Dunia Masih Menanti Pengumuman Resmi Trump Terkait Status Al-Quds

Dunia Masih Menanti Pengumuman Resmi Trump Terkait Status Al-Quds

Presiden AS, Donald Trump. (aljazeera.net)

10Berita – Washington. Tampaknya dunia masih menantikan pengumuman resmi Presiden Donald Trump terkait pengakuan Al-Quds sebagai ibukota bagi entitas zionis, Israel. Disebutkan, pengakuan tersebut dilakukan dengan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al-Quds. Sebuah keputusan yang mengabaikan para sekutu Arab AS dan menyepelekan eskalasi kecaman dari seluruh dunia.

Dilansir Aljazeera.net, rencananya Trump akan menyampikan pidatonya pada hari ini, Rabu (06/12/2017) pukul 18:00 waktu setempat. Disebutkan, dalam pidato itulah Trump akan mengumumkan keputusannya terkait status Al-Quds, yang juga telah menjadi bahan kampanyenya saat pemilihan presiden silam.

Para pejabat AS tampk menyebut keputusan ini merupakan langkah yang mengakui dua fakta. “Fakta sejarah yang menyebut bahwa kota itu merupakan ibukota keagamaan kaum Yahudi, serta fakta lapangan bahwa kota itu merupakan pusat pemerintahan Israel,” kata mereka.

Mereka menambahkan, Trump juga akan mengumumkan langkah-langkah Kementerian Luar Negeri dalam memulai proses pemindahan kedutaan ke Al-Quds, yang akan memakan waktu hingga tiga sampi empat tahun. Dijelaskan, keputusan ini atas rekomendasi dan dukungan dari penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, serta Jessen Greenbalt selaku perwakilan AS untuk perundingan internasional.

Keputusan kontroversi Trump ini bukan tanpa pertentangan di kalangan lingkar satu pemerintahannya. Disebutkan, Wakil Presiden Mike Pence dan Dubes AS untuk Israel David Friedman sebagai kelompok yang mendesak keputusan segera dieksekusi. Sementara Menlu Rex Tillerson dan Menhan James Mattis disebut-sebut sebagai kelompok yang menentang.

Hingga saat ini, belum ada satupun kedutaan negara-negara lain yang kantornya di Kota Al-Quds. Jika keputusan benar-benar direalisasikan, maka AS menjadi negara pertama yang akan meletakkan kedutaannya di kota suci unat Islam tersebut. Bahkan disebutkan, Trump juga telah menyampaikan niat pemindahan ini kepada para pemimpin Palestina, Yordania, Mesir, Saudi dan PM Israel.

Trump Tak Peduli

Keputusan Trump terkait status Al-Quds telah menimbulkan gejolak kemarahan rakyat Palestina. Tapi tampaknya, pergerakan resmi Arab tidak berpengaruh banyak terkait sikap yang akan diambil.

Diwartakan, Otoritas Palestina telah mendesak digelarnya Sidang Darurat Liga Arab. Sementara Menlu Yordania mengumumkan, negaranya akan mengupayakan pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada dua hari, Sabtu dan Ahad mendatang.

Bahkan, Raja Yordania telah memperingatkan Trump terkait dampak dari keputusan yang akan diambilnya itu. Menurutnya, keputusan Trump akan membahayakan keamanan dan stabilitas Kawasan. Sementara Raja Salman menyebutkan, pemindahan kedutaan AS ke Al-Quds merupakan tindakan yang dapat memprovokasi seluruh Umat Islam.

Hal senada juga disampaikan Kemenlu Qatar. Disebutkan, Qatar menolak segala tindakan pengakuan Al-Quds sebagai ibukota bagi Israel. Sedangkan PM Irak menegaskan, pemerintahannya menolak adanya pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv. (whc/)

Sumber: Aljazeera, dakwatuna

Read More

Al Azhar Peringatkan AS: Deklarasi Al Quds Sebagai Ibukota Penjajah Bangkitkan Kemarahan Umat Islam

Al Azhar Peringatkan AS: Deklarasi Al Quds Sebagai Ibukota Penjajah Bangkitkan Kemarahan Umat Islam

10Berita –Al Azhar merespon perkembangan pemberitaan di media, bahwasannya AS berkeinginan untuk mengakui bahwa Al Quds adalah ibukota penjajah Zionis. Al Azhar memperingatkan, jika AS sampai mendeklarasikan akan hal demikian, maka hal itu akan membangkitkan kemarahan umat Islam, demikian dilansir oleh Bawwabah Al Azhar (5/12/2017).

Al Azhar juga menegaskan, jika AS memilih langkah itu, maka perdamaian di atas dunia bakal terancam, serta timbulnya kebencian yang meluas.

Al Azhar pun mengecam mengenai apa yang dilakukan pihak penjajah Zionis yang tidak melaksanakan resolusi PBB, terkait dengan kedzalimannya terhadap penduduk dan tanah Pelastina.

Al Azhar juga menegaskan bahwa identitas Arab Al Quds dan Palestina tidak bisa diganggu gugat.

Sumber : Hidayatullah.com

Read More

Liga Arab : ‘Menjadikan Jerusalem Ibukota Israel adalah Agresi Terbuka Terhadap Dunia Arab’

Liga Arab : ‘Menjadikan Jerusalem Ibukota Israel adalah Agresi Terbuka Terhadap Dunia Arab’

 

10Berita : Dewan Liga Arab meminta AS untuk mematuhi semua resolusi internasional yang berhubungan dengan status kota Jerusalem dan tidak gegabag memindahkan kedutaannya ke kota tersebut.

“Setiap pengakuan atas kota Jerusalem sebagai ibukota Israel, pembentukan kantor diplomatik di Jerusalem atau mengalihkannya ke kota Jerusalem adalah agresi terbuka terhadap dunia Arab, hak rakyat Palestina, semua umat Islam dan Kristen,” ungkap pernyataan Liga Arab, seperti dilansir dari Rusia Today, Rabu, (6/12/17).

Isu Jerusalem menjadi sorotan dunia internasional setelah pernyataan presiden Donald Trump mengumumkan akan memindahkan kantor kedutaannya di Tel Aviv ke Jerusalem. Keinginan Trump tersebut akan memicu konflik baru antara Israel-Palestina, karena rakyat Palestina melihat selama ini bahwa kota Jerusalem adalah ibukota mereka dan tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, tempat suci ke-3 bagi umat Islam.

Gedung Putih sampai Rabu ini masih menunda untuk mengumumkan kebijakan tersebut ditengah protes dan peringatan di seluruh dunia terhadap tindakan kontroversial tersebut. Presiden Donald Trump dijadwalkan akan mengumumkan keputusannya tersebut rabu ini.

Berbagai reaksi dan kecaman datang dari para pemimpin dunia Arab, Raja Salman memperingatkan Trump atas kebijakannya tersebut dapat menyakiti umat Islam seluruh dunia. Presiden Erdogan mengancam akan memutus hubungan diplomatik dengan Israel jika AS memindahkan kedutaannya ke Jerusalem. Raja Yordania Abdullah II memperingatkan Trump akan kebijakannya dapat memicu konflik baru antara Israel-Palestina. (DH/MTD)

Sumber : Rusia Today, Moslem Today

Read More

Hamas Serukan "Hari Kemarahan" Terkait Krisis Yerusalem

Hamas Serukan "Hari Kemarahan" Terkait Krisis Yerusalem

10Berita - GAZA, PALESTINA - Kelompok perlawanan Islam Hamas Palestina pada Selasa kemarin (5/12/2017) mendeklarasikan 'hari kemarahan' sebagai tanggapan mereka atas keputusan AS terkait kota Yerusalem.

Hamas merilis statemen berbunyi: "Kami mengimbau warga Palestina menandai 'hari kemarahan' terhadap Israel pada Jumat ini, sebagai tanda pencekalan rencana AS memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel."

Pesan itu menekankan bahwa Yerusalem adalah 'garis merah' bagi warga Palestina dan gerakan perlawanan tidak akan membolehkan itu dinodai.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan siap mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan kedutaan AS ke kota itu, tiga pejabat senior AS memberikan kepastian pada Selasa.

Keputusan itu akan mengucilkan AS di mata dunia internasional karena berseberangan dengan kebijakan AS selama ini dan menghalangi upaya memajukan perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Yerusalem tetap menjadi sumber konflik Israel-Palestina, khususnya karena Palestina memproyeksikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka.[fq/anadolu]

Sumber : Voa-islam.com

Read More

Erdogan: “Mr Trump, bagi Umat Islam Yerusalem tidak Dapat Diganggu Gugat”

Erdogan: “Mr Trump, bagi Umat Islam Yerusalem tidak Dapat Diganggu Gugat”

Presiden Recep Tayyip Erdogan

10Berita - ANKARA  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan kedutaan negaranya di wilayah jajahan Zionis dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menurut Erdogan, bagi umat Islam Yerusalem tidak dapat diganggu gugat. Mengabaikannya akan menimbulkan konsekuensi serius.

“Mr Trump,” kata Erdogan, “bagi umat Islam Yerusalem tidak dapat diganggu gugat. Mengabaikannya akan menimbulkan konsekuensi serius!” adalah garis merah bagi umat Islam.”

Dalam sebuah pertemuan dengan partainya, AK Party, Selasa (5/12/2017) sebagaimana dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Erdogan menegaskan, “Yerusalem adalah garis merah bagi umat Islam. Kami meminta kepada AS, sekali lagi, Anda tidak dapat mengambil langkah seperti ini.”

Erdogan juga memperingatkan bahwa jika AS tetap  melakukannya, Turki dapat memutuskan hubungan diplomatik dengan penjajah bangsa Palestina tersebut.

“Jika Anda mengambil langkah seperti ini, kami akan mengadakan pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Islam di Istanbul,” tambahnya.

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Trump mempertimbangkan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS untuk “Israel” dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui secara resmi kota tersebut sebagai ibu kota wilayah penjajah tersebut.

Dalam masa kampanye pemilihan Presiden AS, Trump sendiri berjanji untuk memindahkan kedutaan negaranya di wilayah jajahan “Israel”, dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Yerusalem sendiri tetap menjadi inti konflik Palestina-“Israel” yang abadi, sebab orang-orang Palestina sendiri akan menjadikan Yerusalem Timur (Al-Quds) yang dijajah Zionis “Israel” sebagai ibu kota negara masa depan mereka. (MNM/)

Sumber: Anadolu Agency,  Salam Online.

Read More

Raja Salman ke Trump : ‘Menjadikan Jerusalem Ibukota Israel Menyakiti Umat Islam di Seluruh Dunia’

Raja Salman ke Trump : ‘Menjadikan Jerusalem Ibukota Israel Menyakiti Umat Islam di Seluruh Dunia’

10Berita : Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud menerima panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump untuk membicarakan keinginannya memindahkan kedutaan AS ke kota Jerusalem dan menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Selama pembicaraan, Raja Salman, menegaskan dukungan Arab Saudi terus menerus untuk hak-hak bersejarah rakyat Palestina. Demikian seperti dilansir dari Al Arabiya, Rabu, (6/12/17).

Raja Salman selanjutnya memperingatkan Trump bahwa setiap kebijakan yang diambil tentang status kota Jerusalem apalagi menjadikan Jerusalem sebagai ibukota Israel akan membahayakan stabilitas regional dan Arab dan akan menggagalkan upaya perdamaian konflik Israel-Palestina.

Raja Salman kemudian menegaskan bahwa keinginan Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Jerusalem sama saja mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel. Raja Salman memperingatkan bahwa ini adalah langkah berbahaya dan akan berdampak negatif dan menyinggung umat Islam di seluruh dunia.

Arab Saudi melalui duta besarnya di Washington telah memberikan nota peringatan ke AS mengenai rencana Trump tersebut. Arab Saudi menegaskan bahwa keinginan Trump memindahkan kedutaannya ke Jerusalem akan meningkatkan ketegangan konflik di wilayah tersebut.

“Setiap keputusan Amerika Serikat yang ingin mengubah status kota Jerusalem akan membahayakan proses perdamaian dan akan meningkatkan ketegangan baru di antara Israel-Palestina,” ungkap Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz, duta besar Saudi untuk Amerika Serikat.

“Kebijakan Kerajaan Arab Saudi telah dan terus mendukung rakyat Palestina, dan ini kami peringatkan kepada pemerintah AS,” tegas Pangeran Khalid.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa oleh kantor kepresidenan Palestina mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi atas pendiriannya dan mengatakan bahwa ini jelas menunjukkan dukungan dari Arab Saudi kepada rakyat Palestina dan hak-hak mereka. (DH/MTD)

Sumber : Al Arabiya, Moslem Today 

Read More

Presiden Erdogan : “Kota Jerusalem adalah Harga Mati bagi Umat Islam”

Presiden Erdogan : “Kota Jerusalem adalah Harga Mati bagi Umat Islam”

 

10Berita : Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel jika Amerika Serikat mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel.

“Kota Jerusalem adalah harga mati bagi umat Islam,” ungkap Erdogan, seperti dilansir dari Al Jazeera, Selasa, (5/12/17).

Status Kota Jerusalem adalah aspek yang sangat sensitif dari konflik Israel-Palestina. Israel mengklaim kota itu sebagai ibukotanya, menyusul pendudukan Yerusalem Timur dalam perang 1967 dengan Suriah, Mesir dan Yordania, dan menganggap Yerusalem sebagai kota suci umat Yahudi.

Warga Palestina telah lama melihat bahwa Jerusalem sebagai ibukota negara mereka.

Tidak ada negara saat ini memiliki kedutaan besarnya di Jerusalem, dan masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, tidak mengakui status hukum dan kepemilikan Israel atas kota tersebut.

Presiden Donald Trump dilaporkan akan memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Jerusalem sebagai tanda diakuinya kota Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Juru bicara Gedung Putih Hogan Gidley mengatakan dalam sebuah pengumuman bahwa keputusan itu akan dibuat “dalam beberapa hari mendatang”. Presiden Donald Trump telah mengisyaratkan akan hal itu : “Bukan masalah apakah, ini masalah kapan,” ungkapnya. (DH/MTD)

Sumber : Al Jazeera, Moslem Today

Read More

AS Mau Pindahkan Kedutaannya ke Yerusalem, Liga Arab Akan Gelar Pertemuan Darurat

AS Mau Pindahkan Kedutaannya ke Yerusalem, Liga Arab Akan Gelar Pertemuan Darurat

10Berita - KAIRO  Liga Arab akan menggelar pertemuan luar biasa untuk membahas rencana sekutu penjajah Zionis, Amerika Serikat (AS), yang akan memindahkan kedutaan besarnya di wilayah jajahan ‘Israel” dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, mengatakan kepada wartawan di Kairo pada Senin (4/12/2017) bahwa perwakilan Liga Arab akan segera mengadakan pertemuan di Yerusalem pada Selasa (5/12) setelah mendapatkan permintaan dari Palestina.

Langkah tersebut seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (4/12) dilakukan di tengah laporan media baru-baru ini bahwa Presiden AS Donald Trump sedang bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota “Israel”.

Pada hari Ahad (3/12), Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Maliki meminta Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersidang membahas situasi di Yerusalem.

Riad menyerukan agar Liga Arab menggelar pertemuan darurat tersebut. Hal itu dia sampaikan kepada ketua Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit dan Sekretaris Jenderal OKI Yousef al-Othaimeen, sebagaimana dinyatakan Kementerian Luar Negeri Palestina.

Sebelumnya pada Sabtu (2/12), kelompok perlawanan Palestina yang berbasis di Gaza, Hamas, juga menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk menghentikan rencana Trump tersebut.

Pada hari Ahad Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa tindakan AS itu akan membahayakan masa depan proses politik di wilayah Palestina.

Yerusalem sendiri tetap menjadi inti konflik Palestina-“Israel” yang abadi, karena orang-orang Palestina akan menjadikan Yerusalem Timur (Al-Quds) yang dijajah Zionis “Israel” sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Dalam masa kampanye pemilihan Presiden AS, Trump sendiri berjanji untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. (MNM/Salam-Online)

Sumber: Anadolu Agency,  Salam Online.

Read More

Hamas Kobarkan Intifada jika AS Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Hamas Kobarkan Intifada jika AS Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

10Berita : Faksi Hamas Palestina yang mengendalikan Gaza menyerukan sebuah intifada baru jika Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel atau memindahkan kedutaannya ke kota sengketa tersebut. Ancaman ini muncul setelah Presiden Donald Trump dilaporkan akan mengumumkan pengakuan itu pada pekan depan.

Israel saat ini beribu kota di Tel Aviv, namun berambisi memindahkannya ke Yerusalem. Namun, rakyat Palestina sudah lama memimpikan kota tua yang jadi rumah bagi tempat suci agama Islam, Yahudi dan Kristen itu sebagai ibu kota masa depan negara mereka.

”Kami memperingatkan agar tidak melakukan tindakan semacam itu dan meminta rakyat Palestina untuk menghidupkan kembali intifada jika keputusan-keputusan yang tidak adil di Yerusalem ini diadopsi,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Intifada adalah gerakan perlawanan masif rakyat Palestina terhadap Israel. Gerakan ini sudah terjadi beberapa kali selama konflik Israel dan Palestina berlangsung.

“Setiap keputusan Amerika untuk memindahkan kedutaannya akan ada serangan mencolok terhadap kota,” lanjut ancaman Hamas, yang dikutip AFP, Minggu (3/12/2017).

Status Yerusalem saat ini menjadi isu utama dalam konflik Israel-Palestina.

Kantor Presiden Palestina telah mengecam rencana AS tersebut karena akan menghancurkan proses perdamaian. Sebuah undang-undang di AS memerintahkan pemindahan keduataannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Amanat UU itu sudah keluar sejak tahun 1995.

Namun sejak undang-undang tersebut disahkan, pemerintah AS menunda pelaksanaannya dengan alasan pemindahan ibu kota itu akan membuat rakyat Palestina dan warga Arab marah.

Sumber : Sindonews.com | AFP

Read More

Liga Arab: Pengakuan AS atas Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Akan Mendorong Kekerasan

Liga Arab: Pengakuan AS atas Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Akan Mendorong Kekerasan

10Berita - ARAB SAUDI  - Setiap langkah oleh Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel akan mendorong ekstremisme dan kekerasan, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan pada hari Sabtu (2/12/2017).

Dia berbicara sehari setelah seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemungkinan akan membuat pengumuman pekan depan.

Orang-orang Palestina menginginkan Yerusalem sebagai ibukota negara mereka di masa depan, dan masyarakat internasional tidak mengakui klaim Israel atas semua kota, yang merupakan rumah bagi tempat-tempat suci bagi agama Yahudi, Islam dan Kristen.

Pengumuman terencana dari Word of Trump, yang akan menyimpang dari presiden AS sebelumnya yang telah bersikeras bahwa status Yerusalem harus diputuskan dalam perundingan, telah mendapat kritik dari Otoritas Palestina.

"Hari ini kami mengatakan dengan sangat jelas bahwa mengambil tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan ... Ini tidak akan menghasilkan ketenangan atau stabilitas, namun akan memicu ekstremisme dan melakukan kekerasan," kata Aboul Gheit dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs liga Arab tersebut.

"Itu hanya menguntungkan satu pihak, pemerintah Israel yang memusuhi perdamaian," tambahnya. (st/Reuters) 

Sumber : Voa-islam.com

Read More

Muslim Alami Perampasan Eksistensi dan Pemusnahan Militer

Muslim Alami Perampasan Eksistensi dan Pemusnahan Militer

10Berita , LAGOS -- Sedikitnya 2.000 aktivis Muslim turun ke jalan-jalan di ibu kota Nigeria, Lagos. Dalam aksi turun ke jalan tersebut, mereka menyerukan solidaritas terhadap masyarakat Palestina, Kashmir, dan komunitas minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Aksi massa pada Hari Solidaritas Al-Aqsa 2017 itu dihadiri oleh para intelektual Muslim terkemuka dan pemimpin agama yang berpengaruh di Nigeria. Mereka menyerukan agar badan dunia menanggapi seruan orang-orang yang teraniaya, khususnya penduduk Palestina.

Ketua Kepedulian Muslim Internasional (MAI), Waheed Atoyebi, mengatakan, bahwa nasib orang-orang Palestina dan minoritas Muslim di seluruh dunia telah menghadapi penganiayaan. Bahkan dalam kasus-kasus ekstrim, terdapat pembersihan etnis dan genosida seperti yang terjadi di Myanmar.

"Kemunafikan dunia sedemikian rupa, sehingga referendum diamankan untuk Sudan Selatan untuk melepaskan diri dari Sudan. Sementara orang Kashmir telah menunggu dengan sia-sia untuk sebuah referendum untuk menentukan nasib mereka. Karena India menggunakan segala bentuk dalih untuk mencegah dan membatalkan pergerakkan semacam itu. Kami melihat mereka berkata ramah di mulut saja terhadap penderitaan orang-orang Muslim Palestina," kata Atoyebi, dilansir dari World Bulletin, Sabtu (2/12).

Atoyebi mengatakan, bahwa Hari Al-Aqsa 2017 itu bertepatan dengan 100 tahun saat Inggris melalui Deklarasi Balfour menyetujui pendirian sebuah tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk penipuan dan ketidakjujuran serta perampokan di siang hari. Atoyebi juga mengkritik keputusan institusi akademis di Inggris, yang memungkinkan elemen Zionis menggunakan tempat mereka untuk memperingati peristiwa yang dinilai paling tragis dalam sejarah.

Sementara itu, Ismail Busayri, seorang ulama terkemuka, meminta para pemimpin dunia dan PBB mengatasi penderitaan masyarakat yang teraniaya. Busayri berbicara tentang topik 'Keadilan Selektif; Sejarah, Relevansi, dan Signifikansi Perjuangan Palestina' dalam sebuah khutbah Shalat Jumat, guna menggalang dukungan bagi kaum minoritas.

Di sisi lain, Tajudeen Yusuf, seorang akademisi dari Universitas Lagos, mengatakan, bahwa orang-orang Palestina menghadapi 'perampasan eksistensi dan pemusnahan militer'. Karena itu, dia meminta agar dunia bertindak untuk mengakhiri penderitaan mereka.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Putar Video Intifadhah Palestina sebagai Aksi Terorisme, Saudi Tuai Kecaman

Putar Video Intifadhah Palestina sebagai Aksi Terorisme, Saudi Tuai Kecaman 

Konferensi Koalisi 41 Negara Anti Terorisme di Riyadh, Saudi, menampilkan sebuah video yang menunjukkan Hamas melawan pasukan penjajah “Israel”. (Aljazeera)

10 Berita-Sebanyak 41 negara Muslim—minus Qatar—berkumpul di Riyadh, Arab Saudi, untuk menghadiri pertemuan puncak Koalisi Islam memerangi “terorisme” pada Ahad (26/11/2017) lalu.

Dalam pertemuan yang diinisiasi Putra Mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman itu, diputar sebuah video yang memicu reaksi keras jagat media sosial.

Di dalam video itu, ditampilkan upaya perlawanan rakyat Palestina (Intifadhah yang dipimpin Hamas) pada tahun 2001 untuk melawan agresi besar penjajah “Israel” di Tepi Barat dan Perbatasan Gaza.

Publik kemudian bertanya-tanya mengapa perlawanan yang selama ini memperjuangkan hak hidup rakyat Palestina dari penjajah Zionis itu dikategorisasikan sebagai aksi terorisme. Tanda tanya besar ini juga senada dengan apa yang dilontarkan Mufti Besar Saudi Syaikh Abdulaziz beberapa waktu lalu. Ia mengatakan ‘tak pantas’ perlawanan terhadap penjajah itu dengan menyebut Hamas sebagai organisasi teroris.

Warganet, seperti dilansir Aljazeera, Selasa (28/11), melihat berbeloknya arah kebijakan politik luar negeri Saudi ini disebabkan mulai terbangunnya hubungan antara Riyadh dengan Tel Aviv. Sejumlah cuitan banyak mengkritisi Saudi dan justru mendukung perjuangan Hamas yang dikategorikan ‘teroris’.

“Ini (Intifadhah) merupakan upaya perlawanan. Derajat tertinggi dari kehormatan dan martabat yang tidak Anda miliki. Terorisme adalah penindasan selama puluhan tahun,” tulis sebuah cuitan.

“Orang-orang tidak mempedulikan kriteria Anda dalam mengklasifikasikan terorisme. Terorisme adalah semua (pihak) yang menormalisasi hubungan dengan ‘Israel’ (sebagai penjajah). Perlawanan rakyat Palestina lebih terhormat daripada Anda.”

Warganet lain mengomentari mengenai maksud dan tujuan ditampilkannya video tersebut. Mereka mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan bagian dari kesengajaan atau ada maksud lainnya.

“Apakah menurutmu ini merupakan suatu kesalahan atau kebetulan?  Tidak, ini memang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi perlawanan rakyat Palestina dan menormalisasi hubungan dengan Zionis. Ini yang mereka lakukan untuk membuka jalan itu (normalisasi dengan ‘Israel’).”

Pemutaran video itu kemudian disambut positif oleh juru bicara tentara “Israel”, Avichay Adraee. Ia mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk melabeli perjuangan Hamas sebagai ‘terorisme’. Ia juga menyebut bahwa Hamas merupakan ‘penyakit’ atau ‘wabah’ bagi Israel.

“Negara-negara Arab berbicara apa adanya, meskipun itu (video) disengaja ataupun suatu kesalahan. Hamas dan pendukungnya tidak perlu meradang. Apa yang ada pada saat ini (perlawanan Hamas) merupakan ‘wabah’ yang telah terdeteksi. Akankah ini harus diberantas?” tulis Avichay dalam akun Twitter-nya.

Kecenderungan Saudi yang berbalik menuduh Hamas sebagai ‘teroris’ dikritisi keras oleh rakyat Palestina. Pada Juni lalu, dunia Arab juga mengkritsi Saudi setelah Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir berupaya mendikte Qatar agar menghentikan bantuannya ke Hamas.

Para pengguna media sosial berpendapat bahwa perlawanan bangsa Palestina terhadap penjajahan “Israel” merupakan perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan mengembalikan hak tanah air mereka yang kini berada dalam jajahan Zionis “Israel”.

Mereka juga mengatakan, narasi yang dibangun Saudi mengenai klasifikasi Hamas sebagai ‘gerakan teroris’ sama saja bekerja untuk melayani penjajah “Israel” dan mendukung lontaran-lontaran pernyataan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang secara tegas akan terus berupaya dengan segala cara merealisasikan visi Negara Yahudi di atas tanah bangsa Palestina. (al-Fath/)

Sumber: Aljazeera, Salam-Online

Read More

Masyarakat Kanada Belum Pahami Visi Islam

Masyarakat Kanada Belum Pahami Visi Islam

10Berita ,  JAKARTA -- Islam dan hukumnya sangat disalahpahami di Kanada dan juga di dunia Barat pada umumnya. Dia menemukan bahwa ketidaktahuan tentang Islam, tak terkecuali di kalangan terpelajar sangat mengejutkan.

Ada banyak kesalahpahaman dan stereotip, tapi orang bisa mengatakan halhal tentang Islam yang tidak dapat mereka katakan tentang kelompok agama atau etnis manapun," ujarnya Khalid Mustafa Medani Pengajar di Departemen Ilmu Politik memahami benar masalah invasi AS ke Irak, fundamentalisme Islam, dan kekacauan politik di Sudan. Dia mengatakan, banyak komunitas Muslim di kota-kota besar, terutama Montreal, menawarkan visi Islam yang berbeda.

Montreal memiliki komunitas Muslim yang substansial sangat penting dalam dua hal. Pertama, ada ketertarikan yang lebih besar pada Islam dalam dunia politik dan publik. Kebijakan kedua, ada keuntungan yang jelas umat Islam dari berbagai belahan dunia memberikan bukti segera dan nyata bahwa Islam mewakili berbagai model praktik sosial, tradisi intelektual, dan pandangan tentang isu-isu lokal dan internasional.

Gagasan keragaman Islam lebih jelas di sini dari pada di beberapa bagian di Amerika Serikat. "Islam adalah entitas monolitik. Hal ini terkait dengan bias populer yang terlihat di beberapa kalangan kebijakan yang berasum si bahwa politik Islam berakar pada permusuhan organik terhadap nilai-nilai Barat dan kepentingannya," kata dia.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Hamas Geram, Saudi Masukan Persatuan Ulama Dunia ke Daftar Teroris

Hamas Geram, Saudi Masukan Persatuan Ulama Dunia ke Daftar Teroris

10Berita , Yerusalem- Harakah Muqawamah Al-Islamiyah (Hamas) mengutuk pernyataan Arab Saudi yang memasukan Persatuan Ulama Dunia (IUMS) dan Dewan Tinggi Islam ke dalam daftar teroris. Menurut gerakan yang berbasis di Palestina tersebut, pernyataan tersebut mengambarkan perpecahan.

“Kami, di Hamas mengutuk pelabelan Persatuan Ulama Dunia, Dewan Tinggi Islam, dan cendekiawan Muslim lainnya sebagai kelompok dan individu teroris,” tegas Hamas seperti dikutip dari laman resmi Hamas.ps.

Hamas memaparkan bahwa organisasi dan cendekiawan Muslim yang masuk dalam daftar teroris Arab Saudi memiliki peran dalam mempersatukan Islam dan dunia Arab. Konflik dan kepentingan orang-orang tertentu dianggap menjadi pemicu perpecahan.

“Hamas mengungkapkan kesedihan mendalamnya atas kondisi saat ini di Dunia Arab yang diganggu oleh konflik yang telah membagi negara-negara Arab dan menyia-nyiakan kekayaan nasional mereka,” sambungnya.

Hamas berharap, perpecahan ini segera berakhir. Sehingga para ulama dapat memainkan perannya sebagai pemersatu Islam. Hamas menilai, persatuan dapat menyingkirkan segala bentuk kepentingan dan kolonialisme.

“Kami menggarisbawahi kebutuhan untuk mengembalikan persatuan di Dunia Arab dan peran penting yang dimainkan oleh para ulama untuk menjaga norma dan etika. Kami juga menyerukan tindakan cepat untuk mencapai kesatuan ini untuk menghadapi bahaya dan segala jenis kolonialisme,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Arab Saudi baru-baru ini kembali mengeluarkan daftar teroris. Dalam daftar tersebut terdapat sejumlah ulama terkenal dan dua organisasi persatuan terkemuka antaranya International Union for Muslim Scholars (IUMS) dan Higher Islamic Council (HIC).

Reporter: Syafi’i Iskandar
Editor: Syafi’i Iskandar

Sumber : Kiblat.

Read More

Warga Bosnia Rayakan 'Hari Negara Bagian' di Tengah Ketidakpedulian Serbia

Warga Bosnia Rayakan 'Hari Negara Bagian' di Tengah Ketidakpedulian Serbia

10Berita - BOSNIA  - Warga di wilayah Bosnia dan Herzegovina pada hari Sabtu lalu menggelar perayaan untuk menandai Hari Negara Bagian, sementara orang-orang Serbia menghindari perayaan tersebut.

Banyak warga merayakannya di lapangan, jalan dan lingkungan yang telah dihiasi dengan bendera nasional di ibukota Sarajevo. Perayaan dimulai dengan mendirikan sebuah bendera Bosnia besar di Hum Hill di Sarajevo.

Bakir Izetbegovic, anggota Kepresidenan Bosnia, Denis Zvizdic, ketua dewan menteri, Abdulah Skaka, walikota Sarajevo, dan banyak pejabat lainnya menghadiri upacara tersebut sementara pejabat Serbia dan Kroat tidak hadir.

Bagian kedua dari perayaan tersebut berjudul 'Eternal Flame' - sebuah upacara peringatan yang diadakan untuk menandai korban militer dan sipil dari Perang Dunia Kedua di Sarajevo.

Anggota kepresidenan Tripartit Bosnia, Bakir Izetbegovic mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Hari Negara Bagian adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah negara tersebut.

"Fasisme menunjukkan wajahnya di mana-mana. Agar memiliki kedamaian dan membangun hubungan baik dengan tetangga kita dan untuk melawan kejahatan dan fasisme, kita harus menerima kenyataan bahwa hal itu ada. Kita harus mengingat dua prinsip dalam pikiran - kedamaian dan melawan fasisme," kata Izetbegovic.

Izetbegovic kemudian meletakkan karangan bunga di pemakaman pemakaman Kovaci bagi mereka yang kehilangan nyawa selama membela Bosnia pada tahun 1992 dan 1995.

Pejabat pemerintah juga meletakkan karangan bunga di tugu kenangan untuk anak-anak yang tewas saat saat Perang Bosnia.[fq/worldbulletin]

Sumber : Voa-islam.com

Read More

Habib Rizieq Shihab dan Ustadz Abdul Somad Akan di Jadikan penasehat Sultan Brunei?

Habib Rizieq Shihab dan Ustadz Abdul Somad Akan di Jadikan penasehat Sultan Brunei?

10Berita - Tidak hanya masyarakat islam Indonesia yang dihebohkan dengan berbagai pemasalahan umat islam yang ada di negri ini, ternyata Sultan Brunei Darusalam Hassanal Bolkiah juga ikut memantau perkembangan islam yang ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Terutama  di akhir akhir ini terjadi fitnah bertubi-tubi yang menyerang Ustadz Abdul Somad nyatanya juga menarik perhatian Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah. Dalam pernyataan tertulis lewat akun pribadinya, Sultan Brunei begitu menyesalkan terjadinya fitnah pada ulama di
negeri mayoritas Islam ini.

" Sebagian besar Muslim kelihatannya cuma hanya label belaka di Indonesia. Beberapa ulama masih tetap saja jadi target fitnah serta penghinaan keji, " sebut Sultan Brunei.

" Saya selalu memantau perkembangan dakwah Islam di Asia Tenggara. Banyak ulama-ulama mumpuni yang malah jadi sasaran fitnah. Kemaren Habib Rizieq Shihab, saat ini Ustadz Abdul Somad, besok siapa lagi, " sambungnya.

" Saya lihat perpaduan pada Buya Hamka serta Jenderal Sudirman didalam diri Ustadz Abdul Somad. Kedua sosok pahlawan di Indonesia yang begitu ditakuti penjajah. Dan kami juga terinspirasi oleh mereka, " kata salah satu Sultan paling kaya ini.

Dalam beberapa sesi wawancara, Sultan Hassanal Bolkiah bahkan juga mengungkapkan hasratnya untuk memboyong ulama-ulama dari Indonesia untuk dijadikan penasehat istana.

" Bila rakyat Indonesia masih tetap saja menzalimi ulamanya, saya berjanji akan menarik mereka (para ulama Indonesia) ke istana saya. Untuk dijadikan penasehat, " ancamnya.sumber: realitanusantara

Sumber : konten Islam

Read More

ALLAHU AKBAR!!! Reuni Akbar 212 di Monas Akan Dihadiri Umat Islam dari Penjuru Asia, Eropa, Amerika

ALLAHU AKBAR!!! Reuni Akbar 212 di Monas Akan Dihadiri Umat Islam dari Penjuru Asia, Eropa, Amerika

10Berita - JAKARTA - Panitia Reuni Akbar 212 menggelar rapat pematangan persiapan kegiatan yang akan digelar di Monas Jakarta pada Sabtu pekan depan 2 Desember 2017.

Dalam rapat yang dihadiri Ketua Panitia KH Misbachul Anam, Sekretaris KH M. Al Khaththath, Bendahara H. Usamah Hisyam, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif, dan sejumlah koordinator Divisi Panitia, ditegaskan kegiatan Reuni Akbar 212 dipastikan akan tetap digelar di Monas.

Panitia juga segera mengirimkan undangan tertulis kepada para ulama dan tokoh pergerakan Islam akhir pekan ini.

“Insya Allah, undangan akan dsebar akhir pekan ini,” ujar KH Misbachul Anam usai rapat panitia, Jumat (24/11/2017), seperti dilansir Swamedium.

Rapat juga mendengarkan dan membahas seluruh persiapan teknis panitia. “Semua persiapan sudah matang,” ungkap KH. Al Khaththath.

Panitia berupaya dan bekerja keras untuk melayani tamu-tamu Allah yang akan datang yang diperkirakan dari kawasan Asia, Eropa, dan Amerika.

Acara Reuni Akbar 212 akan diawali dengan shalat Subuh berjamaah di Monas.

“Dengan shalat Subuh berjamaah ini mari kita jalin ukhuwah dan persatuan ummat,” kata Usamah yang juga Ketua Umum Parmusi.

[VIDEO MENUJU REUNI AKBAR 212]

Sumber : PI

Read More

Presiden Erdogan Ajak Negara-negara Islam Jalin Hubungan Dagang

Presiden Erdogan Ajak Negara-negara Islam Jalin Hubungan Dagang

10Berita : Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu mendorong negara-negara Muslim agar meningkatkan sistem perdagangan dalam pertemuan ke-33 Komite Kooperasi Ekonomi dan Komersial (COMCEC).

Dalam pidatonya di Istanbul Congress Center, Erdogan mengatakan: “Kita harus fokus pada proyek-proyek yang bisa menggenjot perdagangan di antara kita.

“Peningkatan kerjasama ekonomi dan komersial ini penting untuk menciptakan kemakmuran bagi warga kita,” lanjut Erdogan. “Jadi kita harus mencari cara untuk menggunakan platform Organisasi Kerjasama Islam dan COMCEC secara efisien.”

Presiden Turki itu juga mengatakan ingin menjadikan negara-negara Islam sebagai sumber produksi dengan langkah-langkah untuk memajukan ekonomi, teknologi dan budaya.

Dengan banyaknya sumber daya yang dimiliki negara-negara Muslim, Erdogan mengatakan bersama-sama mereka harus “menggunakan kekayaan itu”.

COMCEC merupakan bagian dari Organisasi Kerjasama Islam dan bertujuan menjalin hubungan ekonomi dan komersial antara negara-negara anggota.

Organisasi itu bermarkas di Ankara dan dikepalai oleh Erdogan. COMCEC dibentuk pada 1984 silam.

Sumber : Anadolu Agenc,  Pl

Read More

Persatuan Ulama Muslim Sedunia Dimasukkan ‘Daftar Teroris’ Versi Kuartet Arab

Persatuan Ulama Muslim Sedunia Dimasukkan ‘Daftar Teroris’ Versi Kuartet Arab

@alqaradawy

Syeikh Yusuf al Qaradhawi dengan anggota Persatuan Ulama Muslim Sedunia (IUMS)

10Berita —Arab Saudi dan tiga Negara Teluk yang memboikot Qatar telah memasukkan mendaftarkan 11 individu dan dua entitas lainnya, termasuk Persatuan Ulama Muslim Dunia (IUMS), dalam daftar ‘teroris’, demikian kutip Kantor Berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA), Kamis (23/11/2017).

Pernyataan yang diterbitkan oleh empat Negara Teluk  –Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain—juga mengatakan mereka juga memblacklist Dewan Islam International (IIC).

Kantor berita resmi Arab Saudi, SPA, melaporkan Arab Saudi dan keempat negara tersebut menyatakan tindakan terbaru diambil atas dasar komitmen mereka untuk memerangi terorisme dan mencegah sumber dananya.

Baca: Saudi Rilis 59 Organisasi Teror, Nama Syeikh Al-Qaradhawi, Syeikh Qaradhawi Dimasukkan

Juni 2017, kwartet Negara Teluk telah memasukkan Syeikh al Qaradhawi masuk di antara 59 individu dan 12 entitas  dalam ‘daftar teroris’ versi mereka.

Bulan September 2017, Arab Saudi menangkap puluhan ulama, termasuk Anggota Dewan Pengurus Persatuan Ulama Muslim Dunia (IUMS), Syeikh Salman al Audah.

Namun di bulan yang sama, September 2017, Badan Kepolisian Internasional (INTERPOL) mengabarkan telah menghapus nama Syeikh Yusuf al-Qaradhawi dari daftar cekal (DPO), demikian Organisasi Hak Asasi Manusia Arab (AOHR) mengumumkan hari Ahad (10/09/2017).

AOHR yang berbasis di London mengatakan, laporan Syeikh Al Qaradhawi dalam ‘daftar teror’ adalah tindakan politis dan terlalu dibuat-buat, tidak didasarkan pada tindakan kriminal.

Baca:  Interpol Hapus Nama Syeikh al Qaradhawi dari Daftar DPO

Pengumuman ini dilakukan oleh keempat Negara Teluk pada bulan Juni 2017 ini menyusul aksi boikot empat Negara Arab itu dengan tudingan Qatar mendukung kelompok teror baik Sunni dan Syiah yang beroperasi di Timur Tengah.Qatar, bagaimanapun, membantah tuduhan tersebut.

Pengumuman kwartet Negara Teluk ini datang beberapa saat setelah kedatangan Presiden AS ke-45, Donald Trump ke Riyadh pada Sabtu, 20 Mei 2017  yang dikemas dalam penandatanganan sejumlah perjanjian, termasuk kesepakatan sebesar USD150 miliar (setara Rp1.999 triliun).

Di bawah ini 11 nama tokoh yang dimasukkan dalam ‘daftar teroris versi Saudi dkk’ adalah;

Khaled Nazem Diab. Orang Amerika kelahir di Suriah, Kepala Divisi Pengembangan Bantuan Bulan Sabit Merah Qatar dan anggota Ikhwanul Muslimin Mesir.Salem Jaber Omar Ali. Sarjana Libya, anggota IUMS. Pendiri badan amal Qatar dan layanan kemanusiaan Raf.Moyasar Ali Musa. Seorang mantan perwira militer Iraq.Mohammed Ali Saeed Atm. Warga Somalia, pemimpin kelompok Al-Shabaab. Kini tinggal di Qatar sebagai pelarian politik.Hassan Ali Mohammed Juma Sultan. Seorang warga Bahrain dan tokoh Syiah. Terkait dengan beberapa aktivitas di Hizbullah.Mohammed Suleiman Haidar Mohammed Al-Haydar. Pewaris keluarga kaya Qatar.Mohammed Jamal Ahmed Hishmat Abdul Hamid. Warga negara Mesir, Pendiri Partai Keadilan dan Kebebasan Mesir.Alsayed Dr Mahmoud Ezzat Ibrahim Eissa. Warga negara Mesir, Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin Mesir.Yahya Alsayed Ibrahim Mohamed Moussa. Warga negara Mesir.Qadri Mohamed Fahmy Mahmoud Al-Sheikh. Warga negara Mesir. Kini tinggal di Turki.Alaa Ali Ali Mohammed Al-Samahi. Warga Mesir yang kini tinggal di Turki, dituduh pendiri Kelompok Harakat Saad Masri (Hasm) Mesir.*

Sumber : Hidayatullah

Read More

Ini Alasan Saudi Larang Ambil Gambar di Dua Masjid Suci

Ini Alasan Saudi Larang Ambil Gambar di Dua Masjid Suci

10Berita , JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi melarang umat Islam dari seluruh dunia untuk mengambil gambar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan serambinya. Pelarangan pengambilan gambar ini berlaku baik dengan menggunakan segala jenis, bentuk, dan sarana apapun. Larangan ini telah diberitahukan kepada para penanggung jawab urusan haji di negara-negara asal jamaah haji.

Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Mohammed Saleh Bin Taher Benten, mengatakan larangan tersebut dikeluarkan dikarenakan ada sebagian jamaah haji dan umrah dari berbagai kewarganegaraan menaikkan bendera negara mereka. Kemudian, mereka melakukan pengambiian gambar di dalam koridor Masjidil Haram.

"Ketika ditegur dan dinasehati oleh pihak yang berwenang keamanan Masjdil Haram bahwa apa yang mereka lakukan melanggar peraturan dan instruksi, sebagian dari mereka berdalih bahwa hal tersebut untuk kenang-kenangan dan tidak tahu bahwa ada instruksi yang melarang pengambilan gambar tersebut," katanya dalam surat edaran yang diterima Kementerian Agama RI, Kamis (23/11).

Menurut dia, larangan tersebut dikeluarkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran peraturan dan undang-undang oleh jamaah haji dan umrah. Juga, dalam rangka menghormati kesucian dua masjid suci itu dan demi terciptanya suasana ibadah bagi orang-orang yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apalagi, pengambilan gambar juga akan mengganggu dan memancing perasaan orang-orang yang ada di dua masjid suci itu.

Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah mengimbau kepada seluruh lembaga negara yang mengurusi haji untuk dapat memberikan penyuluhan kepada jamaah haji dan umrah agar kedepannya tidak melakukan perbuatan seperti mengambil gambar dengan kamera biasa, kamera televisi, kamera Video atau Iainnya.

Jika masih ada yang melakukan perbuatan itu, maka pihak keamanan Saudi berhak untuk menyita film hasil jepretan dan kamera jamaah haji tersebut.

"Kementerian mengaharapkan kiranya untuk dipatuhi. Kementerian Luar Negeri menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh perwakilan yang terakreditasi di Kerajaan Arab Saudi," kata Mohammed Saleh.

Sumber : Republika.co.id

Read More