10Berita - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan rapat kerja (Raker) perdana dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam raker tersebut, sejumlah anggota Komisi VIII mempertanyakan bahkan mengkritisi soal aksi blusukan Risma di DKI Jakarta.
Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mengkritisi soal masih banyaknya orang miskin di kolong-kolong jembatan kota Surabaya yang dipimpin oleh Risma selama 2 periode. Untuk itu, dia mempertanyakan gebrakan yang dilakukan oleh Risma di Kemensos, meskipun dia juga mengapresiasi aksi blusukan Risma sebagai Mensos.
“Jadi gebrakan-gebrakan apa yang ibu lakukan di lapangan bertemu dengan pemulung itu merupakan suatu apresiasi. Intinya bagaimana orang-orang yang harus mendapatkan bantuan itu di seluruh Indonesia mendapatkan bantuan, kembali pada data base itu,” kata politikus Partai Golkar itu dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Kemudian, anggota Komisi VIII lainnya, Rudi Hartono juga ingin memberi saran kepada Risma. Teman-teman Komisi VIII banyak yang menceritakan kinerja Risma yang banyak turun ke lapangan. Tapi, dia mempertanyakan kenapa hanya di Jakarta.
“Teman-teman cerita kinerja ibu yang baik banyak turun ke lapangan, ibu Risma jalan-jalan turun ke bawah tapi kenapa cuma di Jakarta, kenapa tidak seluruh Indonesia,” ujarnya dalam Raker.
Menurut politikus Partai Nasdem itu, pihaknya mendukung aksi Risma yang turun ke jalan, tapi Indonesia ini luas dan tidak hanya di Jakarta. Itu semua kritik dan masukan dari masyarakat.
“Masyarakat senang dengan kinerja ibu tapi telusurilah Indoensia yang penduduknya banyak, Jawa Timur tempat ibu, Jawa Tengah, Sumatera juga bu, Sulawesi, Irian, Aceh tempat pak Husni (anggota Komisi VIII). Itu masukan dari masyarakat ibu,” sarannya.
Namun, Risma mendapatkan pembelaan dari anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang. Dirinya sebagai pribadi dan juga fraksi PDIP menilai bahwa blusukan yang dilakukan Risma sangat baik, karena kalau tidak turun ke lapangan tidak bisa mengetahui kondisi yang sesungguhnya.
“Bagus mengetahui persoalan sosial di lapangan. Tetap blusukan dalam rangka menemukan yang tidak sesuai di lapangan,” ungkap politikus PDIP itu.
Sumber: sindonews.com
Selasa, 19 Januari 2021
Home »
» Rapat Perdana dengan Risma, Komisi VIII: Kok Cuma Blusukan di Jakarta?
Rapat Perdana dengan Risma, Komisi VIII: Kok Cuma Blusukan di Jakarta?
By 10 BERITA 1/19/2021 09:34:00 AM
Rapat Perdana dengan Risma, Komisi VIII: Kok Cuma Blusukan di Jakarta?
Related Posts:
Anggota TGUPP Mencak-mencak: Ya Ampun! Sampai Sebegininya Upaya Menjegal AniesAnggota TGUPP Mencak-mencak: Ya Ampun! Sampai Sebegininya Upaya Menjegal Anies 10Berita - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati mengungkap praktik untuk menjegal langkah… Read More
Hari Ini, Anies Baswedan Dipanggil KPK Terkait Formula E, Pakar: Ada Pihak yang Ingin Menyikat Anies dari Pilpres 2024Hari Ini, Anies Baswedan Dipanggil KPK Terkait Formula E, Pakar: Ada Pihak yang Ingin Menyikat Anies dari Pilpres 2024 10Berita - Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya… Read More
Pinangki dan Atut Bebas Bersyarat, Ernest: Indonesia Iklimnya Kondusif Buat Jadi KoruptorPinangki dan Atut Bebas Bersyarat, Ernest: Indonesia Iklimnya Kondusif Buat Jadi Koruptor 10Berita - Pembebasan bersyarat (PB) yang diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) kepada narapidana … Read More
Divonis 10 Tahun, Baru 2 Tahun Penjara Jaksa Pinangki Resmi Bebas Bersyarat, Tokoh NU: Emang Berat Lihat Hukum di Negara IniDivonis 10 Tahun, Baru 2 Tahun Penjara Jaksa Pinangki Resmi Bebas Bersyarat, Tokoh NU: Emang Berat Lihat Hukum di Negara Ini 10Berita - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Muhammad Umar Syadat atau yang akrab dipanggil Gus U… Read More
Tak Hanya Walk Out Tolak Kenaikan BBM, Fraksi PKS Setuju Gaji dan Pensiun DPR Dipotong untuk Tambal Dana SubsidiTak Hanya Walk Out Tolak Kenaikan BBM, Fraksi PKS Setuju Gaji dan Pensiun DPR Dipotong untuk Tambal Dana Subsidi 10Berita - Sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tetap tegas terhadap putusan pemerintah… Read More