaim bahwa kunjungan itu sama sekali tidak mewakili institusi PBNU dan tidak ada kaitannya dengan NU.

“Saya tidak kenal, jelas liar sekali (kunjungan mereka),” klaimnya kepada awak media, Ahad (14/7/2024).

Dia juga menegaskan bahwa PBNU sama sekali tidak terlibat dalam kunjungan tersebut. “Ya, saya tidak kenal dan tidak tahu sama sekali,” ujar dia.

Gus Fahrur, begitu ia akrab disapa, mengingatkan semua pihak untuk tidak mengatasnamakan NU tanpa ada surat tugas dari Ketum PBNU terkait dengan dinas resmi. 

“Harus dibuktikan, dia datang sebagai apa dan siapa yang memberikan mandat,” kata dia.

Mengingat kunjungan untuk menghadap pemimpin Israel bukan hal baru bagi NU, hal ini memicu skeptisisme di kalangan masyarakat terhadap pernyataan bantahan dari pengurus PBNU.

Sampai kini, pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pengurus NU pastinya memiliki hubungan dengan pimpinan Israel yang memudahkan mereka bertemu dan diterima oleh para pemimpin Israel, mengingat hubungan NU dengan Israel sudah berlangsung lama sejak Yahya Staquf menjadi Ketua PBNU.

Kini kekejaman Israel sudah memasuki hari ke-283. Kebrutalan Israel telah menewaskan sedikitnya 38.443 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta melukai 88.481 orang. 

Diperkirakan lebih dari 10.000 orang terkubur di bawah puing-puing dan 9.500 lainnya diculik oleh Israel (Laporan TRT World).
SumberFusilat


Gus Nadir Ungkap Jaringan yang Atur Pertemuan Cendikiawan Nahdliyin dan Presiden Israel

Gus Nadir Ungkap Jaringan yang Atur Pertemuan Cendikiawan Nahdliyin dan Presiden Israel




10Berita - Intelektual Nahdlatul Ulama (NU), Prof KH Nadirsyah Hosen atau yang akrab dipanggil Gus Nadir menyampaikan pernyataan terbuka atas lima aktivis NU yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Dia pun mengungkapkan pengakuan aktivis NU yang dikenalnya tersebut. 

Berdasarkan pengakuannya, kata Gus Nadir, mereka bertemu dengan Presiden Israel atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi NU. 

"Saya mengenal beberapa nama yang berangkat menemui Presiden Israel itu. Bahkan saya sudah tabayyun dengan salah satunya via WA. Pengakuannya, undangan diatur lewat jaringan alumni Harvard, dan berkenaan dengan akademik dan start up. Dan ini diklaim sebagai kunjungan pribadi, bukan atas nama NU," ujar Gus Nadir dikutip dari instagramnya dan telah dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (15/7/2024). 

Namun, menurut Gus Nadir, para aktivis NU tersebut tidak akan diundang oleh Israel jika tidak memiliki latar belakang NU. 

Karena itu, menurut dia, mereka tidak bisa mengelak hanya dengan mengatakan bahwa mereka berkunjung ke Israel atas nama pribadi. 

"Kalau mereka cuma “aktivis dan cendekiawan" saja saya yakin mereka gak akan masuk radar untuk diundang ketemu Presiden. Justru karena ada embel-embel NU-nya makanya mereka diundang. Jadi gak bisa ngeles dengan mengatakan ini atas nama pribadi," ucap Gus Nadir.

"Mohon maaf atas keterusterangan saya ini: Tanpa NU mereka bukan siapa-siapa dan gak bakal masuk radar Israel," ujar Gus Nadir.

Dia menjelaskan, organisasi NU bertindak bukan hanya atas pilar tasamuh (toleransi) dan tawasuth (moderasi), tapi juga tawazun dan i'tidal. 

"Tawazun artinya seimbang. Itu sebabnya mereka saat mendapat undangan harus menimbang banyak hal terlebih dahulu, termasuk geo politik dan konflik yang terjadi saat ini," kata Gus Nadir. 

Sedangkan i'tidal artinya tegak lurus pada aturan main, keadilan dan kebenaran. Terkait hal ini, menurut dia, Mahkamah Internasional sudah bersikap, begitu juga kebijakan pemerintah Republik Indonesia.  

"Jadi yang dilakukan kelima orang itu jauh dari prinsip NU: tawazun dan i'tidal," jelas Gus Nadir. 

Dosen di Monash University Melbourne Australia ini menuturkan, Presiden Israel sendiri juga hanya simbol seremonial belaka. Ia tidak menjalankan roda pemerintahannya sehari-hari. 

"Jadi alasan mau berdiskusi soal konflik dengan dia itu menunjukkan ketidakpahaman soal struktur pemerintahan Israel. Lagipula seruan damai Sekjen PBB dan Paus Fransiskus saja dicuekin, mereka ini siapa kok merasa bisa mempengaruhi kebijakan Netanyahu. Banyakin ngaca mas-mbak," kata Gus Nadir. 

Dia menambahkan, program kunjungan seperti ini sudah lama berjalan bertahun-tahun dan selalu memicu kontroversi. 

Karena itu, dia menyarankan kepada semua tokoh NU agar menolak undangan dari Israel. 

"Saran saya mereka yang merasa tokoh/aktivis/ulama sebaiknya menolak undangan semacam ini selama konflik belum usai. Yang untung cuma Israel dengan kunjungan dari NU. Mudharatnya lebih banyak," ujar Gus Nadir. 

Sebelumnya, foto para intelektual muda bersama Presiden Israel Isaac Herzog tengah viral di media sosial. 

Tidak diketahui persis kapan kunjungan para intelektual muda Nahdliyin tersebut. Informasi yang diperoleh Republika.co.id, mereka berada di Israel selama pekan lalu.

Republika.co.id, pada Ahad (14/7/2024) juga sudah mencoba menghubungi salah satu peserta rombongan kunjungan tersebut Gus Syukron Makmun. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh tentang Kunjungannya ke Israel.

Selain Gus Syukron, tampak dalam foto itu sejumlah tokoh muda lainnya yaitu Dr Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. 

Sumber: Republika


Senin, 15 Juli 2024

Jemaat Gereja TOLAK Pembangunan Pesantren di Komplek Perumahan Jaya Asri Jayapura

Jemaat Gereja TOLAK Pembangunan Pesantren di Komplek Perumahan Jaya Asri Jayapura





10Berita - Gereja Kristen Indonesia (GKI) Penabur Jaya Asri melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan Pondok Pesantren Mamba'ul ulum Nur Al-Fithrah di Perumahan Jaya Asri Entro, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.

Aksi Penolakan terjadi pada hari Minggu (14/7/2024), bertepatan dengan acara peletakan batu pertama.

Namun, acara peletakan batu pertama pembangunan pesantren tetap dilakukan, yang dihadiri dan dilakukan langsung oleh Pj Gubernur Papua M.Ridwan Rumasukun, Minggu (14/7/2024).

👇👇 

Pj Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun Letakkan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Mamba' Ul Ulum Nur Al Fithrah

JAYAPURA - Peletakan batu pertama pembangunan pondok Pesantren (Ponpes) Mamba' Ul Ulum Nur Al Fithrah dari Yayasan Bina Hasanah Al Fitrah Komplek Perumahan Jaya Asri, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dilakukan secara langsung Pj Gubernur Papua M.Ridwan Rumasukun, Minggu (14/7/2024).

Ketua Yayasan Bina Hasanah Al Fitrah, mengatakan, peletakan batu pertama pembangunan Ponpes Mamba' Ul Ulum Nur Al Fithrah, telah dilakukan Pj Gubernur Papua lebih awal dari jadwal panitia, karena Pj Gubernur Papua ada kegiatan resmi langsung berangkat ke Jakarta.

Oleh karena itu, Pengurus Yayasan maupun tamu undangan yang telah hadir mengucap terimakasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan Pj Gubernur Papua.

Ketua Yayasan Bina Hasanah Al Fitrah H. Sudarman mengatakan, Yayasan Bina Hasanah Al Fithrah Jaya Asri telah memiliki TK yang telah berjalan selama 8 tahun dan telah meluluskan 8 penamatan, pada saat ini untuk kelanjutan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka orang tua murid menuntut kalau bisa ada tindaklanjutnya, sehingga kumpulan orang-orang tersebut dan dari masyarakat lainnya minta ada lagi sekolah jenjang lebih tinggi dari Yayasan.
Oleh sebab itu, ini sebagai awalan jika nanti ada perluasan jenjang pendidikan selain SD, maka akan mencari tempat yang lebih strategis, luas demi kenyamanan bersama. Namun untuk saat ini jenjang SD dulu yang dilaksanakan untuk memenuhi keluhan orang tua yang ingin anaknya melanjutkan ke jenjang SD.

Dikatakan, dengan semangat dan iringan doa yang tinggi walaupun belum memiliki modal untuk membangun, tapi pengurus yayasan bersatu padu, bersinergi akan membangun Ponpes tersebut penuh dengan semangat dan iringan doa.

"Kita membangun pendidikan sekolah sampai hari ini tidak dibantu oleh pemerintah, kami bahu membahu bergandengan tangan dalam membangun pendidikan di sini, termasuk saat ini kami tetap berdoa dengan penuh ikhtiar," ucapnya.

Diakui, sebagai Ketua Yayasan pihaknya mengimbau kepada semua, bahwa pembangunan ini untuk mendidik anak didik di masyarakat, bukan untuk siapa-siapa dan pembangunan Ponpes dibangun di atas lahan 280 meter persegi dengan pembangunan tiga lantai dan sudah ada desainnya dengan dana yang dibutuhkan kurang lebih Rp 10 miliar.

"Dulunya kita rencanakan akan bangun 5 lantai tapi karena di lokasi Papua rawan gempa, kami hanya bangun 3 lantai, semoga pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan cepat selesai supaya bisa langsung digunakan," imbuhnya.

Dijelaskan, walaupun dalam pembangunan ini ada kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan pengurus yayasan, Pengurus yayasan tetap menghormati dan meninjau kembali, namun diharapkan semua bisa dimengerti bahwa nantinya pembangunan Ponpes ini juga kalau bisa dibuka untuk umum sehingga bisa menampung aspirasi masyarakat.

"Kami ketua yayasan minta maaf jika ada kelompok masyarakat yang belum menginginkan pembangunan, tapi ini demi pendidikan anak kita bersama dan kami minta dukungan semua pihak pemerintah, masyarakat maupun lainnya demi tujuan yang mulia ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Ponadi mengatakan, peletakan pembangunan Ponpes Mamba' Ul Ulum Nur Al Fithrah dari Yayasan Bina Hasanah Al Fitrah Komplek Perumahan Jaya Asri, dalam rangka ingin memberikan kontribusi dalam membangun pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan pembangunan nasional yang merata.

"Melalui pendidikan yang berjenjang ini, Yayasan Bina Hasanah Al Fithrah juga sudah terdapat saat ini telah mempunyai pendidikan dasar TK Al Fithrah Jaya Asri dan alhamdulillah telah 8 tahun, maka selanjutnya diharapkan untuk berkesinambungan untuk jenjang lebih tinggi dan pada saat ini telah dilakukan peletakan batu pertama rangka menyelenggarakan fasilitas untuk pendidikan yang lebih tinggi yaitu SD dan jenjang lainnya," katanya.

Sekadar diketahui, dalam peletakan batu pertama Pembangunan Ponpes juga dilangsungkan pemberian tausiyah oleh dewan pembina Yayasan Bina Hasanah Al Fithrah Amiruddin Sabil, dan tamu undangan ada dari Ketua Kemenag Kota Jayapura, perwakilan Pemkot Jayapura, anggota DPRP Papua Junaedi Rahim, Darwis Massi, dan lainnya.(*)

(Sumber: https://www.ceposonline.com/kota-jayapura/1994860905/mridwan-rumasukun-letakkan-batu-pertama-pembangunan-ponpes-mamba-ul-ulum-nur-al-fithrah)

Jemaat Gereja TOLAK Pembangunan Pesantren di Komplek Perumahan Jaya Asri Jayapura

Konten Islam / 2 jam yang lalu





KONTENISLAM.COM - Gereja Kristen Indonesia (GKI) Penabur Jaya Asri melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan Pondok Pesantren Mamba'ul ulum Nur Al-Fithrah di Perumahan Jaya Asri Entro, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.


Aksi Penolakan terjadi pada hari Minggu (14/7/2024), bertepatan dengan acara peletakan batu pertama.


Namun, acara peletakan batu pertama pembangunan pesantren tetap dilakukan, yang dihadiri dan dilakukan langsung oleh Pj Gubernur Papua M.Ridwan Rumasukun, Minggu (14/7/2024).


👇👇 


Pj Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun Letakkan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Mamba' Ul Ulum Nur Al Fithrah


JAYAPURA - Peletakan batu pertama pembangunan pondok Pesantren (Ponpes) Mamba' Ul Ulum Nur Al Fithrah dari Yayasan Bina Hasanah Al Fitrah Komplek Perumahan Jaya Asri, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dilakukan secara langsung Pj Gubernur Papua M.Ridwan Rumasukun, Minggu (14/7/2024).


Ketua Yayasan Bina Hasanah Al Fitrah, mengatakan, peletakan batu pertama pembangunan Ponpes Mamba' Ul Ulum Nur Al Fithrah, telah dilakukan Pj Gubernur Papua lebih awal dari jadwal panitia, karena Pj Gubernur Papua ada kegiatan resmi langsung berangkat ke Jakarta.


Oleh karena itu, Pengurus Yayasan maupun tamu undangan yang telah hadir mengucap terimakasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan Pj Gubernur Papua.


Ketua Yayasan Bina Hasanah Al Fitrah H. Sudarman mengatakan, Yayasan Bina Hasanah Al Fithrah Jaya Asri telah memiliki TK yang telah berjalan selama 8 tahun dan telah meluluskan 8 penamatan, pada saat ini untuk kelanjutan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka orang tua murid menuntut kalau bisa ada tindaklanjutnya, sehingga kumpulan orang-orang tersebut dan dari masyarakat lainnya minta ada lagi sekolah jenjang lebih tinggi dari Yayasan.

Oleh sebab itu, ini sebagai awalan jika nanti ada perluasan jenjang pendidikan selain SD, maka akan mencari tempat yang lebih strategis, luas demi kenyamanan bersama. Namun untuk saat ini jenjang SD dulu yang dilaksanakan untuk memenuhi keluhan orang tua yang ingin anaknya melanjutkan ke jenjang SD.


Dikatakan, dengan semangat dan iringan doa yang tinggi walaupun belum memiliki modal untuk membangun, tapi pengurus yayasan bersatu padu, bersinergi akan membangun Ponpes tersebut penuh dengan semangat dan iringan doa.


"Kita membangun pendidikan sekolah sampai hari ini tidak dibantu oleh pemerintah, kami bahu membahu bergandengan tangan dalam membangun pendidikan di sini, termasuk saat ini kami tetap berdoa dengan penuh ikhtiar," ucapnya.


Diakui, sebagai Ketua Yayasan pihaknya mengimbau kepada semua, bahwa pembangunan ini untuk mendidik anak didik di masyarakat, bukan untuk siapa-siapa dan pembangunan Ponpes dibangun di atas lahan 280 meter persegi dengan pembangunan tiga lantai dan sudah ada desainnya dengan dana yang dibutuhkan kurang lebih Rp 10 miliar.


"Dulunya kita rencanakan akan bangun 5 lantai tapi karena di lokasi Papua rawan gempa, kami hanya bangun 3 lantai, semoga pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan cepat selesai supaya bisa langsung digunakan," imbuhnya.


Dijelaskan, walaupun dalam pembangunan ini ada kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan pengurus yayasan, Pengurus yayasan tetap menghormati dan meninjau kembali, namun diharapkan semua bisa dimengerti bahwa nantinya pembangunan Ponpes ini juga kalau bisa dibuka untuk umum sehingga bisa menampung aspirasi masyarakat.


"Kami ketua yayasan minta maaf jika ada kelompok masyarakat yang belum menginginkan pembangunan, tapi ini demi pendidikan anak kita bersama dan kami minta dukungan semua pihak pemerintah, masyarakat maupun lainnya demi tujuan yang mulia ini," ujarnya.


Sementara itu, Ketua Panitia Ponadi mengatakan, peletakan pembangunan Ponpes Mamba' Ul Ulum Nur Al Fithrah dari Yayasan Bina Hasanah Al Fitrah Komplek Perumahan Jaya Asri, dalam rangka ingin memberikan kontribusi dalam membangun pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan pembangunan nasional yang merata.


"Melalui pendidikan yang berjenjang ini, Yayasan Bina Hasanah Al Fithrah juga sudah terdapat saat ini telah mempunyai pendidikan dasar TK Al Fithrah Jaya Asri dan alhamdulillah telah 8 tahun, maka selanjutnya diharapkan untuk berkesinambungan untuk jenjang lebih tinggi dan pada saat ini telah dilakukan peletakan batu pertama rangka menyelenggarakan fasilitas untuk pendidikan yang lebih tinggi yaitu SD dan jenjang lainnya," katanya.


Sekadar diketahui, dalam peletakan batu pertama Pembangunan Ponpes juga dilangsungkan pemberian tausiyah oleh dewan pembina Yayasan Bina Hasanah Al Fithrah Amiruddin Sabil, dan tamu undangan ada dari Ketua Kemenag Kota Jayapura, perwakilan Pemkot Jayapura, anggota DPRP Papua Junaedi Rahim, Darwis Massi, dan lainnya.(*)


(Sumber: https://www.ceposonline.com/kota-jayapura/1994860905/mridwan-rumasukun-letakkan-batu-pertama-pembangunan-ponpes-mamba-ul-ulum-nur-al-fithrah) 

Tere Liye VS 5 Cendekiawan Nahdliyin 🔥🔥

Tere Liye VS 5 Cendekiawan Nahdliyin 🔥🔥






10Berita - Tere Liye menanggapi kunjungan 5 cendekiawan Nahdliyin bertemu Presiden Israel. Salah satu dari 5 orang itu adalah Dr. Zainal Maarif yang menulis di akun IG-nya alasannya bertemu Presiden Israel.

BERIKUT TANGGAPAN TERE LIYE di akun fbnya:

Saya benar-benar terlambat tahu berita ini. Saat saya lihat foto ini, baiklah, mari tunda sejenak ucapan selamat ke Spanyol yg menang Euro 2024. Foto ini jauh lebih penting.

Pertemuan dengan Presiden Israel ini sangat menyakitkan. Dan selalu, selalu, selalu, elit2 NU ini punya argumen, pembenaran.

Maka izinkan saya menyampaikan argumen saya:

1. Jika alasannya kamu mau melakukan diplomasi, mbok ya kamu bercermin. Bahkan presiden2 negara besar saja TIDAK bisa melakukannya.

2. Jika alasannya kamu mau meminta Israel berhenti menjajah Palestina, mbok ya kamu benar2 ngaca gitu loh. Elit2 NU sebelumnya, sudah melakukannya, tapi mana hasilnya? Tambah menggila. Dan yg kalian temui itu hanya 'presiden' di sana. Bukan Perdana Menteri.

3. Dengan melihat foto2 kamu yg tersenyum begini, wajah ceria, sungguh menyedihkan. Kamu lemah lembut sekali dgn orang2 yg menjajah saudara sendiri. Kamu tersenyum lebar bersama orang2 yg berlumuran darah membunuh bayi2. Tapi kamu sangar dan buas dengan orang seagamamu. Saking buasnya, kamu rangsek pengajian2 mereka. Paham nggak sih? Nyadar nggak?

4. Apa poin dari perjalanan ini? Simpel. Kamu jalan2 saja. Asyik memang, pergi ke luar negeri. Entah pakai duit siapa. Yang mengundang? Fasilitas dari siapa? Yang mengundang? Sebagian elit2 NU ini entah kenapa, berusaha sekali pengin dilihat sangat toleran, sangat open minded, bahkan bareng penjajah Israel pun mereka mau berfoto bersama, dgn wajah bahagia. Lupa jika puluhan ribu bayi2, anak2 Palestina mati dirudal. Lihat foto ini, lihat SENYUM orang2 ini.

5. Terakhir, siapa yg diuntungkan dgn acara-acara begini? Israel. Mereka bisa melakukan pencitraan habis2an, jika NU, organisasi Islam terbesar di dunia pun mau duduk bareng dgn mereka. Dgn kamu datang ke sana, senyum2, jabat tangan, itu memberikan semangat, dukungan moral ke Israel. Soal kamu mau diplomasi, aduh duh, persis kamu pulang, mereka tertawa deh.

(By TERE LIYE)


HGU 190 Tahun untuk Investor IKN, KPA Setahun Lalu: Lebih Kolonial dari Aturan Kolonial

HGU 190 Tahun untuk Investor IKN, KPA Setahun Lalu: Lebih Kolonial dari Aturan Kolonial




10Berita - Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 190 tahun menuai polemik. 

Regulasi ini tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Beleid tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Kamis lalu, 11 Juli 2024. Isinya tentang insentif dan kemudahan fasilitas perizinan berusaha bagi para investor IKN. 

Perpres ini berfungsi untuk menjalankan perintah Undang-Undang atau UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

“Investor diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga dua siklus,” demikian bunyi pasal tersebut.

UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN yang berisi aturan HGU untuk investor IKN selama 190 tahun itu merupakan revisi dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

Kebijakan HGU tersebut sudah disorot sejak Rancangan Undang-undang atau RUU ini disetujui pada September tahun lalu.

RUU tersebut kala itu mendapat sejumlah kritik. Pasal 16A menyebutkan bahwa jangka waktu pemberian berbagai jenis hak atas tanah tersebut sangat panjang. 

HGU, misalnya, dapat diberikan dalam dua siklus, masing-masing dengan jangka waktu paling lama 95 tahun alias 190 tahun.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, mengatakan RUU IKN itu dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup di lokasi proyek. 

DPR dinilai gagal melahirkan jaminan perlindungan hak masyarakat, terutama masyarakat adat setempat.

“Pembahasan sebulan terakhir di DPR gagal melahirkan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat, terutama masyarakat adat, yang akan terkena dampak proyek IKN,” kata Dewi pada Selasa, 19 September 2023.

Menurut Dewi, pengaturan dua siklus pemberian hak atas tanah di IKN dalam Pasal 16A bermasalah lantaran tak dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 

Jangka waktu hak atas tanah ini bahkan lebih panjang dibanding Agrarische Wet 1870, produk kolonial yang hanya memberi konsesi selama 75 tahun.

“Sedangkan regulasi HGU di IKN sekarang akan diberikan 190 tahun dalam dua siklus. Ini lebih kolonial dari aturan kolonial,” ujar Dewi.

Pihaknya menilai rancangan ketentuan baru ini sarat kepentingan investor agar mau menanamkan modal di IKN. 

“Agar investor tertarik, sehingga pemerintah memberikan jaminan hukum hak atas tanahnya sangat panjang,” kata Dewi. 

“Pemerintah seperti sudah memberikan cek kosong kepada investor agar mau menanamkan modalnya di IKN.”

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, juga punya pandangan yang sama. 

Menurut dia, RUU IKN berisi aturan HGU untuk investor IKN selama 190 tahun hanya untuk memberikan cantolan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dalam upaya menarik investasi.

Herdiansyah menjelaskan, niat pemerintah memberikan HGU selama nyaris dua abad dalam dua siklus sebetulnya sudah diupayakan lewat penerbitan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN. Namun PP ini tak ampuh.

“Selain hierarkinya sebagai peraturan perundang-undangan lebih rendah, peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Maka dicarikanlah alasan melalui perubahan atau revisi UU IKN agar posisi hukumnya lebih kuat,” kata pria yang karib dipanggil Castro ini.

Herdiansyah menilai cantolan hukum baru melalui revisi UU IKN itu tetap bermasalah. Secara prinsip hukum, kata dia, dua siklus pemberian HGU yang bisa mencapai 190 tahun itu tidak dilandasi rasio logis yang memadai. 

Karena bagaimana pun, kata dia, aturan pertanahan tetap harus tunduk kepada UU Pokok Agraria sebagai umbrella act atau aturan payungnya.

“Politik hukum dalam revisi UU IKN ini bukan untuk kepentingan rakyat banyak, melainkan mengobral lahan di calon ibu kota baru demi menarik minat investor. Ini jelas cara berpikir yang salah karena negara kita ini bukan republik investor,” kata dia

Kendati kontroversial, Revisi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Revisi UU IKN akhirnya disahkan oleh DPR pada Selasa, 3 Oktober 2023. 

PKS menjadi fraksi yang menolak revisi UU IKN tersebut. Pernyataan menolak tersebut tertuang dalam pandangan mini fraksi PKS yang diterima Tempo, Senin, 2 Oktober 2023.

Politikus PKS Mardani Ali Sera mempersilakan Tempo mengutipnya. Dalam catatan itu, PKS juga menyoroti ketentuan pasal 16A. 

Beleid ini memberikan jaminan dua siklus perpanjangan Hak Atas Tanah kepada pihak swasta. Masing-masing 95 tahun. 

PKS menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 menyatakan prinsip perpanjangan hak atas tanah semacam itu bertentangan dengan konstitusi.

Terbaru, menanggapi Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN, Mardani Ali Sera yang juga Anggota Komisi II DPR RI kembali mengkritik kebijakan tersebut. 

Pihaknya mengatakan, langkah itu menunjukkan pemerintah mengabaikan kepentingan masyarakat. Sebab, penguasaan lahan diberikan begitu lama pada investor.

“HGU diobral sampai 190 tahun, ini namanya IKN for sale. Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun. Itu pun belum banyak yang masuk,” ujar Mardani Ali Sera dalam keterangannya pada Sabtu, 13 Juli 2024.
Sumber: Tempo


Membungkam HTI & FPI, Kejahatan Terbesar Jokowi Terhadap Dakwah Islam

Membungkam HTI & FPI, Kejahatan Terbesar Jokowi Terhadap Dakwah Islam




10Berita - Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Dua kejahatan utama rezim Jokowi dalam menghalangi dakwah Islam, dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, adalah membungkam Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Keduanya, dibungkam karena konsisten berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam Khilafah.

Status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) HTI dicabut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2017, melalui SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan SK Nomor AHU-00282.60.10.2014, tentang pengesahan status badan hukum HTI.

Tiga tahun berikutnya menyusul FPI dibungkam melalui surat keputusan bersama (SKB) enam pejabat negara pada tanggal 30 Desember 2020. SKB yang berisi tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI diteken Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Polri Jenderal Idham Azis, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar dengan Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020.

HTI yang mendakwahkan ajaran Islam Khilafah, dituding memecahbelah karena ajaran Khilafah diklaim melanggar sila persatuan Indonesia dalam butir Pancasila. Intinya, HTI dibungkam dengan tudingan mendakwahkan Khilafah dan anti Pancasila.

FPI yang mencantumkan Khilafah Nubuwah pada dokumen AD dan ART nya, juga dituding anti Pancasila sehingga permohonan perpanjangan izin SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Ormas di Kemendagri ditolak. Berikutnya, rezim Jokowi justru menerbitkan SKB pembubaran FPI.
Padahal, dikalangan umat Islam tidak ada satupun yang memiliki pendapat Khilafah bukan ajaran Islam. Sikap Rezim Jokowi yang membungkam HTI & FPI sejatinya adalah sikap anti Islam, karena telah menjadikan Khilafah sebagai dasar dan alasan  pembungkaman.

HTI dan FPI juga dikenal luas sebagai ormas yang aktif berdakwah. Dalam berbagai isu keumatan, keduanya bersuara lantang untuk menyuarakan kebenaran yang bersumber dari Islam.

Saat Penulis ditunjuk oleh Ketua Umum TPUA Bang Eggi Sudjana, menjadi koordinator agenda EVALUASI TOTAL KINERJA REZIM JOKOWI JELANG LENGSER 20 OKTOBER 2024, yang diselenggarakan pada hari Senin, 15 Juli 2024. Salah satu bahan evaluasi kinerja rezim Jokowi adalah sorotan terhadap rezim Jokowi yang represif terhadap dakwah Islam, khususnya terhadap Ormas HTI & FPI.

Memang benar, bukan hanya masalah HTI dan FPI yang disorot. Ada banyak persoalan yang menjadi dasar evaluasi total sekaligus menyampaikan rekomendasi kepada umat.

Sejumlah isu menjadi sorotan, diantaranya : kasus ijazah Palsu Jokowi. Kasus ini menjadi atensi utama TPUA karena menang TPUA konsens mengadvokasi permasalahan tersebut.

Lalu, tindakan represif dan zalim rezim Jokowi terhadap para ulama, habaib, tokoh pergerakan & aktivis. Nama-nama seperti Habib Rizieq Shihab, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ali Baharsyah, Rocky Gerung, Roy Suryo, Gus Nur, Bambang Tri, Ust Heru Elyasa, Despianoor Wardhani, dikriminalisasi dengan dalih menyebarkan kabar bohong, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdalih SARA. 

Adapun Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An Najah, Ust Anung Al Hammat, ditangkap dan dipenjara dengan dalih melakukan terorisme. Belum lagi, Ustadz Abdul Qadir Baradja, Pimpinan Khilafatul Muslimin ditangkap, dengan dalih melanggar UU Ormas

Karenanya, harus ada tuntutan pertanggungjawaban terhadap rezim Jokowi. Jangan merasa setelah lengser 20 Oktober 2024, masalah juga selesai.

Harus ada tuntutan untuk menyeret Saudara Jokowi kemuka hukum pasca lengser dari jabatannya sebagai Presiden, atas berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi sepanjang kepemimpinannya dua periode. Hal ini penting, agar menjadi perhatian bahwa setiap kejahatan ada sanksinya, setiap kezaliman ada balasannya, dan agar siapapun yang memegang urusan amanah kekuasan, wajib memuliakan dakwah Islam dan amanah atas kekuasaan yang diembannya. 

(*)

Sumber: konten islam

Ulil: Saya mengecam dengan keras keberangkatan 5 anak NU ke Israel bertemu Presiden Israel

Ulil: Saya mengecam dengan keras keberangkatan 5 anak NU ke Israel bertemu Presiden Israel






10Berita - Ulil Abshar-Abdalla:

Saya secara pribadi mengecam dengan keras keberangkatan lima anak NU ke Israel baru2 ini. Di tengah2 kebrutalan Israel saat ini, kunjungan ke Israel, apalagi bertemu dg Presiden Israel, adalah tindakan yg tidak bisa diterima. 

Mereka berangkat atas nama pribadi, bukan NU.
--------------
 
Genosida Gaza Masih Terjadi, 5 Cendekiawan Nahdliyin Ini Malah Menghadap Presiden Israel

Di tengah genosida oleh Zionis Israel terhadap warga Gaza Palestina, sejumlah cendekiawan muda Nahdliyin diam-diam berkunjung ke negara pendudukan Israel.

Dalam foto yang diterima Republika.co.id, para cendekiawan muda tersebut bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Tidak diketahui persis kapan kunjungan para tokoh muda Nahdliyin tersebut. Informasi yang diperoleh Republika.co.id, mereka berada di Israel selama pekan lalu.

Republika.co.id, pada Ahad (14/7/2024) mencoba menghubungi salah satu peserta rombongan kunjungan tersebut Gus Syukron Makmun. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh tentang Kunjungannya ke Israel.

Selain Gus Syukron, tampak dalam foto itu sejumlah tokoh muda lainnya yaitu Dr Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. 

Diketahui, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kunjungan semacam ini, menurut informasi, dilakukan secara diam-diam melalui perantara yang bisa menghubungkan layatan semacam ini dengan pemerintah Israel langsung.

Sementara itu, menurut laporan terbaru jurnal medis Inggris, The Lancet, yang dirilis pekan ini menyebut jumlah korban tewas sebenarnya di Jalur Gaza mencapai lebih dari 186.000 orang -- nyaris lima kali lipat lebih banyak dari data otoritas kesehatan Gaza. Angka itu mencapai sekitar enam persen dari total populasi Jalur Gaza.

(Sumber: REPUBLIKA


Minggu, 14 Juli 2024

Naikkan Ratio Utang dari 39 persen jadi 50 Persen Indonesia Siap “Dicekik” Utang

Naikkan Ratio Utang dari 39 persen jadi 50 Persen Indonesia Siap “Dicekik” Utang




10Berita - Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menaikan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB)

Rencana tersebut disampaikan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia.

“Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana,” ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times dikutip di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan siang dan susu gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran.

Hashim menegaskan, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk Pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor,” kata Hashim.

Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu.

Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.

Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas.

Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.

Gagasan tersebut oleh Hashim disampaikan dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024.

Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.

Kepada Financial Times, Hashim membenarkan gagasan tersebut.

Hasyim menegaskan , kenaikan rasio utang sejalan dengan negara lain di Asia Tenggara. “Kami akan tetap membuat investment grade pada level tersebut,” ujarnya.

Gagasan Hasyim ini memperoleh tanggapan dari, para ekonom dengan memperingatkan bahwa rasio utang 50 persen akan mendorong defisit anggaran melampaui ambang hukum tiga persen. Disamping akan menghadapi menyempitnya ruang fiskal dan pembayaran cicilan dan bunga mencekik

Kebijakan itu juga bisa menekan rupiah, yang telah jatuh lebih dari lima persen terhadap dolar AS tahun ini.

Hashim menambahkan, akan ada inisiatif lain yang mendukung target pertumbuhan tahunan Prabowo sebesar 8 persen,

Termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, rafineri dan rumah tangga, dan memperluas produksi makanan. Prabowo berencana mendirikan lembaga pendapatan negara untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

Hanya saja, para ekonom mengingatkan bahwa kebijakan itu tidak bakal berjalan mudah.

Hashim merupakan pemilik Arshari Group yang menguasai dan menjalankan aktivitas pertambangan, pertanian dan komoditas.

Hasim sempat disebut dalam kasus penghindaran pajak di Jenewa, Swiss, terkait vila milik keluarga yang dilelang otoritas setempat pada April 2024.

Sumber: FusilatNews 


Prabowo: Untuk Apa Bangun Kereta Cepat dan Jalan kalau Negara Ini Tidak Aman?

Prabowo: Untuk Apa Bangun Kereta Cepat dan Jalan kalau Negara Ini Tidak Aman?




10Berita - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, keamanan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi sebuah negara.

Menteri Pertahanan ini menuturkan, pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi perlu beriringan dengan keamanan.

Hal ini diungkapkan Prabowo ketika memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, dilihat dari tayangan YouTube Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

"Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kita bangun kereta api cepat, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk, kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi," kata Prabowo dalam acara tersebut.

Menurut Prabowo, melindungi negara harus sesuai dengan pesan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Di sana tertera, tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Setelah itu, barulah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran, itu kedua. Pertama, melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan. Melaksanakan ketertiban dunia," ucap dia.

Oleh karenanya, kata Prabowo, masuknya Calon Perwira Remaja ke tubuh TNI-Polri merupakan bagian dari tujuan nasional.

Perwira harus rela mengorbankan diri demi Tanah Air dan bangsa Indonesia.

"Jadi saudara-saudara, masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang sangat kuat, kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa," jelas Prabowo.


SumberKompas


DPR Curiga Luhut Autopilot Batasi BBM Subsidi

DPR Curiga Luhut Autopilot Batasi BBM Subsidi





10Berita -Wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagaimana disampaikan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dicurigai belum berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo.

"Menurut saya (Luhut) tidak (komunikasi dengan Jokowi)," kata Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus, Sabtu (13/7).

Jika sudah ada komunikasi dengan Kepala Negara, mestinya wacana pembatasan BBM subsidi ini dibahas dalam Rapat Kabinet di Istana Negara dan diketahui seluruh menteri.

Namun pada praktiknya, beberapa menteri justru berbeda pandangan dengan Luhut. Salah satunya disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang membantah adanya pembatasan BBM subsidi.

"Mestinya secara organisasi, struktural harusnya dibahas bersama-sama. Menteri lain juga akan dengar," kata Mulyanto.

Maka dari itu, politisi PKS ini mendua ada dua hal yang terjadi dalam wacana kebijakan pembatasan BBM subsidi, yakni tanpa koordinasi dengan kementerian terkait atau justru dibahas secara diam-diam hanya bersama Presiden Jokowi. 

"Pak Luhut (mungkin) bisik-bisik sama Pak Jokowi. Kalau ini yang terjadi kan sama saja dagelan. (Padahal) Semuanya kan harus akuntabel," pungkasnya

Sumber: RMOL