The Economist Sentil Rezim: Buruk Rupa, Cermin Dibelah
Oleh: Umar Hasan
Ah, agak menggelitik mengikuti gerak-gerik istana merespons kritik dari media asing, The Economist, soal kinerja Presiden Jokowi. Soal ekonomi, realita tak sesuai janji-jaji di masa kampanye.
Oke, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kredibilitas The Economist. Media apa sih? Kok, berani-beraninya mengkritisi pemerintah Jokowi? Soal ekonomi pula!
Jawabannya simpel. The Economist adalah media berskala internasional yang berbasis di London. Kritik mereka berdasarkan fakta dan data-data dari hasil sebuah riset ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan.
Yang pertama, The Economist memberi rapor merah kepada Jokowi soal laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tegas, mereka menyebut Jokowi gagal! Wajar, toh faktanya angka yang muncul tak sesuai janji Jokowi ketika kampanye dahulu. Kala itu, Jokowi menjanjikan ekonomi bangsa ini bisa tumbuh 7%.
"Kerentanan terbesar Jokowi adalah ekonomi, di mana pengembalian belum sesuai dengan janjinya," tulis artikel The Economist.
"Selama kampanye 2014, Jokowi berjanji untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Realisasinya sekitar 5 persen sejak ia menjabat."
The Economist melihat prospek untuk 2019 juga terlihat tidak lebih baik. Terutama karena Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan rupiah.
Lalu soal rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualifikasi yang baik. Hal ini dikeluhkan para pebisnis tentang kurangnya pekerja Indonesia yang terampil. Meski 20 persen anggaran APBN untuk pendidikan, standar pendidikan di Indonesia masih rendah.
The Economist juga melihat tingginya upah tenaga kerja Indonesia. Upah pekerja manufaktur Indonesia 45 persen lebih tinggi dari Vietnam karena kebijakan populis Pemerintah Daerah (Pemda) yang sebagian besar merupakan politikus untuk mengangkat suara mereka.
Kritikan lainnya adalah dalam hal belanja anggaran karena pada awalnya pemerintahan Jokowi-JK. Awalnya Jokowi fokus untuk pembangunan infrastruktur namun dalam anggaran 2018, The Economist melihat modal untuk infrastruktur justru menurun, digantikan dengan belanja subsidi.
Nah, 'Istana' pun kebakaran janggut. Jokowi melalui, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika bersikeras ekonomi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Tapi, apakah sesuai janji? Coba tengok 'senjata-senjata' 'Istana' menangkis serangan The Economist, yang agak keluar konteks.
Kemiskinan turun dari 11% di 2014 menjadi 9,6% di 2018, pengangguran turun dari 5,94% di 2014 menjadi 5,3% di 2018, ketimpangan pendapatan turun dari 0,4 di 2014 menjadi 0,38 di 2018. Tak hanya itu, inflasi pun terjaga.
Sepanjang 2015 - 2018 inflasi harga pangan hanya 2,2% per tahun jauh lebih rendah dari 2010 - 2013 rata-rata 9,6% per tahun, dan 2005 - 2008 rata-rata 14,3% per tahun.
"Sepanjang 2015-2017, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) rata-rata tumbuh 5,2 persen per tahun; sedangkan pada periode 2012-2014 rata-rata tumbuh 3,5% per tahun." ujar Erani dilansir Kontan.
Satu kritik untuk satu konteks, dijawab dengan banyak indikator. Jelas, ini memperlihatkan kepanikan Istana menanggapi kritik media yang didirikan James Wilson, 1843 tahun itu.
Istana memang punya hal membantah segala kritik. Tapi, bukankah lebih elok diam? Toh, kritik memang datang dan terkadang hanya perlu diterima tanpa direspons. Yang penting, perbaikan dan perbaikan nyata untuk hal yang konteksnya berkaitan dengan isi kritik itu.
Pemimpin itu mengakui kesalahan, bergerak cepat memperbaikinya. Bukan membantah dengan senjata yang jelas-jelas terkesan ngeles.
Sumber : Konfrontasi
Oleh: Umar Hasan
Ah, agak menggelitik mengikuti gerak-gerik istana merespons kritik dari media asing, The Economist, soal kinerja Presiden Jokowi. Soal ekonomi, realita tak sesuai janji-jaji di masa kampanye.
Oke, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kredibilitas The Economist. Media apa sih? Kok, berani-beraninya mengkritisi pemerintah Jokowi? Soal ekonomi pula!
Jawabannya simpel. The Economist adalah media berskala internasional yang berbasis di London. Kritik mereka berdasarkan fakta dan data-data dari hasil sebuah riset ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan.
Yang pertama, The Economist memberi rapor merah kepada Jokowi soal laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tegas, mereka menyebut Jokowi gagal! Wajar, toh faktanya angka yang muncul tak sesuai janji Jokowi ketika kampanye dahulu. Kala itu, Jokowi menjanjikan ekonomi bangsa ini bisa tumbuh 7%.
"Kerentanan terbesar Jokowi adalah ekonomi, di mana pengembalian belum sesuai dengan janjinya," tulis artikel The Economist.
"Selama kampanye 2014, Jokowi berjanji untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Realisasinya sekitar 5 persen sejak ia menjabat."
The Economist melihat prospek untuk 2019 juga terlihat tidak lebih baik. Terutama karena Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan rupiah.
Lalu soal rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualifikasi yang baik. Hal ini dikeluhkan para pebisnis tentang kurangnya pekerja Indonesia yang terampil. Meski 20 persen anggaran APBN untuk pendidikan, standar pendidikan di Indonesia masih rendah.
The Economist juga melihat tingginya upah tenaga kerja Indonesia. Upah pekerja manufaktur Indonesia 45 persen lebih tinggi dari Vietnam karena kebijakan populis Pemerintah Daerah (Pemda) yang sebagian besar merupakan politikus untuk mengangkat suara mereka.
Kritikan lainnya adalah dalam hal belanja anggaran karena pada awalnya pemerintahan Jokowi-JK. Awalnya Jokowi fokus untuk pembangunan infrastruktur namun dalam anggaran 2018, The Economist melihat modal untuk infrastruktur justru menurun, digantikan dengan belanja subsidi.
Nah, 'Istana' pun kebakaran janggut. Jokowi melalui, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika bersikeras ekonomi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Tapi, apakah sesuai janji? Coba tengok 'senjata-senjata' 'Istana' menangkis serangan The Economist, yang agak keluar konteks.
Kemiskinan turun dari 11% di 2014 menjadi 9,6% di 2018, pengangguran turun dari 5,94% di 2014 menjadi 5,3% di 2018, ketimpangan pendapatan turun dari 0,4 di 2014 menjadi 0,38 di 2018. Tak hanya itu, inflasi pun terjaga.
Sepanjang 2015 - 2018 inflasi harga pangan hanya 2,2% per tahun jauh lebih rendah dari 2010 - 2013 rata-rata 9,6% per tahun, dan 2005 - 2008 rata-rata 14,3% per tahun.
"Sepanjang 2015-2017, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) rata-rata tumbuh 5,2 persen per tahun; sedangkan pada periode 2012-2014 rata-rata tumbuh 3,5% per tahun." ujar Erani dilansir Kontan.
Satu kritik untuk satu konteks, dijawab dengan banyak indikator. Jelas, ini memperlihatkan kepanikan Istana menanggapi kritik media yang didirikan James Wilson, 1843 tahun itu.
Istana memang punya hal membantah segala kritik. Tapi, bukankah lebih elok diam? Toh, kritik memang datang dan terkadang hanya perlu diterima tanpa direspons. Yang penting, perbaikan dan perbaikan nyata untuk hal yang konteksnya berkaitan dengan isi kritik itu.
Pemimpin itu mengakui kesalahan, bergerak cepat memperbaikinya. Bukan membantah dengan senjata yang jelas-jelas terkesan ngeles.
Sumber : Konfrontasi
