Sikap UGM: Setop Halalkan Segala Cara
Foto : ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
10Berita, YOGYAKARTA – Para akademisi atau dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyerukan agar para elite politik dan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.
“Kami para dosen UGM menyerukan kepada para pihak, baik para elite politik dan elemen masyarakat, untuk kembali mengedepankan amanah Proklamasi 17 Agustus 1945. Marilah kembali ke nilai-nilai kejujuran, integritas dan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan,” kata Rektor saat menyampaikan deklarasi pesan persatuan dan perdamaian, di Yogyakarta, Jumat (24/5).
Pesan persatuan dan perdamaian tersebut disampaikan terkait dengan adanya aksi massa yang berakhir rusuh pada 21-22 Mei lalu.Pembacaan pesan perdamaian dilakukan oleh Rektor UGM, Panut Mulyono, didampingi Ketua Dewan Guru Besar (DGB), Koentjoro, Dekan Fakultas Hukum, Sigit Riyanto, Guru Besar Fisipol UGM, Mohtar Mas›oed, dan ekonom UGM, Rimawan Pradiptyo.
Panut mengajak seluruh elemen masyarakat bersamasama menanggalkan sebutan yang kurang patut kepada pihak yang memiliki aspirasi dan preferensi politik yang berbeda. Selanjutnya meninggalkan penyebaran berita bohong dan saling mendiskreditkan antar anak bangsa. “Marilah kembali kita bersatu, menjunjung persatuan dan kesatuan dan menjunjung integritas untuk bersama- sama membangun Indonesia,” ujarnya.
Sigit Riyanto menambahkan, beberapa proses tahapan penyelenggaran pemilu sudah selesai dengan penetapan pemenang piplres dan pileg oleh KPU berdasarkan perhitungan perolehan suara terbanyak untuk mendapat legitimasi dan mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan lima tahun ke depan.
Sigit mengatakan aksi massa yang berakhir rusuh diduga ada upaya untuk menggangu ketertiban, upaya ini merupakan pelanggaran hukum dan sangat meresahkan masyarakat.
Karena itu, ia mengimbau semua pihak yang terlihat dalam konstestasi politik untuk mentaati semua koridor hukum, menjauhkan sikap anarki dan menjauhkan upaya untuk menghalalkan segala cara. Ini penting demi untuk menjaga keutuhan, kerukunan dan ketentaraman masyarakat.
Jangan Mobilisasi Massa
Sementara itu, Guru Besar Fisipol UGM, Mohtar Mas›oed mengatakan, perbedaan pilihan politik dan identitas dalam berpolitik merupakan hal yang wajar, namun sebaiknya elite politik tidak menjadikan perbedaan identitas tersebut untuk memobilisasi massa apalagi menjurus sikap agresif dan anarkis.
“Pelajaran kita ke depan, mobilisasi musti dikurangi dan dihilangkan, meski identitas tidak bisa dihilangkan namun jangan dimobilisasi,” ujarnya. Psikolog UGM, Koentjoro menilai kerusuhan yang terjadi pada aksi massa di ibukota dan di beberapa daerah disebabkan dampak penyebaran berita bohong di media sosial.
“Informasi beredar dengan cepat kadang memunculkan pemahaman yang salah, diserap dan dimaknai secara berbeda,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi kerakyatan UGM, Fahmi Radhi mengusulkan pemerintah dan DPR segera mengevaluasi UU Pemilu. Ini penting agar Ke depan tidak terjadi lagi polarisasi selama pemilu.
YK/AR-3S
Sumber Koran Jakarta
